Home / Edisional / Penulisan Sejarah Indonesia: Menuju “The New History”

Penulisan Sejarah Indonesia: Menuju “The New History”

 

oleh: AHMAD NASHIH LUTHFI *

 

TULISAN ini menyajikan tawaran penulisan sejarah Indonesia baru sebagai alternatif dari penulisan lama. Saya tidak berpretensi bahwa bentuk penulisan ini belum ada, namun justru apa yang disebut baru ini berangkat dari penulisan yang telah ada disertai dengan tafsir dan cara pandang lain.

Menurut Kuntowijoyo perkembangan historiografi Indonesia bergerak dalam tiga gelombang.(1) Gelombang pertama terjadi tatkala dilakukan dekolonisasi pengetahuan sejarah dari Neerlando‒sentris menuju Indonesia‒sentris yang aspirasinya bertapak pada acara Seminar Sejarah Nasional I, Yogyakarta, 1957, meski aspirasi itu telah dirintis oleh segelintir kajian-kajian sebelumnya. Gelombang kedua adalah ketika digunakannya social scientific approach dalam penulisan sejarah, hasil dari pertemuan Seminar Sejarah Nasional II, Yogyakarta, 1970. Pendekatan ini menekankan pada problem oriented. Gelombang ketiga menempatkan sejarah sebagai kritik sosial. Ia kritis dalam prosedur keilmuan, namun sekaligus fungsional dalam masyarakat sebagai kritik sosial. Dalam skema lain, perkembangan wacana sejarah setelah dikenal “The New History” dan “Deconstructive History”, digambarkan sebagai berikut:

 

 

Tulisan ini melihat semangat “The New History” dalam pengalaman sejarah Indonesia; sudahkah dilakukan dan bagaimana kemungkinannya untuk dikembangkan. Akan diuraikan terlebih dahulu awal munculnya sejarah baru itu, kemudian dicoba untuk melihat kasus perkembangan penulisan sejarah di Indonesia.

“The New History” berkembang pada dekade 1970-an — 1980-an terutama dalam sejarah Jepang, Amerika Latin, dan India. Akan tetapi, penyebutan serupa juga dikenal pada periode lain, satu identifikasi yang sering dikenakan pada aliran Lucien Febvre dan Marc Léopold Benjamin Bloch melalui jurnal Annales (laporan sejarah tahunan) pada tahun 1929.(2) Jika yang dimaksud adalah aliran Amerika, maka sering disebut dengan “The New History”. Aliran ini muncul tahun 1912 dengan tokoh utama James Harvey Robinson. Sementara dalam historiografi Perancis itu penyebutannya adalah “New Kind of History”.(3) Tulisan ini menggabungkan keduanya. Kebaruannya dilihat dari metodologi dan tematik-nya.

Peter Burke dalam “New Perspectives on Historical Writing“, memetakan kontras antara “sejarah lama” dengan “sejarah baru” sebagai berikut.(4) Dari pemetaan ini penulis mengkontekstualisasikannya langsung dalam pengalaman penulisan sejarah di Indonesia sejauh yang diketahui.

 

1. Sejarah Lama Senantiasa Berada dalam Bingkai Politik.

Seperti yang dikatakan oleh sejarawan John Robert Seeley, seorang profesor sejarah di Cambridge University, “History is past politics, politics is present history”. Politik dalam pengertian tradisional itu adalah berkisar seputar kelembagaan pemerintah (official), kepartaian, dan semacamnya, bukan politik dalam pengertian “kekuasaan yang menggejala” atau “governmentality” sebagaimana Michel Foucault. Meskipun mengambil tema politik, pastinya ia bisa dilihat pula secara sosial atau kultural. Kajian Herbert Feith dalam Pemilihan Umum 1955 di Indonesia(5) menginspirasi kita untuk melihat gambaran praktik-praktik kampanye pemilu sampai dengan hari dilakukannya pemilihan. Jaringan kekerabatan, etnisitas, dan profesi, yang dimanfaatkan dalam meraih dukungan suara pemilu daerah semenjak era Otonomi Daerah bisa menjadi kajian menarik. Dari pemilu 1955 kita dapatkan cerita-cerita yang masih diingat penduduk mengenai bagaimana terjadi persaingan antara Nahdlatul Ulama (NU) dan Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam melakukan kampanye. Kelompok NU melakukan “kampanye qauliyah” berupa rapat-rapat dan pidato, sekaligus “kampanye fi’liyah” seperti membantu upacara-upacara siklus kehidupan sebagai proses pengintegrasian praktik berpolitik dalam aktifitas keseharian masyarakat. Hal demikian juga dilakukan oleh kelompok PKI.(6)

