Home / Topik / Kajian / Hak Bagi Hasil dalam Penambangan Sumber Daya Alam: Tinjauan Teori Antropologi Ekonomi

Hak Bagi Hasil dalam Penambangan Sumber Daya Alam: Tinjauan Teori Antropologi Ekonomi

oleh: Hatib Abdul Kadir *

Apa arti bagi hasil pertambangan dalam pandangan masyarakat kita? Banyak dari kita melihat bahwa salah satu cara efektif untuk melakukan bagi hasil adalah dengan menasionalisasi semua pertambangan yang tersebar di Indonesia.

Di beberapa Negara Afrika, seperti Afrika Selatan, partai komunis (South African Communist Party) dan partai ANC (African National Congress) yang tengah berkuasa saat ini, menolak nasionalisasi penambangan sumber daya alam. ANC tidak mempunyai ambisi untuk menasionalisasi penambangan, karena yang paling terpenting adalah keadilan dalam redistribusi kekayaan. Pemikiran tentang bagi hasil kekayaan model dividen ekonomi terus dipikirkan karena belakangan ini terus meningkat berbagai demonstrasi di kalangan buruh pertambangan di Afrika Selatan yang sekaligus menunjukkan tingginya tuntutan keseimbangan antara pihak pemodal dan buruh. Di sisi lain, tingginya gaji para elit di pertambangan juga adalah salah satu isu penting yang dianggap menjadi tidak meratanya politik distribusi.

Demikian juga di beberapa kasus Negara Afrika bagian selatan lainnya seperti Zimbabwe. Negara belum mampu melakukan nasionalisasi, dan tujuan jangka pendek yang dilakukan adalah menginginkan investasi penambangan. Alasan utamanya adalah bukan karena demi terserapnya lapangan kerja, mengingat jumlah tenaga kerja yang terserap dalam perusahaan penambangan sangat terbatas. Hal yang paling diutamakan di Zimbabwe adalah dengan adanya investasi, semakin besar dividen yang akan dibagikan ke masyarakat, karena pertambangan juga menyangkut dengan isu kewarganegaraan dan hak-hak tanah. Demikian pula di Namibia, pemerintah memberikan bagi hasil dalam bentuk uang kas. Kaum nasionalis demokrat di Namibia juga menuntut bahwa semua warga Negara berhak mendapatkan bagi hasil penambangan mineral dan minyak. Sistem bagi hasil bukan merupakan pemberian subsidi dari pemerintah melainkan hak yang harus didapatkan oleh setiap warga Negara. Bagi hasil adalah hak dasar bagi setiap masyarakat agar mereka dapat hidup dengan layak. Warga Negara adalah seperti pemilik rumah, di mana setiap orang yang ada di dalam rumah mempunyai hak yang sama. Jika ada orang yang kelaparan dalam rumah, maka pasti ada ketidakadilan di dalam rumah tersebut. Dengan demikian hak terpenting menjadi warga Negara adalah permasalahan mendapatkan bagi hasil dari sumber daya alam dan akses-akses kesejahteraan yang didapat dari laba penambangan.

Tiga kasus singkat Afrika Selatan, Zimbabwe dan Namibia di atas, maka salah satu isu yang paling penting untuk saat ini adalah politik distribusi dari kekayaan yang didapat dari hasil tambang. Masyarakat memandang bahwa kekayaan harus ditransfer ke mereka sendiri yang mempunyai tanah tempat tinggal mereka yang digali untuk penambangan. Namun kenyataannya, harapan ideal ini tidak tercapai, banyak terjadi kekacauaan dalam proses transfer atau redistribusi kekayaan. Salah satu redistribusi langsung yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan uang kas seperti yang dilakukan di Negara Namibia, Botswana dan Lesotho. Pemberian uang kas ini adalah bagian dari redistribusi tanah yang diambil alih untuk penambangan. Redistribusi kekayaan dalam bentuk yang tidak langsung adalah dengan men-transfer ulang hasil penambangan dalam bentuk tidak langsung dan jangka panjang, seperti pendidikan, perumahan layak, sanitasi dan kesehatan dan kemampuan untuk mengakses berbagai fasilitas kesejahteraan lainnya. Sistem redistribusi langsung (melalui uang kas) dan tidak langsung (subsidi kesejahteraan sosial) merupakan dua cara dalam mencari jalan alternatif dibanding nasionalisasi semua perusahaan tambang.

