Home / Topik / Esai / Mentalitas Budaya Politik Indonesia (1)

Mentalitas Budaya Politik Indonesia (1)

Budaya “Keluarga” dalam Ranah Kekuasaan

oleh: Aria Wiratma Yudhistira *

 

Sejumlah pendemo meneriakkan yel-yel menuntut presiden dan wakil presiden mundur kemudian memasang foto keduanya di bokong kerbau yang mereka bawa berunjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta. Aksi demontrasi tersebut berlangsung pada 28 Januari 2010 bertepatan dengan masa 100 hari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono. Aksi tersebut dan berbagai aksi menentang pemerintah lainnya di sejumlah kota disiarkan berulang-ulang di televisi, terutama Metro TV dan TV One, stasiun televisi milik Surya Paloh dan Aburizal Bakrie yang sama-sama dibesarkan oleh Golkar, mesin politik Orde Baru. Presiden, melalui juru bicaranya, mengecam tindakan tersebut sebagai bentuk ketidaksopanan dan melecehkan lambang kepresidenan. Presiden sendiri dikabarkan geram dengan aksi demontrasi yang menghinakan dirinya, namun tidak mampu bertindak keras memerintahkan penangkapan terhadap demonstran yang telah menghinanya. Pendemo dan aktivis yang tidak suka dengan pemerintahan SBY menilai presiden terlalu berlebihan dalam menanggapi kritik yang dilontarkan kepadanya.

Sabtu, 28 Mei 2011, sebuah pesan pendek (short message service/ SMS) menyebar melalui situs jejaring pertemanan Twitter dan Facebook, serta layanan BlackBerry Messenger (BBM). Orang yang mengirim pesan tersebut mengaku bernama M. Nazaruddin, bekas Bendahara Umum Partai Demokrat, di mana SBY menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina. M. Nazaruddin dipecat sebagai bendahara umum partai tersebut lantaran diduga terlibat kasus korupsi wisma atlet di Palembang, Sumatera Selatan dan percobaan penyuapan terhadap Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi. Pesan pendek liar tersebut dikirim melalui nomor Singapura +6584393907 dan berisi: “Demi Alloh, Saya M. Nazaruddin telah dijebak, dikorbankan dan difitnah. Karakter, karier, masa depan saya dihancurkan. Dari Singapura saya akan membalas. Saya akan bongkar skandal seks sesama jenis SBY dengan Daniel Sparingga dan Mega korupsi Bank Century, korupsi Andi Mallarangeng dalam Wisma Atlit, manipulasi data IT 18 juta suara dalam Pemilu oleh Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati. Mohon doa dan dukungan. Wassalam.“ 

SBY menanggapi pesan pendek tersebut melalui jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Senin 30 Mei 2011 dan menilai isi SMS itu sebagai fitnah yang luar biasa. “Termasuk menyerang dan melecehkan pribadi saya,” katanya. Tanggapan presiden atas isi SMS tersebut ditanggapi beragam oleh berbagai kalangan. Tetapi aktivis dan pengamat politik yang tidak sejalan dengan pemerintah menilai tanggapan tersebut berlebihan dan tidak perlu presiden menanggapinya karena masalah SMS adalah sepele. Berbagai media, televisi, surat kabar, dan internet menyiarkan tanggapan atas tanggapan presiden tersebut berulang-ulang yang isinya menyalahkan ketidakmampuan presiden membaca masalah.

Dua peristiwa di atas adalah sedikit dari banyak peristiwa yang menggambarkan relasi kekuasaan antara pemerintah—terutama presiden—dengan orang-orang di luar pemerintahan. Kritik yang disampaikan para pengkritik SBY begitu vulgar dan dilakukan secara sarkastik yang pernah ditujukan kepada kepala negara. Kritik seperti itu—yang dilakukan secara terbuka—tidak pernah terjadi pada masa pemerintahan Soeharto. Saya tidak dapat membayangkan apa yang akan menimpa para pendemo tersebut seandainya aksi penghinaan itu dilakukan 20 tahun lalu ketika Soeharto masih menjabat sebagai presiden dan pemerintahan Orde Baru masih kuat.

