Home / Topik / Ulasan Buku / Etnografi Formasi Negara di Kawasan Perbatasan

Etnografi Formasi Negara di Kawasan Perbatasan

Haryo Kunto*

Etnografi perbatasan

 

 

 

 

Judul Buku: At The Edge of States: Dynamics of State Formation in the Indonesia borderlands

Penulis: Michael Eilenberg

Penerbit: KITLV Press, Leiden, 2012

Tebal: 355 halaman termasuk indeks, ISBN: 978-90-6718-374-1

“Nenek saya memiliki saudara berjumlah 12, dan hanya dia yang tinggal di Indonesia. Semua cucu dari saudara nenek saya tinggal di Batang Lanjang, Batang Lupar, Semenggang, Miri, Bintulu dan Limbang (semua nama daerah di Sarawak), singkat kata saya memiliki banyak keluarga disana” (Orang Iban, hal.30)

Salah satu dosen saya Mas Dave Lumenta yang memang concern di area perbatasan pernah menuturkan betapa kompleksnya wilayah ini dan model interaksi masyarakat perbatasan melampaui apa yang ditetapkan negara dan ia merekomendasikan buku bertebal 355 halaman ini ke saya untuk mengetahui seperti apa dan bagaimana antropologi mengkaji wilayah perbatasan atau daerah yang sering disebut frontier. Secara kebetulan di bulan Desember, saya mendapati Harian Kompas (22/12/2016) hal.15 memuat berita berjudul “Daerah Perbatasan Menjadi Motor Ekonomi”, berita ini menceritakan kunjungan Presiden Indonesia, Joko Widodo yang meresmikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu, Entikong, Kalimantan Barat. Saya melihat frame berita itu sebagai “usaha pemerintah” merubah kawasan perbatasan yang semula “terisolir”, “terbelakang”, menjadi “wilayah yang maju, terbuka dan terdepan”. PLBN Terpadu, Entikong dalam berita itu difungsikan sebagai pengekspor minyak kelapa sawit dan pemberantasan penyelundupan. Satu hari sebelumnya, Kompas (21/12/2016) di rubrik feature, halaman 1, juga memuat kehidupan perbatasan dalam frame “keberagaman” warga perbatasan di Entikong. Tulisan itu berjudul “Minuman Spesial untuk Hari Natal” dalam berita itu memuat bagaimana warga perbatasan tidak terpengaruh oleh ketegangan Indonesia-Malaysia, malah perdaganganlah, saling bertukar hadiah hari raya yang menjaga hubungan antara Muslim di Kapuas Hulu dan Malaysia.

Saya membayangkan wilayah perbatasan negara ialah simbol dari kedaulatan politik, ekonomi dan budaya dari suatu negara, sekaligus lanskap dimana hasrat negara untuk menggunakan kekuasaannya terpapar. Dalam bahasa lain, kawasan perbatasan ialah arena untuk mengamati seberapa besar kehadiran negara dalam rangka penegakan kedaulatan yang biasa dibahasakan “Negara Kesatuan”, atau dalam wujud apa negara hadir, serta interaksi otoritas negara dengan penduduk perbatasan. Selain itu karena lokasi geografisnya pula, perbatasan sangat rentan dengan istilah “perselisihan dengan negara tetangga”. Pergesekan teritorial ini mau bagaimanapun akan selalu membawa kawasan perbatasan selayaknya “medan pertempuran” praktik dan wacana, dan pasti akan berdampak bagi penduduk lokal disana.

Lantas, bagaimana para antropolog memindai dinamika formasi negara di kawasan perbatasan? Saya pikir buku Michael Eilenberg (ME) yang terbit tahun 2012 ini akan memberikan beberapa jawaban menarik. Dari cover bukunya, tersemat kalimat formasi negara, yang jika ditelaah secara antropologis bukan lagi persoalan siapa pemegang kuasa negara atau susunan birokrasi namun melihat semua bangunan negara sebagai sesuatu yang terintegrasi dalam proses historis dan global, formasi negara beserta dinamikanya ialah proses budaya dan bisa dipantau lewat praktik kekuasaan (Krohn-Hansen, 2005, Corrigan, 1994). Lewat covernya ini saya memperkirakan buku hasil penelitian 17 bulan sejak tahun 2007 ini akan memperdebatkan konsep formasi negara.

