Home / Edisional / Media Baru dan Negara Weberian: Menimbang Kembali Musim Semi Arab

Media Baru dan Negara Weberian: Menimbang Kembali Musim Semi Arab

 

oleh: Gde Dwitya *

–Tentang dimensi politik dalam definisi negara

 

Dalam editorial undangan edisional Etnohistori tentang Media Baru (New Media), Farabi Fakih sebagai editor menyinggung soal dampak New Media pada peran negara dalam mengontrol masyarakat. Pembahasan tentang negara di editorial tersebut bertopang secara implisit pada definisi negara sebagai bentuk kelembagaan dari hubungan antar individu dan antar kelompok dalam masyarakat. Negara dalam definisi ini adalah asosiasi politik yang mewadahi beragam individu dan kelompok dan mengatur hubungan antar kelompok dan individu tersebut. Beranjak dari definisi ini, maka wajar jika munculnya New Media yang berdampak pada perubahan pola pengaturan hubungan antar individu dalam masyarakat akan sangat menentukan bentuk negara. Lebih lanjut, editorial mengajak kita menakar sejauh mana peran negara akan menjadi usang dan digantikan oleh bentuk-bentuk pengorganisasian baru dalam masyarakat, persis akibat munculnya New Media.

Definisi negara yang dikemukakan dalam editorial memotret dengan baik dinamika dalam masyarakat dan dampaknya pada negara sebagai asosiasi politik. Namun definisi negara sebagai asosiasi ini hanya separuh dari cerita tentang negara. Menariknya, yang luput dari cerita tersebut justru dimensi politik dari pengorganisasian masyarakat. Kita tentu tidak lupa bahwa Karl Emil Maximilian (Max) Weber, menulis dalam Politics as Vocation, memberi definisi negara sebagai, “a human community that (succesfully) claims the monopoly of the legitimate use of physical force within a given territory.” (p.78, italics original). Pada jantung keberadaannya, negara adalah perihal monopoli penggunaan kekerasan fisik: perihal power dalam politik. Max Weber dalam halaman yang sama kemudian lanjut menulis, “like the political institutions historically preceding it, the state is a relation of men dominating men, a relation supported by means of legitimate (i.e. considered to be legitimate) violence.” (italics mine).

Definisi ini bernuansa, dan mengandung dimensi power dan politik yang tidak tercakup dalam definisi negara hanya sebagai bentuk kelembagaan dari pengorganisasian masyarakat. Definisi ini bertopang pada monopoli sarana (means) penggunaan kekerasan fisik sebagai atribut utama negara yang agak berbeda dengan definisi yang secara implisit digunakan dalam editorial yaitu yang menekankan aspek tujuan (ends) dari negara sebagai bentuk kelembagaan dari usaha pengorganisasian masyarakat.

Kenapa kemudian definisi negara yang bertopang pada monopoli sarana (means) penggunaan kekerasan fisik menjadi penting? Jawabannya ada pada keunggulan analitis definisi ini yang membuat pengamat dapat melihat sepanjang garis sejarah bentuk-bentuk negara yang lain—political institutions historically preceding it—yang telah muncul sebelumnya. Jika negara didefinisikan atas tujuannya (ends) maka kita akan melihat tujuan mendirikan asosiasi politik dan pengorganisasian masyarakat di masing-masing era sebagai hal yang berbeda-beda. Akibatnya, yang satu menjadi bukan negara untuk yang lain. Definisi negara yang berhenti pada lembaga pengorganisasian masyarakat beresiko terjebak pada persoalan konseptual ini.

Persoalan inilah yang membuat definisi Max Weber yang berfokus pada sarana dan bukan tujuan menjadi berguna dan lebih operasional dalam membaca sejarah. Weber sepenuhnya sadar ketika sebelum memberikan definisi tersebut ia menulis:

“Sociologically, the state cannot be defined in terms of its end. There is scarcely any task that some political association has not taken in its hand, and there is no task that one could say has always been exclusive and peculiar to those association which are designated to be political ones: today the state, or historically, those associations which have been the predecessors of the modern state.” (p.77).

 

Hemat saya, persoalan definisi ini penting untuk dikemukakan mengingat pembahasan dalam editorial tentang teknologi dan dampaknya pada transisi menuju konteks struktural yang baru adalah, seperti yang tertulis di sana, perspektif longue durée yang mau tidak mau akan melihat negara dalam berbagai bentuknya dalam rentangan sejarah jangka panjang.

