Home / Edisional / Pertanyaan tentang Metodologi Ilmu Sosial Indonesia

Pertanyaan tentang Metodologi Ilmu Sosial Indonesia

 

oleh: Anton Novenanto *

 

BEBERAPA masalah yang mencuat dari buku-buku ilmu sosial oleh penulis Indonesia yang terbit belakangan ini adalah buku-buku tersebut belum disusun berdasarkan pada suatu metodologi (kerangka pikir) yang khas dan metode pengumpulan data yang konsisten. Tak jarang diskusi tentang buku-buku tersebut lebih berkutat pada masalah ilmiah/tidak-nya “metode” yang digunakan, ketimbang aktualitas “isi” yang sebenarnya lebih menarik untuk diperbincangkan dalam rangka perkembangan ilmu sosial dan masyarakat Indonesia. Akibatnya, sekalipun cukup banyak buku ilmu sosial lain yang terbit, alih-alih semakin memperjelas realitas sosial di Indonesia, buku-buku tersebut cenderung memperkeruh pemahaman pembaca tentang realitas sosial. Banyak penulis hanya menonjolkan aspek sensasi, dan sedikit melupakan aspek metodologis. Padahal, tolok-ukur utama kualitas sebuah karya ilmiah adalah lebih pada permasalahan apakah karya tersebut disusun berdasarkan kerangka teoritik tertentu, metodologi yang konsisten, dan mengikuti aturan (metode) penelitian ilmiah secara tertib. Dari sinilah kemudian diskusi ilmiah dan diskursus bergulir.

Kecenderungan nir-metodologi semacam itu bisa dilacak dari kurikulum pendidikan ilmu sosial di Indonesia pada masa Orde Baru, sejak level SD, SMP, hingga SMA —proses yang memakan waktu 16 tahun! Niels Mulder, seorang antropolog independen kelahiran Belanda melakukan kajian kritis tentang buku ajar ilmu pengetahuan sosial (IPS) di Indonesia (Individu, Masyarakat dan Sejarah, 1997). Dia menemukan bahwa buku teks pelajaran ilmu pengetahuan sosial dari tingkat SD, SMP dan SMA tidak disusun berdasarkan suatu kerangka metodologi tertentu. Tulis Mulder (hlm. 117):

Cara penggarapannya pun tidak sangat sistematis, dan tidak mengajar siswa untuk bernalar. Siswa hanya diberi kebebasan untuk menjadi bosan, untuk menjadi geli karena hal-hal yang tidak konsisten, argumen-argumen yang aneh, pemakaian bahasa yang tidak baik, tautologi, omong kosong dan nonsens, kata-kata yang dihasilkan untuk mengisi halaman, dan pemistikan-pemistikan (semuanya satu; akan menjadi satu; cenderung menjadi satu, bersatu, selaras dan SATU. Hidup Indonesia!).

Masih menurut Mulder, buku pelajaran IPS di sekolah di Indonesia merupakan penegasan tentang tesis “negara teater”: negara hadir di buku pelajaran sebagai drama, bukan dalam realitas sosial yang sebenarnya. Dalam pembelajaran IPS, siswa (baca: rakyat Indonesia) diperkenalkan pada dua dunia: dunia imajiner, sebuah “negara ideal”, yang tertulis dalam buku pelajaran IPS, dan dunia konkret, yang di luar halaman sekolah (Ibid., hlm. 114).

Selain masalah buku mata pelajaran IPS di sekolah dasar dan menengah, pelestarian “budaya bisu” dalam sistem sekolah formal di Indonesia juga menjadi penghalang yang cukup besar bagi perkembangan ilmu sosial dan ilmuwan sosial. Paulo Freire (Pedagogy of the Oppressed, 1967) berpendapat budaya bisu merupakan sebuah akibat dari “sistem banking” yang diterapkan di dunia pendidikan. Dalam sistem banking, dialog antara murid dan guru minim terjadi di ruang-ruang kelas. Murid dipaksa mengikuti apa kata guru, menghafal apa yang ada, serta menjawab semua pertanyaan dengan singkat dan tepat. Sementara itu, mengemukakan pendapat di ruang kelas merupakan hal yang keliru. Bahkan, bagi yang melakukannya akan dicemooh oleh seluruh anggota kelas, termasuk si guru.

