Siasat Politik Kebudayaan, Bahasa dan Sastra, Ekonomi dan Lingkungan.
Pengantar Edisi Papua
Heterogenitas etnik yang tinggi serta kemiskinan dan keterbelakangan di tanah Papua memiliki sejarah yang kompleks dan penuh dengan ketegangan dan konflik. Terdapat lebih dari 253 etnik dengan bahasa, struktur sosial, tradisi, sistem kepercayaan/agama, dan kondisi geografis yang berbeda-beda. Dengan keberagaman yang tinggi tersebut, studi ini merefleksikan implikasinya terhadap proses pembentukan identitas budaya Papua. Kesadaran menjadi etnik Papua terjadi seiring dengan peralihan kekuasaan-kekuasaan (politik) terhadap tanah Papua. Salah satu momen penting pentas kekuasaan terhadap tanah Papua terjadi pada tahun 1940-an hingga 1960-an. Saat itu terjadi Perang Dunia II yang berimpikasi kepada proses penyerahan kedaulatan Belanda atas Indonesia termasuk di dalamnya Papua. Proses peralihan kekuasaan di Papua berujung kepada Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Juli-Agustus 1969 yang menyatakan Papua menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun demikian, sejarah Papua setelah 1969 menunjukkan bahwa hasil Pepera itu justru menjadi salah satu akar konflik yang berkepenjangan.
Sepanjang pemerintahan Orde Baru sejak tahun 1969, Papua menjadi salah satu objek pembangunan tanpa rekognisi yang memadai pada kompleksitas sejarah dan budaya Papua. Salah satu di antaranya dalam bentuk eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan komersial tanpa memperhatikan proteksi dan hak-hak dasar orang Papua. Pemaksaan-pemaksaan nilai terjadi melalui pendidikan, birokrasi bahkan melalui lembaga-lembaga keagamaan. Catatan pelanggaran hak asasi manusia di Papua dikenal secara internasional dalam intensitas yang tinggi. Berita mengenai Papua sarat dengan kisah-kisah mengenai gerakan-gerakan perlawanan untuk merdeka dan protes pelanggaran hak asasi manusia.
Pasca reformasi, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua serta Inpres Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemekaran daerah semakin mewarnai pergolakan kekuasaan terhadap tanah Papua. Penetrasi agama, birokrasi, pendidikan, dan investasi modal melalui perusahaan multinasional juga menjadi faktor penting pembentukan identitas budaya Papua. Dalam dinamika sejarah tersebut, identitas budaya Papua pun terus menerus mengalami transformasi. Provinsi Papua Barat lahir di tengah kompleksitas persoalan yang menghimpit Tanah Papua.
Penetrasi langsung modal bersama kuasa politik (globalisasi) di garis depan pembangunan di Tanah Papua telah mendorong terputusnya relasi (historis) antara rakyat dengan tanah. Di mana-mana komunitas tempatan yang memiliki sejarah panjang dengan tanah setempat cenderung tergusur oleh operasi perusahaan kehutanan, perkebunan, gas, pertambangan, bahkan proyek transmigrasi. Di tempat-tempat itu kemudian hadir komunitas baru yang tidak memiliki klaim sejarah atas tanah di mana mereka berada. Banyak konflik yang terjadi karena benturan fusi dari komunitas lama dan baru itu. Komunitas lama menuntut rekognisi atas tanahnya, sementara perusahaan-perusahaan dan komunitas baru mendaku tanah nyaris tanpa modal sejarah kecuali dukungan kuasa politik yang nebeng kuasa modal global. Dengan demikian komunitas tidak dengan mudah lagi dilokalisir atau dilokalisasikan.
Masyarakat tempatan di tanah Papua dapat dikatakan berada di garis depan (frontier) pertemuan kekuatan-kekuatan global dalam memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia di Tanah Papua. Pada ruang inilah siasat masyarakat tempatan di Papua berjuang membangun identitas budayanya. Di dalamnya terdapat fragmen-fragmen ketika masyarakat tempatan di tanah Papua bersiasat/memanfaatkan peluang—yang sering disebut dengan friksi—di tengah perjumpaan globalisasi yang mengeksploitasi tanah mereka. Dalam fragmen-fragmen tersebut secara terus menerus identitas dan kebudayaan lokal dan kebudayaan apa saja direproduksi menjadi sesuatu yang sulit sekali diduga ujung pangkalnya.
Edisi khusus “Tanah Papua” dari Etnohistori ini berusaha memberikan ruang pada narasi dan pengalaman-pengalaman rakyat tempatan untuk menegakkan identitasnya di tengah himpitan global. Fokus menjadi buku ini adalah mengapresiasi tema-tema yang terkait dengan “bagaimana rakyat Papua mengekspresikan identitas diri mereka, budaya, bahasa, cerita rakyat, dan kearifan serta inisiatif lokal yang mereka miliki”. Sedapat mungkin tema-tema tersebut direlasikan dengan konteks kekinian yang terjadi di Tanah Papua. (INS)
Etnohistori edisi Papua, Mei 2011.
Editor: I Ngurah Suryawan (e-mail: ngurahsuryawan@gmail.com dan ngurahsuryawan@etnohistori.org)
Tulisan:
Sejarah Masuknya Islam ke Papua (1) (Ade Yamin)
Sejarah Masuknya Islam ke Masyarakat Wamena Papua (2) (Ade Yamin)
Generasi Pertama Orang Dani Pemeluk Islam (3-habis) (Ade Yamin)
Politik Pemekaran Daerah dan Siasat Elit Lokal di Papua (I Ngurah Suryawan)
Nasionalisme Bintang Kejora: Subaltern & Gerakan Sosial Orang Papua (I Ngurah Suryawan)
Ukulele Mambesak: Membayangkan Identitas Budaya Papua 1970-1980-an (I Ngurah Suryawan)
Pemberdayaan Radio Komunitas bagi penguatan Identitas lokal di Tanah Papua (Iskandar P. Nugraha)
Karena Terabaikan; “Menjadi Seniman Patung Bayangan” (Ellya Alexander Tebay)
Freeport: Akar Separatisme Negara (Arkilaus Arnesius Baho)
Papua, Mau Dibawa Kemana? (Arkilaus Arnesius Baho)
Satu Tungku Tiga Batu: Hubungan Tiga Agama di Teluk Patipi, Fakfak (Adam Iribaram)
Esai Foto:
Pendidikan Kemanusiaan di Papua