Sebagai akibat dari definisi negara Weberian ini, pertanyaan terkait kehancuran negara menjadi sedikit meleset. Setidaknya dari apa yang kita ketahui sejak 1970-an, permulaan di mana kita mematok awal transisi struktural ini. Dalam editorial dengan tepat dilihat bahwa peran negara melemah, dan tidak hilang sama sekali. Dalam usaha pengorganisasian masyarakat peran negara makin minimal dan kian digantikan oleh mekanisme pasar. Namun negara sebagai unit politik pemonopoli kekerasan fisik tidaklah hancur ataupun runtuh dalam waktu dekat, melainkan hanya berubah tata cara penyelenggaraannya lewat pergantian rezim. Power dan koersi tetap tersentralisasi dalam institusi yang impersonal di mana government dipilih oleh universal suffrage (demokrasi) atau power dan koersi tetap terkonsentrasi pada figur individual atau kelompok (non demokratis). Namun atribut negara tetaplah monopoli dan konsentrasi power dan koersi. Meskipun dunia beralih ke era virtual, namun monopoli kekerasan fisik sebagai dasar dari jaminan property rights—sebagai institusi modern yang menjadi dasar tata politik dan ekonomi dunia saat ini—masih tetap relevan dan bertahan sejauh ini.

Perihal peralihan tata cara penyelenggaraan negara ini kemudian menggiring kita pada studi tentang pergantian rezim dan faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya revolusi politik. Ada pergeseran level analisis di sini. Alih-alih melihat dampak New Media pada konteks struktural seperti super-struktur nation−state, basis ekonomi pasar dan sebagainya, saya cenderung melihat dampak New Media pada level analisis teoretis menengah: tipe rezim. Tipe rezim dapat berubah, oleh karena itu ia masih dalam jangkauan agensi aktor dan empowerment yang muncul dari efek New Media. Konteks struktural di sisi lain, relatif jauh dari jangkauan segera agensi aktor dan hanya mungkin berubah secara bertahap dalam jangka waktu yang jauh lebih panjang. Atau mungkin  juga tidak berubah sama sekali.

Editorial Etnohistori dengan tepat dibuka lewat ilustrasi peristiwa Musim Semi Arab, sebuah peristiwa penting yang sampai tahap tertentu melibatkan peran media sosial (social media) dalam menumbangkan rezim otoriter di Timur Tengah. Dan memang, pasca Musim Semi Arab, studi politik komparatif kemudian makin mempertimbangkan peran media sosial dalam proses transisi demokrasi.

Tulisan ini, selain dibuka dengan sebuah friendly rejoinder, juga akan membahas sejauh mana sebenarnya peran New Media, dalam hal ini media sosial, dalam peristiwa pergantian rezim politik di Timur Tengah yang oleh beberapa penulis digadang-gadang sebagai gelombang keempat transisi demokrasi. Pembahasan tentang Musim Semi Arab ini bertujuan memberikan ilustrasi tentang peran New Media dalam revolusi politik dan pergantian rezim. Benarkah ini masanya Revolusi 2.0?

 

Musim Semi Arab, Media Sosial, dan Gelombang Baru Transisi Demokrasi

Runtuhnya beberapa rezim otoritarian di Timur Tengah di awal tahun 2011 adalah hal yang luar biasa mengagetkan dan penting dalam studi politik komparatif. Revolusi Yasmin yang menumbangkan diktator Zine El Abidine Ben Ali di Tunisia dan Revolusi lapangan Tahrir yang mengjungkalkan Hosni Mobarak di Mesir terjadi dalam konteks pemahaman kontemporer bahwa Timur Tengah adalah kawasan yang secara geopolitik otoriter dan tangguh. Kawasan ini luput ketika gelombang ketiga demokrasi melanda dunia di pertengahan tahun 1970-an. Beberapa sarjana politik yang menteorikan ketangguhan rezim otoritarian di Timur Tengah pun terpaksa menulis rejoinder pada diri sendiri merevisi teori yang sebelumnya mereka tulis.

Salah satu tendensi yang muncul dari tulisan para pengamat adalah usaha mengaitkan kesuksesan menumbangkan rezim otoriter dengan peran sentral media sosial seperti Facebook dan Twitter dalam kerja-kerja pengorganisasian protes. Besar kecurigaan bahwa tendensi ini diilhami peristiwa politik runtuhnya rezim otoriter di belahan dunia yang lain beberapa tahun sebelumnya, seperti Revolusi Oranye di Ukraina tahun 2004 dan protes yang terjadi di Moldova dan Teheran di 2009 yang menyaksikan peran besar Facebook dan Twitter dalam menyebarkan pesan-pesan revolusi.

