Clifford Geertz Menafsirkan Kuasa dan Masyarakat Bali

Review oleh: Hatib Abdul Kadir*

Dalam buku “Negara Teater” ini Clifford Geertz mengkombinasikan pemahaman etnografi dalam peranan ritual sebagai bagian dari politik. Geertz menafsirkan masyarakat Bali terekspresikan secara simbolis melalui pandangan politiknya. Ia membidik dengan detail ritual kaum bangsawan termasuk berbagai perangkat lokalitasnya; hubungan “feodal” dalam keseharian antara penduduk dengan tuan tanah serta politik irigasi dan perdagangan. Demikian pula Geertz melihat ritual di Bali, seperti pemotongan gigi; pembersihan tanah kerajaan; pentasbihan; mensucikan pura hingga kremasi adalah sebuah pesta ritual yang dramatis. Tak hanya penuh dengan hiasan, namun juga bagian dari refleksi diri. Dari perspektif politik, ritual karnaval merupakan representasi penguasa negara yang didasarkan pada dramatisasi pertunjukan teater. Jika dicermati lebih dalam, orang Bali bukan menganggap ritual sebagai drama teatrikal semata, namun juga upaya penghadiran kosmologi relijiusitas. Geertz melihat terjadinya kesatuan yang kabur “pomp” dan “power”, karena kekuasaan selalu dihadirkan melalui kemegahan, demikian juga sebaliknya. Inilah salah satu jawaban mengapa kemudian kerajaan–kerajaan kecil di Bali tak mampu meluaskan kekuasaannya dengan bermodalkan kesetiaan dan teatrikal semangat masyarakatnya karena tensi kekuasaan hanya berputar di dalam dan mengabur dengan pola-pola kemegahan yang tak bernuansa ekspansif.

Negara: The Theatre State in 19th Century Bali (press.princeton.edu)

Geertz juga membahas tentang “involusi politik“ pada masyarakat Bali. Hal ini ditandai dengan tidak terjadinya kontinyuitas perkembangan politik pada tahun 1343 hingga tahun 1906. Involusi politik tersebut tampak dengan tidak berubahnya struktur dalam (deep structure) kebudayaan dan kehidupan masyarakat Bali. Involusi ini tampak pada dua hal yakni semangat pedagang Bali pada abad 19 yang terpenetrasikan dalam kehidupan ritual dan domain sosial. Di sisi lain relasi kongruen antara penguasa dan pengusaha di Bali justeru dijalankan oleh satu klas, yakni kaum Brahmana yang notabene adalah kelas elit. Macetnya sistem politik dan juga sistem ekonomi di Bali, karena karakteristik sistem pemerintahan dan ekonomi bersifat quasi kapital dan quasi birokrasi.

Negara Teater dan Operasi Kuasanya

Konsep Negara menurut Geertz sedikit menyimpang dari sistem negara modern pasca abad 16. Secara kultural Geertz melihat munculnya konsep negara di Bali ditandai dengan hadirnya perangkat raja; birokrasi; petani dan keseluruhan masyarakat. Hubungan di antara mereka bahkan terkadang bebas dari nuansa tirani.

Pada bab penafsiran Bali dan teori politik (Bali and political theory) Geertz mengindikasikan Negara Bali berbasis pada sebuah teori baru yang berdasarkan pada aspek-aspek semiotik negara prakolonial di Asia Tenggara, atau yang disebut sebagai “indionologi”. Geertz mengkonstruksi serangkaian kejadian utama dalam gerak sosio-kultural masyarakat Bali yang direpresentasikan melalui narasi-narasi suksesi kerajaan-kerajaan. Konsep indionologi Geertz yang paling utama ketika mendeskripsikan teatrikalitas dan kemegahan kerajaan masyarakat Bali. Kegiatan seremonial berujung pada kepentingan politik, namun di Bali Geertz menegaskan bahwa kekuasaanlah yang melayani bentuk kemegahan, bukan kemegahan melayani kekuasaan (power served pomp, not pomp served power). Karena itulah Geertz menyebut Bali sebagai negara teater sehingga negara teater di Bali bukanlah seperangkat struktur birokrasi, feodal ataupun patrimonial, namun seremoni dan pesta ritual, arak-arakan yang penuh dengan kemewahan.

