Home / Edisional / Perempuan di Wilayah Tambang: Melawan Neo–Kolonialisme Baru (Bagian 1)

Perempuan di Wilayah Tambang: Melawan Neo–Kolonialisme Baru (Bagian 1)

 

Menyelamatkan Ibu Bumi, Menyelamatkan Perempuan, Melawan Kolonialisme Baru!

 

oleh: Siti Maimunah *

 

“Tahun 1974, saya mulai berjuang. Saya lawan Freeport sebab mereka bikin rusak. Saya tanya: ‘kenapa kamu bikin rusak?’ Freeport bilang, ‘Tanah ini milik negara. Kami sudah beli dari negara.’ Saya tanya: ‘Sejak kapan negara bikin tanah, air, ikan dan karaka lalu kasih saya sehingga dia boleh ambil seenaknya?’ Ini Tuhan yang bikin dan kasih saya. Saya seorang perempuan, orang Freeport lahir dari perempuan, tentara lahir dari perempuan, negara juga lahir dari perempuan. Dan saya tidak takut kepada Freeport, saya tidak takut kepada tentara atau negara, mereka juga lahir dari perempuan saja mo! Saya hanya takut kepada Tuhan![1]”, Yosepha Alomang.

 

Siapa yang tak gentar mendengar ucapan Yosepha Alomang, perempuan Amungme yang memimpin perjuangan perempuan adat melawan korporasi transnasional tambang emas pertama di Indonesia asal Amerika Serikat ini. Masuknya Freeport/ Rio Tinto tak hanya menjadi pintu masuk tentara melakukan kekerasan hingga pembunuhan, namun juga pembongkaran yang masif atas sumber daya alam serta pembuangan limbah tambang emas PT Freeport ini, telah menghasilkan penghancuran ekosistem yang luar biasa, bahkan tak terpulihkan. Yosepha, dan temannya Mama Yulia sempat pula dikurung sebulan penuh di dalam kontainer berisi kotoran manusia di markas Polisi Militer Koperapoka Timika karena melawan[2]. Yosepha pun akhirnya memutuskan: “Saya angkat panah perjuangan melawan Freeport.”

Yosepha juga tercatat menjadi perempuan Papua pertama yang membawa PT Freeport/ Rio Tinto ke pengadilan Amerika Serikat lewat skema Alien Torch Claim[3] pada tahun 1999. Perjuangannya menandai perlawanan perempuan terhadap penjajahan gaya baru (neo-kolonialisme) di Indonesia yang telah berlangsung sejak puluhan tahun lalu. Namun ia tak sendiri, banyak pejuang perempuan di tanah air melakukan perlawanan serupa, melawan korporasi-korporasi internasional maupun nasional.

Salah satunya adalah Satariah seorang perempuan Dayak. Ia melawan perusahaan tambang emas Aurora Gold asal Australia—yang merampas lubang-lubang tambang tradisional suku Dayak Siang Murung Bakumpai. Lalu ada pula kisah Surtini Paputungan dan Zohra Lombonaung, di Pantai Buyat, Sulawesi Utara, yang membuat orang tak akan lupa bagaimana PT Newmont Minahasa Raya merusak tubuh dan sosial ekonomi perempuan. Belum lagi Aleta Baun (Mama Aleta), perempuan Molo yang memimpin masyarakat adat Molo di Nusa Tenggara Timur (NTT), mengusir tambang marmer dari wilayah adatnya. Dan masih banyak lagi perempuan-perempuan yang berjuang, namun tidak kita kenal.

Tak hanya korporasi pertambangan, perempuan juga melawan eksploitasi dan perampasan tanah oleh industri ekstraktif lainnya. Masih kita ingat penembakan petani perempuan Kuansing Riau, Yusniar (35th) yang tewas di tangan Brimob pada 8 Juni 2010. Saat Brimob mengamankan perkebunan kelapa sawit PT Tri Bakti Sarimas yang berkonflik dengan warga[4]. Ada pula penembakan yang dilakukan aparat terhadap Jessica, (16th) dan Dud binti Juning (30th) yang mengalami luka dan kritis saat terjadi konflik agraria antara petani Ogan Ilir dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII di Sumatera Selatan. Mereka memperjuangkan tanah  yang dirampas perusahaan perkebunan. Keduanya terjadi sepuluh tahun pasca turunnya Soeharto, saat Indonesia dijuluki sebagai salah satu negara demokrasi terbesar dunia[5].

