Home / Topik / Catatan / Homelessness, Isu Ras, dan Penjara di Amerika Serikat

Homelessness, Isu Ras, dan Penjara di Amerika Serikat

Bagian 2

[ Lanjutan dari Potret Gepeng (Gelandangan & Pengemis) di Amerika Serikat (Bagian 1) ]

Catatan oleh: Karim *

 

Di penghujung semester musim gugur yang lalu, salah seorang profesor mengajak saya mengikuti kuliah umum tentang isu ras dan etnisitas di Amerika Serikat yang disampaikan oleh Michelle Alexander di Purdue University, Indiana, kampus yang menjadi almamaternya Neil Alden Armstrong (1930−2012), berjarak kurang lebih 65 mil atau sekitar 1 jam perjalanan darat dari Indianapolis. Selain karena iming-iming extra credit untuk kelas ras dan etnisitas yang saya ambil, saya cukup penasaran dengan penulis buku fenomenal The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness yang tidak hanya menjadi literatur wajib untuk kuliah-kuliah bertajuk ras, civil rights, hukum, dan politik di Amerika Serikat. Judul buku ini diambil oleh penulis dari salah satu legalisasi pemisahan atau segregasi ras yang dilakukan secara sistemik dalam konteks ekonomi, sosial dan pendidikan di Amerika Serikat yaitu Jim Crow Laws yang diterapkan antara tahun 1876−1965, khususnya kepada orang-orang berkulit hitam keturunan Afrika (African Americans) yang dianggap inferior dibandingkan dengan orang-orang berkulit putih keturunan Eropa (White Americans). Bahkan, Cornel West, si kribo nyentrik, filosof, akademisi, dan aktivis “the Race Matters-nya Amerika Serikat” dalam pengantarnya menyebut buku tersebut sebagai “secular bible for a new social movement in early twenty-first-century America”. Sebagaimana kita mafhum, Amerika Serikat yang oleh John Fitzgerald Kennedy disebut sebagai a nation of immigrants[1] adalah negara yang sangat obsessed dengan segala sesuatu yang berkaitan ras. Dari sekian banyak isu ras yang menjadi santapan harian media di Amerika Serikat, yang dikupas di buku Alexander, salah satu hal terpenting yang ia garis-bawahi, juga dalam pidatonya di Purdue adalah bagaimana pemerintah Amerika Serikat mengalokasikan anggaran untuk terus meningkatkan jumlah penjara dengan penghuni yang relatif “seragam” di seantero Amerika Serikat selama kurun watu beberapa dekade terakhir. Jika pada tulisan saya sebelumnya bercerita tentang isu homelessness atau gepeng di Amerika Serikat dengan dan ide tentang bridging people, lalu apa hubungannya dengan isu ras dan penjara (jailing people)?

 

Michelle Alexander di Purdue University, kampus yang beberapa waktu lalu terjadi penembakan (Courtesy: Karim)

 