Namun para pelajar politik komparatif akan sangat berhati-hati sebelum menyematkan peran penyebab utama keruntuhan rezim otoriter pada media sosial dalam kasus Musim Semi Arab, atau bahkan dalam menubuatkan datangnya gelombang keempat transisi demokrasi. Ada dua poin penting yang ingin saya bahas terkait sanggahan ini. Pertama, perihal prematurnya nubuat gelombang baru transisi demokrasi, dan kedua, perihal proporsi peran media sosial dalam keruntuhan rezim otoriter.

 

Bukan Gelombang Demokrasi Baru

Definisi tentang gelombang transisi demokrasi kita tahu berasal dari Samuel Phillips Huntington yang menulis tentang definisi wave sebagai, “a group of transitions from non democratic to democratic regimes that occur within a specific period of time and that significantly outnumber transitions in the opposite direction during that period of time.” (Huntington, 1991:15, italic mine). Melihat realitas yang terjadi di Timur Tengah, hanya dua dari enam negara yang berhasil mencapai transisi demokrasi di 2011 yaitu Tunisia dan Mesir. Sementara empat negara lain yang mengalami protes masyarakat sipil seperti Syria dll tidak mengalami transisi demokrasi.

 

Massive popular uprising + transition to democracy

Massive popular uprising but no transition to democracy

No massive popular uprisings

Tunisia

Bahrain

Saudi Arabia

Mesir

Libya

Maroko

 

 

Yaman

Aljazair

Syria

Jordania

 

Jika kita perhitungkan negara-negara lain di Timur Tengah yang bahkan tidak mengalami protes masif, semacam Saudi Arabia dll, kasus Tunisia dan Mesir menjadi outlier, 2 kasus dari total 10 negara. Inipun dengan catatan Mesir kemudian kembali menjadi otoritarian dengan adanya kudeta militer. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa terlalu dini untuk menyebut peristiwa Musim Semi Arab sebagai gelombang keempat transisi demokrasi. Munculnya Tunisia sebagai negara demokratis tidak menegasi keberadaan Timur Tengah sebagai kawasan yang otoritarian.

Lebih jauh lagi, jika melihat peran media sosial yang secara umum hadir dalam pengorganisasian protes di berbagai negara tersebut, usaha kita untuk menyematkan penyebab utama revolusi politik pada peran media sosial menjadi semakin problematis. Jikapun kita berkeras mencari peran media sosial dalam kesuksesan revolusi politik di Timur Tengah, kita harus menempatkannya dalam kombinasi dengan faktor lain. Namun pertama-tama sebagai sebuah independen variabel, media sosial perlu diukur keberadaannya di masing-masing negara. Berikut informasi tambahan yang saya jumput dari monograf Democracy’s Fourth Wave: Digital Media and The Arab Spring, mengenai besarnya civil society yang terkoneksi pada internet di Timur Tengah.

 

Democratic Transition | Wired Civil Society

Massive popular uprising but no transition to democracy | Wired Civil Society

No massive popular uprisings | Wired Civil Society

Tunisia | Large

Bahrain | Moderate

Saudi Arabia|Moderate

Mesir | Large

Libya | Small

Maroko | Large

 

 

Yaman | Small

Aljazair| Moderate

Syria | Large

Jordania | Large

 

Di sini terlihat sebuah fakta yang menarik di mana Tunisia dan Mesir, sebagai negara yang sukses mengalami transisi di 2011, memiliki civil society yang  terkoneksi internet dalam skala besar. Namun di saat yang sama Syria, Maroko dan Jordania yang juga memiliki hal yang sama ternyata tidak mengalami transisi demokrasi. Lebih menarik lagi Maroko dan Jordania bahkan tidak mengalami aksi protes yang masif. Ini berarti civil society yang terkoneksi internet, di mana aktivitas media sosial tercakup di dalamnya, bukan penyebab utama, sufficient condition, untuk keberhasilan transisi demokrasi.

Fakta yang saya kemukakan ini  bukan bertujuan untuk berargumen bahwa peran media sosial dapat diabaikan. Sebaliknya, peran media sosial dalam pergeseran rezim politik penting, namun tidak sendirian. Ia kemungkinan besar adalah necessary condition, dan bukan sufficient condition. Lalu apakah faktor yang paling menentukan dalam proses pergeseran rezim di peristiwa Musim Semi Arab? Ini yang menarik, negara yang kita kira perannya makin termarjinalkan di era New Media ternyata adalah faktor penentu dalam transisi demokrasi di Timur Tengah.