Demikian juga bila kita ingin mengkaji kehadiran Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) di Indonesia. Ia dapat dilihat dari segi sosialnya, tidak melulu sebagai kelembagaan ekonomi‒militer, tentang bagaimana misalnya ribuan anggotanya meninggal disebabkan penyakit tipus, malaria, disentri, dan beri-beri yang mewabah di Batavia pada tahun 1700-an. Pada tahun 1733 disebutkan bahwa sekitar 85.000 anggota VOC menjadi korban keganasan penyakit malaria di wilayah tropis. Melihat VOC dari sudut sejarah sosial ini cukup menarik. Armada dagang ini memiliki sekitar satu juta pasukan laki-laki, yang selama 2 abad di kawasan Asia (India, Bengal, Sri Lanka, dan Deshima‒Jepang) tidak ada kebijakan untuk menyertakan pasangan perempuannya. Armada ini diperlengkapi dengan fasilitas peradilan, kesehatan, sekolah, gereja, dan sebagainya.(7) Bagaimana mereka para pelayar, tentara, dan pengrajin yang tidak disertai para perempuan itu menjalani kehidupan biologis-nya? Hal demikian menarik diperhatikan.

 

2. Sejarawan Tradisional Menganggap bahwa Sejarah adalah Narasi Peristiwa‒Peristiwa.

Pada pertengahan abad yang lalu, kita dapat melihat bahwa kajian sejarah tidak selalu dibaca sebagai peristiwa-peristiwa, namun menunjukkan struktur-nya. Fernand Braudel dalam Laut Tengah dan Dunia Sekitarnya pada Zaman Phillips II mendasarkan analisa-nya pada struktur yang mengalasi peristiwa di atasnya. Sebagaimana tersaji dalam tabel berikut, tampak bahwa lapisan geografi dapat mempengaruhi ekonomi (keadaan cuaca, harga hasil bumi, intensitas transportasi, dll.), namun tidak sebaliknya (depresi ekonomi tidak mengakibatkan musim panas). Akibat dari pandangan ini arti kausal dari lapisan ketiga tidak terlalu dipentingkan dalam buku-nya tersebut.

 

 

Fernand Braudel sebagai penerus tradisi Annales dari Perancis yang dimotori oleh Marc Léopold Benjamin Bloch dan Lucien Febvre memperkenalkan jenis sejarah baru sebagai “sejarah total”. Tidak hanya sebab-sebab dan struktur‒tindakan yang terjadi dalam interaksi manusia dengan manusia, Braudel melalui karya-nya itu menjelaskan pula hasil interaksi manusia dengan alam.

Dalam kasus Indonesia, seorang sejarawan‒geografi Australia, Lesley Potter berusaha menggunakan pemetaan di atas dalam melihat realitas Orang Banjar selama di Hulu Sungai, Kalimantan Selatan dan diaspora-nya. Ia melihat bahwa terdapat hubungan yang erat antara struktur konstan geografi (tanah alluvial dan rawa-rawa dengan tingkat keasaman tinggi, pasang surut aliran sungai Barito‒Kapuas, iklim, tanah terbuka dataran tinggi, dll.), dengan aspek konjunktural berupa ekonomi, dan pola migrasi, serta aspek eventless/ occurrences (peristiwa per-peristiwa) yakni politik (Perang Banjar dan konflik internal elit lokal), dalam melakukan penjelasan atas dinamika sejarah Orang Banjar baik di hulu sungai maupun di luarnya. Ketiga hal itu saling mempengaruhi satu sama lain secara acak, dan bukan secara kausalitas linear. Dengan meletakkan pada pemetaan di atas, studi atas kemandirian budaya, peluang ekonomi dan mobilitas Orang Banjar yang disajikan oleh Potter dapat dipahami lebih baik.(8)

Demikian juga kajian Denys Lombard dalam Nusa Jawa Silang Budaya dalam 3 jilid yang mengupas Jawa berdasarkan pembongkaran atas 3 lapis/ nebula peradaban yang mempengaruhinya; Hindu‒Budha‒India; Cina dan Islam; serta Barat. Suatu kajian yang komprehensif meskipun mengabaikan aspek politik-nya dan lebih condong pada aspek kultural.

Bagaimana bila perspektif struktural di atas dihadapkan dengan aspek humanity dalam sejarah, dalam pengertian bagaimana seharusnya menghadirkan sisi kemanusiaan dalam sejarah? Asumsi dasar kajian sejarah adalah ”bahwa segala sesuatu mengalami perubahan”, baik perubahan yang terjadi pada manusia dan pada alam: tumbuhan dan hewan. Seluruh kampus di Indonesia, kajian sejarah dimasukkan dalam bidang humaniora. Manusianya lah yang menjadi fokus kajian. Aspek-aspek perubahan yang terjadi di alam dikaji melalui disiplin biologi, zoologi, dan geografi/ geologi. Dengan meminjam perspektif di atas, menurut saya hal-hal semacam di atas juga menjadi varibel penjelas terhadap dinamika sejarah manusia, dari sejarah yang anthropocentric menuju sejarah ecoanthropocentric. Kaitan hubungan ini dalam disiplin ilmu lain banyak dikaji oleh studi ekologi‒politik.

