ETNOHISTORI

Jagoan Jakarta dalam Sejarah

oleh: M. Fauzi *

 

MEMBACA warta koran-koran Jakarta, pembaca kerap disuguhi kasus kriminalitas. Kejadian yang mengusik rasa aman warga Jakarta, juga warga kota lain di Indonesia, sesungguhnya berlangsung sejak era kolonial. Sebagai kota besar dengan pertumbuhan dan perkembangannya, pula keragaman warganya, Jakarta punya daya tarik. Kota ini seolah menjadi penampungan berbagai etnis di Indonesia yang datang karena berbagai alasan. Ekonomi menjadi salah satu alasan warga luar Jakarta menggantungkan nasib. Jakarta dipandang menyediakan lahan yang secara ekonomis menjanjikan kehidupan lebih baik.

Di sisi lain, ada masyarakat yang menganggap kemajuan Jakarta justru menciptakan ruang sosial ekonomis. Mereka memandang pembagian Jakarta secara administratif juga berlaku bagi mereka. Dengan kata lain, ada ruang bagi mereka untuk mengatur dan menguasai wilayah dan sumber ekonomi di dalamnya. Para penguasa lokal ini terdiri dari para jagoan atau ada kalanya disebut preman. Merekalah penguasa sesungguhnya atas wilayah itu.

Jagoan juga sarat dengan unsur kekuasaan, magis, dan kharisma. Dalam sejarah Indonesia, jagoan bermakna pula sebagai sebutan bagi pahlawan lokal, pemberani, pelaku kriminal, orang kebal atau orang yang memiliki kekuatan gaib, atau perantara kekuasaan. Jagoan identik dengan kekuatan, kekebalan, kekerasan, kejahatan, dan kekuasaan.

Kategori tersebut tak dapat dilepaskan dari pandangan masyarakat tentang sosok jagoan. Seorang jagoan menempati kedudukan istimewa di masyarakat karena berbagai kelebihan yang dimilikinya, termasuk dihormati dan bahkan ditakuti. Dalam hal ini jagoan dapat dipandang sebagai modal sosial dan politik bagi individu, organisasi, dan negara. Oleh penguasa, jagoan dimanfaatkan sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, serta dipakai sebagai penarik pajak, pengawas kerja paksa, dan tugas lain yang berkaitan dengan penguasa. Jagoan digunakan pula untuk mengawasi jagoan lain dalam rangka keamanan dan ketertiban di wilayahnya, atau dengan kata lain “menangkap maling dengan maling” dipraktikkan penguasa untuk mengelola pemerintahan.

Pada 1950-an, jagoan terkenal di Jakarta Kota membantu kepolisian memberantas pencoleng yang meresahkan warga Jakarta Utara. Kerja sama serupa antara jagoan dan kepolisian untuk mengatasi masalah keamanan di Jakarta juga terjadi di Glodok dan Pintu Kecil. Di kedua wilayah terakhir, para pedagang menyanggupi kepada kepolisian untuk mengumpulkan sejumlah uang yang kemudian dipakai membentuk satu organisasi jagoan. Mereka memandang perlu ada organisasi jagoan untuk mengatasi masalah pencurian atau perampokan yang kerap terjadi.

Pada awal 1950-an keamanan di Jakarta memang meresahkan. Pada awal Januari 1951, misalnya, tercatat terjadi 300 kasus kejahatan di Jakarta. Sejak awal tahun itu pula, banyak organisasi penjaga keamanan bermunculan di Jakarta untuk menjaga rumah dan kawasan niaga. Kesan bahwa organisasi tersebut sebagai “laskar” dalam bentuk lain tak dapat dielakkan. Di beberapa organisasi itu, mereka yang pernah berjuang di front sekitar Jakarta/Jawa Barat bergabung di dalamnya. Diperkirakan terdapat tiga belas ribu anggota dari tiga puluhan organisasi penjaga keamanan yang tersebar di Jakarta pada awal 1950-an. Namun, hingga April 1954, hanya dua puluh organisasi penjaga keamanan yang disahkan Komando Militer Kota Besar Djakarta Raja (KMKBDR), termasuk Cobra yang dibentuk oleh Imam Sjafe’i atau Pi’i atau bang Pi’i, tokoh penting di wilayah Senen dan sekitarnya sejak akhir kolonial Belanda.

