Home / Edisional / Salah dan Berdosakah Kami?

Salah dan Berdosakah Kami?

 

oleh: Wisnu Adihartono Reksodirdjo *

 

Pendahuluan

Fenomena dan fakta sosial kehadiran kelompok minoritas seksual bukanlah sesuatu yang baru, tetapi kajian LGBTIQ (Lesbian, Gay, Biseksual, Transeksual, Interseksual, dan Queer) adalah kajian yang terbilang baru di jagad dunia ini. Kajian ini memiliki banyak varian dan sangat interdisipliner, seperti seksualitas, psikologi, sastra, sosiologi, antropologi, politik, bahkan ekonomi dengan subyek yang juga sangat banyak dan memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri. Mengkaji gay, akan menjadi tidak sama dengan mengkaji lesbian, apalagi apabila kita mengkaji transeksual. Namun, akar pemikiran dari kajian LGBTIQ dapat kita tarik dari pemikiran-pemikiran Women Studies dan Kajian Jender, yaitu pemberontakan akan sistem penindasan yang telah terstruktur cukup lama dan mengakar dalam pikiran setiap masyarakat.

Kajian LGBTIQ hampir sama sekali tidak berkembang pada era Perang Dingin karena pada saat itu homoseksualitas dikecam oleh satu set ideologi heteroseksualitas yang secara tidak langsung turut dilegalkan oleh pemerintah, pengadilan, gereja, universitas, media massa, dan lain sebagainya. Kajian LGBTIQ mendapat angin segar melalui gerakan perempuan gelombang ke dua (second wave movement) di era tahun 1970-an yang melawan penindasan ideologi heteroseksualitas. Dengan perlawanan tersebut, kelompok LGBTIQ menginginkan kesadaran masyarakat bahwa mereka nyata dan ada di sekitar kita. Dalam perlawanannya, ilmuwan-ilmuwan LGBTIQ Studies banyak yang menggunakan pemikiran Women Studies karena pada dasarnya memiliki tujuan yang sama. Perkembangan LGBTIQ Studies cukup pesat, sehingga muncul Teori Queer. Dewasa ini banyak universitas di Amerika dan Eropa, bahkan mungkin di Asia yang telah memiliki departemen tersendiri untuk mengkaji LGBTIQ Studies. Akan tetapi, masih banyak pula universitas yang masih menempatkan LGBTIQ Studies pada departemen Women Studies.

Tulisan ini akan melihat bagaimana sampai saat ini homoseksualitas di Indonesia dipandang oleh negara, dan otomatis oleh masyarakat. Meskipun era saat ini sudah dapat dikatakan sebagai abad kontemporer, tetapi homoseksualitas di Indonesia masih berada di pinggiran. Penelitian saya tentang migrasi gay ke luar negeri, masih memberikan suara ketakutan dalam diri, bahwa mereka tidak mungkin hidup sebagai LGBTIQ di Indonesia. Lihat contoh bagaimana mereka mendeskripsikan Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi yang sangat menakutkan. Oleh karena itu, penulis ingin menyatakan bahwa penindasan atas nama apapun harus segera dihapuskan.

 

Bukan Penyakit

Beberapa negara otokratik dan negara yang memiliki basis agama, seperti negara-negara di Afrika, Arab dan Asia, memberikan sanksi kepada kelompok minoritas seksual (baca: kelompok homoseksual). Sanksi yang dikenakan kepada mereka bukan hanya di penjara, tetapi sanksi-sanksi yang sangat berat seperti dirajam dan dibunuh. Padahal tahun 1968, beberapa ahli psikologi melalui DSM II (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) menghapus homoseksualitas dari kategori penyakit. Negara-negara yang anti terhadap kelompok homoseksual, menyatakan dirinya sebagai negara yang homofobi yaitu semacam ketakutan dan ketidaksukaan terhadap kelompok homoseksual dalam hal apapun.


