Home / Edisional / Gender & Perempuan di Asia Tenggara: Kuasa Perempuan (Studi Etnografis Indonesia dan Malaysia) (Bagian 2)

Gender & Perempuan di Asia Tenggara: Kuasa Perempuan (Studi Etnografis Indonesia dan Malaysia) (Bagian 2)

 

oleh: Victor T. King *

 

[ Lanjutan Bagian 1 ]

 

Perempuan dalam Hukum Adat dan Agama

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, bahwa keseimbangan gender pada masyarakat Melayu bergeser karena ranahnya bergerak dari informal kultural ke formal, dan dari profan ke sakral, karena pertumbuhan bentuk hierarki Negara, agama dan ruang kapital. Hukum Islam misalnya, bertujuan untuk memerintahkan seluruh kehidupan sosial dan kepercayaan para pengikutnya yang biasanya dikenal sebagai ‘umat‘ untuk menjalankan dedikasi totalnya sebagai seorang Muslim. Islam berasal dari masyarakat berbahasa Arab dan menggabungkan kekerabatan masyarakatnya berbasis patrilineal. Maka penampilan Islam mendukung laki-laki dan tidak memberikan jalan untuk perubahan status perempuan. Hukum-hukum dan ritual Islam memberikan laki-laki sebagai pihak yang paling berinisiatif dalam perceraian, warisan dan hak yang lebih besar kepada perempuan, dalam keadaan tertentu, laki-laki boleh menikah lebih dari satu istri, mempunyai kebebasan yang lebih dalam melakukan perjalanan, dominan dalam ritual doa dan spiritual, dan sebagainya. Ketidakadilan gender dalam hukum Islam adalah sebuah permasalahan derajat. Namun pandangan Muslim reformatif dengan tangkas mengingatkan pada siapapun tentang hukum yang bias dalam ‘men-subordinasi‘ perempuan, dengan mengacu bahwa Nabi Muhammad me-reformasi praktik-praktik sosial semasa hidupnya di Arab dan menaikkan status perempuan dalam kacamata ajaran Islam.

Islam dalam masyarakat Melayu, Jawa dan masyarakat Muslim Asia Tenggara lainnya mempunyai hukum yang kurang lebih sangatlah mendetail. Sebagai misal, hukum pernikahan, perceraian dan warisan yang secara jeli diulas dalam Islam. Namun hingga 30 tahun terakhir ini di Malaysia, Singapura, Brunei dan Indonesia, administrasi hukum Islam tertinggal jauh di belakang dari administrasi hukum Negara. Di samping itu kaum Muslim secara luas melihat kekuatan hukum Islam merupakan aduan terakhir, hanya ketika hukum-hukum adat dan informal gagal. Namun demikian, studi Gavin W. Jones, sosiolog dari National University of Singapore juga menunjukkan bahwa pada 30 hingga 40 tahun belakangan ini, hukum Islam mengenai perceraian mengalami penguatan di empat negara yang disebutkan di atas (periksa Jones, 1994). Di samping itu kekuatan peranan Islam mendorong praktik-praktik peribadatan, yang dianggap masih belum mempunyai kekuatan invasif yang cukup.

Di sisi lain, hukum Islam yang tidak mengijinkan perempuan untuk memegang dan mewariskan properti bukanlah merupakan kontradiksi yang kuat dengan pola warisan bilateral dari kebanyakan masyarakat tradisional Asia Tenggara, termasuk Melayu Muslim dan Jawa. Namun ini berbeda dengan masyarakat Minangkabau, di sekitar kawasan Padang, Sumatera Barat, dan Negeri Sembilan di Semenanjung Barat Malaysia. Mereka menerapkan sistem kekerabatan matrilinieal. Sistem warisan ini secara definitif menganugerahkan (tanah klan) secara eksklusif kepada perempuan, sehingga hukumnya tidak dapat didamaikan dengan Hukum Islam. Solusi orang Minangkabau adalah mengaplikasikan regulasi ritual Islam dan banyak dari ajaran hukum Islam diperlukan untuk hampir semua permasalahan kecuali untuk masalah warisan sebagai hukum adat. Sistem ini bertahun-tahun telah diamini oleh pemerintah kolonial dan negara baru pasca‒kolonial.