Ini artinya, sejak kecil manusia Indonesia sudah dilatih untuk bungkam ketika berada di ruang publik, ruang kelas. Jelas budaya bisu merupakan penghalang bagi lahirnya peneliti-peneliti sosial yang dituntut untuk selalu berpikir skeptis, eksploratif dan strategis. Akibatnya, semakin sedikit kemungkinan ilmuwan sosial lahir di Indonesia. Kalaupun ada, biasanya mereka lahir “by accident”, bukan “by design. Tentu saja, kondisi semacam itu disebabkan bukan karena mereka bodoh, melainkan lebih karena mereka tidak dilatih untuk mencintai ilmu sosial sejak level sekolah dasar dan sekolah menengah. Menjadi wajar kemudian jika mahasiswa ilmu sosial mengalami kesulitan ketika mempelajari ilmunya, apalagi ketika masuk pada tahap penting dalam dunia akademis: penelitian sosial.

Banyak mahasiswa merasa bahwa sulit menulis suatu karya tulis ilmiah yang disusun melalui proses penelitian sosial, bahkan setelah lulus sekalipun. Padahal setiap orang memiliki keterampilan untuk teliti, orang Jawa menyebutnya dengan “titen”. Yang perlu dilatihkan kemudian adalah peningkatan keterampilan teliti, atau titen itu secara lebih sistematis. Dalam situasi semacam ini, perlulah kita menelusuri kembali acuan yang jamak digunakan dalam pembelajaran metode penelitian di jurusan sosiologi di perguruan tinggi di Indonesia, khususnya buku metode penelitian sosial.

Menurut saya, beberapa buku metode penelitian sosial berbahasa Indonesia yang selama ini populer di dunia pembelajar sosiologi, tidak lebih dari “ensiklopedia” yang berisi rangkuman dari pelbagai buku metode penelitian sosial berbahasa Inggris. Tentu saja, pilihan semacam itu tidak keliru, karena ada banyak yang memang membutuhkan semacam ensiklopedia penelitian kualitatif. Namun, saya melihat problem perkembangan ilmu sosial di Indonesia bukanlah masalah bagaimana memunculkan teori baru sebagai keberhasilan dari “membumikan” teori sosial mutakhir dengan metode yang sudah ada, tapi lebih pada pencarian metodologi penelitian sosial yang dibangun dari dan dalam konteks masyarakat Indonesia.

Sayangnya, dalam penulisan buku “pengantar” metode penelitian sosial dalam bahasa Indonesia, para penulis tidak berpijak pada mempertahankan suatu metodologi (kerangka pikir) tertentu, sehingga cenderung untuk menyajikan ulang seluruh metode yang sudah ada. Hal ini berbeda dengan, sebut saja, yang dilakukan Pierre Bourdieu lewat Outline of A Theory of Practice (1977) atau Anthony Giddens lewat The Constitution of Society (1984), yang mana masing-masing karya itu merupakan landasan metodologis bagi masing-masing tokoh tersebut dalam membangun teori sosial di kemudian hari —“strukturalisme-genetik” (Bourdieu) dan “strukturasi” (Giddens). Sayangnya, bangunan metodologis dan teoretik yang dibangun mereka berdua dilandaskan pada konteks masyarakat tempat mereka dibesarkan, Bourdieu di Prancis dan Giddens di Inggris.

Pada titik ini, saya melihat bahwa perlu ada ilmuwan sosial Indonesia yang bertindak lebih dari sekadar menyusun ensiklopedia metode penelitian, melainkan mulai memikirkan strategi metodologi yang dilahirkan dari konteks masyarakat Indonesia dalam rangka membangun teori sosial yang khas Indonesia. Saya belum melihat banyak “guru” ilmu sosial Indonesia yang melakukan itu. Kalaupun sudah, ajaran mereka belum menjadi suatu “mazhab” yang mampu berdiskursus dengan mazhab ilmu sosial lain di level internasional. Menurut saya, ini adalah sebuah tantangan yang menggiurkan bagi para (calon) ilmuwan sosial di era pasca otoritarian Orde Baru. [ ]

 

20 Desember 2012

 

* Kandidat doktor di Institut für Ethnologie, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Jerman.

 

Edisi Seri Pemikiran Ilmu Sosial Indonesia

 

 

 

Baca Juga

Mediasosial

Publik Islam dalam Ruang Digital: Kontinuitas dan Transformasi Narasi Islam, Negara dan Kebangsaan di Indonesia

oleh: Imam Ardhianto* Artikel ini akan memaparkan sejarah internet di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan ...

0 Tanggapan

  • Hello, guest