Angin Segar itu Hanya Sesaat

Ketika di Barat, khususnya pada era Viktoria di awal abad 19 homoseksualitas didegradasi sedemikian rupa sebagai bentuk seksualitas yang abnormal dan melawan alam, justru di bumi nusantara ini, homoseksualitas justru memperoleh angin segar. Hampir semua kebudayaan di nusantara mengenal homoseksualitas, meskipun masyarakat setempat belum mengenal tindakan tersebut termasuk ke dalam diskursus homoseksualitas. Sebut saja Bissu yang keterkuakannya sangat dikenal orang sampai saat ini. Kelompok Bissu berada di dalam komunitas orang Bugis di Sulawesi Selatan. Bissu adalah sebutan untuk seorang laki-laki yang transjender, disakralkan, dan diberi wewenang untuk memberkati hampir semua upacara sakral. Tidak sembarang laki-laki yang dapat menjadi Bissu. Seorang Bissu dipercaya dapat berkomunikasi dengan sang dewa dan menerjemahkan percakapan tersebut kepada manusia. Dalam memberkati sebuah upacara, Bissu mengenakan pakaian seperti perempuan, mengenakan bunga di atas kepalanya sambil memegang semacam pisau yang melambangkan kesatuan antara identitas laki-laki dan perempuan.

Ada pula kebudayaan Warok Gemblak yang hampir mirip dengan konsep pederasti. Sang Warok yang menjadi pemimpin dalam tarian Reog Ponorogo di Jawa Timur, memiliki beberapa orang Gemblak untuk “dipelihara”. Warok memiliki istri tetapi agar kesaktiannya tidak hilang, maka ia harus bercumbu dengan Gemblak-nya. Konsep pederasti juga terjadi pada tari Rateb Sadati di Aceh (yang konon kabarnya disebut sebagai Serambi Mekah). Menurut penelitian sejarawan Belanda, Christiaan Snouck Hurgronje, seorang Rateb (pemimpin tari Rateb Sadati), memiliki satu anak laki-laki yang ganteng dan manis untuk disandingkan dengan beberapa penari yang lain. Konon kabarnya, ia disebut Sadati.

Namun angin segar itu hanya sesaat. Menjelang tahun 1965, keberadaan para transjender dan “praktek” pederasti yang disakralkan, dibabat oleh pemerintah Indonesia dalam rangka kecurigaan pemerintah akan keikutsertaan mereka dalam Partai Komunis Indonesia (PKI). Mereka diburu dan dipaksa untuk beragama Islam atau dibunuh. Padahal keberadaan mereka sama sekali tidak memiliki afiliasi dengan PKI yang saat itu disinyalir memiliki ideologi ateis atau tanpa agama.

Pelarangan kelompok homoseksual untuk terus hidup di bumi Indonesia semakin menjadi-jadi, bahkan hingga saat ini. Pemerintah Orde Baru berhasil memproduksi dan mereproduksi keburukan homoseksualitas ke masyarakat Indonesia. Seorang homoseksual secara tergesa-gesa dianggap menyimpang, padahal hubungan menyimpang bisa terjadi di dalam hubungan heteroseksual. Kelompok LGBT terkategorikan sebagai kelompok yang tidak bermoral, terlebih dengan masuknya agama dalam mengurusi hak-hak LGBT.

 

Moral yang Dinormalkan

Menurut survey terbaru yang dilakukan oleh lembaga riset Pew Research Global Attitudes Project yang dirilis pada tanggal 4 Juni 2013 mengenai penerimaan kelompok homoseksual di dunia,  Indonesia menempati urutan ke tujuh (dari satu sampai sepuluh) dengan persentase 3% dari Nigeria (1%), Tunisia (2%), Ghana (3%), Senegal (3%), Mesir (3%), Jordania (3%), Uganda (4%), Palestina (4%), dan Kenya (8%).  Sementara itu masih menurut lembaga riset yang sama, di seluruh negara yang memiliki penduduk Muslim terbanyak, Indonesia menempati urutan ke lima (93%) dalam penolakannya terhadap homoseksualitas. Negara-negara selain Indonesia yang menolak homoseksualitas adalah Jordania (97%), Mesir (95%), Tunisia (94%), Palestina (93%), Pakistan (87%), Malaysia (86%), Libanon (80%), dan Turki (78%).