 

Perempuan, Uang dan Ambivalensinya:

Lebih jauh dibanding analisis identitas etnis, kekerabatan dan afiliasi pertemanan, relasi gender juga tergantung pada rutinitas emosional, penghormatan, cinta, penghindaran dan absensi, ketergantungan dan antagonisme. Hal ini dapat terjadi karena ikatan gender bersifat unik dan kurang peka terhadap perubahan identitas dan afiliasi terhadap bentuk baru dalam menghasilkan bentuk baru keintiman. Namun demikian, masih banyak antropolog gagal untuk menaruh perhatian secara cukup terhadap beragam bentuk dari keintiman seksual, etika pertukaran, tradisi saling menyayangi, pertemanan, kehidupan seks―yang dispesifikkan pada bentuk-bentuk gender. Studi komunitas Melayu di Semenanjung Utara Malaysia yang dilakukan oleh Janet Carsten, Wazir Jahan Karim misalnya, mampu mengulas lebih jauh dalam membahas relasi gender yang selama ini kurang diperhatikan, demikian pula pada studi anak-anak dan sosialisasinya. Dalam hal ini pendekatan gender juga menekankan perhatian dengan kajian para ahli Asia Tenggara yang mengkaji ‘moral ekonomi ‘ yang juga membahas tentang kemiskinan yang terbagi (shared poverty), relasi mengenai hutang dan kredit dan kehidupan ekonomi yang dihubungkan dengan relasi emosi.

Penduduk Asia Tenggara utamanya banyak disebut dengan masyarakat ‘perbukitan‘ atau ‘pedesaan‘ yagn telah lama akrab dengan pasar, sehingga mereka menerapkan sistem monetisasi keuangan baik secara keseluruhan maupun sebahagian. Salah satu studi Karim di Pahang, Malaysia menunjukkan bahwa laki-laki mempunyai ambivalensi perasaan terhadap uang, dan lebih spesifiknya dalam menangani dan mengidentifikasi uang kontan. Demikian juga Suzanne A. Brenner (1998) yang melakukan studi etnografi tentang orang Surakarta/Solo di Jawa Tengah (namun makna ambivalensi ini salam sekali tidak mengacu pada pandangan Freudian mengenai uang yang diidentikkan dengan kelicikan para klas menengah Eropa dan Amerika Serikat).

Secara tradisional perempuan dalam konteks rumah tangga juga mempunyai kekuasaan tersendiri, karena laki-laki menugaskan mereka untuk mengurusi pembelanjaan dan uang kontan dari pemasukan. Namun belakangan dalam zona industri perdagangan bebas, perempuan yang telah mampu mendapatkan gaji secara reguler juga berada di dalam ambivalen, sebagaimana yang akan kita lihat di bawah ini.

Janet Carsten (1989) mengembangkan ide idiosinkratik yang berpendapat bahwa perempuan mampu menjadi semacam “pencuci uang“ milik laki-laki dengan cara ‘memasak‘-nya kemudian membuat laki-laki lebih mendapatkan pemasukan. Dalam studi masyarakat Nelayan di Semenanjung Malaysia, Carsten menunjukkan bahwa kehidupan nelayan yang jauh dari rumah dan desanya merupakan atmosfir yang kompetitif. Mereka berkompetisi dalam merebutkan sumber daya alam yang nantinya untuk dibelanjakan dan membantu kehidupan rumah tangga yang dikelola oleh perempuan. Dibanding mengkorupsi pemasukkan, komunitas nelayan laki-laki lebih menekankan pada pembelanjaan subsistensi seperti pemenuhan kebutuhan pokok, beras, yang didapat dari pasar. Uang kas dari hasil penjualan ikan diberikan kepada perempuan di rumah, hal ini memang disengaja, bahkan penghitungan keuangan ‘tidak dihitung secara jeli‘ oleh laki-laki (Carsten, 1989: 131). 

Pekerja di Pulau Langkawi secara kuat terbagi: pekerja rumah tangga dan penanam padi untuk kebutuhan rumah tangga. Laki-lakinya juga bekerja sebagai nelayan musiman. Namun penangkapan ikan yang dibawa pulang oleh laki-laki adalah produk yang tidak regular dan tidak seperti umumnya. Dalam hal ini agen dalam proses transformasi komoditas adalah istri sebagai manajer. Secara de facto dalam unit domestik mereka justru menjalankan fungsi paling fungsional dan, karena bersangkutan dengan kehidupan keseharian ekonomi.