 

3. Sejarah Tradisional Menawarkan Suatu Sudut Pandang dari Atas (History From Above).

Dalam kajian sejarah tradisional, jikapun narasi ”masyarakat biasa” disajikan, tak lebih mereka adalah pantulan dari aktor (hero) elit dalam sejarah. ”History from below” yang ditawarkan oleh sejarah baru menghadirkan ”ordinary people” dalam pengalaman sosial mereka sendiri. Yang menjadi persoalan adalah, apakah orang-orang biasa itu dapat berbicara sendiri, menuliskan sejarahnya, ataukah ia butuh ”ke-agen-an intelektual”? Inilah yang menjadi perdebatan Gayatri Chakravorty Spivak dalam tulisannya berjudul ”Can the Subaltern Speak” dan kritik Benita Parry yang menunjukkan bahwa ke-agen-an itu tidak selamanya benar, sebab mereka (perempuan-perempuan itu) ”menuliskan” sejarah dirinya melalui keberadaannya sebagai penyembuh, asketik, penyanyi lagu-lagu sakral, pengrajin, dan seniman.(9)

Namun siapakah yang disebut sebagai subaltern itu? Subaltern didefinisikan sebagai mereka (komunitas) yang berada dalam genggaman otoritas kekuasaan yang disubordinasikan oleh subyek pembuat wacana.(10) Istilah ini muncul dari uraian pemikir Marxist asal Italia, Antonio Gramsci mengenai kaum tani desa Italia. Istilah ini kemudian populer melalui “The Subaltern Studies Group” yang dimotori oleh Ranajit Guha dan Gayatri Spivak. Ia menjadi populer dalam term post‒kolonialitas khususnya merujuk pada penulisan sejarah India. Ranajit Guha pada tahun 1988 mempublikasikan sebuah serial yang diberi titel Selected Subaltern Studies yang menghimpun berbagai tulisan yang berisi tentang tandingan historiografi kolonial, dengan cara mendekonstruksi deskripsi atas sejarah yang ada dan menempatkan kelompok subaltern sebagai pihak yang turut membangun kesejarahannya.

Apa yang mereka lakukan melawan cara pandang sejarah di negeri koloni yang terjelaskan secara linear‒transisional dari feodalisme ke kapitalisme. Kelompok ini menunjukkan, pertama, bahwa momen perubahan itu tidak terjadi secara mulus, linear‒transisional, namun berjalan secara plural oleh berbagai kekuatan, konfrontatif, dan dominatif antara satu dengan lainnya. Kedua, perubahan itu ditandai dengan perubahan fungsi di dalam sistem tanda, seperti sebutan “agamis” menjadi “militan”, “kriminalitas” menjadi “pemberontakan”, “dalit” (untouchable) menjadi “harijan” (child of God) dan sebagainya. Singkat-nya, sebagaimana uraian Spivak, apa yang dilakukan itu adalah usaha untuk memproduksi analisis sejarah oleh kelompok yang dianggap marginal atau subaltern, untuk selanjutnya ditempatkan sebagai subyek sejarah.(11) Untuk hal ini, dalam historiografi Indonesia Aloysius Sartono Kartodirdjo yang menulis Pemberontakan Petani Banten menempati posisi pembaharu.

Marjinalitas dan ketersisihan tidak terkait dengan jarak geografis, apalagi kealamiahan. Ketidak-berdayaan karena adanya proses pemusatan kekuasaan, baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, maupun dalam bidang budaya. Namun, tersisih tidak dengan sendirinya berarti terpencil. Tidak hanya kelompok penduduk yang hidup jauh dari pusat yang bisa menjadi tersisih, penduduk yang bermukim di kampung-kampung kumuh di pusat kota dan pemerintahan dan ekonomi pun bisa tersisih. Namun mereka mungkin lebih tepat disebut sebagai tertindih karena lebih langsung mengalami dampak tekanan dan penyedotan oleh kekuatan modal dan aparat negara.