ANC salah satu partai penguasa di Afrika Selatan yang paling menentang nasionalisasi yang diteriakkan oleh Julis Malema, seorang demagog dan nasionalis garis keras yang juga dikeluarkan dari partai penguasa ini. Malema memainkan isu bergerak pada masyarakat miskin dan buruh murah dengan memainkan isu klas dan rasisme, khususnya menentang tuan tanah kulit putih. Dalam berbagai pidato, Malema selalu mengatakan “Bagaimana kita bisa menjadi bangsa di tanah sendiri, jika hampir semua tanah tidak kita miliki lagi, dan berapa banyak orang kulit putih ketika datang ke Afrika Selatan ini membawa tanah mereka? Karena itu, tanah yang telah dicuri harus dikembalikan”. Malema tidak hanya menuntut tanah, tapi beserta semua kandungan dalam tanah, seperti mineral hingga minyak bumi di dalamnya. Contoh kasus Malema adalah tuntutan tentang keadilan pembagian secara politik dan ekonomi. Tapi Malema lupa bahwa tuntutan nasionalisasi bertujuan untuk membawa kepemilikan semua perusahaan tambang yang beragam dalam satu pemilik tunggal bernama Negara. Di sinilah kemudian makna nasionalisasi dan sosialisme menjadi sangat licin disalahartikan, karena seringkali kita memaknai Negara adalah representasi seutuhnya dari keinginan masyarakat. Dalam kenyataannya, Negara adalah institusi birokrasi yang dipegang oleh sedikit elit aparatus birokrat yang mengontrol semua alat-alat untuk kepentingan publik. Dengan demikian, cita-cita nasionalisasi adalah mengulang sejarah kegagalan sosialisme model lama yang meletakkan semua perusahaan pada elit-elit birokrasi. Implikasinya tentu kita lihat dalam kasus terciptanya kroni-kroni kapitalisme dalam kasus di Indonesia, kasus ini kita bisa lihat pada sejarah korupsi besar-besaran yang terjadi dalam tubuh Pertamina (Perusahaan Tambang Minyak Nasional) yang dilakukan oleh Ibnu Sutowo. Dengan demikian, nasionalisasi belum mampu menjawab tantangan aksi redistribusi kekayaan, karena nasionalisasi hanya merupakan pemindahan keragaman perusahaan ke tangan elit birokrat. Di samping itu, nasionalisasi lebih kepada isu ideologi karena secara praktis, mekanisme redistribusi selalu gagal oleh korupsi birokrasi dan kroni kapitalisme. Elit birokrat selalu gagal dalam melakukan redistribusi kekayaan ke masyarakat secara efektif.

Sistem Redistribusi/Bagi Hasil dalam Perdebatan Antropologi Ekonomi

Tulisan ini terinspirasi dari pemikiran terbaru antropolog, James Ferguson mengenai hak bagi hasil (a rightful share) yang juga merupakan kritik terhadap karya klasik seorang sosialis sekaligus sosiolog, Marcel Mauss, The Gift: Forms and Exchange in Archaic Societies (1967), James Ferguson antropolog politik yang telah berkecimpung dalam kasus-kasus pembangunan di negara-negara Afrika bagian selatan mengajukan ide bahwa kita perlu mengubah sistem redistribusi sosial bukan sebagai pemberian, amal, bantuan sosial, atau dana, namun lebih kepada sebagai hak dasar yang patut dibagikan (the rightful share). Pembagian bukan bersifat dari atas ke bawah melainkan setara, seperti dalam sebuah distribusi laba atau dividen perusahaan kepada para penanam saham. Demikian pula, setiap warga Negara adalah seperti penanam saham dalam perusahaan, karena itu mereka mempunyai hak (entitlement) untuk mendapatkan bagi hasil kekayaan, dan bukan bersifat bantuan atau kebaikan dari pemilik pertambangan. Dengan kata lain, bagi hasil tidak bersifat paternalistik di mana penambang dan Negara adalah pemberi, sedangkan rakyat adalah patron, melainkan ada kesetaraan dan saling mendukung antara rakyat dan pemilik perusahaan pertambangan. Ferguson tidak melihat Gift dalam konsep Marcel Mauss sebagai pemberian sesungguhnya karena ia cenderung bersifat “kredit”. Dengan kata lain, pemberian adalah kebaikan yang patut dibalas, sehingga ia sebenarnya adalah rupa lain dari sistem hutang. Selain itu, tiga urutan proses: memberi, menerima dan membayar kembali (to give, to receive and to repay) sebenarnya bias pada interaksi yang bersifat paternalistik, karena yang cenderung memulai inisiatif memberi adalah dari kalangan yang lebih berpunya, sehingga ia menciptakan perputaran hutang, sedangkan orang miskin cenderung tidak punya inisiatif awal untuk menciptakan pemberian.

