Home / Edisional / Mencari Bentuk Perfilman Indonesia (2): Genealogi Munculnya Film Seks, Kekerasan & Koboi

Mencari Bentuk Perfilman Indonesia (2): Genealogi Munculnya Film Seks, Kekerasan & Koboi

 

oleh: Ahmad Nashih Luthfi

 

Beberapa kebijakan yang dinilai sangat berpengaruh dalam perjalanan sejarah perfilman Indonesia adalah mengenai impor film. Ketika terpilih menjadi Dirjen RTF (Radio, Televisi & Film), Umar Kayam mengeluarkan kebijakan yang disahkan oleh Menteri Penerangan B. M. Diah melalui SK. No. 71/ SK/M/1967. Kebijakan yang sering dikenal dengan SK 71 itu bermaksud menstimulasi importir (baik importir film maupun importir barang dagang lainnya semisal tekstil dan mesin) untuk mendatangkan film luar negeri sebanyak-banyaknya, disertai dengan kewajiban membeli saham yang akan digunakan untuk mendanani produksi film dalam negeri.

Ide pengkaitan antara film impor untuk kepentingan produksi film nasional sebenarnya telah mengemuka beberapa tahun sebelumnya, terutama melalui Dewan Film Nasional dan Badan Musyawarah Perfilman Nasional (didirikan melalui PP No.1/1964) yang diketuai oleh Usmar Ismail. Waktu itu yang gigih menolak adalah Frans Mendur, tokoh Lekra dan pengurus Pidfin yang pada Mubes PAPFIAS menjadi ketua umum panitia.

Para seniman dan karyawan dalam bidang produksi film, kalangan bioskop sebagai pihak pemutar film, distributor dan importir dan beberapa kalangan dalam dunia perfilman menyikapi secara berbeda kebijakan tersebut. Tarik menarik antara keberlangsungan produksi (dan film bermutu dalam negeri) dengan terpenuhinya kebutuhan film rakyat sebagai media hiburan serta kepentingan ekonomi perbioskopan senantiasa mewarnai proses perubahan wajah perfilman setidaknya dalam 4 tahun menutup tahun 1960-an itu.

Sebagai akibat dari kebijakan tersebut, bermunculan film-film luar negeri yang bertemakan seks, kekerasan, koboi, dan film-film silat. Dalam tempo sekitar 8 bulan dari tanggal 1 Januari 1967 sejak diberlakukannya open door policy itu, 241 film import beredar di Indonesia. Umar Kayam sebagai penanggung jawab kebijakan tersebut menjelaskan bahwa dari 241 film di Indonesia yang telah masuk itu baru  sejumlah 184 buah film-film telah lolos sensor, 26 ditolak, dan 31 masih akan disensor. Pada masa ini lembaga sensor kembali bekerja guna melakukan seleksi, setelah berapa lama didominasi oleh kelompok kiri (diketuai oleh Dr. Ny. Utami Suryadarma) dengan melakukan pelarangan (pengganyangan) terhadap film-film Amerika dan yang senafas dengan itu. Akan tetapi sensor kali ini bukan dengan pengguntingan adegan-adegan tentang seks dan kekerasan, sebab justru itu yang diminati masyarakat. Dirjen RTF Umar Kayam lebih mempertimbangkan supaya perbioskopan kembali hidup dan terpenuhi kebutuhan hiburan masyarakat.

Mengantisipasi persaingan perusahaan importir film yang lahir dari bermacam usahawan itu, pemerintah mengharapkan supaya produser-produser bersaing secara sehat. Umar Kayam menargetkan, dalam waktu 2 tahun tuntutan minimum baik kuantitas maupun kualitas akan dapat tercapai. Ia mengatakan bahwa:

“Membandjirnja film import itu untuk menghidupkan kembali bioskop2 yang 50% telah mati. Akan tetapi  tontonan2 yang diadakan oleh Gerpol Gestapu/PKI untuk melantjarkan ideologinja melalui ludruk, ketoprak, wajang orang, lenong, ditiadakan sama sekali. Saran supaja dipusatkannja pengimportan film pada satu badan semi pemerintah adalah bertentangan dengan strategi dasar kebidjakan kabinet AMPERA yang sedang giat melakukan dekonsentrasi di segala bidang.”

Pemerintah juga menjelaskan bahwa tidak mudah untuk mengongkosi impor film yang pada tahun 1967 telah ditetapkan sebanyak 300, sedangkan dibutuhkan uang senilai 300.000 untuk setiap filmnya, sehingga diperlukan uang total 90 juta rupiah. Maka dibutuhkan impor film tersebut. Jumlah 300 film yang ditetapkan pada tahun 1967 itu sebenarnya jauh di bawah jatah normatif bila dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 1960 Indonesia memasukkan sekitar 425 film. Dalam setiap tahunnya dibutuhkan kopian film sekitar 1200.