Ketersisihan bisa disebabkan arus globalisasi, khususnya kapitalisme internasional. Daerah dan suku yang sampai sekarang masih relatif terisolasi memiliki kekayaan sumber daya yang justru menjadi sumber bencana mereka, karena habitatnya dihancurkan secara cepat oleh korporasi-serakah. Proses demokratisasi formal ternyata tidak juga bisa membantu yang tersisih, namun malah justru bisa sebaliknya. Demokrasi bisa dimanipulasi oleh pemimpin dan elit yang ada. Ketersisihan atas penguasaan produksi bisa dilihat dari pola kepemilikan dan akses terhadap prasarana produksi: siapa yang mempunyai atau menguasai tanah dan apa syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapat akses penggunaaan tanah-tanah tersebut.(12)

Maka keliru menyamakan ordinary people dan kelompok marjinal dengan minoritas, dan sebaliknya. Bisa jadi yang disebut sebagai minoritas secara “budayawi”, tidak menjadi minor secara ekonomi dan politik. Demikian maka kajian terhadap kelompok orang kaya, atau middle class tidak mungkin diletakkan dalam konteks kajian minoritas atau marjinal. Penulisan terhadap mereka hanya bisa diwadahi dalam spirit sejarah yang bernuansa humanity, history on humanity. Semua kelompok masyarakat mempunyai masa lalu, dan masa lalu orang kaya berhak pula direkonstruksi. Tulisan berjudul Orang Kaya di Jakarta Tahun 1994, Seorang Ibu dan Dua Puteri, adalah contoh yang tepat.(13) Tulisan ini memberi inspirasi kita melihat bagaimanakah proses menjadi kaya, gambaran kehidupan sehari-hari orang kaya, bagaimana kekayaan itu dibelanjakan dan menjadikan identitas bagi mereka, dan sebagainya.

 

4. Paradigma Tradisional Meyakini bahwa Sejarah Didasarkan pada ”The Documents”.

Ungkapan Leopold van Ranke (1795‒1886) yang sering dikutip adalah ”no document, no history”. Dokumen-dokumen resmi pemerintah yang disimpan di lembaga arsip-arsip menjadi sumber yang diandalkan. Sementara ”Sejarah Baru” bersikap terbuka untuk memperlakukan sumber-sumber beragam lainnya sebagai ”materi sejarah”; data lisan, visual art, patung, diorama, foto, audio‒visual (film), bunyi, bangunan, sikap (manner and style), beserta data statistik, dan lain-lain. Belum lagi jika membongkar sisi politis dari arsip yang dalam cara pandang positivistik, ia dilihat semata-mata sebagai dokumen yang dapat “berbicara” secara objektif. Sejarah kritis akan menginterogasi arsip dengan menempatkannya sebagai produk pengetahuan dan pewacanaan.

Leopold van Ranke bisa dianggap telah mengingkari metode “klasik” sejarah, yakni metode Herodotus atau Thucydides ketika menulis Perang Peloponnesia. Mereka melakukan wawancara terhadap para prajurit yang terlibat dalam perang tersebut. Sejak saat diyakininya dokumen sebagai sumber satu-satunya yang paling valid/ absah, maka penulisan sejarah mengalami kemunduran. Namun, setelah Allan Nevins dari Columbia University pada tahun 1948 menggunakan metode Sejarah Lisan dalam merekonstruksi masa lalu kulit putih Amerika, Sejarah Lisan mulai kembali mengalami kemajuan. Disusul dengan Paul Thompson dalam bukunya berjudul “The Voice of The Past: Oral History“, metode Sejarah Lisan mengembalikan posisi pentingnya, dan membuka potensi rekonstruksi atas masa lalu lebih mudah dilakukan.(14) Penulisan sejarah semacam ini (khususnya banyak menggali aspek sosial) mulai berorientasi pada penulisan sejarah yang beragam, dari lapisan bawah atau “history from below, history from within”. Dengan upaya inilah usaha pen-demokratis-an dalam sejarah dilakukan.

Dalam karya itu, Paul Thompson mencontohkan bagaimana karya-karya George Ewart Evans misalnya, sejarawan ekonomi yang banyak membahas kegiatan ekonomi masyarakat Inggris di masa lalu, bisa dihadirkan dari sudut pandang rakyat. Ia melakukan penelitian mengenai pertanian masyarakat East Anglia: tentang metode-metodenya, dari pertanian dengan tenaga uap yang besar kepada pertanian bertanah kecil, ekonomi sapi dan jagung, pedagang, petani dan buruh tani. Penelitian itu tersaji dalam dua bukunya berjudul “The Horse in The Furrows” dan “Where Beards Wag All”. Ada sesuatu yang menarik dari sisi perekaman. Ia menunjukkan bagaimana dialek buruh pertanian Inggris kuno di-cemooh oleh tuan tanah perkotaan, sebab tidak jelas pelafalannya. Buruh itu masih menggunakan struktur tata bahasa Chaucerian yang berbeda dengan Inggris konvensional.