Beranjak dari sistem pemberian yang semakin rumit karena munculnya Negara, pemberian menjadi semakin rumit. Karena itu, teori ekonomi antropologi kini lebih beranjak pada isu pola redistribusi kekayaan. Di sinilah muncul kata kunci bagi hasil. Berbagi atau bagi hasil (sharing) telah menjadi kata kunci penting dalam ilmu humaniora. Contoh kasus etnografi klasik dari antropolog Inggris, Bronisław Kasper Malinowski menunjukkan bahwa ada jenis pemberian (gift) yang mempunyai aset nilai untuk dialokasikan untuk orang-orang yang berhak mendapatkan akses tersebut. Masyarakat yang berburu mengalokasikan sepersekian persen hasil daging tangkapannya untuk kepentingan kolektivitas dalam satu “kompleks rumah” karena masing-masing pemburu terhubung secara kerabat dengan rumah-rumah tersebut. Daging buruan yang dibagi kepada ke seluruh anggota rumah bukan bersifat pemberian atau pertukaran. Dalam kepemilikan bersama, daging tersebut dibagi ke dalam bagian-bagian struktur kerabat anggota rumah sehingga tujuan akhirnya adalah menjadikan kepemilikan kolektif. Dalam hal ini daging ditransfer ke kerabat anggota rumah yang telah mempunyai hak untuk mendapatkan daging tersebut. Di beberapa kasus etnografi di Indonesia Timur, khususnya dalam penelitian saya mengenai bagi hasil tangkapan laut di Maluku, pola dividen ini juga dilakukan, di mana pembagian hasil didasarkan pada sistem mata rumah atau kerabat satu marga.

Berbagi (to share) berbeda dengan bertukar (to exchange) dan memberi (to give). Berbagi bukan bersifat donasi, dan berbagi tidak bersifat patronase di mana pemberi donasi sebenarnya menciptakan hutang jasa kepada penerima. Berangkat dari ide berbagi pada masyarakat non market ini, sudah seharusnya korporasi pertambangan membagikan “daging hasil tangkapan” ke anggota anggota rumah yang memang berhak mendapatkan daging tersebut karena baik korporasi dan anggota rumah sama-sama tinggal dengan menggunakan properti. Pertanyaan selanjutnya yang lebih penting adalah adalah siapa yang berhak mendapatkan hasil berbagi tersebut (the rightful owner), dan berapa dividen yang harus dibagikan?

Berbagi adalah mentransfer kekayaan sebagai hak sosial. Salah satu cara yang dilakukan dalam mentransfer bagi hasil adalah melalui uang kas. Namun demikian, pemberian dalam bentuk uang juga harus bukan dilihat sebagai grant atau dana bantuan sosial, karena ini adalah pola bagi hasil tidak menimbulkan hutang baru dan tidak ada orang yang merasa memberi dan diberi, karena pihak pertama memiliki properti tanah, sedangkan pihak kedua mengeksplorasi properti tersebut.

