Home / Topik / Esai / Mentalitas Budaya Politik Indonesia (2)

Mentalitas Budaya Politik Indonesia (2)

Dalam Amok dan Latah

oleh: Aria Wiratma Yudhistira *

 

[Lanjutan Bagian 1]

AMOK dan latah adalah dua kosa-kata asli Melayu yang masuk dalam kosa-kata Bahasa Inggris. Keduanya pun memiliki pengertian yang hampir mirip, yakni berhubungan dengan penyakit kejiwaan yang umumnya terjadi pada orang-orang Melayu. Di kamus Merriam‒Webster misalnya, latah didefinisikan sebagai “a neurotic condition marked by automatic obedience, echolalia, and echopraxia observed especially among the Malayan people.” Sedangkan definisi amok adalah “a murderous frenzy that has traditionally been regarded as occurring especially in Malaysian culture.”

Dipakainya kedua kosa-kata tersebut dalam Bahasa Inggris dan kaitannya dengan kondisi kejiwaan tidak lepas dari jejak persentuhan orang-orang Barat dengan bangsa Melayu. Alhasil, definisi yang dihasilkan sangat berperspektif kolonial karena mengaitkan kondisi mental dengan karakter ras Melayu. Perspektif tersebut kemudian dilegitimasi secara ilmiah dengan memasukkan amok dan latah ke dalam khazanah ilmu kejiwaan yang dilakukan sejak pertengahan abad ke-19. Dalam tulisan ini saya mencoba memaparkan praktik amok dan latah sebagai konsep kritik terhadap kekuasaan, bukan penyakit kejiwaan sebagaimana yang diwariskan dari pandangan kolonial hingga saat ini.

 

AMOK (Sumber Gambar)

 

Joanie Lorrine McCollom, dalam disertasinya tentang masyarakat Malaysia “History on Its Side: Narratives of ‘Malaysia’ and Beyond”, Ph. D. dissertation (Santa Cruz: University of California, 2010), mencatat, para administratur kolonial yang bertugas di Malaysia dan Indonesia menemukan bahwa alam tropis yang panas bukan saja telah menyebabkan kemalasan dan kegilaan (psikosis) masyarakatnya. Namun yang juga signifikan adalah menciptakan batasan ras yang mendorong kepercayaan pada takhyul dan perilaku yang tidak dapat dijelaskan. Amok adalah salah satu perilaku yang tidak dapat dijelaskan tersebut dan dipercaya sebagai hasil dari perasaan kegugupan mendadak pada masyarakat Melayu.

McCollom mengutip pernyataan H. A. O’Brien, seorang penjelajah berkebangsaan Inggris pada pertengahan abad ke-19, yang mengatakan “orang Melayu terlihat tenang, tapi tidak ada yang dapat berurusan secara intim dengan mereka tanpa disambar kerentanan yang luar biasa dan sensitivitas yang aneh terhadap pengaruh dari apa yang kita sebut kecelakaan dari kehidupan sehari-hari.” Amok, bagi kebanyakan penulis Eropa, dimengerti sebagai sindroma budaya dan bentuk luar biasa dari penyakit mental yang unik dalam konteks Melayu. Pengetahuan tentang amok merupakan bagian dari modal intelektual orang-orang Inggris sebagai klaim telah memahami Malaysia.

Sedangkan hasil studi Hermawan Sulistyo dalam Palu Arit di Ladang Tebu: Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan (Jombang―Kediri 1965‒1966), menemukan karakteristik amok dalam teknik pembunuhan terhadap orang-orang yang disangkakan sebagai anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia di Kediri dan Jombang pada 1965‒1966. Dia menemukan ada satu kasus ketika seorang algojo kehilangan kontrol diri dan membunuh para korbannya setelah menyuruh mereka berjejer di jalanan. Ketika terjadi kerusuhan massa di Jakarta dan beberapa kota lain pada 13‒15 Mei 1998, seorang pengamat asing menilai bangsa Indonesia sedang mengalami amok massal.

Dalam pandangan Kevin O’Rourke (Reformasi: The Struggle for Power in post‒Soeharto Indonesia), masyarakat Indonesia yang dicitrakan penuh keramahan, murah senyum tiba-tiba menjadi beringas. Toko-toko dan pusat perbelanjaan dijarah, kendaraan-kendaraan pribadi yang dikemudikan oleh orang-orang mirip etnis Tionghoa dihentikan lalu dibakar. Orang-orang Tionghoa dijadikan sasaran lantaran mereka dianggap memperoleh banyak kelimpahan ekonomi selama pemerintahan Orde Baru. Banyak korban jiwa akibat kerusuhan itu, namun hingga kini perancang kerusuhan tidak diketahui, meskipun hasil investigasi tim gabungan pencari fakta menunjukkan adanya pembiaran dari aparat keamanan dan begitu aktifnya para provokator menggiring massa.