***

Argumen utama buku ini berjangkar pada relasi dialektik penduduk perbatasan dan sejumlah kecil “elite perbatasan” yang aktif terlibat dalam proses konstruksi area perbatasan. Saling silang antara lembaga negara, elite perbatasan dan penduduk lokal akan menyediakan petunjuk bagaimana proses sehari-hari dari formasi negara saling terbentuk sepanjang perbatasan. Praktik antara ketiga elemen tersebut bagi ME akan mentransformasi makna dari kedaulatan negara dan batasan teritorial yang selama ini kaku serta artifisial.

Buku ini juga berpendapat bahwa area partikular yang dihasilkan dari perbatasan memiliki dampak krusial atas proses formasi negara Indonesia. Perbatasan ialah lokasi menarik untuk mengkonseptualisasi dinamika relasi state-society dan jenis pemerintahan yang pernah dialami Indonesia sejak era kolonial, kemerdekaan hingga era desentralisasi. Namun, ME mencatat bagaimanapun juga kawasan ini tempat dimana otoritas negara sepertinya dipertanyakan ulang atau bahkan dimanipulasi sehingga orang perbatasan memiliki loyalitas ganda dan sangat kontradiksi dengan konsepsi kedaulatan, teritori, dan kewarganegaraan.

Kawasan perbatasan bagi ME ialah “laboratorium unik” untuk memahami bagaimana orang perbatasan terhubung dengan negara-bangsa mereka dan bagaimana kelompok ini terlibat dalam kontestasi loyalitas serta identitas ganda yang melekat dalam keseharian. Selain itu area perbatasan juga akan menggugat pandangan kita tentang negara sebagai unit “kesatuan” yang monolit dan kita bisa melihat kerumitan jejaring antara penduduk lokal dengan negara. Penduduk perbatasan bagi ME bukanlah korban pasif dari kekuasaan negara namun aktor yang aktif memainkan strategi politikmya. Orang-orang ini menyaru di antara bayang-bayang legalitas, dan menggunakan kehidupan perbatasan (justru) sebagai kesempatan.

ME juga menemukan sekelompok orang yang disebut sebagai elite perbatasan yang menjadi mediator diantara segmen state-society (Hal.5). Mereka ini yang berposisi dalam institusi tradisional, dan memiliki jejaring kompleks dengan agensi negara baik pusat atau daerah dan penghubung relasi bisnis. Mereka ini berperan ganda mulai dari sebagai agensi negara, politisi, pedagang dan kepala suku tradisional. Elite ini diartikan pula sebagai sejumlah kecil orang yang mengendalikan ekonomi, simbolik, dan aset politik. Elite perbatasan ini mampu menjadi “aparatus negara” yang mempertahankan posisinya namun disatu sisi juga merawat akar tanah kelahirannya.

***

Buku ini juga memperlihatkan bahwa elite perbatasan lahir dari 150 tahun menggeliatnya formasi negara di wilayah perbatasan. Mulai dari pihak kolonial Belanda yang menggunakan figur pemimpin lokal sebagai agensi indirect rule di area terpencil. Mereka ini bisa berperan sebagai penjaga kedaulatan nasional namun bisa juga melanggar hukum dan aturan negara. Secara garis besar, dalam buku ini ME bertujuan, pertama, untuk menjelaskan proses formasi negara di perbatasan dalam konteks historis dan relasinya dalam friksi state-society. Kedua, bertujuan untuk menginvestigasi secara empiris bahwa penduduk perbatasan ialah agen aktif yang menegosiasi akses sumber daya alam di sepanjang perbatasan dengan menggunakan retorika pemerintah untuk tujuan mereka sendiri namun disaat yang bersamaan mereka “mengocok ulang” kedaulatan negara melalui koneksi lintas perbatasan. Praktik ini malah menimbulkan keraguan kemampuan pemerintahan pusat untuk mengontrol batas teritorial. Kedua tujuan ini diikat dengan satu asumsi yaitu dinamika kontemporer di ujung batas negara maka strategi dan praktik penduduk perbatasan harus dipahami lewat perspektif sejarah yang lebih luas tentang formasi negara.