Hasil kekayaan ekstraksi mineral dan minyak bumi menjadi hak setiap warga Negara untuk menikmatinya mengingat bahwa nilai yang terkandung di dalam tanah memang berkaitan dengan kondisi alam yang terberi dan didapatkan tanpa melalui proses mekanisme seperti dalam pertanian. Selain itu, meminjam istilah Karl Heinrich Marx, penambangan minyak bersifat constant capital, di mana sistem produksi pertambangan tidak ditentukan oleh jumlah tenaga kerja dalam meningkatkan produksi, melainkan oleh modal non-manusia, seperti tanah dan sumber daya dalam perut bumi. Sedangkan dalam model variable capital, seperti pabrik tekstil misalnya, jumlah produksi lebih ditentukan oleh tenaga kerja. Karena itu, yang penekanan yang paling berhak mendapatkan hak bagi hasil adalah warga Negara, selain buruh yang bekerja di dalam pabrik tersebut. Dengan demikian, bagi hasil tidak hanya permasalahan pemerataan hasil eksplorasi kekayaan, tapi juga juga sekaligus mengusung identitas politik warga Negara (citizenship) sebagai pemilik dari semua hasil penambangan di mana setiap warga Negara berhak memilik redistribusi penambangan (common ownership). Warga Negara berhak mendapatkan hak bagi hasil bukan karena mereka pekerja atau buruh tapi lebih karena mereka adalah warga Negara. Alokasi yang tepat terhadap bagi hasil tentu saja dialokasikan kepada dalam istilah Marx adalah warga “lumpen proletar” yang paling merasakan keterpinggiran karena berbagai investasi pembangunan. Dengan kata lain, sistem bagi hasil adalah nilai yang dibagikan akibat berbagai resiko yang muncul ketika investasi tambang dilakukan. Hak bagi hasil merupakan sistem yang tidak sepenuhnya non-pasar dan pasar, karena didasarkan pada hak asasi warga secara kolektif untuk mendapatkan nilai lebih dari modal yang ditanam. Nasionalisasi model lama tidak lagi efektif karena telah terbukti lebih mengalihkan sistem pasar dipegang oleh segelintir elit birokrat. Maka dari itu, harapan dari bagi hasil adalah dapat ditemukannya sistem baru sosialisme dan juga sistem baru identitas nasional yang teridentifikasikan dalam sistem politik redistribusi ini. Dengan kata lain, sistem bagi hasil akan menciptakan model baru sosialisme dan nasionalisme yang berbeda dengan sebelumnya yang pernah ada di awal abad 20. Sedangkan harapan dari model bagi hasil ini adalah munculnya sistem politik dan budaya baru (emerging cultures) yang bukan menggunakan logika kapitalisme dan bukan pula menggunakan sistem sosialisme model lama. Kunci akhir dari tujuan bagi hasil adalah kepemilikan kolektivitas. Sistem bagi hasil juga merupakan jawaban praktis terhadap permintaan nasionalisasi yang selama ini digemborkan oleh sayap ultra nasionalis kanan seperti Julius Milema di Afrika Selatan.

Dalam pandangannya mengenai The Rightful Share, James Ferguson melangkah lebih jauh dari pandangan David Harvey yang melihat bahwa kapitalisme merupakan perpanjangan tangan dari akumulasi primitif yang mengubah semua subjek benda menjadi kekayaan privat. Ferguson meletakkan pandangan berbeda karena permasalahan bukan di akumulasi primitif modal melainkan bagaimana mengalokasikan akumulasi kekayaan tesebut dengan tepat guna. Ferguson mengacu pada Peter Kropotkin, salah seorang anarko komunis yang tidak melihat permasalahan pada akumulasi kapitalisme dan relasi antara buruh dan produksi, melainkan bagaimana kekayaan dari hasil akumulasi kapitalisme tersebut didistribusikan secara tepat dan adil. Jika Karl Heinrich Marx melihat dari mana nilai (value) didapat dan kemudian didistribusikan, Marx melihatnya ada di kapitalis pemilik pabrik, sedangkan pada kasus Negara-negara di Afrika bagian selatan, demikian juga mirip dengan di Indonesia, rasio pekerja masyarakat pribumi di pertambangan sangatlah kecil proporsinya jika dibanding dengan angka produktif usia klas pekerja secara keseluruhan dan populasi warga di sekitar pertambangan. Sedangkan Kropotkin melihat asal-usul nilai bukan dilihat dari perputaran roda ekonomi dalam pabrik melainkan yang terjadi keseluruhan sejarah umat manusia yang datang ratusan tahun ke tanah-tanah di sekitar pertambangan dan kemudian secara sui generis menjadi warga Negara. Dengan demikian, orang mempunyai hak berdasarkan sejarah hidupnya dan keluarganya yang panjang. Relasi sosial ini tentu berbeda dengan pandangan Marx yang melihat bahwa relasi sosial yang terjadi di pabrik semata dan relasi tersebut terjadi tidak dalam kurun waktu sejarah yang panjang.