 

Sengkuni bagian dari Politik Kekeluargaan (Sumber Gambar)

 

Soeharto menjalankan kekuasaannya dengan sempurna seperti yang digambarkan Karl Emil Maximilian Weber sebagai otoritas yang melekat pada individu yang memiliki paksaan absah dengan menggunakan kekuatan secara terorganisasi di dalam kawasan tertentu. Kelekatan tersebut berada pada otoritas yang disebut kharisma yakni sebagai sifat tertentu dari kepribadian seseorang berdasarkan anggapan bahwa orang itu dianggap luar biasa dan diperlakukan sebagai seseorang yang mempunyai sifat-sifat gaib, unggul, atau setidaknya memiliki kekuatan yang khas. Sebagai orang Jawa, Soeharto sadar betul kekuasaannya mesti didasarkan pada kharisma. Seperti kata Benedict Richard O’Gorman Anderson kharisma lebih dulu ada daripada kekuasaan rasional‒legal. Pemerintahan akan memperoleh keabsahan dan kewibawaannya jika mampu memancarkan cahaya yang mampu menghimpun kepercayaan dari pengikutnya. Kewibawaan itu bisa terguncang jika pemimpin tidak mampu menciptakan pengikut yang tertib dan terkendali. Adanya konflik berarti kewibawaan, watak, dan kemampuan sang pemimpin telah diragukan, dan itu amat merendahkan martabat.

Kesadaran atas aspek kekuasaan itu yang membuat Soeharto gencar menjaga kehormatannya. Serangan terhadap pribadi, istri, atau keluarganya dianggap sebagai serangan kepada kekuasaan pemerintah, lebih jauh lagi kepada negara. Ketika mahasiswa dan aktivis anti‒korupsi mengkritik rencana istri presiden, Tien Soeharto, membangun Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada awal 1972, Soeharto menanggapinya dengan reaksi yang keras. Dia bahkan menyatakan tidak ragu untuk melakukan tindakan keras terhadap aksi-aksi yang dianggapnya menganggu stabilitas nasional. Seperti yang dikatakan Soeharto dalam otobiografinya: “Saya tahu bahwa ada kelompok tertentu yang ingin menjadikan proyek yang kami cita-citakan itu sebagai satu issue politik. Mereka mencari kesempatan untuk bisa mengganggu kestabilan nasional… Kalau mereka tidak mengerti akan kalimat ‘tidak akan saya biarkan’, terus terang saja, akan saya tindak” (Soeharto, Ramadan Karta Hadimadja (Ramadhan K. H.), Gufran Dwipayana, Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya: Otobiografi, 1989.)

Kritik terbuka yang dilakukan mahasiswa dinilai Soeharto, yang mengadopsi budaya Jawa dalam pemerintahannya, sebagai tindakan kurang ajar yang merendahkan martabat orang tua. Dalam budaya Jawa, seorang anak harus menjunjung tinggi nama baik dan menjaga kehormatan orang tuanya sekuat tenaga. Hal itu yang dilakukan Soeharto kepada Sukarno dengan mengatakan mikul dhuwur mendhem jero, menghormati dan menjunjung nama baik orang tua, dan menutupi kekurangannya. Seperti yang digambarkan oleh Saya Shiraishi, antropolog Jepang. Kritik terbuka mahasiswa merupakan tindakan memalukan bagi Soeharto yang merupakan “Bapak tertinggi” (supreme father) Orde Baru.

Demikian pula dengan menyebarkan desas-desus atau mereproduksi cerita yang berbeda dari narasi resmi merupakan pelanggaran pada masa Soeharto. Majalah Pop edisi Oktober 1974 memuat artikel “Teka-teki Sekitar Garis Silsilah Soeharto” yang terang benderang menyatakan Soeharto sebagai anak haram, bukan sebagai anak Kartorejo, seorang petugas desa pengatur air, sebagaimana narasi resmi yang berlaku seperti ditulis dalam buku O. G. Roeder; The Smiling General. President Soeharto of Indonesia. Dalam artikel tersebut, Soeharto disebut sebagai anak seorang priyayi keturunan Sri Sultan Hamengku Buwono II bernama Raden Rio Padmodipuro.