Sebelum kita lihat lebih jauh, mari kita tengok sejenak tentang isu ras di Amerika Serikat. Saya tidak akan bercerita tentang sangkan paran penggolongan manusia berdasarkan ras di Amerika Serikat, karena jika kita kembali membuka buku sejarah Amerika Serikat, paling tidak sejak Christopher Columbus (pertama kali?) menginjakkan kaki di benua ini tahun 1492, sejarah tentang tentang ras sangat panjang. Selain itu, jika kita diajukan sebuah pertanyaan sederhana, misalnya orang Amerika Serikat digolongkan ke dalam berapa ras? Jawabannya akan ambigu dan njlimet, karena tidak seperti yang kita pelajari di bangku sekolah menengah dulu, baik dari sang pencetus penggolongan spesies manusia Carolus Linnaeus yang membagi manusia menjadi 4 ras utama, atau Johan Blumenbach yang kemudian memperluas menjadi lima kategori “human principal varieties”: Caucasian, Mongolian, Mayan, Negro, dan American. Meskipun demikian, sensus resmi yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat mengkategorikan warganya menjadi 6 kategori ras dan etnis[2]: White American (72%), Native American dan Alaska Native (kurang dari 1 %)[3], Asian American (4,8%), African American (12,6%), Native Hawaiian dan Other Pacific Islander (kurang dari 2 %). Ada kelompok ras lain yang secara terpisah disebut dengan istilah “Some other race” atau “multiracial” (2,9%) dan digunakan dalam berbagai ­sensus maupun survey yang sifatnya tidak terlalu resmi. Lucunya, meskipun secara ras dikategorisasikan sebagai white bersama dengan orang-orang European American dengan total populasi lebih dari 70%, biro sensus Amerika Serikat menggolongkan orang-orang yang berasal atau keturunan Amerika Latin yang memiliki populasi lebih dari 16% secara nasional, berdasarkan etnisitas dengan sebutan Hispanic atau Latino. Jadi, meskipun mereka berkulit putih, terutama yang memiliki nenek moyang atau mengalir darah keturunan Hispania atau Spanyol dan perpaduan dengan penduduk lokal Amerika Latin, dalam konstelasi percaturan kehidupan Amerika Serikat, mereka bukanlah “White Americans”. Dari waktu ke waktu, penggolongan ini mengalami perubahan penyebutan, misalnya Negro menjadi Black, kemudian menjadi African American atau Indian menjadi Native American atas dasar pertimbangan dinamika politik, sosial, dan budaya yang terjadi di Amerika Serikat. Orang-orang dari Indonesia, dengan jumlah populasi yang tidak terlalu signifikan, dibandingkan dengan misalnya orang-orang dari Jepang, Cina, dan Vietnam yang memiliki sejarah lebih “intim” di Amerika Serikat, dalam sensus, survey, maupun formulir-formulir isian data pribadi yang resmi akan menemukan satu kolom yang harus dicontreng bertuliskan Other Asian: ……. (titik-titik) dan kita harus menuliskan nama Indonesia. Konsep other ini dalam etnografi memiliki implikasi yang sangat luas tentang bagaimana manusia atau kelompok manusia memandang kelompok lain.

Ada satu konsep yang cukup menarik sebagai salah satu bahan diskusi utama tentang apa yang para aktivis sebut dengan anti−racism, yaitu white privilege yang dipopulerkan pertama kali pada tahun 1989 oleh Peggy McIntosh, seorang feminis kulit putih dan aktivis anti rasisme Amerika Serikat, dalam esainya yang berjudul White Privilege: Unpacking the Invisible Knapsack. Meskipun banyak sekali buku, artikel, dan catatan di media yang membahas isu-isu rasisme dan diskriminasi terhadap kelompok ras tertentu, hanya dengan membaca artikel tersebut kita akan sedikit memahami dan bahkan mendapatkan salah satu jawaban dari pertanyaan mengapa orang-orang non-kulit putih banyak yang tidak “diuntungkan” menjadi warga Amerika Serikat, termasuk dalam konteks homelessness, bahkan ketika seseorang menjadi penghuni penjara sekalipun. Dalam artikel tersebut, berdasarkan pengalaman pribadi dalam kesehariannya, McIntosh memberikan 26 list bagaimana orang kulit putih Amerika Serikat mendapatkan “hak istimewa” hanya karena warna kulit, bukan karena sesuatu yang bisa “dipilih” layaknya kelas, agama, lokasi geografis, etnis, atau status sosial lain. Beberapa poin dalam list tersebut misalnya: orang kulit putih bisa kapan saja dan di mana saja di wilayah Amerika Serikat mendapatkan pekerjaan, membeli rumah, atau berbelanja di pusat-pusat perbelanjaan tanpa harus berurusan dengan persyaratan administrasi yang berbelit-belit. Ketika menyalakan TV, membuka majalah, koran, dan internet, maka orang-orang dari ras merekalah yang akan lebih banyak muncul dan tampil di halaman terdepan dengan deretan kelebihannya. Anak-anak mereka akan lebih terjamin untuk mendapatkan pendidikan dan kurikulum pelajaran yang menyenangkan dan menumbuhkan kebanggaan mereka. Ketika mereka tidak sekolah dan memakai baju bekas sekalipun, orang akan menilai bahwa mereka berpendidikan dan memakai pakaian ber-merk; Bahkan untuk menjadi Santa Claus atau Sinterklas, tidak satupun orang akan memprotes karena “hanya” yang berkulit putih yang layak menyandang status tersebut. Isu Black Santa menjelang perayaan Natal tahun lalu dan Blackface (aksi orang-orang kulit putih yang mengecat kulitnya, ber-make up menjadi, dan memainkan stereotype tentang orang kulit hitam yang telah berlangsung sejak lama) ketika merayakan Halloween tetap menjadi perbincangan panas tentang rasisme di Amerika Serikat.