ME mengajukan beberapa pertanyaan antara lain sebagai berikut. Apa fokus dari kawasan perbatasan yang menjelaskan proses formasi negara Indonesia? Pertanyaan besar ini dipecah menjadi lima pertanyaan kecil. Bagaimana pemerintah (kolonial-postkolonial) menegaskan otoritas atas masyarakat dan teritori sepanjang perbatasan? Apa hubungan antara komunitas perbatasan dan otoritas pemerintah? Bagaimana masyarakat perbatasan bernegosiasi tentang otoritas dan otonomi di antara rejim politik yang bergeser? Bagaimana masyarakat perbatasan menafsir ulang relasi masyarakat-negara dan transformasi politik apa yang terjadi di wilayah ini? Jika area perbatasan dipahami sebagai lokasi penelitian untuk mempelajari formasi negara, apa yang bisa kita pahami dalam pembentukan negara dari narasi lokal atas perbatasan? (Hal.7)

Etnografi perbatasan2
Gambar 2. Tapal perbatasan tahun 2007 (Sumber, Michael Eilenberg, 2012, 41)

Untuk menjawab pertanyaan ini ME kemudian memfokuskan pada beberapa studi kasus yang terbentang mulai perang gerilya melawan komunisme era 1960-an, perdagangan kayu, vigilantisme dan pergeseran otonomi perbatasan yang semuanya menggunakan batas negara sebagai arena. Arena ini pada akhirnya melahirkan strategi ganda yang selaras seirama dengan kehidupan sehari-hari orang perbatasan. Secara empiris, buku ini juga berpendapat dalam durasi waktu pendirian negara Indonesia, maka negara ini mendayagunakan pengawasan sepanjang area perbatasan di Kalimantan Barat. Bagi, ME, maksud untuk menggunakan kontrol dari pemerintahan akan berganti sepanjang waktu, namun tujuannya tetap sama yaitu mengeksploitasi sumber daya alam dan penguatan “negara modern” dalam hal ini keamanan teritori dan identitas nasional.

***

“…Karakter ganda dari kehidupan perbatasan tampak sangat nyata bagi saya, saya sebagaimana orang lokal memiliki dua mata uang, dua zona waktu dan mempelajari dua kebijakan nasional. Persis orang Iban, saya juga berhadapan dengan “orang luar” yang melewati area perbatasan mulai dari pejabat pemerintah Indonesia, pengusaha kayu Malaysia atau buruh migran transnasional. Satu hal yang dibutuhkan ialah fleksibilitas, untuk menegosiasi ragam agenda dari orang-orang ini, yang selalu memiliki niat untuk menjadi orang kaya secara cepat di frontier ….(Michael Eilenberg. 12)

 

Saya tertarik dengan kesaksian ME yang punya pengalaman unik saat menyertai orang Iban berburu dan mengambil kayu. ME mendapati dirinya ada dalam kawasan perbatasan yang sepertinya hanya bentang alam biasa dengan wujud rimbun pepohonan atau rerumputan, dan orang Iban bebas keluar masuk area perbatasan tanpa pengawasan. Bahkan, ia seringkali tidak sadar bolak-balik melintasi garis tapal batas Indonesia-Malaysia. ME membayangkan betapa besar resiko di kawasan ini? ME mengamati bahwa batasan politik hanyalah konstruk artifisial atau sekedar garis hitam dalam peta yang membagi kerabatnya di area Sarawak, orang perbatasan justru tidak merasa area itu sebagai “tempat orang asing” (Hal.11).

ME banyak mengambil fokus pada orang Iban. Orang Iban menurut ME, sebagaimana orang perbatasan, memiliki beragam tafsir definisi kewarganegaraan. Etnisitas memainkan peranan penting untuk memahami negosisasi dengan pemerintah. Orang Iban di Kalimantan Barat menjadi contoh menarik saat identitas itu dipakai dalam interaksi lintas batas. Menjadi Iban bukan hanya soal penanda komunitas saja, namun aset strategis yang digunakan sepanjang perbatasan terutama soal negosiasi ekonomi dan sosial. Iban di Kalimantan Barat ialah kelompok etnis yang secara kultural terkoneksi dengan populasi Iban di Sarawak, namun Iban juga warga negara Indonesia.