Di Indonesia, penelitian sejarah lisan (baik sebagai metode maupun sebagai sub‒disiplin sejarah) telah dimulai oleh Arsip Nasional Indonesia (ANRI) sejak tahun 1972 di bawah koordinator Jose Rizal Chaniago. Serangkaian pelatihan dilakukan untuk menggali sejarah yang masih “kosong” yakni periode 1942‒1950 (mengingat revolusi sosial menghancurkan banyak dokumen resmi dan masih banyaknya ingatan masyarakat yang belum di-gali tentang periode itu).(15) Di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 1989‒1990 Kuntowijoyo telah mengembangkan sejarah lisan sebagai sejarah alternatif dalam mengungkap kehidupan buruh, mandor di pabrik gula Colomadu‒Surakarta, dan masyarakat lingkungan sekitar yang menjadi bagian dari sistem sosial, ekonomi, budaya, politik Surakarta saat itu. Tim yang berasal dari Jurusan Sejarah UGM dan Pusat Antar Universitas (PAU)‒UGM itu mewawancarai berbagai jenis dan golongan buruh pabrik, tukang, petani, pedagang, pegawai, dan pejabat desa. Sayangnya, laporan ini tidak diterbitkan sehingga tidak banyak diketahui publik. Sejak saat itu pula sejarah lisan menjadi matakuliah wajib di Jurusan Sejarah UGM dan di jurusan-jurusan Sejarah lainnya. Tampak bahwa sejarah lisan telah mendemokratisasi pengetahuan sejarah baik sumber maupun alat atau medium ujarnya; “It allows heroes not just from the leaders, but from the unknown majority of the people. …It bring history into, and out of, the community”.(16)

Sayangnya, meski sejarah lisan telah diajarkan dan menjadi bagian dari metode penelitian sejarah, posisinya masih ditempatkan secara minor sebagai “pelengkap” dari sumber tertulis, dan ditempatkan semata-mata sebagai “metode”, yakni cara mengumpulkan data berupa wawancara. Informasi yang dihasilkan diverifikasi oleh sumber tertulis yang dianggap lebih valid. Padahal sejarah lisan dapat menjadi penelitian mandiri sebagai sejarah lisan itu sendiri dan membawa implikasi metodologis sekaligus metodis tatkala ia diposisikan sebagai terobosan dalam menembus realitas di balik fakta: yakni ingatan. Berbagai ingatan yang bersifat traumatik atas masa lalu, di mana kekerasan dan ketidakadilan menimpa pelaku sejarah (survivor), maka sejarah lisan dapat menemukan kembali suara mereka yang selama ini dibungkam atau disembunyikan.(17) Sejarah lisan dapat menghadirkan kembali subyek-subyek yang selama ini absen dalam narasi sejarah atau yang kemunculannya dilihat sebagai pesakitan belaka. Hal demikian memang sulit dilakukan. Peneliti sering menghadapi dua kendala krusial; pertama, cenderung menjalankan tugas sebagai psikiater yang sedang melakukan trauma healing, dan kedua, larut dalam suasana traumatisme, kesedihan, dan subyektifitas pelaku tanpa bisa mengungkap realitas faktawi berupa tragedi yang menimpa si pelaku.

Jenis sejarah lisan yang terakhir itu, yang umumnya lebih menyoroti akibat dari suatu peristiwa sebagaimana metode sejarawan Pierre Nora, masih bersifat rintisan dalam pengalaman historiografi Indonesia yang umumnya lebih menekankan pada sebab-sebab peristiwa sejarah. Ia juga berbeda dengan proyek sejarah lisan ANRI atau Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI yang menempatkan negara sebagai fokus perhatiannya dan apa yang disebut sebagai “pelaku sejarah” sebagai atribut kenegaraan itu. Historiografi semacam inilah yang diharapkan mampu menjawab tantangan penulisan sejarah di negara-negara pasca rezim otoriter.

 

5. Mengapa Brutus Menikam Caesar?

Sejarah tradisional mengikuti cara pandang seperti yang dikenal melalui ucapan Robin George Collingwood; “Ketika sejarawan bertanya ‘Mengapa Brutus menikam Caesar?’”, artinya adalah “Apa yang dipikirkan Brutus saat itu, sehingga mengakibatkan ia menikam Caesar?”. Kata “apa yang dipikirkan” itu hendak membawa penjelasan ke arah “psikologi pribadi” semata (individu), padahal bisa dibaca secara lebih luas sebagai kepentingan kelompok, perseteruan terselubung parlemen (social forces), dan sebagainya.

Pandangan semacam itu dapat dilakukan dalam penelitian biografi dan sejenisnya. Ketokohan tidak hanya dilihat sebagai gejala tunggal namun dalam bingkai sosial dan kulturalnya. Biografi adalah kombinasi antara perwatakan tokoh, “sejarah substantif” sang tokoh yang berisi tentang rentetan aktivitas-nya, apa, kapan, dan di mana, sekaligus juga adalah hubungannya semua itu dengan keadaan dan kondisi sosial zaman pembentuk dan yang dibentuk tokoh (struktural). Di Indonesia, tentu sudah cukup banyak penulisan biografi.