Sebagaimana yang ditegaskan olehnya:

“The stupendous cremations, tooth fillings, temple dedications, pilgrimages, and blood sacrifices mobilizing hundreds and even thousands of people and great quantities of wealth, were no t means to political ends; they were the ends themselves, they were was the state was for… Mass ritual was not a device to shore up t he state, but rather the state, even in its final gasp, was device for the enactment of mass ritual.“

Preferensi teoritikal Geertz mengenai teori semiotika dihadapkan pada teori konnvensional politik yang didasarkan pada asumsi dan pernyataan. Bagi Geertz, dua tipe teori ini jarang mempunyai kecocokkan dan jarang saling melengkapi. Jika memang keduanya kompatibel, tentunya akan ada perbedaan yang memisahkan antara kekuasaan dari perspektif mekanisasi dan kekuasaan dari perspektif puitik (drama; perayaan; teater dan sejenisnya). Dengan teguhnya Geertz mengatakan bahwa entitas kekuasaan merupakan kesatuan yang tak bisa dibelah/diklasifikasikan layaknya eksplanasi teori politik yang konvensional. Baginya arak-arakan megah di Bali diperuntukkan untuk kemegahan itu sendiri, kekuasaan disajikan untuk kemegahan dan bukan kemegahan disajikan untuk sebuah kekuasaan. Dalam arak-arakan, semuanya, baik individu mapun masyarakat melebur menjadi satu entitas. Geertz menganggap bahwa penjelasan teori kehidupan politik konvensional tidak relevan untuk menjelaskan denyut kekuasaan di Bali. Membaca penemuan dan argumentasi di atas terlihat bahwa teori tafsir Geertz memang seakan menjauhkan diri dari berbagai teori sosial manapun.

Secara esensial kontrol-kontrol kekuasaan didasarkan pada ide dan pandangan orang Bali. Pandangan emik ini didasarkan pada ide dan nilai yang dianggap masyarakat Bali sendiri. Apa yang dilakukan mereka adalah apa yang dipandang oleh mereka sendiri. Penangkapan ini dilakukan oleh Geertz karena ia menafsirkan secara semiotik aksi-aksi simbol yang ada dalam kemegahan arak-arakan masyarakat Bali. Dengan kata lain Geertz melihat kekuasaan bukan secara mekanistis, melainkan sangat puitis melalui aktivitas teatrikal di dalamnya.

“…if one considers it in terms of political legitimacy, it appears to be organized from the top to down-to descend from the paramount lord or king, through the varying grades of lesser lords, related and unrelated, to the lowly villager, the hapless object of its arbitrary exactions. But if one examines it as a system of domination, a structure of command and compliance, it does not look that the way at all. Rather than flowing down from a pinnacle of authority or spreading out from a generative center, power seems instead to be pulled up toward such a pinnacle or to be drawn in toward such a center. The right to command was not delegated from king to lord, lord to lordling, lordling to lord and lord to king. Power was not allocated from the top, it cumulated from bottom.“

Layaknya kuasa wacana yang digambarkan Foucault menyebar dari mana-mana dan ke mana-mana. Geertz juga melihat bahwa kekuasaan di Bali bukanlah berasal dari atas layaknya pancuran kecil yang kemudian selalu mengalir ke bawah. Kekuasaan Bali tak mengenal adanya sistem delegasi, melainkan kekuasaan tersebut terakumulasi di bawah, dan tidak juga kemudian dijadikan pelayanan kepada sang raja yang berada di struktur yang lebih atas. Kekuasaaan lebih mengacu kepada drama dan teater perayaan, sehingga aparatus sebagai sistem pemaksa nyaris tak muncul.

Kesan yang ditampilkan dalam sistem negara, adalah bentuk egaliterisme, demokratis dan terintegrasi. Dimana konsep Geertz mengenai “Exemplary Center” atau pusat sebagai contoh tidak berlaku di sini, karena mode kekuasan justeru menyebar dalam berbagai perayaan di dalam masyarakat pura; raja-raja lokal; kelompok kekerabatan; hingga jaringan irigasi. Sistem kekuasaan terpusat nyaris tidak ada. Bentuk kekuasaan itu adalah kemegahan, keagungan serta kemewahan yang mampu diorganisir secara bersama.