 

Kapasitas dan Niat

Ketika melihat Timur Tengah, konsensus di antara para pelajar politik adalah bukan perihal absennya impuls-impuls menuju masyarakat demokratis. Sebaliknya, para otokrat Arab berhasil mempertahankan kekuasaannya lewat opresi brutal terhadap gerakan populer selama lebih dari 40 tahun. F. Gregory Gause III (2011: 2) menulis:

“We recognized how popular the concept of democracy was in the Arab world and that when given real electoral choices, Arabs turned out to vote in large numbers. We also understand that Arabs did not passively accept authoritarian rule. From Algeria to Saudi Arabia, Arab autocrats were able to stay in power over the past 40 years only by brutally suppressing popular attempts to unseat them” (Gause, 2011:2, italic mine).

 

Oleh karena itu kita dapat menduga bahwa aspirasi masyarakat sipil untuk meraih pemerintahan demokratis dan kondisi-kondisi social ekonomi makro telah hadir di Timur Tengah. Jika menggunakan analogi air bah dan dam, air telah naik sangat tinggi. Namun mungkin dinding dam yang masih sangat tebal tak tertembus. Dam yang tebal inilah opresi brutal dari aparatus negara dalam konteks rezim yang otoriter. Fenomena aparatus koersif inilah yang dicermati oleh Eva Rana Bellin, salah satu penulis mes culpa teori otoritarianisme Timur Tengah, yang menulis:

“What distinguished Middle East was not the absence of democratic prerequisites but rather the presence of an exceptionally muscular coercive apparatus endowed with both the capacity and will to repress democratic initiatives originating from society.” (Bellin, 2012: 128, italic mine)

 

Eva Rana Bellin, sebagai pelajar studi transisi demokrasi tidak akan melupakan Alfred C. Stepan yang dengan cermat memperhatikan bahwa untuk mengerti runtuhnya sebuah rezim, adalah penting untuk menganalisis kondisi makro sosio-ekonomi secara umum tanpa melupakan faktor-faktor yang mengubah kapasitas dan niat dari aparatus koersif untuk mempertahankan rezim tersebut:

“Systematic examination of regime termination, therefore, requires both a general analysis of macro-socioeconomic forces and a specific analysis of the factors that alter the will and capacity of the coercive apparatus to maintain the regime.” (Stepan, 1988: 55)

 

Ada banyak lembaga yang mewakili aparatus koersif negara: lembaga intelijen, kepolisian, dan militer. Militer secara spesifik punya peran yang sangat sentral karena ketika terjadi kerusuhan sosial akibat mobilisasi sosial, ia adalah satu-satunya lembaga yang punya kapasitas untuk meredam ekses mobilisasi sosial.

Beranjak dari fokus pada kapasitas dan niat dari aparatus koersif negara inilah kemudian tiga sarjana analis Timur Tengah bersepakat bahwa yang menjadi faktor penentu terjadinya transisi demokrasi adalah variasi pada variabel niat. F. Gregory Gause III (2011), Eva Rana Bellin (2012), dan Zoltan Barany (2011) bersama-sama melihat bahwa sikap militer dalam merespon kerusuhan akibat mobilisasi sosial adalah kunci penentu untuk menjelaskan perbedaan hasil akhir mengapa beberapa negara mengalami transisi demokrasi sementara yang lain tidak. Dari 6 negara yang mengalami protes masif kita dapat membagi mereka dalam tiga kelompok: negara di mana militer membela rezim lama, negara di mana militer beralih haluan (defected), dan negara di mana militer terpecah jadi dua kubu. Tunisia dan Mesir yang sukses mengalami transisi demokrasi mempunyai militer yang beralih haluan ikut menumbangkan rezim.

 

Massive social protest + military defection

Massive social protest + split in the military

Massive social protest + military defend the regime

Tunisia

Libya

Syria

Mesir

Yaman

Bahrain

 

Menilik fakta ini, semakin jelas bahwa media sosial bukan faktor penentu dalam proses transisi demokrasi di Timur Tengah. Benar, ia memainkan peran dalam mengekskalasi mobilisasi sosial, namun tidak benar jika ia adalah faktor penentu utama. Tiga analis Timur Tengah di atas bersepakat pada observasi bahwa variabel niat (will) dari militer untuk menanggulangi ekses mobilisasi sosial adalah faktor penentu utama. Dengan kata lain, sumber perubahan ada di domain negara, dan bukan wilayah masyarakat sipil yang dipengaruhi langsung oleh variabel media sosial.

