Home / Edisional / Seri Pemikiran Ilmu Sosial Indonesia

Seri Pemikiran Ilmu Sosial Indonesia

 

Pengantar Edisi Etnohistori Seri Pemikiran Ilmu Sosial Indonesia

 

Sejarah perkembangan ilmu sosial di negara-negara “Dunia Berkembang” memiliki pertalian intim dengan kekuasaan. Corak kekuasaan yang dicerminkan adalah bias Barat (Eropasentris atau Eurocentric) yang merupakan bagian dari proyek negara kolonial. Juga terdapat corak kekuasaan negara pasca-kolonial (nasional) pada periode berikutnya.

Kekuasaan yang bersembunyi di balik konstruksi ontologis dan epistemologis ilmu sosial berada dalam tiga konteks sejarah berikut; (Dikembangkan dari Syed Farid Alatas, 2010). Pertama, karya ilmu sosial (sejarah, hukum dan Indologi) yang lahir pada era kolonialisme memiliki kepentingan pelembagaan “rust en orde” dan pertumbuhan kapitalisme negara kolonial. Periode ini menghasilkan karya yang bernada colonial apologetic and religious propagation. (Caldwell dan Utrecht, 1979; Jaspan, 1959). Etnologi dan hukum diperlukan untuk memahami masyarakat (lokal) jajahan dalam proses pemantapan negara kolonial serta pemahaman mengenai dampak yang diakibatkan dari diterapkannya hukum Barat bagi masyarakat Hindia. (Peter Boomgaard, 2001). Kedua, karya sosial-ilmiah sepanjang era pasca-kolonial atau pada era Perang Dingin, dimana proyek pembangunan negara-bangsa dan identitas nasional menguat. Pada periode ini gugatan terhadap bias Barat atas ilmu sosial berjalan seiring dengan dirumuskannya identitas nasional yang bersifat politik. Suara nasionalisasi muncul dimana-mana. Proyek pengembangan ilmu sosial sekaligus adalah proyek politik, sehingga tidak heran muncul kritik mengenai lemahnya basis filsafat pengetahuan yang dibangun. (Soedjatmoko, 1995). Ketiga, karya-karya studi sosial di era “governmental” mengenai model pembangunan, perencanaan, dan kebijakan. Pada era ini pembangunan bukan semata-mata berarti pengembangan teknis mengenai objek-objek material, namun sekaligus pembangunan ideologi yang mengintervensi wilayah kesadaran, dimana di belakang proyek tersebut adalah agenda pengembangan kapitalisme di negara-negara “Dunia Berkembang”.

Ciri khas dari ketiga periode tersebut adalah absennya “kesadaran politik” dalam ilmu sosial. Sebagai misal, berpikir dalam kerangka budaya dan politik atas kondisi ekonomi, dan sebaliknya melihatnya secara ekonomi atas fenomena budaya dan politik, seakan-akan menapaki jembatan antara ujung “kultural” dan “struktural”. Kesadaran semacam ini langka dijumpai dalam sejarah ilmu sosial kolonial yang justru (dalam kasus Christiaan Snouck Hurgronje, misalnya) memangkas persoalan budaya (agama) dari medan politik dan ekonomi-nya. Bahkan pada periode kolonial, ilmu politik (kewargaan) itu sendiri tidak diajarkan. Kosakata politik menjadi domain otoritas (negara).

Dalam sejarah ilmu sosial Indonesia, menarik untuk melihat karya-karya ilmuwan sosial Indonesia yang berupaya mengkritisi dan memperdebatkan hegemoni Barat dalam bangunan karya-karya ilmiah, agenda dekolonisasi akademis, hingga ikhtiar mengkonstruksi ilmu sosial Indonesia, alih-alih ilmu sosial di / tentang Indonesia. Tahapan lebih lanjut proyek epistemologis ilmu sosial adalah membangun ilmu sosial kritis, menonjolkan subyek-subyek yang tercecer, disertai semangat yang senantiasa meragukan ketuntasannya; sebagai konsekuensi ditinggalkannya karakter ilmu sosial sebelumnya yang dibangun dari pertanyaan-pertanyaan relevansi birokratis, bias elit, dan kelas penguasa tersebut.

Pada tahun 1930-an, masalah-masalah kebudayaan dan proposisi-proposisi yang menyertainya, termasuk ontologi ilmu pengetahuan, diperdebatkan oleh Sutan Takdir Alisjahbana dan Sanusi Pane, menyusul para ilmuwan lainnya. Secara sederhana dua belah pihak mempolemikkan landasan desain masyarakat dan kebudayaan baru Indonesia yang pilihannya jatuh pada rujukannya untuk “melihat ke Barat” sebagai proses diskontinuitas sejarah, ataukah “melanjutkan ke-Timur-an” masyarakat dan kebudayaan Indonesia. Kedua pihak membayangkan secara esensialis kedua rujukan tersebut ada dan saling menegasikan kehadirannya dalam sejarah Indonesia di masa lalu dan kontemporer saat itu, dimana fenomena indisch / kreolisme mudah dijumpai.