Menurut ME, orang Iban memiliki modal ekonomi dan sosial untuk bergerak diantara banyak lapisan pemerintahan dan selalu diuntungkan dari perubahan kebijakan. Mereka mendefinisikan dirinya sebagai “raja kecil perbatasan” yang memiliki otoritas bukan berdasar kekuatan fisik namun kemampuan mereka mengkreasi aliansi dan menegosiasikan pengaruh.. Secara tradisional, orang Iban tidak memiliki kepala suku yang memperoleh kekuasaan lewat penduduk lain di rumah panjang, malahan mereka memilih orang (tuai rumah) yang berfungsi sebagai juru bicara dan mediator atas perselisihan yang terjadi di eksternal atau internal. Secara ekonomi, orang Iban bergantung pada pertanian subsisten dan perhutanan. Sebagai tambahan, orang Iban juga berburu, mencari ikan dan mengumpulkan produk hutan. Iban sangat tergantung pada hutan untuk pertanian ldang berpindah dan produk hutan non-kayu. Meskipun Iban sangat tergantung pada pertanian susbsisten, namun fleksibilitas organisasi sosial orang Iban memungkinkan mereka untuk bekerja upahan di tetangga mereka di Sarawak dan sudah mengakar sejak era pra-kolonial. Setelah kemerdekaan Indonesia-Malaysia, sebagaimana bekas penjajahnya dahulu, kedua negara ini tetap melanjutkan garis demarkasi di sepanjang area komunitas Iban.

Istilah “Iban” menjadi penanda identitas yang utama dari penduduk mayoritas yang mencari kerja upahan melintasi batas dan saat mereka berhadapan dengan kerabat etnis termasuk pejabat pemerintahan Malaysia, namun saat mereka menghadapai pejabat Indonesia mereka berganti identitas menjadi warga negara Indonesia. Keluarga orang Iban sendiri mengalami banyak “gesekan” perihal orientasi, ada diantara mereka yang menempuh pendidikan di Sarawak namun ada juga yang ingin ke Indonesia lebih tepatnya Pontianak. Hal ini ditunjukkan dengan hampir 50 persen anak orang Iban sekolah di Sarawak sebab murah dan kualitas yang bagus.

ME juga menampilkan satu kontradiksi dalam budaya Iban di dua negara yang berbeda Budaya Iban meresap pula kawasan Sarawak dan orang Iban juga memiliki peran penting dalam lahirnya sejarah wilayah ini. Orang Iban di Sarawak juga menikmati kebebasan ekspresi budaya mereka daripada yang ada di Kalimantan Barat. Di Sarawak, pernak pernik kebudayaan Iban ditampilkan dimana-mana dan banyak anak muda Iban yang memilih Sarawak sebab lebih menjanjikan untuk kehidupan mereka. Sebaliknya, di Kalimantan Barat, orang Iban dianggap masih miskin. Singkatnya, di Sarawak, Iban dianggap pencipta keteraturan, sementara di Kalimantan Barat, Iban dianggap sumber ketidakteraturan (hal.31).

Etnografi perbatasan3
Gambar 3. Kepala Suku Iban dan Konsultan G.A De Mol di perbatasan Borneo Barat-Belanda dan Sarawak, tahun 1932. (Sumber KITLV dalam Michael Eilenberg, 2012: 74)

Penelitian ME dilangsungkan di lima sub-distrik dengan fokus utama area Batang Lupar. ME mengunjungi lebih dari 20 komunitas rumah panjang Iban dan memilih mereka sebab kedekatan dengan lokasi perbatasan dan tersebar di area lima subdistrik. Lokasi penelitian yang dipilih ME termasuk dalam area provinsi Kalimantan Barat yang dinarasikan dalam sejarah panjang keterbelakangan ekonomi dari banyak provinsi yang ada di Indonesia. Paling mudah dicirikan dengan infrastruktur yang lemah, pasar regional yang terisolasi serta kelangkaan investasi skala besar. Area perbatasan Kalimantan Barat juga menjadi medan pertempuran bagi konfrontasi bersenjata di era 1960-an, terutama saat operasi pemberantasan komunis. Banyak diantara petinggi militer setelah konfrontasi mendapatkan imbalan berupa konsensi di sepanjang area perbatasan, termasuk diantaranya kelompok lokal orang Iban. Hasil dari distirbusi lahan ini ialah eskalasi besar ekstraksi sumber daya kayu, dan distribusi ini dibungkus atas nama keamanan nasional.