 

Gay di Perancis [dokumentasi Penulis]

 

Data tersebut menunjukkan bahwa di negara yang penduduknya mayoritas muslim, kelompok homoseksual mengalami tekanan atas nama moral dan menjadi Outsider seperti yang dikatakan oleh Howard Saul Becker. Ketika individu dianggap melanggar norma yang ada, maka ia dianggap sebagai individu yang berbeda sehingga ia dianggap sebagai orang asing dalam grup. Parahnya ketika kita berbicara norma, ia bukanlah sesuatu yang terberi, namun ia dikonstruksi secara sosial dalam sebuah hubungan manusia, contoh paling khas adalah konstruksi sosial bahwa hubungan yang paling baik hanya antara laki-laki tulen dan perempuan tulen (bimorfis).[1] Dalam hal ini, norma telah dianggap sebagai sebuah “resep” universal bagi semua orang. Norma dijadikan normal dan norma dinormalisasikan sehingga terjadi normalisasi norma. Penormalisasian norma dapat dijelaskan sebagai keharusan untuk menghormati norma yang telah terkonstruksi. Contoh paling mudah adalah ketika pemerintah Indonesia mencoba mengonstruksi norma tentang buruknya hubungan sesama jenis hanya karena dikaitkan dengan moral, padahal moral pun juga telah terkonstruksi, sehingga kelompok homosekual tidak memiliki kekuatan lagi untuk memproduksi moral yang dianggap baik karena moral pada akhirnya diberi bukan terberi.

Moral yang sudah terkonstruksi secara sosial banyak melahirkan kebijakan baru yang sangat mendiskreditkan kelompok homoseksual, apalagi setelah adanya desentralisasi dengan diijinkannya Pemerintah Daerah untuk mampu membuat peraturannya sendiri. Tengok saja Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan No. 13 Tahun 2002 tentang pemberantasan Maksiat, dimana Bab II pada Perda ini mencantumkan perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kemaksiatan, “segala perbuatan yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat selain yang diatur dalam norma-norma sebagaimana dimaksud pada ayat 1 seperti homoseks dan lesbian”. Juga Perda Kota Palembang No. 2 Tahun 2004 tentang pemberantasan pelacuran yang mengkategorikan kelompok LGBT sebagai bagian dari perbuatan pelacuran. Belum lagi beberapa peraturan di Aceh yang memberikan hukuman cambuk bagi kelompok homoseksual.

Moral-moral yang sudah terkonstruksi tersebut, mengendap, mengkristal, dan lama kelamaan terwujud dalam bentuk sebuah sistem kepercayaan yang disebut Sistem Kepercayaan Jender (Gender Belief System).


Kepercayaan & Hierarkisasi dalam Jender: Ke-benar-an Perilaku atau Perilaku yang di-benar-kan?

 

Sistem Kepercayaan Jender (Gender Belief System) adalah sistem yang mengarah kepada karakter maskulin (karakter laki-laki) dan karakter feminin (karakter perempuan) dimana laki-laki dan perempuan harus bertingkah laku sesuai karakter tersebut di dalam sebuah sistem dan fungsi. Kelompok homoseksual dipaksa untuk mengadopsi sistem ini karena dianggap paling cocok dan sempurna dengan norma heteroseksualitas. Konsekuensinya adalah mereka yang bukan laki-laki maskulin dan perempuan feminin dikategorikan gay dan lesbian.[2]