Kegegeran terjadi. Soeharto sampai harus melakukan konferensi pers khusus selama sekitar dua jam di hadapan sekitar 100 wartawan dalam dan luar negeri di ruang kerja presiden di Bina Graha. Ikut mendampingi dalam konferensi pers tersebut, Jaksa Agung, Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN), Menteri Penerangan, dan Menteri Sekretariat Negara. Presiden menyatakan artikel tersebut bukan saja merugikan pribadi dan keluarga, melainkan kehormatan negara. Sebagai kepala negara, katanya, tidak bisa sembarangan menjadi obyek dugaan, teka-teki, yang bisa merusak nama baik dan wibawa. Ini karena posisi dan tanggung jawabnya sebagai kepala negara. Artikel tersebut, kata dia, “tidak bisa kita nilai sebagai suatu masalah yang kecil”.[1] Bukan hanya pemuatan artikel itu yang membuat Soeharto marah, tetapi juga lantaran majalah yang memuat artikel tersebut juga menampilkan perempuan-perempuan cantik mirip majalah Playboy di Amerika Serikat. Dengan memuat artikel tersebut, Rey Hanito, Pemimpin Redaksi dan Penanggung Jawab Majalah Pop, dituntut di pengadilan karena dianggap telah membuat berita yang dapat menciptakan keonaran di masyarakat. Selain itu, dia juga dituduh menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan, sehingga kelihatan oleh umum tulisan atau gambar dengan maksud menghina presiden. Majalah Pop itu sendiri dicabut surat izin terbitnya.

Di balik senyumnya yang tenang dan misterius, Soeharto mampu melakukan tindakan yang kejam membunuh ribuan orang yang dianggap penjahat karena memiliki tato pada awal 1980-an. Soeharto mengakui kesadisannya itu sebagai treatment, tindakan tegas yakni dengan kekerasan. Tindakan tegas yang kemudian dikenal sebagai penembak misterius (petrus) dengan meninggalkan mayat si korban tergeletak di tempat kejadian diakuinya sebagai shock therapy. “Supaya orang banyak mengerti bahwa terhadap perbuatan jahat masih ada yang bertindak dan mengatasinya”. Antropolog James T. Siegel dalam bukunya Penjahat Gaya (Orde) Baru: Eksplorasi Politik dan Kejahatan, menyebut shock therapy a la Soeharto tersebut sebagai nasionalisasi kematian, suatu pameran kekuatan negara terhadap warganya.

Pemerintah Orde Baru membutuhkan kriminal dan tentunya orang-orang komunis—yang telah dieliminasi dari pentas politik nasional sejak 1966—untuk menyatakan kekuasaannya. Keduanya adalah simbol revolusi yang mengundang kekerasan dengan banjir darah seperti terjadi pada 1965. Ini yang menurut Siegel membuat Orde Baru takut akan menimpa mereka, bahwa keluarga para korban pembantaian akan menuntut balas atas kematian keluarganya. Stigmatisasi itu ditancapkan ke dahi para bekas tahanan politik (tapol) dan keluarganya dengan pembubuhan kode ET (Eks Tapol) pada Kartu Tanda Penduduk. Orang-orang yang dinilai melanggar kestabilan dan kelanggengan Orde Baru serta merta disebut sebagai kriminal atau komunis. Mochtar Pakpahan yang memimpin gerakan buruh di Medan awal 1990-an dicap tidak bersih lingkungan oleh penguasa. Demikian pula dengan Mulyana W. Kusumah yang mengetuai Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dituding tidak bersih diri. Indonesia pada masa Orde Baru, mengutip Ariel Heryanto adalah periode ketika negara melakukan teror (state terrorism) kepada warganya.[2]

[Selanjutnya: Bagian 2; AMOK & LATAH]

 

26 Februari 2013


*
Penulis buku Dilarang Gondrong! Praktik Kekuasaan Orde Baru terhadap Anak Muda Awal 1970-an (Marjin Kiri, 2010). Sekarang bekerja di lembaga riset Katadata.

 


[1] “Di Sekitar ‘Silsilah Pop’ Itu”, Tempo. Edisi 36/IV/09‒15 November 1974.
[2] Heryanto, Ariel. State Terrorism and Political Identity in Indonesia: Fatally Belonging. (Oxon: Routledge, 2006).

 

 

E S A I

 

 

 

 

Baca Juga

tugu-jogja

Bagaimana Rasanya Takut?

Prima Sulistya Wardhani* 21 AGUSTUS 2014. Kami sedang mengobrol di teras asrama mahasiswa Halmahera Tengah ...

0 Tanggapan

  • Hello, guest