Karenanya, industri, politik, pendidikan, agama, dan semua sistem atau pranata sosial budaya yang dibangun selama berabad-abad tidak pernah berpihak kepada mereka yang disebut dengan istilah the people of color. Istilah black dalam mindset dan sistem sosial budaya Amerika Serikat tidak banyak yang memiliki konotasi positif, kecuali sedikit istilah seperti Black Friday[4], Black President[5], atau bahkan Black God (yang suka nonton film pasti akan teringat sosok Bruce Almighty!). Ketika pada tahun 2008 secara fenomenal Barack Obama terpilih sebagai presiden Amerika Serikat keturunan Afrika pertama yang ternyata memiliki ayah tiri dari Indonesia, Devin Dwyer (2010) dalam Post-Racial America? Not Yet, Civil Rights Legend Andrew Young Says dan banyak pakar menyebut era ini sebagai Post−Racial America, meskipun pada kenyataannya isu rasisme dan diskriminasi tidak pernah bisa benar-benar beranjak. Anehnya masyarakat Indonesia secara latah juga mengikuti analog serupa, sehingga justifikasi sosial bagi hal-hal yang “baik” dan yang “ideal” adalah yang “putih”, bukan hal-hal yang mempunyai asosiasi “hitam” sehingga wajar jika ada istilah “ilmu hitam”, “perdagangan gelap”, atau sekedar teguran turun-temurun dari orang tua kita kepada anak-anak yang kurang lebih demikian: “ojo panasan yo le, ndak ireng!” (jangan panas-panasan ya nak, nanti kulitmu menjadi hitam!). Coba kita sesekali, ketika berlibur ke Bali atau daerah pantai, biarkan kulit kita terpanggang matahari beberapa hari dan pulanglah dengan membawa recorder, maka kalimat yang kurang lebih seperti di atas yang akan kita dengar dari orang-orang terdekat kita yang pertamakali kita temui.

Baiklah, cerita tentang homelessness kali ini tidak sesederhana sebagaimana gepeng (gelandangan dan pengemis) di Indonesia, karena kategori dan pengertian homeless di Amerika Serikat tidak hanya terbatas pada orang-orang yang hidup di jalanan atau sekedar isu pengemis dan gelandangan, tetapi lebih luas dari itu. Terdapat banyak definisi homelessness yang dipakai tergantung pihak mana dan untuk kepentingan apa istilah tersebut digunakan, namun beberapa yang penting dan sering dipakai oleh berbagai kalangan, sebagai berikut. Pemerintah dan organisasi-organisasi non-pemerintah yang menangani masalah ini menggunakan definisi homelessness dari U.S. Department of Housing and Urban Development yang kurang lebih disebutkan bahwa homelessness adalah suatu kondisi di mana orang hidup tanpa tempat tinggal yang lazim, tetap, aman, dan bisa digunakan untuk bermalam dengan layak. Office of Applied Studies di bawah naungan U.S. Department of Health and Human Services menambahkan kategori homeless termasuk untuk mereka yang tidur, terutama pada malam hari di fasilitas-fasilitas publik atau milik swasta yang memang tidak didesain untuk tempat tidur manusia, misalnya taman-taman kota, emperan toko, kolong jembatan, halte bis, dan stasiun kereta. Sementara kalangan akademisi, misalnya American Behavioral Scientist juga memasukkan kategori homeless untuk mereka yang tempat tinggal utamanya di malam hari adalah shelters (panti-panti sosial), di atas atau di dalam tumpukan kardus bekas, atau rumah penampungan sementara.