Bentukan yang berabad-abad lamanya ini membuat masyarakat tunduk dan mendukung format seksualitas yang baik dan benar dan menghukum kelompok homoseksual. Sistem hierarkisasi jender membuat kelompok homoseksual berada di luar marjin. Dan memunculkan sebuah hegemoni jender yang terinstitusionalisasi dengan norma dan struktur yang ada di dalam masyarakat. Secara psikologis, hegemoni jender bermain untuk mengintimidasi masyarakat dengan aturan-aturan yang tidak tampak. Lebih kuatnya hegemoni jender memperjelas kategori seks, laki-laki dan perempuan melalui proses socio-cognitive, sebuah proses ketidaksadaran manusia dalam membuat kategori seks.[3] Oleh karena itu kategori seks adalah konstruksi sosial yang sangat mengharapkan ke-benar-an perilaku setiap individu.

Dampaknya adalah homofobia yang terjadi hampir dimana-mana. Homofobia yang berasal dari bahasa latin, Homo (manusia) dan Phobia (ketakutan), asalnya tidak mengacu kepada ketakutan terhadap kelompok homoseksual. Baru pada tahun 1920, istilah homofobia diartikan menjadi ketakutan terhadap laki-laki (fear of men). Menurut sosiologis Michael Scott Kimmel, arti baru istilah ini ada karena laki-laki takut apabila laki-laki lain menerangkan dirinya atas ketidakmapanannya sebagai laki-laki. Dengan demikian homofobia lalu menjadi ketakutan terhadap sesama yang disinyalir akan mencemari yang lain, terutama mereduksi inti dari arti sebuah institusi keluarga.[4]

Di dalam negara yang homofobik, muncul praduga-praduga seksual (sexual prejudices) yang melihat perilaku-perilaku negatif berdasarkan orientasi seksual. Parahnya praduga seksual ini tidak saja berlaku bagi pelakunya saja tetapi semua orang yang memiliki simpati terhadap kelompol homoseksual.

Ekstensi dari praduga seksual menghasilkan stigma seksual (sexual stigma). Secara kesejarahan, kata stigma selalu mendapat konotasi negatif yaitu to stick (memaku) atau sesuatu yang ditempel secara terbuka pada tubuh. Sehingga stigma memiliki lima hal utama, yaitu ia bersifat selamanya, ia menjadi ber-arti apabila ada interaksi sosial, ia diartikan sesuatu yang negatif oleh masyarakat, ia menyatu di dalam tubuh manusia, dan yang menerima stigma biasanya tidak memiliki kekuatan dan akses untuk melawan. Pada konteks ini, stigma seksual merujuk kepada masyarakat yang berbagi pengetahuan terhadap perilaku negatif (termasuk identitas, hubungan, dan komunitas) dari kelompok homoseksual sehingga stigma seksual adalah hasil dari ekspresi hubungan-hubungan yang hierarkis antara heteroseksual dan non-heteroseksual.

Praduga dan stigma seksual terjadi karena ada konsep heteroseksisme, yaitu sebuah sistem yang menyediakan instruksi-instruksi rasional untuk memiliki rasa antipati sehingga ia dapat dibilang menyerupai sebuah Ideologi Budaya (Cultural Ideology) yang memaksa masyarakat. Heteroseksisme bisa dikategorikan sebagai hegemoni budaya (Cultural Hegemony) yang menurut Antonio Gramsci, masyarakat didominasi peraturan oleh satu kelas sosial dengan memanipulasi kepercayaan, persepsi, nilai dan moral yang di kemudian hari menjadi ideologi universal yang valid keberadaannya. Oleh karena itu permusuhan, diskriminasi dan kekerasan adalah kebutuhan dan keharusan.

Sistem kepercayaan jender, hierarkisasi jender, praduga-praduga seksual, stigma seksual dan hegemoni jender dalam kerangka masyarakat Indonesia adalah suatu perilaku yang di-benar-kan oleh eksisnya institusi-institusi yang mem-benar-kannya.

