Home / Topik / Catatan / Krisis Kapitalisme & Solusinya: Catatan Antropologi Ekonomi Politik

Krisis Kapitalisme & Solusinya: Catatan Antropologi Ekonomi Politik

Catatan Akhir Tahun 2013 Miladiah oleh: Hatib Abdul Kadir *

Baiklah, saya akan memulai dari tulisan Slavoj Žižek di The New York TimesMandela’s Socialist Failure” dan di harian The Guardian If Nelson Mandela really had won, he wouldn’t be seen as a universal hero”, keduanya, mengenai kematian Nelson Rolihlahla Mandela. Lucunya, di dua harian berbeda ini, Žižek menulis kalimat akhir yang sama:

“… We can safely surmise that, on account of his doubtless moral and political greatness, he was at the end of his life also a bitter old man, well aware how his very political triumph and his elevation into a universal hero was the mask of a bitter defeat. His universal glory is also a sign that he really didn’t disturb the global order of power.”

Slavoj Žižek menyadarkan kita bahwa di akhir tulisannya; Nelson Mandela dikenang bukan karena orang yang melabrak semua aturan Kapitalisme dan Demokrasi yang mapan a la Barat dengan kata lain, ia tidak mengubah setir Afrika Selatan ke arah yang bukan kapitalis dan demokratis. Žižek menggambarkan, Mandela tidak punya pilihan, kecuali jika kembali ke model kapitalisme primitif dengan pengambilan nilai lebih secara gamblang seperti epos rejim kuno melalui sistem kerja pada tuan tanah. Mandela memang dihadapkan pada pilihan-pilihan ketika terjadi transformasi besar. Sebenarnya pertanyaan yang muncul adalah dari mana kita harus memulai sebuah transformasi? Dan apa yang harus dilakukan?

Tulisan Slavoj Žižek menunjukkan pula bahwa kelebihan dari Marxisme adalah mereka sendiri selalu melakukan otokritik terhadap paradigma yang dipercayainya. Otokritik bukan mematikan, tapi menimbulkan pemikiran dan ide alternatif yang semakin menghidupkan perkembangan Marxisme itu sendiri. Perkembangan kapitalisme menyebabkan relasi-relasi antar klas semakin rumit. Ia tidak hanya hadir dalam aktivitas ekonomi, melainkan juga ada di ranah yang selama ini kita anggap bukan bagian dari pasar, seperti agama, kekerabatan, dan etnisitas. Bahkan, kesadaran klas juga muncul pada tahap yang paling subjektif dan individualistik. Inilah yang memperumit pertanyaan Žižek, adakah pergantian terhadap sistem kapitalisme? Dari mana kita harus memulai perubahan?

Beberapa rekan diskusi belakangan ini mengacu pada Barrington Moore dan khususnya Perry R. Anderson dalam Lineages of the Absolutist State dalam melihat relasi klas yang sebenarnya telah menjadi bahan kritik oleh oleh dua sejarawan Marxis, Robert Brenner dan Heide Gerstenberger, di Open Marxism bagian “The Bourgeois State Form Revisited” dan di buku terjemahan yang melelahkan hingga 800 halaman itu, Impersonal Power: History and Theory of the Bourgeois State, di bagian pendahuluan. Perry Anderson terlalu melihat bahwa konflik klas bersifat dikotomik antara lord dan peasant. Dalam kenyataannya, terdapat konflik di antara “lord” yang heterogen di Inggris dan Perancis. Ketika sistem agrikultur sangat kuat di Perancis, Heide Gerstenberger menyebutnya sebagai “ancient regime” sepanjang abad 16−19, heterogenitas klas menengah desa sudah sangatlah rumit. Kompetisi relasi klas terjadi di klas bagian tengah seperti antara lord, noble dan aristocracy dengan menggunakan mutualisme relasi dengan kekuatan-kekuatan klas di bawahnya. Dengan demikian klas bawah tidak selalu digambarkan sebagai agen yang tertindas seperti bayangan Perry Anderson[1]. Maksud saya, Žižek kemudian menyederhanakan pilihan Mandela pada persoalan bahwa jika tidak A (indirect & smooth exploitation), maka pilihan akan kembali ke B (direct exploitation).