Pertanyaannya kemudian mengapa hingga saat ini, setelah sekian banyak prestasi Negara menandatangani beragam konvensi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) seperti: konvensi perlindungan lingkungan; penghormatan hak-hak perempuan; pembangunan yang berkelanjutan; hingga Protokol Kyoto tentang perubahan iklim, justru berbagai pembunuhan, kekerasan, perusakan lingkungan, serta pemiskinan terhadap perempuan karena eksploitasi sumber daya alam terus saja berlangsung dan makin brutal?

 

Dari Kolonialisme ke Neo–Kolonialisme: Monopoli Pohon Cendana

Alam adalah ruang hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Orang Timor di Nusa Tenggara Timur memahami semesta sebagai Uis neno uis pah, Bapak Langit Ibu Bumi. Bapak melambangkan langit sebagai arwah pelindung; sementara Ibu Bumi dipahami pengokoh mati hidup manusia, yaitu bumi, tanah.

Sayangnya menurut bangsa Eropa, semesta hanya ada dunia lama dan dunia baru. Dunia lama adalah wilayah yang mereka huni, dan perluasannya di benua yang sama. Sementara dunia baru “ditemukan” saat bangsa-bangsa Barat, Spanyol, Inggris, Portugis dan Belanda melakukan perjalanan dagang dan penjelajahan ke benua Amerika, Afrika dan Asia, yang kaya sumber daya alam. Dunia baru ini lantas menjadi pelabuhan dan ajang perebutan bangsa-bangsa Barat, terutama untuk menguasai kekayaan alamnya, menjadi tempat jajahan (kolonialisme). Jackwodd dalam Kausar (1997)[6] menyebutkan kolonialisme berarti dominasi politik dan ekonomi terhadap negara lain. Sementara John Renni Short[7] menggambarkan ada pola dalam proses penjajahan ini, yaitu: a) melakukan invasi dan pengamanan wilayah[8] b) melakukan aliansi dengan penduduk lokal tertentu yang punya kepentingan, c) melakukan eksploitasi sumber daya alam secara penuh, d) menciptakan buruh murah.

Cerita kolonialisme ini salah satunya terjadi di Pulau Timor, saat bangsa Eropa menjelajah mencari rempah-rempah murah di antaranya cengkeh, lada, cendana dan lainnya, yang menjadi komoditas pasar global. Semboyan terkenal mereka kala itu adalah GOLD, GLORY, GOSPEL. Salah satu yang sangat terkenal adalah cendana, salah satu komoditas dagang yang diangkut dari negara-negara jajahan. Diawali dengan kedatangan Portugis yang merebut kuasa perdagangan cendana dari para usif (raja). Dalam salah satu suratnya, 6 Februari 1510, Gubernur Jenderal Afonso de Albuquerque menyebutkan adanya pengiriman kayu cendana dari para pedagang Gujarat sebanyak 5.000 pikul atau sekitar 312,5 ton[9]. Belakangan bangsa Belanda-pun menyusul masuk ke wilayah Timor.

Akhirnya kedua bangsa Eropa ini, berbagi wilayah kekuasaan. Portugis di Timor Timur, Belanda di Timor Barat. Belanda mengendalikan kepemilikan dan perdagangan pohon itu. Mereka menerapkan denda dan hukuman penjara bagi mereka yang mencuri ataupun menyebabkan kayu cendana mati, terbakar dan ditebang liar. Penebangan dan ekstraksi cendana menghebat selama berabad-abad, mengancam keseimbangan populasi cendana.

Kondisi cendana tak membaik pasca penjajahan, bahkan setelah era kemerdekaan. Apalagi sejak diberlakukan pemutihan cendana pada tahun 1996, di masa pasangan Gubernur Herman Musakabe dan wakilnya Piet Tallo (dari Golongan Karya/ GOLKAR) berkuasa. Dua tahun kemudian Piet naik menjadi Gubernur hingga 2008[10]. Saat itu semua pohon cendana dinyatakan jadi milik negara. Pemerintah yang mengatur jumlah tebangan, harga, juga perdagangan cendana. Masa itu cendana dijarah besar-besaran. Orang berlomba menebang, saling sikut, saling sikat, berkelahi antar teman dan saudara. Pohon yang mereka pandang hadiah tak ternilai dari penguasa alam, dikenal sebagai kayu pemberi berkah dan memiliki kekuatan magis (hau meni), berubah sebutan hau malasi, atau pohon pembawa masalah. Bahkan distigma pohon setan (hau nitu) karena kerap membawa penderitaan orang yang memilikinya.