 

Urusan Moral = Urusan Agama?

Kembali berbicara tentang moral, maka ia membahas tentang bagaimana manusia bertindak atas dasar kebahagiaan dan kewajiban. Seorang manusia dengan moralnya mampu mendapatkan kebahagiaan dengan nilai-nilai kebaikan yang dimilikinya sehingga ia mampu untuk membuat hidup lebih baik. Saya kemudian ingat dengan pemikiran filsafat moral kontemporer, Christine Marion Korsgaard, yang ide dasarnya adalah “manusia yang mampu memproduksi moral dan menempatkan moral tersebut di dalam hidupnya dan untuk orang lain”. Dari titik ini, samakah moral dengan agama?

Agama memang dianggap sebagai “media” untuk melihat suatu hal yang baik dan buruk. Tuhan dalam hal ini dianggap tahu segalanya, maka tidak heran apabila orang akan langsung merujuk pada agama (kitab suci dan Tuhan) untuk mengetahui dan memutuskan tindakan yang tepat atas tindakan yang tidak tepat. Homoseksualitas yang sudah dianggap menyimpang, maka atas nama agama X, mereka berhak untuk dihakimi dengan cara papun, bahkan dengan cara sadis dan tidak berperikemanusiaan. Atas nama agama yang ditunggangi oleh filsafat moral, kelompok-kelompok agama garis keras memperlakukan kelompok homoseksual seperti kelompok yang sangat hina di dua mata sekaligus; agama dan masyarakat. Bagi mereka, hanya ada dua jenis manusia yang diijinkan hidup di dunia; laki-laki dan perempuan.

Saat ini saya sedang menulis disertasi tentang migrasi gay-gay Indonesia ke Perancis. Ketika saya bertanya tentang apa yang ditakutkan bagi kelompok homoseksual untuk hidup di Indonesia, hampir semua responden saya menyebutkan ketakutan-ketakutan mereka terhadap manusia-manusia berjenggot, bercelana ngatung dan berpeci, yaitu Front Pembela Islam (FPI). Yang mengherankan bagi saya sebagai peneliti adalah ke-selebritis-an FPI dalam kelompok homoseksualitas di luar negeri. Ke-selebritis-an FPI mampu mengungguli Syahrini, Anang – Ashanti, bahkan Eyang Subur. Responden-responden saya mengetahui keganasan FPI melalui media internet, salah satu dari mereka berujar, “saya khawatir apabila saya membawa identitas gay saya ke Indonesia. Saya akui ada banyak orang Indonesia yang sudah terbuka dengan dunia homoseksual, tetapi tidak sedikit pula yang masih banyak tidak terbuka dengan dunia homoseksual dan mereka yang tidak terbuka memiliki tendensi ekstrem untuk membunuh kami”. Saya merinding. Responden saya yang lain mengatakan, “sayang sekali saat ini agama, khususnya Islam, memiliki ilustrasi yang buruk. Saya Muslim dan setahu saya Islam tidak mengajarkan kekerasan. Potong kuping saya kalau ada hal-hal seperti itu”.

Kalau kita berputar ke masa lalu, bahwa “sejarah” kebencian umat Islam terhadap homoseksual didasarkan pada kisah klasik Nabi Luth; Sodom dan Gomorah. Singkatnya, dikisahkan bagaimana Nabi Luth ingin memluruskan jalan orang-orang yang tinggal di dua kota tersebut karena perilaku mereka yang sudah sangat hina; gila harta, memperkosa, dan menyukai sesama. Suatu saat Nabi Luth kedatangan dua tamu laki-laki yang sangat tampan yang ditengarai sebagai malaikat. Nabi Luth tahu bahwa laki-laki tampan ini akan menjadi “santapan” bagi orang-orang yang tinggal di kota Sodom dan Gomorah. Laki-laki tampan itu hanya meminta Nabi Luth dan keluarganya untuk segera meninggalkan kota dengan tenang. Rupanya di luar rumah Nabi Luth telah banyak orang-orang yang meminta dua laki-laki tampan itu untuk keluar. Walaupun Nabi Luth menawarkan dua anak gadisnya untuk keluar rumah, tetapi orang-orang tidak bernafsu dengan perempuan. Malam itu juga, keluarga Nabi Luth pergi meninggalkan kota dan saat Subuh tiba, kota Sodom dan Gomorah telah hancur berkeping-keping.