 

6. Sejarah Haruslah Objektif.

Menurut pandangan lama, history is objective and must be objective. “The fact” dalam sejarah menurut Leopold von Ranke adalahwie est eigentlich gewesen”. Padahal “apa yang benar-benar terjadi” menurut pandangan non‒positivistik tidaklah mungkin. Bias akan selalu ada, baik yang diasosiasikan dengan warna kulit, keyakinan, kelas, gender, ideologi, dan sebagainya. “Suara-suara sejarah” adalah frase yang digunakan dalam Sejarah Baru. Sejarah haruslah “heteroglossia” yang artinya “suara-suara yang beragam dan berbeda-beda”.

Dalam pandangan yang lebih terkini, sejarah dekonstruktif melihat bahwa sejarawan tidak dapat merepresentasikan masa lalu sebagai sebuah kebenaran adanya. Mereka hanya berperan melakukan kontrol atas masa lalu itu melalui teori pengetahuan atau perspektif yang dipilihnya dan dipahaminya dalam pengalaman masa kini. Dekonstruksi ditandai dengan hancurnya pembedaan antara objek kajian, yakni sejarah; dan subyek-nya, yakni sejarawan dengan segenap kediriannya, sekaligus leburnya batas antara content (the past), theory, dengan form (literary form). Ketika kita menulis sejarah, kita men-transcend dualitas subject—object secara bersamaan.(18)

Menurut saya, di Indonesia sejarah dekonstruktif secara ketat sebagaimana diilhami oleh Jacques Derrida dalam “Of Grammatology” yang membawa implikasi bahwa “persoalan sejarah adalah persoalan kebahasaan”, “bahasa lah yang merupakan isi sejarah” sebagai cerminan dari perspektif kekinian, dan “tidak ada sesuatu di luar teks”, belumlah dilakukan. Alih-alih, seorang sejarawan justru mengatakan bahwa sejarah dekonstruktif/ post‒modernis akan berakibat sejarawan “tutup buku”, di‒PHK, dan jurusan sejarah dibubarkan. Bahkan secara lebih jauh ia mengatakan “bagi pemeluk agama Islam meyakini post‒modernisme berarti ia telah menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad SAW”.(19)

Pendapat yang paling lunak menempatkan dekonstruksi sebagai semangat menuliskan ulang sejarah (dari konstruksi yang telah ada). Pengertian yang demikian itu sebenarnya telah terintegrasi dalam “semangat alamiah” ilmu pengetahuan (sejarah), sehingga tidak perlu menyebutkannya sebagai dekonstruksi. Sejarah dapat ditulis kembali ketika ditemukan bukti-bukti baru, perspektif dan paradigma baru sesuai Zeitgeist dan Kultuurgebundenheid-nya (sebagaimana Thomas Samuel Kuhn tentang Paradigm Shift). Sedangkan Différance-nya Derrida melihat bahwa “kata” (sebagai ikonoklasi dari narasi realitas historis) ditandai oleh ketidakstabilan makna dan interpretasi lain. Makna itu selalu dalam proses yang tidak baku dan permanen, demikian tafsir adalah kegiatan tanpa batas yang lebih menyerupai permainan ketimbang analisis seperti lazim-nya dipahami.(20) Tafsir ini memiliki dimensi urgensitas dan tantangan kekiniannya. Pemahaman semacam ini tentu saja menggoyahkan prinsip-prinsip dasar sejarah empirisistik dan positivistik.

 

7. Sejarawan Profesional versus Sejarawan Amatir.

Abad ke‒19 adalah masa di mana sejarah mengalami profesionalisasi. Khususnya dalam pengalaman Jerman abad ke‒19, dilakukan proteksi sosial terhadap profesor-profesor untuk melaksanakan pekerjaannya dengan sebuah pretensi kenetralan agar ia bisa menutup diri bersama dengan kalangan penulis sejarah. Kesarjanaan Jerman pada waktu itu berisi orang-orang dari golongan kecil patrisia yang berada dalam masyarakat yang sangat peduli akan status. Masih menurut Paul Thompson dalam buku yang disebut di atas. Menurutnya, permusuhan terhadap sejarah non‒profesional yang banyak menggunakan metode sejarah lisan terletak lebih pada perasaan daripada prinsip. Banyak dari generasi tua sejarawan yang memegang jabatan dan uang secara insting takut menghadapi temuan metode baru. Hal itu karena mereka takut bahwa mereka tidak lagi memiliki kemampuan dan otoritas terhadap semua teknik dari profesi mereka. Kalimat ini dengan telak dapat menohok para ilmuwan (sejarah) established yang ada di Indonesia yang seringkali perselisihannya bukan didasarkan pada pertarungan gagasan (teoritis), alih-alih polemik, namun perebutan resources (proyek dan jabatan).