Orang Timor percaya, penjarahan cedana salah satu penyebab utama erosi dan lahan kritis di pulau ini. “Pohon Cendana itu Pah e afan, gemuk atau pelumas bumi. Jika pohonnya diambil habis, maka lahan-lahan ini tak punya pelumas, dia cepat rusak dan goyah,” ujar Aleta Baun menggambarkan peran ekologis pohon cendana[11]. Lalu sejarah seakan berulang. Belakangan, pulau-pulau di provinsi Nusa Tenggara Timur masa kini, berubah menjadi tempat pengerukan untuk keperluan produksi komoditas global pertambangan, seperti macam tambang marmer, tambang mangan juga pasir besi.

Wajah eksploitasi cendana dan penggalian bahan tambang untuk keperluan produksi komoditas global menunjukkan wajah kolonialisme yang berubah bentuk, yakni neo-kolonialisme. Wajah baru ini berganti taktik, tak lagi menggunakan kekerasan bersenjata, namun diawali dengan beragam taktik tipu daya. Mulai dari negara berkawan dan setia kepada negara-negara Barat, membuat rakyat bodoh dan berpikir bahwa negara mereka memperoleh kebebasan setelah dijarah ratusan tahun, lalu yang terjadi selanjutnya adalah eksploitasi sebagaimana yang terjadi di masa lalu. Penjajahan gaya baru ini tak lagi membutuhkan senjata. Ia hanya perlu mentransformasi ideologi dan teori-teori modernisasi, memperkenalkan konsep pembangunan Barat yang mengukur kemajuan dengan pertumbuhan ekonomi, dan mengundang investasi asing sebesar-besarnya. Itulah mengapa penghancuran ibu bumi tak berkurang jua.

 

Kisah Tambang: Bukan Milik Rakyat!

Pada 1967 di Papua, Freeport McMoran yang mendapatkan konsesi  tambang emas seluas 1,2 juta hektar, kawasan itu tumpang tindih dengan kawasan adat orang Amungme dan Komoro. Pengerukan emas ini menghancurkan hutan dan sumber-sumber air dari puncak gunung hingga laut[12]. Keberadaan mereka mendapat penjagaan aparat keamanan. Koran The New York Times memberitakan, sejak 1998 hingga 2004, PT Freeport/ Rio Tinto membayar para jenderal, kolonel, mayor dan kapten serta unit-unit militer dan kepolisian hampir sebesar 20 juta dollar AS (US$)[13]. Global Witness memperkuat temuan-temuan The New York Times. Pada April  2002, PT Freeport/ Rio Tinto membayar panglima senior angkatan bersenjata di Papua, Mayjen. Mahidin Simbolon lebih dari 64 ribu US$. Dalam pembukuan PT Freeport sebagai “dana untuk rencana proyek militer tahun 2002”, dan tambahan lebih dari 67,000 US$ delapan bulan kemudian untuk “proyek tindakan kemanusiaan”[14].

Setahun kemudian PT Inco, perusahaan tambang nikel terbesar dunia asal Kanada kala itu, menyusul PT Freeport. Diikuti masuknya perusahaan tambang Rio Tinto, Aurora Gold, Laverton Gold, yang menambang di Kalimantan dan Sumatera sepanjang 1986 hingga 2003. Inco dibeli Vale pada 2007, perusahaan tambang nikel terbesar dunia ini berasal dari Brazil. Peranan aparat keamanan mengamankan perusahaan merupakan model kerjasama penting pada masa kolonialisme baru ini. Kepolisian Indonesia tahun lalu mengumumkan terdapat 176 perusahaan tambang yang menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk pendanaan dan pengamanan objek vital nasional. PT Freeport Indonesia mendapat pengamanan 828 personil untuk lokasi tambang. Sementara di PT Inco ada sekitar 40 polisi dari berbagai unit seperti perintis, polisi lalu lintas dan penyidik kriminal. Sedang fungsi pendukung, bagian intelijen 10 personil militer.

Eksploitasi besar-besaran juga terjadi bersama runtuhnya industri minyak–gas di awal tahun 1970-an (oil bonanza) yang dinikmati rejim Soeharto, juga masa-masa penebangan kolosal hutan-hutan alam di pulau-pulau di Indonesia, lewat Hak Pengusahaan Hutan (HPH), yang marak dan intensif pada akhir 1970-an hingga kemerosotannya pada awal 1990-an. Ketika terjadi krisis politik, yang dimulai oleh kejadian pembakaran lahan besar-besaran, bencana asap dan kekeringan panjang, dilanjutkan anjloknya kinerja ekonomi makro Indonesia pada periode 1977–1998[15]. Karut marut pengurusan hutan membuat laju kerusakan hutan dalam 10 tahun terakhir berkisar 1 hingga 1,7 juta hektar per tahunnya. Dari total 130 juta hektar luasan hutan, hanya sekitar 45 juta hektar saja yang memiliki status jelas secara administratif, sisanya di-klaim negara sebagai hutan[16].