Cerita ini memiliki banyak manipulasi dalam hal interpretasi. Kelompok Islam garis keras, benar-benar menginterpretasikan cerita ini sebagai kebobrokan kelompok homoseksual sehingga mereka harus disingkirkan. Kelompok lain, menghubungkan kota Sodom dan Gomorah sebagai kota yang terletak tepat di lempengan, sehingga cepat sekali terjadi retakan dan hancur. Apapun itu interpretasinya, nyatanya homoseksualitas di Indonesia hanya berpatokan pada masalah halal – haram. Yang halal adalah hubungan perempuan dan laki-laki (padahal hubungan yang haram pun ada), dan yang haram adalah hubungan sesama.

Apabila kita tarik garis lurus uraian-uraian tentang moral yang dinormalkan, agama, dan kepercayaan sistem jender, setidaknya mampu menempatkan kelompok homoseksual ke dalam sebuah sistem sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Mereka butuh perlawanan untuk membuka mata masyarakat bahwa mereka eksis dengan Gay Culture-nya.

 

Gay Culture

Paul-Michel Foucault mengkonsepkan gay culture sebagai proses sosial yang bertujuan membentuk hubungan pertemanan baru. Layaknya hubungan pertemanan antar-laki-laki dan antar-perempuan yang sudah lazim, hubungan pertemanan sesama gay selalu berada di luar batas. Oleh karena itu, pertemanan yang didasari gay culture menunjuk kepada eksisnya ruang kebebasan dimana di dalamnya terjadi proses kemampuan berkreasi dan mengkreasikan diri sendiri.[5] Hubungan pertemanan dalam gay culture menemukan intinya ketika ada proses menjadi dan merasa bersama, sehingga terbentuk nilai subjektivitas bersama untuk melawan hegemoni norma heteroseksual.[6]

Foucault melihat hubungan pertemanan baru sesama gay sebagai sebuah pencerahan (enlightenment) karena ia adalah fenomena yang terjadi pada masyakat yang sarat dengan penolakan.[7] Foucault menjelaskan lebih jauh mengenai pencerahannya dengan memberi istilah Enlightenment Attitude berdasarkan proses kritik sosial Kant. Bagi Foucault, Enlightenment Attitude adalah sebuah proses yang bertujuan untuk mentransformasikan masyarakat dengan membangun ruang-ruang kecil kepada kelompok marjinal yang terkikis habis oleh struktur kelas sosial yang luas.

Selain itu, Foucault melihat hubungan pertemanan sebagai estetika dari sebuah eksistensi (Aesthetics of Existence) yang dibangun melalui pemikiran Dandi-isme (Dandyism) yang dipopulerkan oleh sastrawan Perancis, Charles Pierre Baudelaire. Menurut Foucault, hubungan pertemanan sangat mirip dengan konsep estetika eksistensi yang memiliki tujuan mentransfomasikan ke-diri-an dengan memakai konsep Yunani kuno, Parrhesia yang artinya berbicara bebas atau berbicara apa adanya. Parrhesia à la Foucault adalah sebuah moda wacana dimana seseorang dapat berbicara terbuka dan berterus terang tentang satu opini dan ide tanpa manipulasi atau generalisasi.[8] Seorang yang Parrhesia akan berbicara apa adanya. Ia tahu resiko-resikonya tetapi ia sekaligus berjasa untuk membantu dan mengembangkan pengetahuan masyarakat yang masih sempit.