Tantangan yang dihadapi oleh ilmu sosial khususnya kajian hukum, sejarah, dan antropologi pada periode-periode selanjutnya tidak jauh berbeda: mempertanyakan kecocokan kategori-kategori yang bias Barat di dalam penerapan obyek kajiannya, Indonesia. Konsep-konsep, konstruksi teori, metodologi, telaah empiris, dan nilai acuan yang bias kekuasaan dan Eropasentris itu menafikan konteks dan historisitas keruangan pelaku yang diteliti.

Pada kajian hukum, tentangan justru telah muncul pada awal abad ke-20, oleh ilmuwan Belanda ahli hukum adat, van Vollenhoven. Melalui bukunya yang padat, Rakyat Indonesia dan Tanahnya  yang dalam bahasa Belanda-nya ditulis tahun 1919, ia membuka kembali perdebatan tentang konsep teritori negara (prinsip domein verklaring) yang didefiniskan oleh pengetahuan kolonial. Ia menyatakan bahwa prinsip itu merupakan bentuk kekerasan, disebutnya sebagai “setengah abad pelanggaran hak” sebab menafikan hak-hak pribumi atas tanah. Padahal masyarakat pribumi memiliki apa yang disebutnya sebagai “beschikkingsrecht” (hak pertuanan). Hak ini tidak dikenal dan diakui oleh hukum Belanda (Bugerlijk Wetboek). Akibatnya, tanah-tanah yang dikuasai dalam hak tersebut didefinisikan sebagai “tanah liar”, kosong, tidak bertuan, sehingga dimasukkan dalam kategori “milik negara” yang bisa diserahkan ke pihak lain. Dalam perspektif antropologi, hal ini merupakan pelanggaran yang serius, dengan apa yang saat ini kita sebut sebagai penafian pandangan emic atas pemilik-pelaku kebudayaan.  

Ilmuwan Belanda yang lain, J. C. van Leur, juga mempertanyakan kompatibilitas-tidaknya abad ke-18 sebagai kategori periodik yang bisa diterapkan dalam historiografi Indonesia. Abad ini adalah kategori pinjaman Barat dengan disertai aspek-aspeknya yang khas. (Alatas, ibid). untuk membantahnya, ia menyoroti peran masyarakat Indonesia dalam perdagangan maritim Asia Tenggara (van Leur, 1960). Telaah kritisnya mengawali perkembangan historiografi Indonesiasentris yang kemudian didiskusikan secara serius dalam Seminar Sejarah Nasional I, tahun 1957. Seminar ini memunculkan nama Soedjatmoko dan Aloysius Sartono Kartodirdjo yang dinilai berkontribusi memberi dasar (sekaligus kritik) terhadap gagasan Historiografi Indonesiasentris.

Antropologi Klasik yang dikembangkan oleh Alfred Reginald Radcliffe-Brown berangkat dari asumsi bahwa masyarakat primitif yang dikaji, by definition, adalah masyarakat primitif  yang tidak memiliki budaya tulis, sehingga bukan masyarakat yang bersejarah (people without history). Pemahaman ini telah ditolak oleh antropolog setelahnya yang berpendapat bahwa masyarakat tineliti memiliki sistem kebudayaan dan pengetahuan, baik yang tertulis (non-Barat) maupun terwariskan dalam beragam bentuk media. Kesadaran ini dalam kajian sejarah, seiring dengan dianggap pentingnya sejarah lisan sebagai metode sekaligus metodologi penelitian sejarah. Sejarah lisan mampu mendemokratiskan subyek-subyek dan bangunan ontologis sejarah (Thompson, 1978).

Maka empirisme menjadi penting. Empirisme dengan visi emansipatoris yang bersetia pada kenyataan faktual yang dihadapi massa rakyat dan kendala struktural yang menyebabkan marjinalitasnya. Dalam studi sosial ekonomi(-politik) perhatian pada isu alat produksi, modal, dan tenaga kerja sangatlah penting. Perhatian ilmu sosial di Indonesia pada rentang periode pasca Perang Dingin yang ditandai dengan naiknya Orde Baru, isu penguasaan alat produksi yang mendasari terbentuknya kelas sosial cenderung dihindari, bahkan diharamkan (Hilmar Farid, 2005). Suatu pengecualian muncul dari Sajogyo yang menekuni kajian sosiologi pedesaan. Ia menekankan pentingnya aspek penguasaan tanah dalam pembentukan kelas pedesaan dan perlunya land reform sebagai salah satu dasar pembaruan pedesaan dan agraria mengatasi ketimpangan penguasaan alat produksi dan masalah kemiskinan. Isu dan perspektif yang dikembangkannya berada di pinggiran sebab ilmu sosial di Indonesia saat itu didominasi oleh teori-teori modernisasi sosiologi Amerika (Parsonian), dimana persoalan compatibility kultural yang disoroti dan bukannya masalah-masalah struktural. (A. N. Luthfi, 2011).