Lantas analisis apa yang pantas untuk menceritakan tentang kehidupan sosial laki-laki dan perempuan Melayu ini? Narasi di atas menunjukkan kehidupan di mana laki-laki dan perempuan menghabiskan banyak waktu secara tak tergabungkan, namun juga tidak terpisahkan, dalam arti lain, mereka tersatukan dengan spirit bersama. Ekonomi di Kepulauan Langkawi berorientasi pada monetisasi pasar, yang sebenarnya sesuai dengan kehidupan petani, namun ini masih dalam skala kecil karena ditujukan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan subsisten di pedesaan mengingat Langkawi adalah wilayah yang jauh dan terisolasi dari kawasan daratan. (Narasi di atas juga tidak mempertimbangkan perkembangan terkini di kepulauan ini karena mulai masuk sebagai kawasan wisata). Riset lainnya dilakukan oleh Ingrid Rudie mengenai masyarakat Melayu Kelantan. Rudie telah melihat perubahan ekonomi pedesaan di Kelantan dari tahun 1965 hingga 1980, ia mengungkapkan:

“Para pembaca yang familiar dengan etnografi Melayu akan mengetahui dalam dokumentasi yang tersusun dengan baik bahwa perempuan mencatat keuangan keluarga, dan pada hal tertentu, berhak terhadap pendapatan laki-laki. Ini adalah bagian dari fenomena di Kelantan pada tahun 1965, dan hingga terjadi di tahun 1980-an.”

 

Kecuali di periode belakangan ini, desa-desa dan rumah tangga lebih menjadi bagian dari perubahan ekonomi secara luas, namun berbagai klasifikasi pekerjaan model baru ini tidak mengubah secara total gambaran di atas. Pendapatan komunitas secara perlahan menjadi tidak begitu seragam, di mana mulai terdapat perubahan keputusan-keputusan keuangan. Namun, kontrol suami terhadap uang bukan tanda penaklukkan perempuan, melainkan lebih kepada sesuatu yang sifat perannya agak berbeda. Rudie juga menyebutkan peranan ini sebagai etos “duosentrik“ yakni pemisahan peranan tertentu dalam pernikahan, yang ‘terpisah namun saling bekerja sama‘. Namun Rudie berpendapat bahwa ‘duosentris‘ dari rumah tangga Melayu berlanjut, di beberapa kasus otonomi keuangan perempuan telah berkurang, ekspektasi mereka mengenai pemisahan dan kerjasama secara sejajar dari suami mereka telah mengalami perubahan.

***

Ada banyak data etnografi yang menunjukkan bahwa perempuan mempunyai peranan menangani uang kas yang dibawa oleh laki-laki, dan anak-anak untuk lingkaran domestiknya. Perempuan dalam peranan ini secara utama bertanggung jawab untuk ‘likuiditas‘  keuangan dalam unit rumah tangga, dan dalam masyarakat Jawa dan Melayu. Perempuan juga mendukung rotasi lingkaran kredit (arisan atau kut) untuk meningkatkan kekuasaan keuangan lokal mereka. Di daerah Luzon Selatan, Filipina misalnya, sebuah masyarakat nelayan, mempunyai skema penyimpanan, yang dikenal dengan turnohan (sistem bergantian tanpa mengenal gender) yang melibatkan dua puluh orang atau lebih dan keluarga untuk mengumpulkan sejumlah besar uang untuk disediakan bagi anggota keluarga mereka. Di luar rumah tangga, perempuan boleh dan sering terlibat dalam perdagangan kecil, menjagai toko, bahkan memilikinya jika mereka tidak menjalankan bisnis lainnya. Sebagai misal, mereka dapat memiliki toko kerajinan, atau penyewaan armada taksi untuk disetir oleh laki-laki.

Kontrol perempuan terhadap rumah, tanah, pertokoan dan perusahaan bisnis, lisensi perdagangan di kebanyakan daerah di Asia Tenggara, sangatlah kuat dibantu oleh sistem pewarisan properti pribumi, keturunan bilateral dan pernikahan adat serta pengaturan perceraian yang memberikan hak waris substansial kepada perempuan dan kontrol terhadap kekayaannya.

[ S e l a n j u t n y a:  Perempuan di Wilayah Pabrik ]

 

4 September 2013

 

* Profesor Emeritus di South-East Asian Studies, University of Leeds, UK.

 

 

[ Edisi Etnohistori Genealogi Gerakan & Studi Perempuan Indonesia ]

 

 

 

 

 

 

Baca Juga

Mediasosial

Publik Islam dalam Ruang Digital: Kontinuitas dan Transformasi Narasi Islam, Negara dan Kebangsaan di Indonesia

oleh: Imam Ardhianto* Artikel ini akan memaparkan sejarah internet di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan ...

Tanggapan

  • Hello, guest