Dalam konteks ke-Indonesia-an, saya melihat gay culture dalam pelaksanaan Queer Film Festival. Festival film queer yang dilaksanakan setiap tahun di Jakarta, selalu ramai dikunjungi orang yang tidak melulu gay, lesbian, biseksual, dan transeksual. Festival ini bahkan sempat dicekal oleh FPI karena disinyalir sebagai festival film yang menayangkan film-film berbau porno. Gay culture terlihat dari solidnya kelompok homoseksual bergandengan tangan dalam mengkaji diskursus homoseksualitas dalam bentuk media film. Ini adalah salah satu bentuk dari sebuah perlawanan.

Lalu, bagi saya pribadi, pembentukan organisasi-organisasi non-pemerintah di Indonesia, seperti GAYa Nusantara, Arus Pelangi, Our Voice, dan lain sebagainya, yang berbasis pada perjuangan hak-hak kelompok homoseksual, juga dapat terkategorikan dalam gay culture. Mengapa? Pergulatan identitas kelompok homoseksual yang bisa dikatakan sebagai Gerakan Sosial Baru (New Social Movement/ NSM) adalah pergulatan protes sosial untuk mencapai sebuah perubahan. Keberadaan NSM dalam sebuah proses, sejatinya ingin meng-klaim sebuah identitas bahwa “kami” ada. NSM memiliki ciri kolektifitas dalam membagi sebuah tujuan. Walaupun dalam teorinya, NSM disinyalir sebagai gerakan radikal, tetapi sifatnya tidak selamanya. Justru NSM dalam kapasitasnya dapat mencegah hal-hal yang radikal.

 

Dunia Tanpa Gap

Singkat kata, kekerasan-kekerasan atas nama moral yang ditunggangi oleh agama, negara, media massa, masyarakat, keluarga, bahkan sesama individu merupakan hal yang sudah tidak bisa ditolerir lagi.

Apabila pemerintah dan masyarakat memiliki itikad baik berdialog dengan kelompok homoseksual, saya yakin tidak akan timbul gap. Karena menurut Rosalind Carmel Morris, di setiap negara pasti memiliki sumber kekuasaan dan kekuatan yang berbeda, tentu penanganan seks dan jender setiap negara berbeda sesuai konteks yang ada.[9]

Tetapi paling tidak Dédé Oetomo bisa membawa sedikit angin segar dalam perjuangannya untuk duduk sebagai anggota Komnas HAM 2012 – 2017. Walaupun menurutnya, ia berjuang untuk kepentingan seluruh umat manusia, tetapi keberadaannya dapat ditandai sebagai penanda bahwa kelompok homoseksual bukanlah “pesakitan” seperti yang masyarakat bayangkan. Seperti yang ia dengungkan dalam pernyataan singkatnya “Aku sudah membuka pintu mendekati negara sebagai gay terbuka. Sekarang LGBTI (Lesbian, Gay, Biseksual, Transjender dan Interseksual) yang lain perlu memanfaatkan keterbukaan ini dan menguaknya lebih lebar”. [ ]

 

30 Juni 2013

 

* Mahasiswa Doktoral bidang sosiologi pada Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) Marseille, Perancis. 
....Sedang menulis disertasi tentang migrasi gay Indonesia. Isu kajian pada sosiologi jender (sosiologi gay), sosiologi
....keluarga, sosiologi migrasi.
Kontak: wisnuadi.reksodirdjo@gmail.com / wisnu.adihartono@ehess.fr

 

 

[ Edisi Etnohistori Genealogi Gerakan & Studi Perempuan Indonesia ]

 

 