Amok, kendati begitu, tidak harus dilihat sebagai persoalan kejiwaan dari seseorang, seperti yang dicatat oleh para psikiatri dan administratur kolonial. Amok juga dapat dilihat sebagai kekerasan pribumi untuk merespon pemerintahan kolonial. Dalam perspektif yang sama, McCollom menilai amok pada dasarnya mengandung tindakan sosial yang bagi orang-orang di sekitarnya beroperasi sebagai sebuah teks terbuka yang memanggil pengetahuan publik. Lebih lanjut dia mengatakan, amok merupakan tanda yang spektakuler dari adanya krisis yang dengannya secara aneh membuat keteraturan sosial kembali pulih. Sebagai dampak dari politik modern dan rezim yang menuntut kedisplinan—dengan kerangka hegemoni dari nasionalisme dan kapitalisme, pengobatan dan keteraturan individu—amok berfungsi sebagai kritik sah kepada negara ketimbang sebagai tanda kelainan seseorang. Amok terkait dengan efektivitas kekuasaan negara, dan memberikan representasi pada batas dan ekses kekuasaan negara yang memaksa pengetahuan publik. Efektivitas tersebut bekerja melampaui tatanan sosial dan didemonstrasikan melalui tubuh politik individual.

Mengutip James C. Scott dalam Seeing Like A State. How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed, McCollom mengatakan, negara sangat butuh untuk bisa membaca rakyatnya, dan sebaliknya warga mesti terlibat dalam praktik pembacaan sehingga negara juga dapat dibaca (diketahui). Dengan demikian, menurut McCollom, negara dan bagaimana cara mengelolanya (statecraft) bukan lagi dipahami sebagai aturan yang sifatnya dari atas ke bawah antara pemerintah dan unsur-unsur kenegaraan lainnya dengan masyarakatnya, melainkan memiliki hubungan yang seimbang. Jadi negara (state) dimanifestasikan melalui tata sosial dalam pengalaman kehidupan sehari-hari. Pengertian amok dengan demikian menjadi lebih longgar dan dapat dibayangkan, beroperasi melalui statecraft yang ditunjukkan dengan ketegangan dari tatanan sosial. Amok menunjukkan kekuasaan negara berhadapan dengan tatanan sosial, dan juga memberikan dampak besar bagi keterbacaan negara sebagai objek, yang dapat diketahui dan kemudian dibuat kembali.

Fungsi yang sama juga terlihat pada fenomena latah. Bukan kebetulan jika para pengkaji Barat memasukkan amok dan latah sebagai kombinasi perilaku aneh pada masyarakat Melayu. Latah hadir sebagai manifestasi ekstrim dari disosiasi histeria melalui gerakan peniruan. Amok dan latah dimasukkan sebagai serangan paranoia yang diasosiasikan dengan percobaan pembunuhan secara kekerasan pada pengidap skizoprenia, dan pada tipe yang katonik, penderita skizoprenia juga akan melakukan gerakan peniruan. Namun, latah tidak semata-mata dilihat sebagai gejala penyakit kejiwaan, tapi juga sebagai kritik sosial.

Hildred Geertz dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh jurnal kenamaan Cornell University; Indonesia,Latah in Java: A Theoretical Paradox”, mengutip David Aberle menjelaskan, pengertian latah sebagai gangguan dan kemenduaan dengan penghormatan pada sikap pasrah. Gangguan tersebut didasarkan pada hubungan yang tidak disadari antara kepasrahan dan hasrat pasif dari pengalaman seksual yang diserang. Pengertian tersebut, kata Hildred Geertz, sesuai dengan hasil penelitiannya di Modjokuto/ Pare yang menemukan penderita latah adalah para perempuan tua dari kelas bawah yang dengan latah bisa mendapatkan kepuasan dan menganggap dirinya masuk dalam tatanan yang ada sekaligus menjaga tatanan sosial. Latah, katanya, merupakan cara orang Jawa untuk mengekspresikan gangguan mentalnya. Kondisi ini tidak terlepas dari kondisi budaya di Jawa yang mengutamakan etika yang ditunjukkan dengan cara bicara yang sopan dan halus, di samping juga sadar akan status sosial, mementingkan kesopanan seksual, dan ketakutan untuk terkejut.