Letkol. Imam Sjafe’i (Menteri Negara Diperbantukan kepada Presiden Khusus Urusan Pengamanan, 1966.) **

Letkol. Imam Sjafe’i (Menteri Negara Diperbantukan kepada Presiden Khusus Urusan Pengamanan, 1966.) **

Dialah jagoan Senen sejak era Koempoelan 4 Cent pada masa akhir Hindia Belanda hingga akhir kekuasaan Presiden Soekarno, bahkan ia dijebloskan ke Penjara Nirbaya pasca peristiwa G30S. Karena disegani dan ketokohannya, foto Pi’i sebagai jagoan Senen dipasang di setiap toko atau tempat hiburan, biasanya di dekat meja kasir, menjadi jaminan bagi si pemilik toko atau tempat hiburan bahwa tempat usahanya tidak akan ada yang mengganggu.

Koempoelan 4 Cent yang bermarkas di Senen adalah organisasi pencopet. Anggotanya sebagian berasal dari luar Jakarta. Nama kelompok ini berasal dari uang empat sen yang diberikan setiap anggota sebagai “fonds pertoeloengan” atau “djaminan”. Dana kemudian dipakai untuk anggota yang mendapat kesulitan atau ditangkap polisi. Koempoelan 4 Cent juga mempunyai aturan bahwa jika seorang anggota ditangkap polisi, maka ia tidak boleh melawan. Namun, jika yang menangkap adalah masyarakat atau bukan anggota kepolisian, maka kelompok ini akan melakukan pembalasan terhadap mereka.

Koempoelan 4 Cent dibentuk karena banyak kelompok yang beroperasi di wilayah Senen, baik di stasiun maupun pasar, sering bersaing. Anggota satu kelompok dengan anggota kelompok lain juga tidak saling mengenal. Di bangsal stasiun contohnya, ada empat komplotan yang masing-masing mempunyai tiga hingga empat anggota. Para pimpinan pencopet atau jagoan Senen ini adalah Boesong, Galing, Ketol, Mariang, dan Senan, dengan jumlah anggota keseluruhan mencapai puluhan orang. Jumlah anggota komplotan yang beroperasi di stasiun dengan di pasar daging saja mencapai tiga puluh orang. Lima kongsi pencopet inilah yang menguasai Senen sebelum terbentuk Koempoelan 4 Cent.

Organisasi penjaga keamanan yang disebut di atas berada di perumahan dan kawasan niaga. Organisasi tersebar di berbagai tempat di Jakarta dan kekuasaan mereka dibagi dalam beberapa rayon atau kecamatan. Di tempat yang telah ditentukan pemerintah dan aparat keamanan inilah mereka berjuang menghidupi diri dan keluarga, organisasi serta membangun solidaritas. Perebutan ruang dan properti dalam bentuk perumahan, kawasan bisnis, tanah tak bertuan, atau harta benda milik warga Belanda menjadi bagian dari keberadaan organisasi itu untuk bertahan di Jakarta. Oleh karena itu, pemeritah kemudian mengusulkan agar dibentuk semacam federasi (bond) dari organisasi penjaga keamanan yang ada, mempunyai tempat atau markas untuk setiap organisasi.