Sejalan dengan uraian dalam point sejarah lisan di atas, produksi sejarah seharusnya tidak lagi dimonopoli oleh sejarawan akademis dan anggapan mereka akan bahan sejarah apa yang relevan dan pantas, tetapi dimiliki oleh siapapun dan sejarah apapun yang mereka anggap sebagai hal yang berharga. Penyelidikan sejarah dapat dilakukan oleh kelompok manapun; akademisi (by professional training), guru dan murid sekolah, ibu-ibu rumah tangga, kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pegawai pemerintah, komunitas hobby, dan masyarakat luas. Sejarah dengan demikian kembali menjadi milik publik (public domain), setelah sebelumnya didakukan sebagai privilege kaum akademisi melalui penguasaannya atas sumber tertulis.

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam memproduksi sejarah-nya sendiri, tanpa meminjam otoritas akademis dan hanya menempatkan mereka sebagai fasilitator. Dengan demikian metode ini mampu menempatkan masyarakat pada posisi partisipan/ pelaku aktif. Bagaimana misalnya masyarakat berkisah tentang dirinya sendiri, memberi makna pada “peta sosial-nya” berdasarkan benda-benda yang ada dan hadir dalam memori kolektif mereka: pada pohon-pohon besar, rumah tua, sungai jembatan, deretan warung, tempat “nongkrong” yang merekam realitas (masa lalu dan kini) akan jalinan sosial, ekonomi, perebutan kekuasaan antar penghuni dalam masyarakat yang didiaminya.

Dalam pengalaman KUNCI Cultural Studies Center dengan proyek “Kampung Juminahan” Yogyakarta, Cemeti Art House dengan rangkaian program “Masa Lalu Masa Lupa”, Syarikat Indonesia dengan fokus kajiannya terhadap “sejarah kekerasan pasca ’65” dan berbagai komunitas (di Yogyakarta serta di berbagai kota lainnya), dan Indonesia:Boekoe dengan sejarah komunitas Kampung Patehan‒Yogyakarta, memproduksi sejarah oleh masyarakat sendiri bukanlah hal yang tidak mungkin dilakukan. Sejarawan profesional barangkali akan tercengang sendiri melihat kemampuan masyarakat memproduksi pengetahuan sejarah dan cara bagaimana mereka menghasilkannya. (Menurut Kuntowijoyo, sejarawan adalah mereka yang menulis sejarah. Titik. Apapun profesi-nya!)(21)

Jika kedua belah pihak berangkat dari motif yang sama, yakni dalam rangka pen-demokratis-an sejarah, sejarah sebagai kritik sosial, dan setiap orang berhak mengartikulasikan ingatannya, maka upaya kerjasama keduanya tidak sulit dilakukan.

Dari uraian di atas, “The New History” dan “Deconstructive History” bukanlah ancaman yang perlu ditakuti. Beberapa hal sebenarnya telah dilakukan oleh para Sejarawan Indonesia (atau Indonesianis). Hanya bagaimana kemudian melanjutkan penulisan-penulisan sejarah secara lebih beragam: tema, sudut pandang atau perspektif, pengkayaan terhadap metode dan metodologi-nya. Hal demikian akan membawa studi sejarah dalam dinamikanya yang bersumber pada gagasan-gagasan dan bukan perebutan sumber daya belaka. [ ]

 

17 Januari 2013

 

* Tim redaksi Etnohistori; peneliti dan pengajar kajian Agraria di STPN, Yogyakarta.

 

Tulisan ini dicuplik dan dikembangkan dari tulisan penulis; “Membaca Ulang Pemikiran Sartono Kartodirdjo: Telaah Awal”, dalam Endriatmo Soetarto (Editor), Pemikiran Agraria Bulaksumur: Telaah Awal Atas Pemikiran Sartono Kartodirdjo, Masri Singarimbun, dan Mubyarto. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dan Sajogyo Institute, 2010. Buku-nya dapat diunduh di .pdf


Footnotes:

(1) Kuntowijoyo, Indonesian Historiography in Search of Identity, Humaniora. No. I, 2000.
(2)
Peter Burke, New Perspective on Historical Writing. Oxford: Polity Press, 2001, hlm. 7.
(3)
Kuntowijoyo, op.cit., hlm. 9.
(4)
Ibid., hlm. 3‒6.
(5)
Herbert Feith dalam Pemilihan Umum 1955 di Indonesia. (Jakarta: Gramedia, 1999).
(6)
Kenangan tentang praktik-praktik semacam itu bisa dibaca di berbagai tulisan biografi, misalnya Moch. Eksan, Kiai Lelono, Biografi K.H. Muchith Muzadi. Yogyakarta: LKiS, 1999.
(7)
Lihat: Peter H. Van der Brug, ”Unhealthy Batavia and the Decline of The VOC in Eighteenth Century”, dalam Kees Grijn dan Peter J. M. Nas.
.....Jakarta‒Batavia: Socio‒Cultural Essays. Leiden: KITLV Press, 2000, hlm. 43‒74.
(8)
Lesley Potter, “Orang Banjar di Dalam dan di Luar Hulu Sungai, Kalimantan Selatan, Studi tentang Kemandirian Budaya, Peluang Ekonomi dan Mobilitas",
.....dalam Thomas J. Lindblad, Sejarah Ekonomi Modern Indonesia: Berbagai Tantangan Baru. Jakarta: PSSAT‒UGM dan Pustaka Pelajar, 2000, hlm. 370‒418.
(9)
Ania Loomba, Kolonialisme/ Pascakolonialisme. (Yogyakarta: Bentang, 2003), hlm. 302‒303.
(10)
Lihat: Sim Chee Cheang, Banalities of Subalternism: Positing the Tionghua Peranakan in the Colonial Discourse. Jurnal Sari edisi 20 (2003), hlm. 31‒38.
(11)
Gayatri Chakravorty Spivak, “Subaltern Studies: Deconstructing Historiography”, dalam Ranajit Guha dan Gayatri Chakravorty Spivak, (Eds.)
.......(Oxford University Press, 1988), hlm. 3.
(12)
Ina E. Slamet‒Velsink, Yang Berkuasa, Yang Tersisih, Yang Tak Berdaya: Demokratisasi yang Bagaimana di Indonesia? (Bandung: Akatiga, 2005).
(13)
Lizzy van Leeuwen, “Orang Kaya di Jakarta Tahun 1994, Seorang Ibu dan Dua Puteri”, dalam Henk Schulte Nordholt (Ed.),
.......Outward Appearances: Trend, Identitas, Kepentingan. (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. 495‒532.
(14)
Paul Thompson, The Voice of The Past: Oral History. (Oxford University Press, 1978).
(15)
Asvi Warman Adam, “Sejarah Lisan di Asia Tenggara, Sejarah Korban di Indonesia, dalam P. Lim Pui Huen, Sejarah Lisan di Asia Tenggara:
....... Teori & Metode.
(Jakarta: LP3ES, 2000), hlm. xix.
(16)
Paul Thompson, op.cit., hlm. 18.
(17)
John Roosa dan Ayu Ratih, “Sejarah Lisan di Indonesia dan Kajian Subyektifitas”, dalam Henk Schulte Nordholt, Bambang Purwanto, dan Ratna Saptari (Eds.),
....... Perspektif Baru Penulisan Sejarah di Indonesia. (Yayasan Obor Indonesia dan Pustaka Larasan, 2008).
(18)
Alun Munslow, The New History, British: Pearson‒Longman, 2003; lihat juga Alun Munslow, Deconstructing History. (New York: Routledge, 1997).
(19)
Teuku Ibrahim Alfian, “Profesor Sartono Kartodirdjo dan Konstruksionisme, serta Mengapa Kita Menolak Post‒Modernisme dalam Historiografi",
....... dalam Nina Herlina Lubis, 80 tahun Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo: Pelopor Sejarah Indonesia. Bandung: Satya Historika, 2001, hlm. 1‒6.
(20)
Stuart Sim, Derrida dan Akhir Sejarah. Yogyakarta: Jendela, 2002, hlm. 26‒27.
(21)
Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003, xiii.

 

 

 

 

Baca Juga

Mediasosial

Publik Islam dalam Ruang Digital: Kontinuitas dan Transformasi Narasi Islam, Negara dan Kebangsaan di Indonesia

oleh: Imam Ardhianto* Artikel ini akan memaparkan sejarah internet di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan ...

3 Tanggapan

  • Hello, guest
  • Jurnal Etnohistori ini bagi saya sangat menarik karena dapat menampilkan tulisan-tulisan sejarah yang berkualitas dengan pendekatan multidisiplin, terutama pendekatan sejarah paradigma baru menuju The New History. Aspek sejarah sosial menjadi perhatian dari jurnal ini. Begitu juga dengan berbagai metodologi penulisan sejarah yang kaya dengan berbagai perspektif. Oleh karena itu saya mohon didaftar sebagai pelanggan tetap jurnal ini, dan setiap perkembangan ilmu sejarah yang dimuat mohon diinfokan ke alamat saya, melalui Email: anzarabdullah91@yahoo.co.id. Dan kalau bisa ada terbitan cetaknya saya mau berlangganan dan berapa ongkos langganan perbulannya atau setiap edisi terbitannya. Saya juga akan menjadi kontributor penulis aktif di jurnal ini. Alamat Rumah: Perumahan Delta Bumi Sudiang Blok E. No. 24 Sudiang Kota Makassar Sulawesi Selatan Indonesia, Kode Pos 2042. HP: 081354836073