James T. Siegel dalam Solo in the New Order lebih jauh melihat latah dari penggunaan bahasa. Menurutnya, latah hanya terjadi pada orang-orang yang menggunakan bahasa ngoko (kasar) sehari-hari, yakni orang-orang dari kalangan bawah yang inferior. Orang-orang yang terbiasa berbicara dalam bahasa kromo (halus), seperti di Solo dan Yogyakarta tidak mengalami gangguan latah. Ini berbeda dengan orang-orang di Kebumen yang berbicara lebih keras dan cepat sehingga tidak bisa menghindar dari gangguan latah. Demikian pula dengan orang-orang dari Jawa Timur yang berbicara ngoko. Bahasa kromo dianggap membawa kedamaian sehingga bisa melindungi pembicaranya dari gangguan latah.

Dalam beberapa kasus, kata Hildred Geertz, latah terjadi akibat pancingan dari orang-orang yang berada pada status yang lebih superior. Dengan demikian, peniruan ucapan dan bahasa tubuh seseorang, atau kepatuhan pada perintah menunjukkan parodi tentang relasi sosial yang tidak disadari antara kelompok inferior dan superior. Jadi jangan heran, misalnya, latah sering terjadi pada kalangan banci yang karena keadaannya sering diabaikan keberadaannya. Dengan latah mereka ingin menunjukkan eksistensinya di dalam masyarakat. Jangan heran pula kalau kita bakal jarang atau tidak sama sekali menemukan kalangan pejabat negara, sosialita, atau artis papan atas yang latah.

Parodi ini, kata Siegel, akan terjadi ketika si inferior ingin berbicara dalam bahasa tinggi tidak mampu mengontrol tingkah lakunya. Bagi penderita latah, berbicara kromo merupakan upaya untuk sembuh dari paksaan atau ketundukan karena berbicara kromo menjaga penderitanya untuk mengontrol kata-katanya sendiri, bahasa ngoko, yang saat itu tidak sedang diucapkan. Pengontrolan diri ini yang menurut Siegel sebagai bukti bahwa kekuatan politik Jawa yang pada masa Orde Baru telah surut dikalahkan oleh dominasi asing. Latah dengan kata lain merupakan upaya untuk melawan dari pengontrolan sosial yang membatasi hal-hal yang dianggap tabu.

Dalam pengertian yang lebih luas ini, kita dapat saksikan amok dan latah dalam situasi politik dan sosial Indonesia saat ini. Lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk berbicara termasuk mengkritik terhadap siapapun, terutama pemerintah. Setiap hari kita bisa saksikan di televisi, dengar di radio, atau membaca di internet dan koran orang mengkritik, mengecam, atau meng-olok-olok pemerintah tanpa perlu tahu apa persoalan yang sebetulnya terjadi. Media massa yang pada era sebelumnya bungkam, bisa mewartakan apa saja atas nama kebebasan pers.[1] Di dunia maya misalnya, kita pun bisa membaca ribuan komentar dan kritik yang mirip satu sama lain yang muncul karena peniruan dari komentar atau kritik sebelumnya, sehingga ada istilah re-tweet (RT) di kalangan pengguna Twitter untuk menampilkan ulang “kicauan” pengguna Twitter lain yang biasanya memiliki banyak follower (pengikut).

Sejak akhir periode kekuasaan Soeharto, dunia maya telah menjadi sarana untuk menuangkan kritik kepada pemerintah. Berkembangnya teknologi komunikasi telah membuat arus informasi menjadi kian kompleks. Sejumlah negara yang takut dengan perkembangan tersebut melarang penggunaan situs jejaring pertemanan tersebut karena khawatir akan gejolak sosial dan politik yang ditimbulkannya. Pergantian rezim di Tunisia dan Mesir merupakan contoh dari revolusi yang digerakkan lewat situs jejaring pertemanan. Pemerintah Prancis, sebagai negara yang melahirkan terma demokrasi: Liberté, Égalité, Fraternité; pada 7 Juni 2011 mengeluarkan kebijakan yang melarang presenter televisi dan radio menyebut nama situs jejaring sosial Twitter dan Facebook dengan alasan melanggar aturan beriklan.

Ketika Soeharto masih berkuasa, menunjuk-nunjuk fotonya pun orang tidak berani. Berbahasa pun diatur dengan tata dan kosa-kata yang resmi, sehingga kritik pun mesti disesuaikan dengan kesopanan berbahasa. Bukan sekadar kritik, tapi mesti disesuaikan dengan yang diinginkan yang dikritik, yakni kritik yang konstruktif.[2] Kini pendemo bisa tenang menempelkan foto presiden di pantat seekor kerbau atau memparodikan lembaga kepresidenan di layar televisi sebagai olok-olok dengan tameng demokrasi. Ada histeria pada masyarakat Indonesia pascaera otoritarianisme Orde Baru. Reformasi menawarkan kebebasan, keadilan, kesejahteraan, dan kesetaraan yang tidak pernah diberikan selama pemerintahan Orde Baru. Histeria publik yang terlihat di berbagai media massa merupakan bentuk harapan masyarakat. Berbagai gambaran indah dengan hadirnya Reformasi belum mencapai realitas dengan cepat.