Untuk merunut asal-usul kata homelessness, beberapa catatan yang saya peroleh antara lain: David Hulchanski dan koleganya (2009) dari University of Toronto misalnya mengumpulkan data dari New York Times historical database dan menemukan bahwa pada kurun waktu tahun 1851 sampai 2005, tercatat sebanyak 4.755 kata homelessness digunakan dalam lebih dari 4.000 artikel. Dari jumlah tersebut, mayoritas (87%) baru digunakan pada kurun waktu 20 tahun terakhir antara tahun 1985−2005 (pasca era deindustrialisasi), karena sebelum periode ini mereka menyimpulkan bahwa kata homelessness sangat jarang sekali digunakan untuk menandai masalah permasalahan sosial yang terjadi. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) baru mulai peduli dan serius dengan masalah ini pada tahun 1987 ketika disepakati tahun tersebut sebagai International Year of Shelter for the Homeless (IYSH). Di dalam dokumen resolusi PBB tahun 1981, ketika perhatian pembangunan sedang gencar-gencarnya diarahkan untuk negara-negara yang mereka kategorikan sebagai “berkembang” seperti Indonesia, kata homeless tidak satupun tercantum sebagai masalah negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan Kanada.

Dari catatan yang lain, meskipun sedikit kontradiktif, kilas balik cerita tentang homelessness di Amerika Serikat bisa dirunut ke era yang tidak jauh berbeda, yaitu tahun 1870-an ketika Ulysses S. Grant (1822−1885) menjabat sebagai presiden ke-18 negeri Paman Sam periode 1869−1877. Jika kita pernah memiliki atau menyimpan uang kertas US$ 50, wajah tokoh yang terkenal dengan julukan pahlawan perang sipil Amerika Serikat ini telah terpampang di sana sejak tahun 1913, sehingga tidak mengherankan jika orang Amerika Serikat banyak yang menyebut nominal pecahan uang ini dengan istilah A Grant. Kusmer (2002: 38) misalnya mencatat bahwa era 1870-an, beberapa tahun pasca perang sipil, adalah periode penting dalam sejarah homelessness di Amerika Serikat di mana isu ini pertamakali muncul sebagai sebuah isu nasional. Yang menarik, meskipun pada saat itu belum ada data resmi secara nasional mengenai demografi homelessness, African Americans[6] yang notabene adalah pihak yang menjadi target dan “korban” sistem dan praktik perbudakan yang telah berlangsung di Amerika Serikat sejak 1620 hingga 1865-an, bukanlah populasi terbesar homelessness karena secara nasional jumlah mereka kurang dari 10% dari total homeless yang ada. Bahkan, hingga periode 1950-an dan 1960-an, Kusmer masih mencatat bahwa tipikal kaum homeless di Amerika Serikat masih didominasi oleh orang-orang kulit putih (White atau European Americans), terutama laki-laki dengan kisaran umur rerata 50-an tahun. Setelah periode tersebut, terutama pasca era deindustrialisasi besar-besaran yang menimpa Amerika Serikat dan puncaknya terjadi pada tahun 1980-an, kompleksitas dan “wajah” homelessness mengalami perubahan yang sangat dramatis. Di tahun 2006, National Alliance to End Homelessness, sebuah organisasi nirlaba yang gencar melakukan berbagai program dan advokasi untuk menangani masalah homelessness, menyebutkan bahwa 42% dari total populasi homeless adalah African Americans. Dan, pada tahun yang sama, The U.S. Conference of Mayors[7] juga meliris sebuah laporan tentang homelessness bahwa komposisi dari rata-rata keluarga Amerika Serikat yang mengalami homelessness adalah keluarga single parent yang dikepalai oleh wanita African Americans.