Kedua puluh organisasi penjaga keamanan yang disahkan merupakan seleksi dari tiga puluh satu organisasi penjaga keamanan yang diberi izin sementara oleh militer. Sejak awal kehadiran kelompok pengamanan itu, militer memegang peranan penting di dalamnya. Seleksi pun harus dilakukan karena kerap terjadi penyimpangan dalam operasional organisasi penjaga keamanan. Sebagai persyaratan, setiap anggota organisasi penjaga keamanan harus disertai pas foto dan stempel dari KMKBDR. Wilayah kerja organisasi juga dibagi atas beberapa rayon atau kecamatan. Beberapa kasus menyangkut organisasi kerap terjadi dan salah satunya adalah kasus yang menimpa kelompok Ular Belang. Disebutkan bahwa aparat keamanan menangkap dua puluh anggota Ular Belang karena menggunakan seragam tentara saat memaksa penduduk supaya menjadi pelanggan jasa keamanan mereka. Kasus lain adalah ketidaktertiban dalam penagihan uang keamanan kepada para pelanggan. Satu perusahaan dapat saja ditagih oleh lebih dari satu organisasi. Uang keamanan menjadi sumber kekisruhan dalam pengaturan dan pembagian wilayah organisasi. Pihak militer kemudian menertibkan semua organisasi yang ada agar dalam satu rumah atau perusahaan hanya ada satu uang keamanan untuk satu organisasi penjaga keamanan.

Kelompok Cobra adalah satu-satunya di antara kedua puluh organisasi penjaga keamanan yang mendapat izin beroperasi di dua rayon atau kecamatan yang saling berdekatan yaitu Salemba dan Senen. Meskipun anggota kelompok Cobra punya latar belakang perjuangan, organisasi ini tidak berkembang menjadi gerakan sosial yang berbahaya bagi pemerintah. Pembentukan Cobra bukan hanya untuk menampung eks anak buah Pi’i di masa revolusi baik yang bekas laskar maupun bukan, yakni mereka yang disegani atau menjadi jagoan di kampungnya, tapi juga untuk menguasai dan mengendalikan wilayah Senen dan sebagian Jakarta.

Para jagoan lokal itu menjalin kontak dengan kepolisian untuk mengatasi keamanan di Jakarta. Di sisi lain, batas penggunaan kekerasan secara legal dan ilegal untuk mengganggu ketentraman dan ketertiban pemerintahan sangatlah tipis. Maka, suatu pemerintahan yang bersandar pada kekerasan (political gangsterism) dan bukan pada hukum mengakibatkan banyak jagoan digunakan untuk menjalankan tugas pengamanan.

Jagoan juga memiliki kontak dengan partai politik atau serikat buruh sejak muncul organisasi ini di masa pergerakan. Partai Komunis Indonesia (PKI) misalnya memiliki kontak dengan para jagoan sejak 1920-an. Di Jakarta, PKI melalui Serikat Buruh Pelabuhan dan Pelayaran (SBPP) membangun hubungan dengan jagoan Tanjung Priok terutama asal Banten. Di wilayah pelabuhan ini, jagoan bertindak sebagai mandor dan perekrut buruh pelabuhan, yang sebagian besar berasal dari kampung atau daerah asal jagoan. Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan ekspor-impor yang sangat sibuk di Hindia Belanda. Maka, kebutuhan tenaga kerja untuk pelabuhan sangat besar, termasuk buruh bongkar-muat barang dari kapal ke gudang atau sebaliknya.

Kaum buruh pelabuhan menganggap mandor sebagai jagoan di wilayah kerja dan tempat tinggal mereka. Para jagoan pelabuhan Tanjung Priok juga berperan menghubungkan antara aktivis partai atau serikat buruh dan buruh pelabuhan. Pencurian kecil yang terjadi setiap hari di pelabuhan diketahui oleh aktivis serikat buruh, tetapi mereka tidak dapat berbuat maksimal untuk menghentikan aksi ini. Dua hal dapat menjelaskan sebabnya, pertama adalah pencurian dilakukan karena motif ekonomi atau barang curian hanya dipakai untuk kebutuhan sendiri dan bukan untuk meraup keuntungan dari penjualan barang di pasar gelap sekitar Tanjung Priok. Kedua adalah alasan taktis bahwa serikat buruh tidak ingin kehilangan pendukung atau simpatisan hanya karena menyoal pencurian kecil ini.