Kritik The Rightful Share (Hak Bagi Hasil)

Sistem hak bagi hasil masih perlu pengembangan jika hendak diterapkan di Indonesia. Pertama, model sistem hak bagi hasil ini memang cenderung dijalankan dalam Negara-negara Welfare State, semacam di Afrika bagian selatan dan juga di Eropa dengan polanya masing-masing yang berbeda. Di Afrika Selatan misalnya, sistem bagi hasil jauh telah diterapkan selama masa pemerintahan Apartheid. Meski sistem aparthaeid telah roboh, orang masih terbiasa mendapatkan dana dari pemerintah dari bagi hasil pertambangan. Di Afrika Selatan misalnya, redistribusi kekayaan dalam bentuk pemberian uang kas untuk pensiun warga, bantuan kepada perempuan, kaum difabel, dan bantuan biaya kebutuhan anak menunjukkan kesuksesan. Bantuan sosial dalam bentuk redistribusi ini sangatlah signifikan bagi masyarakat buruh. Sistem di Afrika Selatan ini juga membantu model sistem kesejahteraan (welfare system) di Eropa di mana makna “bantuan sosial” lebih banyak diberikan dalam bentuk uang kas, dibandingkan alat produksi (ternak, mesin) atau subsidi tak langsung (pendidikan, kesehatan). Namun dalam pandangan Marxisme Strukturalis, pendekatan redistribusi bagi hasil ini tidak mengubah struktur masyarakat yang ada karena bagi hasil tetap menempatkan masyarakat miskin untuk tidak mengalami mobilitas sosial secara struktural, karena ukuran sistem bagi hasil cenderung hanya diberikan sampai pada tahap pemenuhan basic income. Karena itu, kaum Marxis mengkritik bahwa sistem bagi hasil tidak hanya bersifat “tidak anti kapitalisme” namun juga tetap tidak menghilangkan jarak dan struktur antara masyarakat miskin dan kaya. Kritik kedua, di beberapa Negara kesejahteraan, pemberian dalam bentuk uang kas memang lebih manjur dibanding bagi hasil dalam bentuk barang, seperti ternak, atau subsidi tak langsung. Namun demikian, pendekatan bagi hasil tidak melihat ke mana uang dialokasikan oleh masyarakat yang mendapatkan haknya. Apakah uang tersebut digunakan untuk membeli alkohol, rokok atau narkotika atau barang-barang konsumsi yang tidak produktif. Kritik ketiga, adalah pada skala penerapan. Pola redistribusi kekayaan cenderung susah dilakukan pada Negara dengan populasi besar, seperti Indonesia, India dan Brazil yang jumlah penduduknya di atas 200 juta orang, sedangkan jumlah penduduk di Negara-negara Afrika Selatan tidak ada yang lebih dari 70 juta jiwa. Praktek yang dilakukan oleh Indonesia adalah dengan menerapkan subsidi lebih pada provinsi masing-masingyang menghasilkan minyak, tapi jika kita lihat kembali, hampir semua redistribusi kekayaan tersebut terhambat oleh jaringan korupsi yang akut di kalangan birokrat provinsi. Di sinilah kemudian dituntut agar setiap warga Negara berhak mempunyai akses terhadap perusahaan tambang, karena isi kekayaan di dalamnya adalah hak milik setiap warga Negara, sedangkan Negara adalah pelayan dalam memberikan hak bagi hasil antara warga dan perusahaan tambang. [ ]

23 November 2014

* hakadir@ucsc.edu


 K a j i a n


Tulisan Terkait:

Uang dan Hutang dalam Pembentukan Peradaban Manusia
Interogasi terhadap Antroposentrisme dan Rasionalisme
Kinerja Pasar Finansial: Sebuah Etnografi Wall Street
Antropolog Marxis di Amerika Serikat
Metafora Budaya dalam Pasar Uang

Baca Juga

Pasar Hepengizzz

Metafora Budaya dalam Pasar Uang

oleh: Hatib Abdul Kadir * Tulisan ini membahas bahwa pasar finansial mempunyai metaforisasi sama dengan ...

Tanggapan

  • Hello, guest