Laporan yang lain, misalnya the U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) yang sudah melakukan survey Point-in-Time secara nasional sejak tahun 2007 merekam 633.782 homeless pada bulan Januari 2012, yang dari jumlah tersebut mayoritas (62%) adalah individual homelessness dan terdapat 38% family homelessness. Sebagaimana dapat dilihat pada pemetaan homelessness secara nasional, lima negara bagian mewakili hampir separo dari total populasi homeless yang tercatat, yaitu secara berturut-turut: California (20.7%), New York (11.0%), Florida (8.7%), Texas (5.4%), and Georgia (3.2%).

 

 The 2012 PIT of Homeless Estimation and U.S. Census 2010 (usich.gov, 2013)

 

Fakta statistik serupa saya temukan pada studi kasus yang sedang saya pelajari di Indianapolis. Berdasarkan Homeless Count tahun 2007, tercatat 42% dari total populasi homeless adalah African Americans. Dan pada Homeless Count terakhir yang dilakukan pada bulan Januari 2013, populasi black homelessness masih menempati rangking pertama meskipun mereka yang tidak terlayani shelter dan menggelandang di jalan didominasi oleh white homelessness.

 

Data dari Homeless Count Demographics based on Race and Ethnicity in Indianapolis (Homeless Count 2007 and 2013: The Indiana University Public Policy Institute (PPI) and the Coalition for Homelessness Intervention and Prevention (CHIP).­

 

Lalu bagaimana hubungannya dengan konteks penjara? Saya ajak kembali ke The New Jim Crow-nya Michelle Alexander. Berangkat dari analisisnya tentang War on Drugs, istilah yang populer sejak 18 Juni 1971, pasca pidato presiden Richard Milhous Nixon di depan Kongres Amerika Serikat tetang Drug Abuse Prevention and Control yang mendeklarasikan bahwa penyalahgunaan narkoba sebagai “public enemy number one“. Istilah ini kemudian menjadi semacam slogan kampanye nasional bahkan global dalam upaya pembatasan dan pemberantasan narkoba dengan melibatkan kekuatan dan intervensi militer, termasuk bantuan dan operasi militer bernilai ratusan ribu dollar ke Columbia, Mexico, Honduras dan negara-negara lain yang dianggap tergolong high rates menjadi pemasok obat-obatan terlarang. Namun, Alexander mencontohkan beberapa fakta bahwa yang menjadi justifikasi terhadap war on drugs hanyalah mitos belaka, antara lain: Pertama, tujuan utama dari war on drugs adalah dalam rangka pembersihan negara dari aktivitas para gembong narkoba, padahal pada tahun 2005 misalnya, 4 dari setiap 5 orang yang tertangkap dalam kasus ini hanya karena kepemilikan, artinya hanya seperlima yang tertangkap dan terbukti sebagai pengedar atau terlibat dalam aktivitas perdagangan, dan sebagian besar dari narapidana narkoba di negara-negara bagian di Amerika Serikat tidak memiliki catatan kriminal serius atau terlibat kasus perdagangan narkoba. Mitos kedua, target war on drugs adalah operasi terhadap obat-obatan yang dikategorikan berbahaya (dangerous drugs), padahal sejak awal tahun 1990-an, peningkatan statistik tertinggi dari kasus narkoba (hampir 80%) adalah orang-orang yang tertangkap karena kasus kepemilikan marijuana (narkoba yang menurut Alexander kategori “bahaya”-nya lebih rendah dibandingkan dengan alkohol dan rokok). Hasilnya, selama dua dekade dari tahun 1980−2000, kasus narkoba yang berujung pada pemenjaraan meroket dari hanya berjumlah 300 ribu menjadi 2 juta narapidana.