Secara metodologis, saya menganggap ME memberikan insight menarik saat antropolog mengkaji negara. Pada mulanya saya berfikir, ketika antropolog melihat negara maka ia akan full melihat subjek penelitiannya ialah aparat negara atau sebutlah, studying up, kemudian melihat bagaimana kebijakan dan kekuasaan diformulasi, diproses, hingga diwujudkan. Namun, implikasi dari cara berfikir ini mengandung sedikit kekurangan, terutama melihat negara (lagi-lagi) masuk dalam kerangka Weberian yang mengandaikan ada garis batas tegas antara negara-masyarakat, buntutnya masyarakat hanya dilihat sebagai subjek pasif yang sekedar menerima kekuasaan negara yang konon lebih superior, hegemonik diatasnya.

ME memberikan porsi mendalam bagaimana antropologi mengkaji formasi negara atau seperti apa etnografer mengurai fenomena negara. Kata kuncinya, ialah ME harus melakukan studying up dan studying down (hal. 15). Fieldwork mengambil tiga tempat utama, mulai dari sub-distrik (perbatasan), distrik, dan level provinsi. Hal ini melibatkan etnografer dalam perbincangan mulai dari masyarakat lokal baik elite atau non-elite, pengusaha Malaysia, politisi, dan pejabat negara disemua level pemerintah daerah. Selama penelitian, ME menjalankan 71 wawancara semi-struktur kurang lebih satu jam dengan banyak sekali pejabat negara, politisi, dan elite perbatasan (kepala desa, kepala suku, guru sekolah, pebisnis, dsb). Seluruh naskah wawancara ini kemudian dipadukan dengan sejumlah catatan lapangan, dan dokumen resmi mulai dari (kolonial, militer, dan pemerintah) dan kliping suratkabar terutama yang terbit sejak kejatuhan Suharto 1998.

***

Di bagian dua, ME membedah sejumlah konsep yang dirakit untuk menerangkan ambivalensi antara otoritas negara dan otoritas lokal sepanjang perbatasan negara. Secara ringkas, ME “menarget” perdebatan studi perbatasan di Asia Tenggara. Dalam debat ini, gagasan tentang negara dilihat dari perbatasan dan penduduknya.. Perbatasan negara menurut ME bukan hanya garis peta negara-bangsa untuk melaksanakan kedaulatan teritorial dan mencakup otoritas yang kaku, namun tempat saling silang agensi lokal.

Pertama, ME mempersoalkan bahwa banyak kajian ekonomi dan politik atas wilayah perbatasan dalam ilmu sosial diletakkan dalam pendekatan top-down, dan berfokus pada kegiatan level negara, khususnya dengan cara apa negara menegosiasi batas negara dan populasinya melalui penggunaan kontrol dan kekuasaan. Pendekatan ini menurut ME sangatlah berorientasi pada cara pikir pusat-pinggiran, area pinggiran dijelaskan sebagai objek pasif dan relasi antara perbatasan-pusat dijelaskan dalam retorika resistensi dan dominasi.

Kedua, ME membahas perkembangan trend kajian antropologi perbatasan yang banyak melihat kawasan ini sebagai laboratorium atas perubahan sosial dan budaya. Namun, ME mengambil posisi sedikit berbeda dan menawarkan pemahaman atas kawasan perbatasan sebagai proses dan formasi negara dari sudut pandang agensi lokal yang hidup disana. Melalui pendekatan batas internasional dan perbatasan dari “bawah” maka akan terbuka kesempatan untuk memindai bagaimana perbatasan ialah tempat dimana orang dan gagasan saling bertemu, hal baru akan saling terjalin dan kompleksitas perubahan sosial politik akan terjadi meski berhadapan dengan kakunya birokrasi pemerintahan. ME menyitir beberapa kajian ilmuwan kajian perbatasan yang sudah mengembangkan konsep perbatasan sebagai titik sentral dinamika perbatasan negara. Para ilmuwan ini berpendapat bahwa fungsi perbatasan ialah memisahkan teritori nasional dan mengendalikan lalu lintas manusia dan barang antar wilayah. Bertempat di ujung negara-bangsa dan dekat dengan luar negeri, area perbatasan dikondisikan dalam atmosfer transnasional, dan menciptakan kemungkinan dan kesempatan bagi penduduk lokal yang seringkali lebih melampaui apa yang ada didalam negeri. Penduduk perbatasan memiliki pengaruh dari interaksi lintas batas baik secara ekonomi, sosial atau budaya. Interaksi transnasional terwujud dalam berbagai cara mulai dari interaksi perdagangan, migrasi pekerja, penyelundupan, hingga hanya sekedar kunjungan ke tempat di seberang batas. ME berpendapat pola-pola ini banyak terdapat di berbagai wilayah perbatasan Asia Tenggara, misalnya Dataran Tinggi Burma.