Semua eksploitasi sumber daya alam di atas berujung mengejar devisa dan menaikkan pertumbuhan ekonomi, seperti yang disarankan lembaga-lembaga internasional, macam WORLD BANK dan INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF). Tak heran jika pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 4%–7% dalam sepuluh tahun terakhir banyak dipuji-puji negara luar dan WORLD BANK. Tapi menurut Kunda Dixit, wartawan dan penulis Nepal dalam bukunya, Dateline Earth: Journalism as if the Planet Mattered (1997), angka pertumbuhan ekonomi itu seperti mengukur kesejahteraan hanya dari sekelompok orang yang makmur di negeri tersebut. Itu sebabnya angka penduduk miskin Indonesia masih tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin tersebar di 10.640 desa pesisir. Pada 2008, ada 7,87 juta atau 25,14% dari 31,02 juta penduduk miskin tinggal di wilayah pesisir. Mereka beresiko menjadi korban dampak perubahan iklim dalam bentuk beragam.

Penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini adalah hasil eksploitasi sumber daya alam, yang sebagian besar dikuasai perusahaan-perusahaan asing, dengan tujuan akhir ekspor. Penebangan hutan untuk kayu dan alih fungsi untuk perkebunan sawit skala besar, juga pembongkaran mineral dan migas, yang telah menghasilkan kerusakan lingkungan yang luar biasa. Tak hanya deforestasi, perusakan lingkungan juga diakibatkan limbah tambang. Hanya dua perusahaan tambang milik Amerika Serikat saja, Freeport dan Newmont, sepuluh tahun terakhir keduanya membuang lebih 1,475 milyar ton tailing yang mencemari mata air, sungai dan laut.

Penghancuran ibu bumi pun berlanjut, bahkan tak berkurang saat Otonomi Daerah mulai bergulir. Pasca tumbangnya rezim Soeharto tahun 1998, dan era ini kemudian menandai sistem pemerintahan desentralisasi, melalui Undang-Undang (UU) Nomor 32 yang keluar tahun 2004 (sebelumnya UU Nomor 22 Tahun 1999), kontrak-kontrak konsesi pertambangan terus berlanjut. Tidak hanya didukung oleh UU desentralisasi, penghacuran ibu bumi ini didukung pula oleh UU Pertambangan tentang Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2004, yang alih-alih mengoreksi kontrak-kontrak lama semasa Soeharto berkuasa, justru malah sebaliknya, UU ini menguatkan kriminalisasi warga sekitar yang dianggap mengganggu operasi tambang[17].

Kini lahan-lahan yang dibuka untuk tambang meningkat lewat pemberian izin baru, yang jumlahnya tidak masuk akal. Pemerintah menyebutkan sedikitnya terdapat 8.000 izin tambang yang tercatat, dan 75 persen di antaranya tumpang tindih dengan peruntukan yang lain[18]. Sementara Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menyebutkan jumlah perizinan pertambangan tahun 2011 mencapai 10.235 izin[19]. Jika bukan sengaja, atau melakukan pembiaran, bagaimana mungkin dua pertiga izin tambang tumpang tindih?

 Sumber: JATAM 2013, via Siti Maimunah, “Potret Ekspansi Brutal Pertambangan Batubara Kalimantan Timur”, makalah dipresentasikan di Sajogyo Institute, 17 Januari 2013.

 

Belum lagi termasuk “prestasi” perusakan lainnya menjadi daftar panjang. Salah satunya adalah penyusutan keragaman hayati, yang membuat Indonesia memiliki daftar beragam jenis hayati yang terancam punah terbanyak di dunia. Adapun di antara jenis hayati yang terancam punah itu adalah 104 jenis burung, 57 jenis mamalia, 21 jenis reptil, 65 jenis ikan air tawar dan 281 jenis tumbuhan[20]. Jenis-jenis itu sebagian besar berhabitat di 43 Taman Nasional darat seluas 12,3 juta hektar, yang 30 persennya rusak parah akibat penebangan hutan, pembongkaran bahan tambang dan perkebunan skala besar.