Pertanyaan-pertanyaan kritis tentang bangunan ilmu sosial di Indonesia selama sekian dekade semakin ramai. Vedi Renandi Hadiz dan Daniel Dhakidae (ed., 2005) menyorotinya dalam hubungan dengan kekuasaan (negara); Hanneman Samuel (2010) melihatnya dalam debat teori sejak era kolonial hingga modernisme Amerika; Syed Farid Alatas (2010) mengkaji kondisi ilmu sosial Asia yang terhegemoni oleh Eurocentrism (Eropasentrisme) serta usulannya akan diskursus alternatif untuk mendekonstruksinya; dan Heru Nugroho (2012) menunjukkan gejala “involutif” dan banalitas komunitas ilmu sosial beserta produksi pengetahuannya.

Konteks yang berubah memberi tantangan baru bagi ilmu sosial Indonesia. Dihadapkan pada isu semakin ter-komersialkan-nya (Market Led) pendidikan dan pengetahuan, perubahan bentuk media informasi dan percepatannya, ide-ide (neo)liberal(isme) dan teknikalisasi agendanya dalam proyek pembangunan di Indonesia, politik pasca-rezim otoriter, menguatnya kekuatan sipil dan politik daerah, tuntutan masyarakat adat (indigenous peoples) akan hak-haknya, hadir sebagai kekuatan-kekuatan baru yang menuntut jawaban kritis komunitas ilmuwan sosial baik yang berkiprah di dalam kampus atau non-kampus. Konteks baru inilah yang menarik bagi redaksi Etnohistori untuk melihat kondisi ilmu sosial Indonesia kontemporer.

Etnohistori dalam edisi “Seri Pemikiran Ilmu Sosial Indonesia“ ini bertujuan menghadirkan berbagai masalah internal maupun eksternal, kognitif maupun kelembagaan, yang turut mempengaruhi kondisi keilmuanannya, di sepanjang periode sebagaimana yang kami sebut di muka. Oleh sebab itu, kami mengundang partisipasi pembaca Etnohistori untuk turut berkontribusi menghangatkan perdebatan Ilmu Sosial Indonesia (sekali lagi, bukan Ilmu Sosial di / tentang Indonesia), dengan mengirim tulisan ke redaksi. Kami memiliki beberapa rubrik dalam seri ini: WACANA sebagai telaah atas pemikiran atau “state of the art” atas suatu disiplin ilmu atau teori; JEJAK merupakan ulasan pemikiran ilmuwan Indonesia klasik; KULIAH UMUM diintisarikan dari kuliah umum atau public lecture; WAWANCARA yang diperoleh dari perbincangan dengan ilmuwan sosial saat ini; dan PUSTAKA adalah diskusi buku. Kami tunggu partisipasi Anda.

Tulisan pendek satu kali terbit sekitar 4 halaman, jika panjang bisa kami terbitkan secara serial 24 kali terbitan.

 

Etnohistori, 10 September 2012

 Editor: Ahmad Nashih Luthfi (anasluthfi@yahoo.com, redaksi@etnohistori.org)

 

***

 

“Etnohistori dalam Penelitian Empiris Pedalaman”: Kuliah Umum Pujo Semedi Hargo Yuwono.

Yap Thiam Hien; Sang Warganegara. Resensi oleh Gerry van Klinken.

Melacak Perkembangan Antropologi Modern di Asia Tenggara. oleh Hatib Abdul Kadir.

Keterputusan Pemikiran Sosiologi di Indonesia. Resensi oleh Lubabun Ni’am.

Luruh dalam Kekuasaan. Lenyapnya Ilmuwan Sosial dalam Telaah Ilmu Sosial di Indonesia. oleh Geger Riyanto.

Pertanyaan tentang Metodologi Ilmu Sosial Indonesia. oleh Anton Novenanto.

Uang & Hutang dalam Pembentukan Peradaban Manusia. Resensi oleh Farabi Fakih.

Penulisan Sejarah Indonesia: Menuju “The New History”. oleh Ahmad Nashih Luthfi.


. . .