Mandor, yang tak lain seorang jagoan di mata buruh pelabuhan, sangat penting dalam rekrutmen buruh pelabuhan untuk dipekerjakan di perusahaan bongkar-muat barang. Kedudukan sebagai perantara ini menunjukkan peran penting jagoan dalam hubungan yang bersifat ekonomis, politis maupun sosial seperti di atas. Pola hubungan sejenis terus berlangsung hingga ke tahun berikut. Jagoan pun dapat memainkan dua peran sekaligus yakni ke atas kepada penguasa/pemilik perkebunan/pemilik perusahaan dan ke bawah kepada rakyat biasa/buruh. Peran jagoan sebagai perantara dalam hubungan yang bersifat politis diperlihatkan oleh jagoan Senen, Pi’i, yang dikenal dekat dengan Jenderal A. H. Nasution dan para perwira di tubuh Divisi Siliwangi, Jawa Barat.

Pi’i disebut sebagai salah satu tokoh yang punya andil memobilisasi para demonstran dalam peristiwa 17 Oktober 1952 di depan Istana Negara. Peristiwa nasional pertama yang menyebut keterlibatan Pi’i adalah rapat Ikada (kini Lapangan Monas) di Jakarta pada 19 September 1945. Ia dikatakan berperan menggerakkan massa untuk menghadiri rapat tersebut.

Nama Pi’i kembali disebut saat terjadi gelombang demonstrasi mahasiswa terhadap Presiden Soekarno pada pertengahan 1960-an. Oleh para demonstran, Pi’i mendapat julukan sebagai ketua bajingan di Jakarta, ketua perkumpulan copet Cobra di Jakarta, penguasa “dunia bawah” Jakarta, dan ahli teror. Pada 1966, Pi’i menduduki posisi sebagai menteri negara khusus urusan pengamanan.

Uraian di atas menunjukkan bahwa jagoan tidak dapat dilepaskan dari kekuasaan atau ketergantungan kepada orang lain. Pendapat bahwa jagoan tidak dapat berkembang tanpa mempunyai hubungan dengan lembaga resmi atau kekuasaan mungkin benar, jika penjelasan di atas dapat dijadikan rujukan, setidaknya menggambarkan peran jagoan sebagai perantara dalam hubungan yang bersifat ekonomi, politik, atau sosial. Kendati jagoan sebagai perantara dalam panggung kekuasaan, peran yang dipegang jagoan ini sangat penting dalam keseluruhan alur kisah tentang kekuasaan yang melibatkan jagoan di dalam hubungan ini.

Sebagaimana diketahui, Senen adalah kawasan niaga yang paling sibuk dan lahan subur bagi Cobra untuk meraup pendapatan dari jasa keamanan di sini. Deretan pertokoan, stasiun, pasar, pelacuran, warung, dan perusahaan yang terdapat di wilayah Senen dan Salemba menjadi sumber ekonomi mereka. Wilayah ini juga menjadi lintasan jalur trem dan kendaraan dari berbagai arah sehingga memudahkan bagi siapa pun yang ingin menuju ke lokasi ini. Keberadaan Cobra di wilayah Senen dan Salemba tentu memberi rasa aman kepada warga atau pelaku ekonomi di sini. Reputasi Pi’i dan juga Cobra dalam mengendalikan keamanan tampaknya menjadi salah satu pertimbangan bagi militer untuk mengajak kerja sama organisasi ini mengatasi masalah keamanan Jakarta.

Jagoan juga mengelola keuangan secara teratur, sebagian disisihkan untuk organisasi, keluarga, dan pendidikan. Cobra menyisihkan sebagian pendapatan untuk pendidikan. Pengalaman Cobra pada 1950-1960-an menunjukkan bahwa organisasi jagoan mampu menjalankan organisasi dan mengelola ekonomi untuk kesejahteraan mereka. Jika pada masa revolusi para jagoan aktif dalam perjuangan di berbagai tempat dan membentuk laskar, maka pada awal 1950-an jagoan Jakarta justru mulai memegang kendali atau kontrol atas ruang dan wilayah secara resmi melalui organisasi jagoan.