Celakanya daftar kerusakan itu dianggap sebagai faktor eksternal saja, tak pernah masuk dalam kalkulasi biaya produksi, ataupun ongkos kerusakan. Jika ongkos itu dihitung, tak hanya ongkos ekonomi saja yang ditimbulkan, namun ongkos sosial konflik-konflik agraria dan sumber daya alam yang jumlahnya ribuan harus pula dihitung. Bila hal ini dihitung, maka bisa-bisa pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat kecil, bahkan mungkin minus.

 

Pelanggaran HAM dan Pemiskinan Perempuan

Praktik pertambangan tidak bertanggungjawab ternyata tidak saja terjadi di Indonesia. OXFAM Amerika dalam laporan risetnya di Afrika dan Amerika Latin berjudul Extractive Sectors and the Poor menyebutkan; negara-negara yang bergantung pada pertambangan umumnya memiliki standard hidup yang rendah, tingginya kemiskinan dan korupsi, tingginya angka gizi buruk, rendahnya layanan dana kesehatan, rentan terjadinya gegar ekonomi serta berpotensi terjadinya perang sipil[21]. Di Indonesia kemiskinan karena pertambangan, dialami paling parah oleh perempuan.

Mengapa perempuan menjadi kelompok paling miskin saat eksploitasi sumber daya alam besar-besaran dilakukan oleh perusahaan bersama pemerintah? Sebab perusahaan merampok ruang hidup perempuan, dan keluarganya, merusaknya hingga tak bisa dipulihkan, setelah segala yang produktif di dalam dan di atasnya diambil habis.

Apa dan di mana ruang hidup yang dimiskinkan tersebut? Sejak ruang domestik hingga ruang sosial politik. Perempuan dalam keseharian kehidupan bermasyarakat memiliki beberapa peran, mulai domestik, peran produktif, reproduktif dan peran sosial politik, yang satu sama lainnya tak bisa dipisahkan. Penting melihat bagaimana di ruang peran-peran inilah justru perempuan dimiskinkan.

Di kawasan pedesaan, peran produktif perempuan biasanya ditandai dengan pemilikan dan pengelolaan lahan pertanian oleh perempuan. Satar misalnya, perempuan Dayak Siang di Puruk Cahu, Kalimantan Tengah, memiliki ladang seluas 10–15 hektar di tanah adat keluarganya. Ia juga memiliki lubang tambang emas tradisional yang ia dapat dari orang tuanya. Sementara ia mengurus ladangnya, sang suami Atak Lidi, menggali emas di lubang tambang itu[22]. Dari panen padinya, Satar tak perlu membeli beras untuk makan keluarga, panen gabahnya cukup untuk setahun, bahkan berlebih. Belum lagi, hasil dari tambang emasnya. Satar memiliki tanah dan mandiri secara ekonomi. Tapi sejak PT Indo Muro Kencana masuk, merampas lahan dan lubang tambangnya, lahannya makin sempit, kegiatan ekonominya macet. Ia dimiskinkan.

Sementara peran domestik merupakan peran keseharian perempuan dalam menyediakan pangan, air bersih, energi dan kebutuhan dasar lain khususnya untuk keluarga. Peran-peran mengharuskan perempuan lebih banyak bersentuhan dengan sumber daya alam, tanah, hutan dan sumber-sumber air. Peran ini tak bisa dipisahkan dengan peran reproduktif perempuan, di antara peran melahirkan dan merawat anak. Semua itu dialami Sofia Ba’un, perempuan Molo.

Sofia Ba’un tinggal di sekitar Gunung Batu Naitapan, Desa Tunua, Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT. Ia bangun jam 5 pagi, menyiapkan makan untuk anaknya dan pergi mengambil air bersih. Biasanya, ia tinggal pergi ke mata air yang mengalir dekat gunung batu untuk mendapatkan air bersih. Warga di sana percaya, gunung batu ini, yang dinamai Fatu Naitapan, menyimpan air dan sumber mata air di bawahnya. Sofia hanya membutuhkan waktu 15 menit pulang pergi jalan kaki mendapatkan air bersih[23].

Tapi sejak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Piter Tallo, mengeluarkan izin menambang untuk PT Teja Sekawan pada 2003, semuanya berubah. Hanya empat bulan setelah perusahaan menebangi pohon dan menggergaji gunung batu, kebun Sofia Ba’un tertimbun longsor bersama 25 kebun warga lainnya. Tak hanya itu, limbah tambang marmer juga mencemari mata air sekitar batu. Ia kehilangan kebun, dan sulit mendapat air bersih. Ia harus berjalan ke bawah gunung batu lainnya di desa tetangga, namanya Fatulik. Ia membutuhkan waktu hingga 2 jam pulang pergi setiap harinya.