Ketiga, ME mengangkat konsep formasi negara dari “bawah”. ME menantang pandangan Weberian yang begitu dominan dalam melihat negara dan berimplikasi pada pemahaman negara sebagai lembaga yang solid serta terpisah dari masyarakat. ME mengutip Joel Migdal yang mempertanyakan ulang apakah benar negara ialah entitas tunggal dan memiliki sinonim dengan pemerintahan, bukankah ada fakta representasi negara memiliki status dan relasi ganda. Menurut ME, justru negara terletak di praktik sehari-hari dan tetap penting untuk melihat kesatuan negara masih memainkan peran utama sebagai simbol kekuasaan di imajinasi masyarakat lokal. Di perbatasan Kalimantan Barat, otoritas negara dan anggota komunitas menyebutkan negara masih memegang kendali dan kekuasaan atas urusan lokal. Otoritas negara menggunakan berbagai macam retorika untuk melegitimasi berbagai macam tindakan pemerintah. Namun disatu waktu, penduduk lokal menggunakan retorika pembangunan untuk menjustifikasi pengembangan ekonomi meski lewat kegiatan ilegal. Secara kreatif penduduk menggunakan retorika dan simbol negara sebagai praktik kebanyakan dan seringkali dianggap sebagai keuntungan.

ME memakai pendekatan berorientasi proses (Sally Folk Moore, 1978) yang sangat berguna dalam memahami negara sebab melihat konjungsi antara praktik sehari-hari negosiasi dan kontestasi antara aparat negara level lokal dengan aktor lokal. Hal ini senafas dengan pendapat Migdal yang menafsirkan relasi negara-masyarakat sebagai pendekatan negara dalam masyarakat. Model ini bagi ME menengahi perdebatan negara-masyarakat, sebab pendekatan Migdal menjelaskan negara sebagai “lembaga sehari-hari” yang mengkonfigurasi bentuk aturan. Buku ini melihat negara sebagai sesuatu yang ditafsirkan dan dipraktikkan dalam ruang lokal. Artinya ada wujud negosiasi dan kontestasi dioperasikan sepanjang waktu dan berdampak pada kehidupan orang perbatasan dan mata pencaharian mereka. ME menekankan dalam membaca fenomena formasi negara di area perbatasan maka harus memfokuskan aspek agensi lokal yang memiliki kepentingan dalam membentuk regulasi dalam kehidupan lokal. Poin utama dalam regulasi dan hukum bisa dibentuk ulang oleh realitas lokal dan hasil yang sangat berbeda dengan apa yang diharapkan pembuat keputusan di Jakarta.

Kelima, ME membingkai kawasan perbatasan sebagai area yang dibentuk oleh praktik para agensi lokal. Agensi ini termasuk elite perbatasan dan jejaring patronase yang merupakan contoh nyata dari lembaga non-negara yang memiliki otoritas “sebagai alternatif” dari fungsi kelembagaan negara. Sebagaimana yang terdapat di bagian 6 tentang vigilantisme, Orang Iban menganggap otoritas negara tidak efektif mengambil jalan hidup orang lokal. Mereka mengklaim bahwa hak untuk mendapatkan untung dari area perbatasan sebagai bentuk ketidakmengertian negara atas kehidupan mereka. Perbatasan ialah arena pertarungan antara negara dan penduduk lokal, tempat dimana kekuasaan negara diberikan namun dihambat oleh masyarakat lokal.

Secara umum, menurut ME ada pola patronase tersendiri sebagai hasil efek perbatasan dan cenderung membentuk konfigurasi antara negara, elite daerah dan masyarakat lokal. Pola ini bisa dipahami kepada jejaring patronase dan aliansi yang dibentuk di area masyarakat. Pola ini akan berimplikasi pada bagaimana strategi untuk mengakses kontrol sumber daya alam dan dinegosiasikan oleh berbagai pejabat negara dan lintas jejaring patron. Sebagai tambahan, dengan menganalisa hubungan ini maka dimungkinkan dengan pendekatan sejarah dan menunjukkan bagaimana otoritas elite perbatasan dihasilkan dari negosiasi dan ketegangan relasi dalam pejabat resmi negara. Pola patron-klien di masyarakat Iban dibangun berdasar akses kepada pengetahuan dan jejaring personal. Mereka inilah yang menjadi pembuka jalan antara penduduk lokal dengan dunia luar (baca: brokerage). Mereka juga secara langsung memperoleh kekuasaan dari penduduk lokal.