Dalam menafsirkan kebudayaan Bali, garis metode Max Weber sangat jelas di sini. Geertz mengkonstruksi sejarah Bali pada abad 19 dan secara etnografis mendiskripsikan tipe-tipe ideal kebudayaan dalam Negara Bali yang kemudian diberi label Negara Teater. Pada sistem kekuasaan Geertz mengajukan “pomp” sebagai entitas pemimpin tertinggi dalam pemerintahan. Kekuasaan yang di Barat tak begitu jelas, justeru di Bali sebaliknya, ia diekspos dengan tegas. Perjuangan dan perebutan kekuasaan yang sangat nyata dalam bentuk dua hal yakni aliansi yang dilakukan kaum Dadia (bendoro patrilineal dalam suatu pura) dalam bentuk pernikahan endogamus dan konflik antara kerajaan-kerajaan kecil di Bali Selatan yang tak berkesudahan. Ketika pemerintahan berganti konflik terus menerus terjadi hingga membentuk berbagai aliansi menjadi negara-negara gabungan. Negara menggunakan para penguasa lokal sebagai agennya untuk menghubungkan aturan yang ditujukan terhadap berbagai organisasi sosial.

Kuasa dalam Irigasi dan Pura

Selain itu bentuk partikular dalam buku Theatre State (Negara Teater) tampak pada mode pertanian masyarakat Bali sebagaimana yang ditafsirkan oleh Geertz melalui hasil data etnografi. Geertz mencoba menelikung argumentasi Marx mengenai mode produksi pada masyarakat Asia (Asiatic mode of production). Analisis universalitas Marx didasarkan pada dua premis, yakni efek-efek kekuasaan yang tersentralistik pada irigasi hidrolis dan kegagalan yang pekerja agrikultur dalam menciptakan relasi produksi yang melintas batas-batas pedesaan. Kedua premis diatas menjadi tidak akurat tatkala diterapkan di Bali. Karena dalam irigasi petani justeru mengontrol sepenuhnya sistem pengairan, malahan petani Bali sendiri mampu menciptakan kompleksitas struktur dari relasi produksi, dimana hal ini luput dari penglihatan Marx. Selanjutnya mengacu pada karya Wittfogel mengenai birokrasi hidrolis (hydraulic bureaucracies), etnografi Geertz menggambarkan despotisme pada masyarakat Bali yang tersentralisasi melalui institusi politik dalam mengontrol sistem pengairan secara masif dengan menggunakan jumlah pekerja secara besar-besaran.

Irigasi menjadi penting mengingat persediaan air di sawah justeru diturunkan dari berbagai pura yang berada di wilayah dataran atas (Pura Ulun Danu di Beratan), sehingga kegiatan menjadi bagian yang tak lepas dari kegiatan spiritualitas yang dilakukan sehari-hari. Namun demikian, Geertz melihat bahwa seorang raja Bali pada abad 19 nyaris tak mobilitas kekuasaan secara “lincah dan oportunistik” ke aspek irigasi yang sebenarnya sangat menentukan kekuasaan, bahkan dalam ritual, seorang raja justeru menjadi objek yang melayani terhadap masifitas rakyat. Di sisi lain, Geertz tampaknya memisahkan hubungan antara subak dari negara. Geertz melihat perbedaan antara institusi lokal seperti banjar dan pemaksan (lembaga pura) yang dibedakan dengan negara, Geertz menganggap mempunyai kehidupan seremonial, bentuk-bentuk retoris tentang kesetiaan, penuh kemewahan dan kemegahan spiritualitas.

Sebagaimana yang dikatakannya:

“The state cult was not a cult of the state. It was an argument, made over and over again in the insistent vocabulary of ritual. That worldly status has a cosmic base, that hierarchy is the governing principle of the universe, and that the arrangements of human life are but approximations, more close or less, to those of the divine.“

Geertz melihat hubungan antara negara dan pura sebagai penyedia air hanya pada tingkatan ritual tertinggi. Penggunaan irigasi menurutnya tidak melibatkan kalangan masyarakat pada tingkatan akar rumput. Hal yang menjadi pertanyaan kemudian adalah mengapa raja-raja Bali mempunyai kekuatan dalam mempengaruhi masyarakatnya jika mereka sendiri tak menangani dan menguasai sektor ekonomi, seperti sawah, tanah, air dan pekerja? Selain itu, yang lebih meragukan lagi, Geertz melihat bahwa raja tidak mempunyai peranan ritual yang berhubungan dengan irigasi persawahan. Tampaknya dalam membahas sistem pertanian, Geertz tengah berupaya membuat peranan pura menjadi apolitis.¹ [ ]

 3 Mei 2012

* dosen Antropologi Budaya, Universitas Brawijaya.