Cerita Satar dan Sofia Ba’un di atas membuktikan, saat wilayah kelola perempuan menyempit bahkan hilang, hal itu memaksa perempuan yang semula memiliki lahan dan mandiri secara ekonomi, dimiskinkan, akhirnya bergantung secara ekonomi kepada laki-laki. Baik ayah, suami, kakak maupun saudara laki-laki. Itu pula yang terjadi pada perempuan sekitar tambang PT Kaltim Prima Coal (KPC) milik keluarga Bakrie di Sekerat, Sekurau, Kalimantan Timur. Ini cerita pada tahun 2002, saat lahan-lahan penduduk dirampas sepihak oleh perusahaan. Akibatnya mata pencaharian lelaki berubah, banting setir menjadi nelayan dan buruh senso kayu. Perempuan lebih ironis, setelah tak mungkin bertani, mata pencaharian yang tersisa hanyalah membuat gula merah. Jika berproduksi gula merah tak memungkinkan lagi, praktis penghasilan mereka raib. Akibatnya, kehidupan mereka sepenuhnya bergantung pada laki-laki[24].

“Dulu kami tidak pernah pusing jika laki-laki sedang pergi, kami tetap bisa makan, beras ada, sayur ada, kalau ingin ikan, tinggal ambil di empang. Bahkan tetangga yang butuh ikan boleh ambil sendiri. Sering di kampung, jika ada selamatan, mereka bisa ambil ikan di empang kami, tanpa bayar. Tetapi setelah tanah kami diambil KPC, semua milik kami tidak ada lagi. Perempuan tidak bisa makan kalau laki-laki tidak pergi bekerja senso kayu, atau kerja lain yang menghasilkan uang. Semua sekarang harus dibeli. Sungguh susah hidup sekarang.” begitu tutur Ibu Mar, salah seorang Ibu di Sekurau Bawah.

Kathryn May Robinson dalam bukunya, Stepchildren of Progress: The Political Economy of Development in an Indonesian Mining Town (1986) dan tulisannya “Bitter Harvest” (1998) menggambarkan bagaimana pemiskinan itu juga terjadi di Sorowako, lokasi tambang PT IncoVale di Sulawesi Selatan. Perempuan Sorowako harus berjalan lebih jauh menyeberang lapangan golf dan properti PT Inco lainnya untuk bisa mengakses lahannya. Ibu Marna yang disebutkan dalam “Bitter Harvest”, harus berjalan 2 jam menyeberang lahan PT Inco untuk mencapai lahannya. Sementara bapaknya terlalu tua untuk bekerja di perusahaan di usianya yang kini 40 tahun, anak-anak laki-lakinya juga tidak diterima kerja di sana. Akibatnya beban kerja terhadap perempuan bertambah sejak PT Inco datang. Robinson menyatakan bahwa buruh murah (cheap labour) laki-laki di Dunia Ketiga sebagai buruh tambang, sebenarnya ditopang oleh buruh perempuan yang tak dibayar;  baik dalam kerja-kerja rumah tangga hingga ekonomi, seperti di kebun dan pasar[25].

Perusakan lahan dalam skala luas, serta pembuangan limbah di lingkungan sekitar dalam skala masif, selain merusak tubuh perempuan, juga memiskinkan, bahkan mematikan. Pada pertambangan modern, penggalian bijih logam dasar menghasilkan 95 hingga 99,9 persen dari batuan bijih yang diproses akan dibuang jadi limbah, dikenal sebagai tailing. Tailing bisa sangat reaktif dan menimbulkan risiko lingkungan yang serius dari drainase batuan asam dan pelepasan logam beracun, serta reagen beracun yang dipakai saat pengolahan (Mining Watch Canada, 2009).

Namun, meski sumber-sumber airnya tercemar limbah, keterbatasan ekonomi serta jauhnya jarak ke sumber air membuat perempuan tidak mempunyai pilihan, selain memanfaatkan air yang tercemar. Di Teluk Buyat, perempuan dan anak-anak terpaksa menggunakan Sungai Buyat yang berlumpur dan tercemar untuk mandi dan mencuci. Sementara kebutuhan minumnya dipasok Newmont, yang belakangan diketahui juga telah terkontaminasi Arsen (Tim Terpadu, 2004). Laporan Komisi Nasional Perempuan tentang kondisi kesehatan terakhir menyebutkan gangguan kesehatan yang dialami perempuan Buyat antara lain benjolan-benjolan muncul di daerah payudara, ketiak dan leher. Selain sakit kepala dan gatal-gatal di seluruh tubuh, para nelayan perempuan juga mengalami gangguan pada siklus menstruasi yang tak teratur. Seorang ibu, Puyang (alm.), meninggal dunia setelah payudaranya pecah, yang diduga kuat akibat tercemar logam berat.