***

Saya memperhatikan buku ini mirip buku sejarah perkembangan wilayah khususnya perbatasan. Penulis buku ini memiliki spesifikasi penelitian di bidang kedaulatan, formasi negara, kewarganegaraan, ekspansi agraria, politik iklim di Asia Tenggara, ia bermaksud merentang sejarah wilayah perbatasan untuk menjawab bagaimana dinamika formasi negara saling beririsan dengan kehadiran beberapa fenomena mulai dari elite perbatasan, jejaring transnasional, “border advantage”, “border movement”.

Secara keseluruhan, buku ini mengusung beberapa isu, Pertama, perbatasan, selama ini wilayah perbatasan yang ditegaskan melalui garis demarkasi yang mengisolasi orang dan wujud nyata dari otoritas negara selalu dibungkus dengan retorika “mempertahankan negara kesatuan”,”menghadapi ancaman asing”, “membangun daerah perbatasan”, namun segala istilah itu mengalami tafsir berbeda di alam pikiran elite perbatasan atau agensi lokal. Salah satu nukilan menarik yang dibeberkan oleh ME saat ia melihat kenyataan masyarakat Iban menggunakan kalimat “membangun perbatasan” yang diproduksi negara sebagai dasar untuk mengolah hutan termasuk bernegosiasi batas negara yang dibayangkan sebagai beranda otoritas negara

Kedua, sebagaimana yang dijelaskan ME di bagian kesimpulan, ia menggugat pemahaman relasi negara dan masyarakat yang melihat kawasan perbatasan sebagai wujud otoritas negara yang komplet dan penduduk disana akan melawan itu. Namun, sebaliknya lewat buku ini, strategi orang lokal tidak melulu berhadapan dengan otoritas negara namun mereka mengambil titik persinggungan antara otoritas negara dan penduduk lokal (Hal.285).

Ketiga, tentang peran agensi lokal yang dalam buku ini disebut elite perbatasan, ME menjelaskan di tengah rumitnya dinamika formasi negara serta untuk mengetahui bagaimana negara dipraktikkan dalam masyarakat sehingga menjadi state in society, peran elite perbatasan sangat krusial. Kelompok ini yang berperan menegosiasi otoritas negara termasuk memanipulasi batasan-batasan kaku yang ditetapkan oleh negara.

Keempat, tentang zona semi-otonomi. Zona ini dalam bahasan ME, merupakan area abu-abu, ME menganggapnya sebagai area pembagian antara formal-informal, legal dan ilegal, negara dan masyarakat, yang semuanya kabur, hingga turut mempengaruhi bagaimana “borderlander” bersiasat dalam kehidupan sehari-hari serta bagaimana dinamika pergeseran otoritas negara turut merembes dalam pilihan-pilihan keberpihakan mulai dari zaman kolonial hingga otonomi daerah.

*) Penulis ialah mahasiswa pasca-sarjana Antropologi UI

Referensi

Kompas, 21 Desember 2016, “Minuman Spesial untuk Hari Natal”, hal.1

_________,22 Desember 2016. “Daerah Perbatasan Menjadi Motor Ekonomi”, hal.15

Corrigan, Phillip. 1994. States Formation dalam Joseph, Gilbert dan Nugent Daniel (eds). 1994. Everyday Forms of State Formation: Revolution and Negotiation of Rule in Modern Mexico. Hal. xvii-xix. Durham dan London. Duke University Press

Krohn-Hansen, Christian dan Nustad Knut. 2005. Introduction dalam Krohn-Hansen, Christian dan Nustad Knut (eds). 2005. States Formation: An Anthropological Perspective, hal.3-26. London- Ann Arbor. Pluto Press.

Migdal, Joel. 2001. State in society: Studying how states and societies transform and constitute one another. Cambridge: Cambridge University Press

Moore, Sally Falk. 1978. Law as process: An anthropological approach. London: Routledge dan Kegan Paul.

 

 

 

Baca Juga

beyonds

Hidup di Luar Tempurung

Oleh: Shah Priyanka Aziz   Ben Anderson, lahir di Tiongkok, sekolah di Eropa, diundang mengajar ...

0 Tanggapan

  • Hello, guest