Dengan jumlah itu, dan terus bertambah, paling tidak tercatat lebih dari 7 juta orang (1 dari 31 orang dewasa) pada akhir tahun 2007 menjadi penghuni jeruji besi, menjalani hukuman percobaan atau minimal berstatus pembebasan bersyarat. Jika rata-rata secara nasional terdapat 1 dari 3 orang berkulit hitam (Young African American Men) mencicipi tinggal di penjara, di beberapa negara bagian, di antara jutaan narapidana tersebut, jumlah napi berkulit hitam bahkan mencapai 20−50 kali lebih besar dibandingkan dengan mereka yang berkulit putih. Sementara di kota-kota besar seperti New York, Los Angeles, Chicago, Houston, dan Philadelphia, sekitar 80% dari anak muda (laki-laki) African Americans memiliki catatan kriminal dan secara otomatis menjadi target dari segala bentuk diskriminasi (akses pekerjaan, sekolah, asuransi kesehatan, kepemilikan rumah dan kendaraan, politik, dll.) yang dalam banyak kasus berujung penjara dan terjebak ke dalam lingkaran setan kehidupan kriminal dan homelessness selama sisa hidup mereka. Konsekuensinya sangat jelas, misalnya yang cukup menonjol pada tahun 1996 di era presiden William Jefferson (Bill) Clinton, alokasi anggaran untuk perumahan rakyat (public housing) hanya sekitar US$ 17 milyar (setelah mengalami pemotongan sebesar 61 % dari periode sebelumnya), sementara untuk pembangunan penjara di seluruh penjuru Amerika Serikat mencapai US$ 19 milyar setelah disepakati mengalami peningkatan mencapai 171 % dibandingkan dengan alokasi anggaran sebelumnya. Kebijakan tersebut pun masih dilengkapi dengan pelarangan pemberian bantuan kredit kepemilikan rumah (ineligible status) kepada warga yang memiliki catatan kriminal. Selain itu, alokasi anggaran untuk pembangunan penjara juga mencapai dua kali lipat dibandingkan dengan budget untuk Food Stamps (kita mengenal Raskin [beras untuk orang miskin] di Indonesia) dan Aid to Families with Dependent Children (AFDC: semacam conditional cash transfer untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dari keluarga tidak mampu, di Indonesia terdapat 2 jenis cash transfers untuk keluarga miskin, Program Keluarga Harapan/PKH dan BLT atau sekarang BLSM). Dengan kalimat sentimentil, Alexander mengistilahkan:

These young men are part of a growing undercaste, permanently locked up and locked out of mainstream society… [and] there is overwhelming evidence that [prisons] create crime rather than prevent it” (Alexander 2012: 7).

Atau di halaman lain dia menyindir dengan keras:

“The dramatic shift toward punitiveness resulted in a massive realocation of public resources … effectively making the construction of prisons the nation’s main housing program for the urban poor” (Alexander, 2012: 57).

Satu lagi, Alexander juga menyimpulkan satu fakta menarik bahwa orang-orang Amerika Serikat berkulit hitam atau keturunan Afrika sekarang ini bahkan lebih banyak yang dihukum dibandingkan dengan ketika mereka masih mengalami masa perbudakan.

“Jim Crow still exists in America because more African-American men are in prison or jail, on probation or parole than were enslaved in 1850, before the Civil War began”

 

 

Salah satu bentuk protes terhadap Jim Crow law (Courtesy: Reed George)

 

Meskipun akhirnya presiden Obama tidak lagi secara frontal menggunakan strategi war on drugs, baik dalam konteks campaign, policy, maupun affirmative actions, apalagi ketika pada Juni tahun 2011 Global Commission on Drug Policy (GCDP) resmi mengumumkan bahwa “The Global War on Drugs” dinyatakan gagal, dampak luar biasa dari puluhan tahun “perang” tersebut telah merubah wajah Amerika Serikat: gemerlap di “dunia putih”, terpenjara, termiskinkan, dan terbuang di “dunia hitam” dan “dunia berwarna”. Jika rasisme dan penjara adalah dua sisi mata uang, maka homelessness adalah satu sisi lagi yang lain, karena siapa bilang uang hanya mempunyai dua sisi, ada 3 sisi, lingkaran ketebalan (jika mata uang punya sisi atas dan bawah) yang sering dilupakan orang, itulah homelessness. Sebagaimana Profesor saya Zimmerman (2011) bilang:

“… homeless people are “displaced and barely visible” to most Americans because they are wanted to be invisible from public eyes” (Zimmerman, 2011)

 

Saya akan menutup tulisan ini dengan sedikit menyinggung debat panjang para antropolog Barat tentang peng-kategorisasian manusia, yang sadar atau tidak, masuk dan kita adopsi ke dalam pola pikir kita. Tentang siapa yang Barat dan Timur, yang maju (civilized) dan terbelakang (savage, without history), yang imanen dan transenden, yang modern dan primitif, yang (seharusnya) menang dan kalah (dikalahkan), yang santri, priayi dan abangan, yang putih dan hitam, yang core/important dan marginal bahkan yang “homed” dan yang homeless. Semuanya bisa kita lihat dengan sangat kasat mata dalam sistem ber-sosial, politik, demokrasi, pendidikan, bahkan kesenian yang kita anut dan kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Gregory Bateson dengan karya monumental Naven: A Survey of the Problems suggested by a Composite Picture of the Culture of a New Guinea Tribe drawn from Three Points of View-nya (1936) dan Edmund Leach dengan Political Systems of Highland Burma-nya (1965) adalah sedikit dari para antropolog Barat yang dengan karya etnografinya mengkritik etnosentrisme. Namun yang paling nyata, argumen Leach bahwa “Anthropology was just as much about us as about them”, tidak ada dikotomi-dikotomi kaku seperti di atas, karena yang ada adalah rasionalitas di mana sistem sosial selalu bersifat terbuka, orang dan budaya lain menarik karena yang kita lihat dari mereka ternyata secara langsung maupun tidak langsung adalah hal-hal yang relevan (sehingga kita tertarik dan mencoba berdialog) dengan hal-hal yang kita alami dan pelajari untuk memahami diri kita sendiri, kelompok kita sendiri, bangsa kita sendiri. Jika demikian, kasus di Amerika Serikat ini hanyalah sebuah pararel dari fenomena serupa di berbagai belahan dunia, termasuk di sekitar kita yang dengannya kita bisa bilang oooo…., dan merenung, me-redefinisi sejenak tentang apa yang sudah, sedang, dan akan kita pikirkan dan lakukan (apa, siapa, dan bagaimana bisa demikian) sebagai sebuah entitas pribadi dan sosial ­­­­­­­­­­­­­­­­­untuk satu cita-cita universal: supremasi keadilan, bukan supremasi hukum atau nama dan bentuk lain dari peraturan/pengaturan. Masih sibuk berpikir apa lagi yang akan kita tiru dari Barat, dari Amerika Serikat?

 

29 Januari 2014

 

* Penulis adalah pekerja di Direktorat Penanggulangan KemiskinanBadan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas); saat ini sedang melanjutkan sekolah 
....pasca sarjana kajian Antropologi Terapan di Indiana University at IUPUI Indianapolis, USA.

 

­

 

 

Bibliografi:

―Alexander, Michelle. 2012. The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness. New York: The New Press.
―Dwyer, Devin. 2010. “Post-Racial America? Not Yet, Civil Rights Legend Andrew Young Says.” ABC News. Dapat diakses di: - 
........... http://abcnews.go.com/Politics/andrew-young-civil-rights-legend-book-race-politics/story?id=10731590.
―Hulchanski, J. David et.al. 2009. “Homelessness: What’s in a Word?” Finding Home: Policy Options for Adressing Homelessness in Canada. 
...........Dapat diakses di http://www.homelesshub.ca/ResourceFiles/Documents/Intro_Hulchanski_et_al_-_Homelessness_Word.pdf.
―Kusmer, Kenneth L. 2002. Down And Out, On the Road: The Homeless in American History. New York: Oxford University Press.
―Leach, Edmund R. 1965. Political Systems of Highland Burma: A study of Kachin Social Structure. Boston: Beacon Press.
―Zimmerman, Larry J. and Welch, Jessica. 2011. “Displaced and Barely Visible: Archaeology and the Material Culture of Homelessness”. 
...........Historical Archaeology: Archaeologies of Engagement, Representation, and Identity, Vol. 45 (1): 67-85.