Dalam menyikapi SK 71 yang merupakan kebijakan pintu terbuka itu, muncul isu patriotisme. Pewacanaan yang tidak berpretensi atas suatu ideologi tertentu, namun didasarkan pada kondisi obyektif kalangan importir dan sebagian produser yang minim modal. Kelahiran film-film impor ditangani oleh perusahaan-perusahaan film yang baru sama sekali, sehingga masih dipertanyakan tanggung jawabnya terhadap kepentingan yang lebih luas. Selain itu, kenyataan bahwa sampai dengan tahun 1965 sekitar 90% importir adalah orang asing (China). Diperkirakan bahwa yang menikmati kebijakan itu adalah orang-orang yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Bagi kalangan ini logikanya tentu saja adalah keuntungan. Saat biaya dan laba impor film sangat jauh disparitasnya dibanding dengan produksi, mengimpor film benar-benar menjadi pilihan yang tepat. Apalagi dalam prakteknya film impor banyak diminati penonton dibandingkan dengan film produksi dalam negeri. Sebagian lagi kalangan yang menolak SK 71 tersebut berpikir, karena sedikitnya produksi film dalam negeri maka sebagian karyawan dan artis Indonesia akan mengalami pengangguran baik dalam arti berkarya maupun dalam arti  sumber pendapatan ekonomi.

Misbach Jusa Biran sebagai orang perfilman (penulis skenario dan stutradara) merasakan kekhawatiran  adanya film-film a la “007” yang demikian gencar merasuki perfilman Indonesia dewasa itu. Bagi kalangan bioskop memang tidak ada tanggung jawab terhadap  produksi film dalam negeri karena yang dipentingkan adalah keuntungan dari pemutaran film di bioskop-bioskop mereka. Kalangan lain yang merasakan kekhawatiran ini hanya bisa menyatakan kemaklumannya bahwa Umar Kayam adalah orang baru. Orang baru dengan kebijakan yang masih coba-coba.

Rahmat Hidayat, seorang artis kawakan mengkhawatirkan bahwa ada tendensi dari pihak yang berduit untuk mendominasi film-film Indonesia yang sedang menampakkan gejala perkembangannya. Banyak produser yang mempermainkan artis dengan adanya sistem klik di antara mereka dengan memakai artis-artis tertentu dan ajeg. Namun ia menyambut gembira bahwa ketika para artis sudah mulai lesu, karena sebelumnya dipermainkan oleh kepentingan politik, produksi film-film Indonesia mulai bangkit kembali. Nj. Tatiek Maljati, seorang aktris yang berperan sebagai Palupi dalam “Apa Yang Kau Tjari Palupi” (1969) tidak keberatan bermain film dengan adegan di tempat tidur. Namun tidak bagi Aminah Tjendrakasih. Ia memilih menyepi ke sebuah tempat sebagai reaksi atas keprihatianannya melihat perkembangan film dewasa itu. Artis tahun 50-an ini berusaha mempertahankan tradisi ketimuran dan menyayangkan mode perfilman yang belakangan dihiasi adegan porno. Ia menyepi ke pekuburan gang Sentiong Kawi-Kawi bersama enam putra-putrinya yang masih di bawah umur, sedangkan ibunya, Wolly Sutinah, yang juga aktris kawakan mengatakan bahwa gejala baru itu tidak  akan menumbuhkan akibat negatif. Bahkan akan muncul minat masyarakat untuk menyaksikan produksi film sendiri, dan dapat menjamin kembalinya biaya produksi. Bila sudah merata kemajuan itu, barulah diadakan perbaikan soal mutu.

Saat sebuah film Indonesia diputar di Malaysia, badan sensor Malaysia melakukan pengguntingan beberapa adegan. Ketua Badan Sensor Malaysia, Hussein Marica mengatakan akan menggunting adegan cium dalam Film “Tak Salah Ibu Mengandung”, dengan alasan orang Melayu tidak boleh melakukan adegan cium di depan umum. Oleh pers Malaysia Mila Karmila digelari “Bintang Cium” dalam filmnya “Djakarta−Hongkong−Macao” (1968) dengan adanya adegan cium dengan aktor Hongkong.

 

20 April 2011

 

Selanjutnya:

Mencari Bentuk Film Indonesia (3−Habis): Lesunya Bioskop & Gagalnya Kebangkitan Film Indonesia

 

 

 

 


Baca Juga

Mediasosial

Publik Islam dalam Ruang Digital: Kontinuitas dan Transformasi Narasi Islam, Negara dan Kebangsaan di Indonesia

oleh: Imam Ardhianto* Artikel ini akan memaparkan sejarah internet di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan ...

0 Tanggapan

  • Hello, guest