Etnografi Sejarah Koran Kuning (1)

oleh: Lukman Solihin*

Pernahkah Anda membaca surat kabar seperti Pos Kota, Lampu Hijau (dulu Lampu Merah), Koran Merapi, Meteor, Memorandum, atau Rek Ayo Rek? Pernahkah Anda mendapati judul berita sepanjang ini: “Paman Kasihan Liat Ponakan Ayan, Denger Saran Orang: Supaya Sembuh Dicelup Burung, Paman Nyelup ½ Burung, Ayan Sembuh Dikit, Ponakan Bunting Banyak” (Lampu Merah, edisi 7 Maret 2007). Atau pernahkah Anda membaca judul yang terkesan anekdotis seperti ini: “Bersenjata Silet Majeki Uwong, Raine Belok Kiri” (Rek Ayo Rek, edisi 6 Maret 2007).

Koran-koran yang saya sebutkan tadi memang unik, sebab mereka tidak memberitakan isu-isu sebagaimana dimuat oleh surat kabar mainstream. Surat kabar-surat kabar ini cukup tipikal karena mengangkat isu-isu seputar kriminalitas, seksualitas, dan supranatural, sehingga ia dikenal sebagai “koran kuning”.

Dalam tradisi jurnalisme barat ia disebut sebagai yellow journalism, atau dalam ragam penyebutan yang lain disebut yellow paper. Terminologi yang berkembang di Amerika pada abad ke-19 ini merujuk kepada tradisi jurnalisme yang berusaha menarik minat pembaca dengan cara mengangkat isu-isu yang sensasional. Isu politik, kriminalitas, seksualitas, maupun gosip selebritis diangkat dengan cara menekankan pada sensasinya.

Pada kerangka yang lebih luas, koran kuning merupakan bagian dari surat kabar populer, yaitu surat kabar yang oleh sebagian orang dianggap menerbitkan berita-berita dengan selera rendah. Almarhum Rosihan Anwar, misalnya, membedakan antara quality newspaper dan popular neswpaper. Istilah yang disebut pertama mewakili ideal koran yang mengedepankan kualitas konten dan umumnya dikonsumsi oleh kelas menengah perkotaan, sedangkan yang kedua merujuk kepada koran-koran yang mengangkat isu-isu rakyat biasa sebagai obyek konsumen utamanya.

Di Indonesia, wakil utama dari jenis surat kabar ini adalah Pos Kota yang terbit sejak tahun 1970. Sebelum reformasi, dapat dikatakan hanya Pos Kota yang konsisten menyajikan berita-berita sensasional seperti kriminalitas dan seksualitas. Namun setelah reformasi, seiring dengan kebebasan bermedia, muncul koran-koran sejenis yang juga membidik isu serupa. Di Jakarta, muncul saingan Pos Kota yaitu Lampu Merah yang kemudian berganti nama menjadi Lampu Hijau. Koran yang disebut kemudian ini lebih vulgar dalam menyajikan berita dan foto-foto penunjang berita. Di Yogyakarta dan Jawa Tengah kita bisa temukan Koran Merapi dan Meteor. Sementara di Surabaya ada Memorandum dan Rek Ayo Rek.

Ada beragam istilah yang muncul untuk menyebut koran-koran “istimewa” ini. Seorang teman di Surabaya, menyebut Memorandum dan Rek Ayo Rek sebagai “koran becakan” (para penarik becak) karena biasanya dibaca oleh tukang becak. Kawan lain di Jakarta menyebut Lampu Hijau sebagai koran dengan bahasa preman. James T. Siegel secara tepat menggambarkan Pos Kota sebagai koran yang membuat kelas menengah merasa malu jika kepergok membawa atau membacanya.

Di Yogyakarta, meski julukan bernada mengejek terhadap Koran Merapi dan Meteor tak begitu mengemuka, namun kesan yang ada menunjukkan bahwa dua koran ini diperlakukan sebagai koran “non-formal”. Di berbagai tempat yang menyediakan koran sebagai bacaan publik, baik yang ditempel pada dinding kaca maupun yang dibundel, saya tak pernah mendapati Koran Merapi atau Meteor. Umumnya instansi pemerintah seperti kelurahan, kecamatan, pusat studi-pusat studi, pusat-pusat kebudayaan, maupun lingkungan kampus tak ada yang berlangganan Koran Merapi atau Meteor. Sepertinya sudah menjadi kesepakatan umum untuk menilai mana koran yang layak dan mana yang tidak di tempat-tempat seperti itu.

Sebuah koran, seperti halnya produk kebudayaan yang lain, memiliki spesifikasi tersendiri, sehingga memunculkan kelompok audiens atau konsumen yang khas pula. Pembaca harian Kompas yang tebal dengan pembahasan yang cukup mendalam tentu berbeda dengan pembaca Koran Merapi yang cukup hanya membolak-balik 12 halaman dengan ulasan berita yang ringkas. Begitu pula pilihan-pilihan isu yang diberitakan antara Kompas dan Koran Merapi memperlihatkan minat yang berbeda-beda. Kenyataan ini tentu menarik. Sebuah media, karena isinya yang tipikal, telah memberi ruang bagi masyarakat untuk melakukan kategorisasi simbolis. Alih-alih sebatas mengelompokkan dalam pikiran, masyarakat malah mengkongkritkan kategori itu ke dalam perilaku sehari-hari: apa yang dibaca, siapa yang membaca, dan di mana tempatnya.