 


Footnotes

[1] Istilah ini dipopulerkan oleh mendiang presiden John Fitzgerald Kennedy (JFK) ketika ia menulis buku dengan judul yang sama pada tahun 1958, saat itu ia masih menjadi seorang senator
......Demokrat dari negara bagian Massachusetts.
[2] Ras dan etnisitas menjadi satu entitas yang sulit dipisahkan dan mengandung tanda tanya besar mengingat fakta bahwa Amerika sebagai negeri kaum imigran telah mengalami percampuran
......dari semua ras dan kelompok etnis dari seluruh penjuru dunia.
[3] Populasi ini sangat kecil terutama karena dampak dari sejarah panjang pengusiran penduduk asli (Native Americans) yang dipaksa meninggalkan kampung halaman, identitas, dan budaya
 
.....mereka secara struktural dan sistematis melalui legalisasi oleh orang-orang kulit putih keturunan Eropa dengan apa yang disebut Indian Removal Act 1830 dan Dawes Act 1887−1934. Dampaknya
 
.....sangat jelas dan bisa dilihat dari berbagai literatur yang mencatat. Profesor Indian saya menceritakan jika pada awal tahun 1500-an jumlah mereka mencapai lebih dari 12 juta penduduk, pada
 
.....tahun 1900 tinggal sekitar 237 ribu jiwa. Luas tanah (Native American Land) yang mereka miliki akibat relokasi ke daerah-daerah reservasi (Indian Reservations) berkurang dari sekitar 138 juta
......acre menjadi hanya 48 juta acre (1 acre=0,4 hektar). Bahkan, mereka baru diakui menjadi bagian dari warga negara Amerika (Native Americans citizenship) pada tahun 1924.
[4] Istilah Black Friday muncul pertamakali tahun 1966 di Philadelphia yang konotasi awalnya pun sebenarnya kurang begitu “mengenakkan” mengingat polisi setempat pada saat itu dihadapkan
 
.....pada situasi atau kesibukan berlipat ganda dibandingkan dengan hari-hari biasa karena setiap hari Jumat, sehari setelah perayaan Thanksgiving Day (hari Kamis minggu ke-4 bulan November)
 
.....selalu ada big sale dan diskon besar-besaran di banyak toko dan super market yang dimulai pada dini hari. “Jumat gelap” bagi polisi ini di sebagian negara bagian kemudian menjadi hari libur
 
.....resmi dan dikenal sebagai hari the beginning of the Christmas shopping season, surga bagi para shoppers.
[5] Istilah ini juga awalnya hanya semacam parodi dan guyonan dari para penulis, selebritis dan komedian pra-pemerintahan Barack Obama yang mencoba membayangkan bagaimana jika Amerika
 
.....Serikat dipimpin oleh presiden dari orang berkulit hitam.
[6] Sebutan untuk penduduk Amerika Serikat keturunan Sub Sahara Afrika yang juga lazim disebut Black Americans atau Afro-Americans.
[7] Sebuah organisasi resmi non-partisan yang beranggotakan kota-kota di Amerika Serikat yang memiliki populasi penduduk 30.000 jiwa atau lebih, diwakili oleh walikota masing-masing sebagai
 
.....bentuk dari kepedulian para pemimpin lokal sejak terjadinya apa yang dikenal dengan Great Depression.

 

 

 

[  C  A  T  A  T  A  N   ]

 

 

 

 

 

 

Baca Juga

Suasana the Irish Hill Homeless Camp

Belajar Kepemimpinan dari “Kepala Suku” Kaum Homeless di Ibukota Balap Dunia

Catatan oleh: Karim * “The best way to find yourself is to lose yourself in ...

0 Tanggapan

  • Hello, guest