Di sekitar pertambangan PT Freeport, masalah yang dihadapi perempuan bahkan multi dimensi, pelakunya korporasi, pemerintah, aparat keamanan, juga laki-laki, suami mereka. Saat PT Freeport masuk, lahan-lahan berubah fungsi menjadi kawasan tambang, mama-mama pun tergusur karena sumber penghidupan keluarga diambil dan dirusak PT Freeport. Negara tak pernah menanyakan pendapat perempuan  tentang tambang tersebut, mereka juga tidak mendapatkan hak menerima, maupun mengelola dana kompensasi. Belakangan, mereka justru menjadi korban kekerasan akibat dana kompensasi itu.

Kasus pemberian kompensasi 1% dari PT Freeport kepada suku Amungme di Papua pada 1989 berujung kekerasan terhadap perempuan. Aksi berkepanjangan yang membuat perusahaan berhenti beroperasi bebeberapa kali memaksa PT Freeport bersedia berunding. Warga diwakili Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) yang 100 persen pengurusnya adalah laki-laki. PT Freeport bersepakat menggulirkan dana kompensasi 1% dari penghasilan kotor mereka, dana ini jatuh kepada kepala keluarga, laki-laki. Alhasil, dana kompensasi itu tak sampai ke rumah, justru digunakan para lelaki untuk minum mabok, yang menyebabkan konsumsi alkohol merebak di Timika. Pun kunjungan ke bar-bar serta lokalisasi pekerja seks meningkat.

”Mereka laki-laki mendapat uang kompensasi dari PT Freeport. Mereka beli miras, minum mabuk dan pukul kami.” kata Yosepha Alomang. Akhirnya perempuan kena getahnya, saat suami pulang dalam keadaan mabuk, habis main gila dengan perempuan lain, rumah menjadi pelampiasan kekerasan. Dana kompensasi ini  membuat angka kekerasan dalam rumah tangga naik[26].

Dalam tatanan sistem budaya patriarki, sejak lama perempuan telah dimiskinkan melalui peminggiran perannya. Namun masuknya eksploitasi sumber daya alam, membuat laju proses pemiskinan dipercepat. Jika dirunut, awalnya pemiskinan yang terjadi diakibatkan penghilangan hak warga atas wilayah kelolanya, saat pemerintah memutuskan memberikan konsesi pertambangan pada sebuah perusahaan. Proses perubahan fisik dan ekologi bentang lahan terjadi bersama pembongkaran lahan, yang merusak sumber air, lahan, batu, hutan, dan laut yang diatur dalam nilai-nilai norma adat, yang kemudian menjadi rusak, hancur bahkan tidak dapat dimanfaatkan lagi.

Selanjutnya terjadi perubahan tata perekonomian, mulai dari tata produksi, tata konsumsi dan tata distribusi keluarga dipicu kerusakan bentang alam, sehingga sistem pengelolaan bersumber dari alam hilang, dipaksa berubah ke pasar. Corak produksi setempat berubah, dari non-tunai menjadi ekonomi tunai, bergantung pada mekanisme pasar. Sementara ekonomi biaya tinggi dan masuknya pendatang, mengubah gaya hidup warga baik secara sosial budaya dan ekonomi. Runtuhnya ikatan-ikatan sosial budaya di antara keluarga hingga anggota komunitas, yang terjadi setelah tanah dan kekayaan alam direnggut dari mereka. Gaya hidup konsumtif, daya ingat sosial yang berkurang hinggga merosotnya mutu kesehatan baik akibat limbah tambang, ataupun karena bawaan para penambang.

Terakhir, secara politik, perempuan akan berhadapan dengan runtuhnya sistem kepemimpinan lokal yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap komunitas, karena berubah mendukung korporasi. Dalam ranah ini, perempuan juga tak diakui keberadaannya di ruang-ruang pengambilan keputusan, saat ruang-ruang perundingan hanya tersedia untuk lelaki, sebagai kepala keluarga.

Terlihat penjajahan baru melalui penjajahan ekonomi ini, khususnya sektor-sektor pembongkaran tanah justru memiskinkan perempuan. Dari waktu ke waktu kekerasan dan pemiskinan ini bertambah daftarnya, tak mendapatkan perhatian, atau jawaban dari Negara. Hak-hak mereka yang dilanggar juga tak mendapat pemulihan. Tapi terbukti perempuan tidak berpangku tangan, mereka melawan. Pun saat tantangan baru tiba-tiba berada di depan pintu: bencana krisis iklim.