Pencopetan adalah salah satu kejahatan yang meresahkan warga Jakarta. Sejak akhir 1930-an, salah satu kelompok pencopet yang sangat terkenal dan ditakuti warga Jakarta adalah Koempoelan 4 Cent. Pi’i disebut sebagai salah satu pendiri kelompok tersebut. Kelompok ini bermarkas di Senen. Anggotanya berasal dari luar Jakarta. Nama organisasi berasal dari uang empat sen yang harus diberikan setiap anggota kepada organisasi ini sebagai “fonds pertoeloengan” atau “djaminan”. Dana ini kemudian dikelola untuk kelompok. Jika anggota kumpulan yang ditangkap itu mempunyai istri, maka istrinya akan mendapat tunjangan dari organisasi dan dana diambil dari “fonds pertoeloengan” ini. Sewa rumah setiap anggota juga dibayar oleh perkumpulan.

Koempoelan 4 Cent dibentuk karena banyak kelompok yang beroperasi di wilayah Senen, baik di stasiun maupun pasar. Di bangsal stasiun, ada empat komplotan yang masing-masing mempunyai tiga hingga empat anggota. Para pimpinan pencopet atau jagoan Senen ini adalah Boesong, Galing, Ketol, Mariang, dan Senan. Jumlah anggota komplotan yang beroperasi di stasiun dengan di pasar daging saja mencapai tiga puluh orang. Lima kongsi pencopet inilah yang menguasai Senen sebelum terbentuk Koempoelan 4 Cent. Persaingan di antara komplotan justru memudahkan pihak kepolisian membekuk anggota komplotan yang diburu, dan lima puluh persen laporan mengenai kasus pencopetan yang masuk ke kepolisian berhasil diselesaikan. Polisi juga memanfaatkan informasi yang diperoleh dari anggota komplotan yang ditangkap untuk menangkap anggota komplotan lain yang dikejar. Menangkap maling dengan maling, dipraktikkan kembali oleh pihak kepolisian pada 1950−1960-an. Langkah ini ditempuh karena kepolisian kekurangan personil untuk membasmi para pencopet. Banyak komplotan di Senen juga berakibat hasil yang diperoleh para anggota komplotan sedikit.

 

Bioskop REX di kawasan Senen yang menjadi tempat berkumpul para jagoan Senen (koleksi KITLV)

Bioskop REX di kawasan Senen yang menjadi tempat berkumpul para jagoan Senen (koleksi KITLV)

 

Selain Koempoelan 4 Cent, jagoan lain Senen yang meresahkan warga adalah para “pendjaga sajoeran” yang berjumlah mencapai puluhan orang. Mereka terdiri dari tiga kelompok dengan pimpinan adalah Soeria, Opit, dan Adjam. Mereka adalah anak-anak dari bekas murid-murid si Tjonat −yang dikenal sebagai “kepala penjamoen”− dan bekerja sebagai kacung atau pesuruh di pasar sayur-mayur Senen. Para jagoan ini menarik sejumlah uang dari para pedagang sayur-mayur. Jika para pedagang menolak memberikan uang, maka jagoan-jagoan ini akan mengambil sayuran. Dalam suatu pengepungan terhadap jagoan pasar sayur ini, polisi menangkap empat puluh orang.

Para pedagang tentu resah dengan aksi jagoan yang merugikan usaha mereka. Pedagang Tionghoa contohnya kemudian mengumpulkan sejumlah uang dan mengusulkan agar dibentuk suatu “politie-agenten particulier” atau “tjenteng-tjenteng” untuk membantu polisi memberantas kejahatan di sekitar Senen. Usulan mereka juga karena sangat sedikit jumlah polisi yang bertugas menangani kriminalitas di Senen. Hanya ada dua reserse untuk menangani kejahatan di sekitar Senen. Para pedagang Tionghoa juga memakai sejumlah orang Tionghoa dan mempersenjatai mereka dengan pentungan, golok, dan rantai untuk membasmi kejahatan di sekitar tempat tinggal dan lokasi bisnis. Kekerasan baik terhadap pedagang maupun orang yang datang ke Senen terus saja mengkhawatirkan dan tanpa ada yang dapat menghentikan. Pertumbuhan dan peningkatan kejahatan disertai kekerasan di Senen diibaratkan seperti pertumbuhan jamur di musim hujan. Kerawanan di Senen juga menarik perhatian anggota Volksraad orang Tionghoa bernama H. H. Kan. Ia kemudian mengajukan pertanyaan kepada pemerintah mengenai kejahatan yang kerap kali terjadi di Senen.