Lalu bagaimana cerita koran kuning ini bisa muncul di Indonesia?

Koran Populer di Indonesia

Cukup sulit untuk menemukan keterangan sejak kapan konsep koran populer mulai diterapkan di Indonesia. Hal ini terutama disebabkan oleh minimnya—bahkan mungkin tidak adanya—catatan sejarah yang khusus menulis tentang sejarah perkembangan surat kabar populer di Indonesia. Sejak Gubernur Jenderal Van Imhoff menerbitkan Bataviasche Nouvelles pada tahun 1744 sebagai tonggak dimulainya sejarah persuratkabaran di Hindia Belanda, hingga tahun 1970-an di masa Orde Baru, tak ada catatan khusus mengenai surat kabar dengan corak populer di Indonesia. Sebagian besar surat kabar yang ada bersifat formal, yaitu terbitan resmi pemerintah, sedangkan sebagian yang lain merupakan surat kabar dengan corak umum yang dikelola swasta, serta surat kabar dengan ideologi tertentu yang dikelola oleh organisasi non-pemerintah.

Medan Prijaji**

Medan Prijaji misalnya, sebagai surat kabar pertama yang dikelola oleh kaum pribumi—yaitu oleh R.M. Tirtoadisuryo—dan terbit sejak tahun 1907, tidak memilih corak populer sebagai haluan, melainkan koran perjuangan. Hanya satu koran bernama Nieuws van den Dag voor Nederlandsche-Indie, yang mulai terbit pada awal abad ke-20 dianggap sebagai surat kabar yang mengedepankan sensasi karena corak pemberitaannya mencoba mengungkap berita-berita yang tak senonoh dan kritik-kritik terhadap ketakbecusan pemerintah kolonial Belanda. Sayangnya, tidak didapat keterangan yang memadai mengenai bagaimana kiprah Nieuws van den Dag dalam sejarah surat kabar di Hindia Belanda, seperti apa tampilannya, serta siapa segmen pembacanya.

Bataviase Nouvelle***

Sejarah perkembangan pers setelah Indonesia Merdeka juga tak memperlihatkan (atau tak memberi ruang bagi) adanya perkembangan surat kabar populer. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari keterangan Rosihan Anwar, yang mengutip hasil dari Pameran Pers Nasional ke-2, tentang lima periode perkembangan pers Indonesia. Pertama masa pra-1945, dengan ciri perlawanan terhadap penjajah; kedua masa 1945-1949, dengan ciri mempertahankan kemerdekaan; ketiga masa 1950-1959, dengan ciri kemelut liberalisme; keempat masa 1960-1965, dengan ciri “Politik adalah Panglima”; dan kelima masa 1965-seterusnya, dengan ciri menegakkan demokrasi Pancasila dan mendukung pembangunan.

Jika periode perkembangan pers ini kita sepakati, maka dapat diasumsikankan bahwa koran populer belum muncul pada jaman kolonial hingga menjelang tahun 1970-an. Setidaknya ada dua alasan yang bisa dikemukakan untuk mendukung asumsi ini. Pertama, menyetujui pendapat Rosihan Anwar, masa kolonial maupun masa-masa awal pasca-kemerdekaan merupakan masa genting dimana kondisi masyarakat (dan negara) belum stabil, sehingga pers sebagai alat untuk menyebarkan informasi lebih banyak digunakan untuk kepentingan politis sebagai alat perjuangan, agitasi massa, maupun penyebaran wacana perjuangan. Kedua, pada jaman kolonial hingga terbitnya fajar kemerdekaan, penerbitan surat kabar terbagi ke dalam tiga kelompok, yaitu pemerintah, swasta, serta organisasi non-pemerintah. Ketiga kelompok ini kecil kemungkinan mengembangkan koran populer terutama karena minimnya daya beli serta terbatasnya kemampuan literer masyarakat bawah sebagai segmen koran populer. Hal ini ditunjang kenyataan bahwa sebagian besar koran yang ada dibaca oleh kaum elite kolonial, kaum elite feodal, maupun kaum elite baru yaitu kalangan terpelajar pribumi. Bertumpu pada kenyataan ini, bolehlah kita simpulkan bahwa sejarah koran populer baru dimulai sejak tahun 1970 yang ditandai oleh kelahiran Pos Kota.

Menurut analisis Siegel (2000), kebutuhan terhadap surat kabar yang diperuntukkan bagi masyarakat bawah makin mendesak karena kekosongan yang ditinggalkan oleh penutupan harian-harian berhaluan kiri (komunis)—yang umumnya diterbitkan untuk memperjuangkan kepentingan kaum Marhaen. Penutupan surat kabar bercorak komunis, pada perkembangan selanjutnya, telah membentuk karakter surat kabar populer yang bekembang di Indonesia jauh dari kecenderungan politis—dalam arti memperjuangkan kepentingan rakyat bawah. Dengan demikian, media populer yang terbit lebih memilih melayani keinginan (want) masyarakat bawah daripada memberikan apa yang mereka butuhkan (need). Ciri seperti ini akan segera nampak dalam pembahasan mengenai harian Pos Kota dan Koran Merapi yang akan disuguhkan di bawah ini. [ ]

Selasa, 9 Agustus 2011

* Alumnus Antropologi UGM

selanjutnya: Etnografi Sejarah Koran Kuning (2) Pos Kota: Sang Pemula

** Sumber gambar

*** Sumber gambar