Jangan kaget jika latah menghinggapi masyarakat kita. Ketika ada satu kekuatan superior—seperti televisi, koran, internet—memprovokasi kelompok inferior ini, mereka kaget, teriak, mengikuti kata-kata, gerak tubuh (politik), dan mematuhi perintahnya.[3] Jangan kaget pula jika hasil sebuah survei menunjukkan Orde Baru dengan kepemimpinan Soeharto yang otoriter lebih diinginkan publik.[4] Ini karena wacana yang menyebar di publik diproduksi oleh kekuatan kapital melalui media milik orang-orang yang dibesarkan Orde Baru. Tanpa ada sikap kritis dari masyarakat terhadap tontonan dan bacaannya, mereka akan terus berada pada kondisi inferior, sebagai pihak yang kalah. [ ]


26 Februari 2013

 

* Penulis buku Dilarang Gondrong! Praktik Kekuasaan Orde Baru terhadap Anak Muda Awal 1970-an (Marjin Kiri, 2010). Sekarang bekerja di lembaga riset Katadata.

 


[1] Ade Armando menilai wacana kebebasan pers sebagai prasyarat demokrasi merupakan mitos yang sengaja dilestarikan untuk melanggengkan sistem yang eksploitatif 
......dan timpang. Kebebasan pers adalah kebebasan bagi para penguasa ekonomi dan politik untuk membanjiri masyarakat dengan informasi yang dapat mempertahankan
......kekuasaan mereka, bukan sebaliknya sebagai kebebasan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Media massa bukan lagi alat pencerahan tetapi
......untuk menundukkan masyarakat. Lihat Armando, Ade, “Media Baru bagi Kaum Digital Natives: Demokrasi atau Kesia-siaan”, Prisma (Vol. 30. No. 2, 2011), hal. 92.
[2]
Pada awal 1970-an, Kejaksaan Agung merumuskan kritik yang konstruktif sebagai kritik yang mengandung tiga unsur yakni to the point, bersusila sopan, dan memberi
......alternatif. To the point, artinya langsung menuju sasaran yang akan dikritik tanpa harus bertele-tele/ berputar-putar menyangkut masalah yang tidak relevan (kehidupan
......pribadi). Bersusila sopan, berarti kritik didasarkan pada itikad yang baik, karena cara penulisannya tidak boleh mengundang rasa pelampiasan kebencian dan nafsu kepada
......yang dikritik; sedangkan kesopanan dalam tata bahasa tidak perlu mengurangi ketajaman isi kritik. Sedangkan memberi alternatif, berarti mengkritik bukan asal kritik tetapi
......seharusnya diberikan juga sebab-sebab serta alasan mengapa diajukan kritik itu dan pada akhirnya menyampaikan jalan keluar yang baik menurut si pengkritik (Lihat:
......Yudhistira, Aria Wiratma, Dilarang Gondrong! Praktik Kekuasaan Orde Baru terhadap Anak Muda Awal 1970-an. (Tangerang: Marjin Kiri, 2010).
[3]
Penelitian Ronny Agustinus tentang perkembangan video amatir menunjukkan kuasa media-media mainstream (di Jakarta) sebagai pusat-pusat narasi tidak serta-merta
......terdesentralisasi dengan adanya jaringan “demokratis” internet. Alih-alih memunculkan keanekaragaman berekspresi dari ribuan pribadi yang berbeda, kemudahan
......berinternet justru memassalkan tren hegemonik yang telah ada pada ribuan orang. Secara retoris Ronny bertanya, apakah jaringan internet akan meragamkan ekspresi
......atau jangan-jangan justru menyeragamkan ekspresi? Lihat Agustinus, Ronny: “Beberapa Pertanyaan tentang Potensi Kritis dan Demokratis Video Amatir dalam Jaringan”,
......makalah dalam Konferensi Video Vortex #7 Video in Indonesia: Histories, Aesthetics, Networks. (Yogyakarta, 21 Juli 2011).
[4]
Indo Barometer, “Evaluasi 13 Tahun Reformasi dan 18 Bulan Pemerintahan SBYBoediono”, dalam Data Survei Nasional (25 April – 4 Mei 2011).

 

 

 

E S A I

 

 

 

 

Baca Juga

tugu-jogja

Bagaimana Rasanya Takut?

Prima Sulistya Wardhani* 21 AGUSTUS 2014. Kami sedang mengobrol di teras asrama mahasiswa Halmahera Tengah ...

0 Tanggapan

  • Hello, guest