Istilah jagoan seperti disebut di atas memang sudah dikenal di kalangan pelaku kejahatan. Misalnya, seorang pencopet yang melakukan pekerjaan dan sukses membawa hasil yang memuaskan, maka ia mendapat sebutan sebagai jagoan. Pada 1950−1960-an, istilah jagoan di kalangan “dunia bawah” Jakarta merupakan suatu sebutan atau istilah yang umum. “Dunia bawah” Jakarta juga diramaikan dengan banyak tukang catut yang beroperasi sejak lama. Pencatutan juga meresahkan warga Jakarta dan terutama mereka yang ingin menikmati hiburan atau pergi ke luar kota. Tukang catut kerap melakukan pekerjaan di sekitar loket bioskop, pelabuhan, terminal atau stasiun. Mereka berpakaian dengan baik dan bagus. Salah seorang tukang catut “kaliber besar” yang tinggal di Matraman justru buta huruf. Ia selalu berdandan rapih atau necis, berdasi, tutur katanya sopan, manis sehingga banyak orang atau calon korban terpikat dan memercayai.

Di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok dan Pasar Ikan juga dikenal tukang catut tiket kapal. Mereka tinggal di sekitar daerah Jembatan Lima dengan menyewa sebidang rumah seharga Rp 0,25 hingga Rp 1 per minggu yang ditempati bersama beberapa orang dari luar Jakarta. Mereka juga mengurus surat-surat bagi yang ingin berpergian ke luar Jawa, dan bahkan pernah membantu pelarian seorang pembunuh dan perampok asal Tangerang-Serang ke Palembang. Bagi pencatut tiket kapal laut, uang akan memperlancar segala urusan apa pun termasuk melindungi buronan polisi. Rumah sewaan pencatut tiket kapal jarang sekali diperiksa, termasuk kelengkapan surat-surat penyewa.

Pihak pemerintah berpendapat bahwa masalah catut selain merusak ekonomi, juga menyebabkan insiden-insiden yang mengganggu keamanan karena tuduhan-tuduhan yang tidak terbukti bahwa bioskop mencatutkan karcis. Pihak kejaksaan kemudian bertindak untuk mencegah kejadian yang sama dengan menghukum pembeli dengan harga tiket lebih tinggi daripada harga yang ditetapkan. Sedangkan dalam penyidikan, aparat hukum tidak hanya berhenti memproses pada pelanggaran saja, tetapi terhadap si penjual atau pencatut digali organisasi yang mengorganisasi pembelian karcis-karcis itu.

Sementara itu, salah satu upaya pemerintah Jakarta untuk mengurangi kejahatan yang kian meresahkan warga adalah mewajibkan pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) terhadap penduduk yang berada di perbatasan Jakarta mulai Februari 1953. Tujuan pembuatan KTP adalah untuk mencegah orang-orang yang dicurigai akan mengganggu keamanan baik di perbatasan maupun di pinggiran kota masuk ke Jakarta.

Kejahatan yang terjadi di pinggiran Jakarta seperti Pondok Gede, Kramat Jati, Pasar Minggu, Kebayoran Lama, Palmerah, ataupun Kebon Jeruk kerap kali dilakukan dengan cara kekerasan dan pelaku bersenjata tajam dan senjata api seperti dilakukan kelompok Mat Item yang mencapai 27 orang. Kelompok ini ditakuti warga sekitar Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Tangerang. Dia dikenal pula sebagai Hadji Mat Itam alias Adjum. Kelompok ini selain merampok juga memerkosa dan membunuh korbannya. Enam lurah menjadi korban kekerasan Mat Item dan komplotannya. Selain dikenal kejam, Mat Item dikabarkan mempunyai jimat berupa pisau kuning yang mampu membuat dirinya menghilang. Namun, Mat Item, jagoan terkenal di Jakarta, justru tewas pada 19 Februari 1953 dalam suatu penangkapan oleh pasukan Kala Hitam Kompi III pimpinan Letnan Suhanda di Kali Angke, Kampung Bojong. Selain Mat Item, beberapa jagoan lain yang namanya terkenal di beberapa tempat di Jakarta pada 1950-an antara lain adalah Tongtihu (Tanjung Barat), Mugni (Kramat Jati), Ma’i (Pondok Cina), Mat Nur (Ciganjur), dan Bulloh.