 

[ Selanjutnya Bagian 2; Perempuan di Wilayah Tambang: Tantangan Perubahan Iklim ]


25 Juli 2013

 

* Tim Kerja Perempuan & Tambang (TKPT) / Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)
 
 
 
[ Edisi ETNOHISTORI Genealogi Gerakan & Studi Perempuan Indonesia ]

 


C A T A T A N

[1] Anonim, Yosepha: "Saya Panah Freeport Demi Kebenaran", 2001, Buletin Gali-Gali, Jakarta.
[2] Kompas, 25 April 2001, “Mama Yosepha Terima Goldman Environmental Prize”.
[3] Beny Giai dan Yafet Kambai, 2003. Yosepha Alomang. Elsham, Papua.
[4] http://regional.kompas.com/read/2010/06/08/18035832/Alamak..Perempuan.Petani.Ditembak.Polisi
[5] http://www.merdeka.com/peristiwa/awal-terjadinya-bentrok-di-sumsel-versi-serikat-petani.html
[6] Kausar, Zeenath. 2007. Colonization to Globalization: 'Might is Right' Continues (Earthly City versus Civilized City, Madinah). Malaysia: Thinker's Library.
[7] Short, John Renni. 2001. Global Dimensions: Space, Place, and the Contemporary World. UK: Reaktion Books.
[8] Bangunan pelabuhan dan benteng, menjadi pertanda yang umum di negara-negara jajahan Eropa sebagai bentuk pengamanan wilayah.
[9] http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-359-2061559797-13.bab%20vi%20faktor%20%28fit%29.pdf
[10] Cendana 96, 2010. Majalah Forum edisi 34, Jakarta.
[11] Banu, 2012. Majalah Forum edisi 65, Jakarta.
[12] Siti Maimunah, 2006. Freeport – Bagaimana Pertambangan Emas dan Tembaga Raksasa “Menjajah” Papua, JATAM–WALHI, Jakarta.
[13] The New York Times, Jane Parlez, Raymond Bonner dan kontributor Evelyn Rusli, “Below a Mountain of Wealth, a River of Waste." 27 Desember 2005.
[14] Pay for Protection – The Freeport Mine and The Indonesian Security Forces, 2005, Global Witness Report.
[15] Siti Maimunah & Arif Wicaksono, 2010. Mautnya Batubara. JATAM, Jakarta.
[16] Anonim, 2012. Komodifikasi Alam Lewat Ekonomi Hijau Memperburuk Krisis Iklim. Csf–CJI, Jakarta.
[17] Pasal 162 Undang-Undang Mineral dan Batubara No. 4 tahun 2009: Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari 
___...pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling
___...lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
[18] Kompas, 24 Mei 2011.
[19] Anonim, 2012. Briefing Paper Hari Anti Tambang, Pulihkan Hak Rakyat Lawan Pembodohan dan Lupa, JATAM, Jakarta.
[20] Anonim, 2012. Komodifikasi Alam Lewat Ekonomi Hijau Memperburuk Krisis Iklim. Csf–CJI, Jakarta.
[21] Siti Maimunah, “Menggali untuk Pembangunan”. 2008, dalam  www.jatam.org, Jakarta.
[22] Anonim, 2002. Orang Dayak Menggugat, Potret Buram PT Indo Muro Kencana/ Aurora Gold Australia, Lembar Fakta JATAM.
[23] Wawancara Meentje Simatauw dengan Sofia Ba’un, 2005.
[24] Anonim, 2002. Orang Dayak Menggugat, Potret Buram PT Indo Muro Kencana/ Aurora Gold Australia, Lembar Fakta JATAM.
[25] Anonim, 2002. Pemetaan Dampak Jalur Hijau PT KPC terhadap Masyarakat Desa Sekerat Sekurau, JATAM Kalimantan Timur, Samarinda.
[26] Beny Giai dan Yafet Kambai, 2003. Yosepha Alomang. Elsham, Papua.

 

 

 


___...

Baca Juga

Mediasosial

Publik Islam dalam Ruang Digital: Kontinuitas dan Transformasi Narasi Islam, Negara dan Kebangsaan di Indonesia

oleh: Imam Ardhianto* Artikel ini akan memaparkan sejarah internet di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan ...

0 Tanggapan

  • Hello, guest