 

Penutup: Media Sosial dan Masyarakat Sipil

Lewat uraian di atas, saya berharap untuk menunjukkan bahwa peran New Media, terwakilkan oleh media sosial seperti Facebook dan Twitter, sebagai medium pengorganisasian masyarakat perlu ditempatkan dalam proporsinya yang sesuai. Tampaknya sulit dibantah bahwa media sosial memfasilitasi percepatan penyebaran informasi dalam kerja-kerja penggalangan aksi protes sipil. Namun perlu dipertanyakan juga apakah ia menjadi motif dari keterlibatan masyarakat dalam aksi protes. Menyebarkan informasi tidak sama dengan memberi motif. Wilayah ini juga tampaknya perlu dibahas lebih lanjut.

Namun satu hal yang pasti adalah bagaimana media sosial mereorganisir praktik-praktik komunikasi di dalam masyarakat. Dalam studi transisi demokrasi terlihat peran media sosial dalam ekskalasi mobilisasi sosial yang berujung protes masif. Namun mobilisasi sosial tidak dengan sendirinya menjamin kesuksesan pergantian rezim. Peran aparatus negara sebagai pemegang legitimasi monopoli penggunaan kekerasan justru yang paling vital dalam menentukan suksesnya pergantian rezim.

Perubahan yang terjadi di tataran mekanisme komunikasi antar individu dan kelompok di masyarakat sipil tidak serta-merta mengubah pengorganisasian power dan koersi di masyarakat politik. Dengan kata lain, belum tentu melemahkan bentuk negara yang kita kenal dalam masa modern ini, atau alih-alih meruntuhkan negara. Bentuk umum negara modern sebagai pemonopoli legitimasi kekerasan masih eksis, di mana koersif power terkonsentrasi pada sebuah institusi yang impersonal.

Kembali ke tawaran editorial Etnohistori untuk menakar dampak New Media pada transisi menuju kompleks kelembagaan yang baru, sangat sulit membayangkan perubahan bentuk pengorganisasian koersif power selain sentralisasi ketika bahkan untuk merubah rezim saja masyarakat di era New Media belum menunjukkan hasil yang signifikan. Senyatanya, jika hasil dari revolusi sosial politik berhenti pada pergantian rezim yang saat ini kita kenal, baik dari otoritarian menuju demokrasi dan sebaliknya, pengorganisasian koersif power tidaklah berubah. Ia tetap tersentralisasi baik pada institusi yang impersonal atau individu sultanistik/despotik.

Perubahan pengorganisasian koersif power di masyarakat harus mampu dibayangkan terlebih dahulu sebelum dieksekusi menjadi perubahan yang riil. Saya rasa di sini keterbatasan perspektif longue durée: ia mensyaratkan pembacaan ex post ketika peristiwa sudah terjadi. Membayangkan yang di depan secara ex ante sangat mungkin jadi problematis.

 

24 Desember 2013

 

* Penulis belajar ilmu politik di Northwestern University, Chicago, USA.

 

 

Daftar Pustaka

— Barany, Zoltan. 2011. Comparing the Arab Revolts: the Role of the Military, Journal of Democracy Vol. 22 No. 4, p.28-39.
— Bellin, Eva Rana. 2012. Reconsidering the Robustness of Authoritarianism in the Middle East: Lesson from the Arab Spring, Comparative Politics Vol. 44 Issue 2, p.127-149.
— Gause III, F. Gregory. 2011. Why Middle East Studies Missed the Arab Spring: the Myth of Authoritarian Stability, Foreign Affairs July−August, p.81-88.
— Howard, Phillip & Hussain M Muzzamil. 2013. Democracy’s Fourth Wave: Digital Media and The Arab Spring. Oxford University Press: New York.
— Huntington, Samuel. 1991. The Third Wave: Democratization in The Late 20th Century. University of Oklahoma Press.
— Stepan, Alfred. 1988. Rethinking Military Politics. Princeton University Press.
— Weber, Karl Emil Maximilian. 1946. Politics as Vocation, in Essays in Sociology. Gerth and Mills (eds.) Oxford University Press: New York, 77-128.

 

 

 

[ Etnohistori Edisi Media Baru ]

 

 

 

Baca Juga

Mediasosial

Publik Islam dalam Ruang Digital: Kontinuitas dan Transformasi Narasi Islam, Negara dan Kebangsaan di Indonesia

oleh: Imam Ardhianto* Artikel ini akan memaparkan sejarah internet di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan ...

0 Tanggapan

  • Hello, guest