 

|  Bibliografi  |

―Barber, Kristen. “Sex and Power”, dalam Steven Seidman, Nancy Fischer (eds.). 2011. Introducing the New Sexuality Studies, London: Routledge.
―Foucault, Paul-Michel. “What is Enlightenment?”, dalam Jurnal Ethics: Subjectivity and Truth. New York: New Press, 1997, 303-19.
―Herek, Gregory M., “‘Beyond Homophobia’: Thinking About Sexual Prejudice and Stigma in the Twenty-First Century”, dalam Journal of NSRC, Vol. 1, No. 2, April 2004.
―Kingston, Mark. “Subversive Friendships: Foucault on Homosexuality and Social Experimentation”, dalam Jurnal Foucault Studies, No. 7, September 2009.
―Morris, Rosalind C., “Three Sexes and Four Sexualities: Redressing the Discourses on Gender and Sexuality in Contemporary Thailand”, dalam Positions: East Asian Cultures Critique 2, 1994.
―Ridgeway, Cecilia L., dan Shelley J. Correll, “Unpacking the Gender System: A Theoretical Perspective on Gender Beliefs and Social Relations”, dalam Gender and Society, Vol. 18, No. 4, Agustus 2004.
―Seidman, Steven, “Theoritical Perspectives”, dalam Steven Seidman, Nancy Fischer (eds.). 2011. Introducing the New Sexuality Studies, London: Routledge.
―Whitley, Bernard E., Jr. dan Stefanía Ægisdóttir, “The Gender Belief System, Authoritarianism, Social Dominance Orientation, and Heterosexuals’ Attitudes Toward Lesbians and Gay Men”, dalam Sex Roles, 
_______Vol. 42, No. 11/12, 2000.
―Wieringa, Saskia Eleonora. “Keanekaragaman Gender di Asia: Pertarungan Diskursif dan Implikasi Legal”, dalam Jurnal Gandrung, Vol. 1, No. 2, Desember 2010.



Catatan Kaki:
[1] Saskia Eleonora Wieringa, ‘’Keanekaragaman Gender di Asia: Pertarungan Diskursif dan Implikasi Legal’’, dalam Jurnal Gandrung, Vol. 1, No. 2, Desember 2010, hal. 21.
[2] Bernard E. Whitley, Jr. dan Stefanía Ægisdóttir, ‘The Gender Belief System, Authoritarianism, Social Dominance Orientation, and Heterosexuals’ Attitudes Toward Lesbians and Gay Men’, dalam Sex Roles, 
____Vol. 42, No. 11/12, 2000, hal. 948.
[3] Cecilia L. Ridgeway dan Shelley J. Correll, ‘Unpacking the Gender System: A Theoretical Perspective on Gender Beliefs and Social Relations, dalam Gender and Society, Vol. 18, No. 4, Agustus 2004, hal. 514.
[4] Gregory M. Herek, ‘Beyond ‘’Homophobia’’: Thinking About Sexual Prejudice and Stigma in the Twenty-First Century’, dalam Journal of NSRC, Vol. 1, No. 2, April 2004, hal. 7-8.
[5] Mark Kingston, ‘’Subversive Friendships: Foucault on Homosexuality and Social Experimentation’’, dalam Jurnal Foucault Studies, No. 7, September 2009, hal. 8.
[6] Ibid., hal. 9.
[7] Paul-Michel Foucault, ‘’What is Enlightenment ?’’, dalam Jurnal Ethics: Subjectivity and Truth, hal. 303.
[8] Ibid.
[9] Rosalind C. Morris, ‘’Three Sexes and Four Sexualities: Redressing the Discourses on Gender and Sexuality in Contemporary Thailand’’, dalam Positions: East Asian Cultures Critique 2, 1994, hal. 39.


 

Baca Juga

Mediasosial

Publik Islam dalam Ruang Digital: Kontinuitas dan Transformasi Narasi Islam, Negara dan Kebangsaan di Indonesia

oleh: Imam Ardhianto* Artikel ini akan memaparkan sejarah internet di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan ...

Tanggapan

  • Hello, guest