Kelompok Bulloh contohnya, mereka terkenal pada awal 1950-an di sekitar Jakarta Selatan dan Tangerang. Bulloh adalah seorang bekas lurah. Kekuatan kelompok ini dapat diukur ketika polisi menyita senjata milik mereka dalam suatu tembak-menembak yang berlangsung di Pasar Minggu. Dalam penangkapan terhadap jagoan ini, tiga dari sebelas anggota kelompok Bulloh tewas, dua ditangkap, dan sisanya melarikan diri. Senjata mereka yang disita polisi terdiri dari 2 revolver colt, 16 peluru, sepucuk pistol merek Wembly, sepucuk FN otomatis berikut 52 butir peluru, 3 golok, 3 keris besar, dan satu keris kecil.

Kejahatan juga mencemaskan warga kaya Jakarta sehingga membentuk persepsi mereka tentang keamanan itu sendiri. Mereka berupaya mempertahankan diri dari berbagai aksi kejahatan dengan mengubah bangunan tempat tinggal. Salah satu perubahan fisik pada rumah-rumah yang ada di Jakarta pada awal 1950-an adalah pemakaian teralis atau besi sebagai pasangan jendela dan pintu rumah.

Kejahatan di Jakarta yang baru menata diri selepas revolusi memang mencemaskan dan meneror warga, terutama orang-orang kaya. Merekalah yang tampak paling cemas terhadap berbagai aksi kejahatan di Jakarta, seperti tercermin pada pemakaian besi untuk membentengi rumah dan harta miliknya. Namun, justru di Jakarta inilah lahan subur bagi kalangan “dunia bawah” untuk menggarap kawasan bisnis dan perumahan serta menguasai ruang untuk menunjukkan kekuasaannya terhadap masyarakat dan pemerintah. Pada tataran tertentu, kejahatan di atas merupakan suatu bentuk protes terhadap properti orang kaya Jakarta, atau sebagai reaksi atas komersialisasi dan kemajuan yang tidak dapat dihindari oleh kelas berbahaya ini. Jagoan di kota ini justru membuat “kegelapan” yang menjadi impian keamanan dan ketenangan bagi orang-orang kaya atau masyarakat Jakarta menjadi “terang benderang” bagi hidup mereka, karena di kegelapan inilah justru tersimpan harta benda yang menjadi sasaran jagoan. Bayangan jagoan tentang kemakmuran terpantul dari rumah-rumah tembok dengan pagar besi dan teralis itu. Dengan kata lain, kejahatan tidak lain sebagai manipulasi dari kegelapan itu sendiri dan jagoan Jakarta pada 1950−1960-an telah mengubah semua itu dengan cara mereka sekaligus membalikkan nilai-nilai dari “dunia yang lurus” (straight world) dengan tetap bergantung kepadanya. [ ]

 

* ISSI–Institut Sejarah Sosial Indonesia [www.sejarahsosial.org]

** Sumber foto: Robert Cribb. 2009. Gangsters and Revolutionaries: The Jakarta People’s Militia and the Indonesian Revolution 1945−1949. Jakarta and Kuala Lumpur: Equinox Publishing.


18 Juli 2011

 

Etnohistori Edisional Jago, Preman & Negara, Juni−Juli 2011

 

 

 

Tanggapan

    • Hello, guest

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    2014 • ETNOHISTORI • ISSN: 2303-3762

          Kontak Edisi Sekarang
     
    Terima kasih, Pesan Anda telah terkirim ke redaksi@etnohistori.org