Nelson Mandela tidak dapat berbuat banyak untuk perubahan ekonomi politik di Afrika Selatan, karena apropriasi manusia terhadap kapitalisme yang sudah terlanjut “matang” dapat terlihat pada tiga hal yang sudah bersifat sistemik: private property, objectification of labor dan fictitious commodities yang bermuara pada capital sebagai relasi sosial yang menyembunyikan apropriasi surplus value secara tidak adil dan exploitative (Gde Dwitya, 11 Desember 2013). Saya akan menjawab tuduhan hal di atas dengan asumsi bahwa: “yang lebih berbahaya adalah kita tidak sadar bahwa kita dieksploitasi dibanding kita sadar bahwa kita dieksploitasi”. Sistem kerja buruh di pabrik yang mengambil waktu luang pekerjanya, tak kalah berbahaya dibanding sistem eksploitasi langsung yang mewajibkan petani untuk menanam tanaman ekspor di akhir paroh abad 19. Dengan kata lain, apakah penerusan sistem ekonomi politik di Afrika Selatan yang dilakukan oleh Mandela, juga menunjukkan ke seluruh dunia bahwa tidak ada jalan lain kecuali neoliberalisasi ekonomi? Saya tidak yakin.

1. Private Property ke Wealth Acumulation

Pertama soal sistem private property. Di narasi-narasi antropologi ekonomi klasik, semacam The Gift, Marcel Mauss, sampai catatan etnografi−ekonominya Nancy D. Munn, The Fame of Gawa: A Symbolic Study of Value Transformation in a Massim Society soal kepemilikan pada masyarakat “primitive” (biasanya komunalitas kepemilikan sangatlah kuat) kepemilikan pribadi tidak menjadi masalah, karena itu ia menjadi salah satu hak dasar dalam satu komunitas. Di kasus etnografi-etnografi Indonesia, Franz & Keebet von Benda-Beckmann dalam Social Security Between Past and Future: Ambonese Networks of Care and Support, misalnya, masyarakat membagi kepemilikan komunal (tanah) dan kepemilikan pribadi (pohon). Narasai-narasi etnografi soal sistem private ownership menunjukkan kepemilikan pribadi wajar dan menjadi hak awal, karena berangkat dari kepemilikan pribadi orang kemudian bisa melakukan resiprositas dan pada tingkatan lain melakukan redistribusi hasil dari resiprositas, seperti membayar pajak dan lain sebagainya.

Sebenarnya tidak ada masalah dalam hak kepemilikan pribadi, karena setiap orang berhak untuk menukarkan apa yang ia miliki. Kita berhak punya sepatu, tas, mobil dan rumah pribadi. Mari beranjak ke tingkat abstrak. Dari awal, Hegel dalam buku klasiknya The Philosophy of Right sudah mengatakan bahwa sifat dasar Manusia adalah mengalienasikan apa yang dimilikinya. Sifat ini yang membedakan manusia dari binatang, ujar Hegel. Asumsi inilah yang membuat Karl Heinrich Marx dalam Capital Volume I justru membahas soal pertukaran (use and exchange) di awal pembahasan. Sekaligus jawaban dasar kenapa Marx tidak membahas uang atau komoditas terlebih dahulu, melainkan ia membahas asal naluriah dari manusia untuk mempunyai hak milik secara pribadi dan dialienasikan untuk dipertukarkan dengan komoditas lainnya. Hegel yang membahas soal kepemilikan pribadi, civil society, Negara dan private companies di bagian awal tulisannya soal hak individu, kurang lebih demikian jika dalam bahasa Inggris. Saya parafrasekan dalam bahasa saya sendiri, agar lebih mudah dipahami:

From Hegel’s perspective, human beings basically have a right to their private property. Humans identified and acknowledged by their property. However, a self−right is still subjective and personal. To make sufficiently objective and in order to get respect and to achieve moral agreement, people should reflect their subjectivity to others. To bring an individual abstract desire into the concrete realm, humans integrate their subjective feelings to the universal notion of right, which is located in the sphere of family, civil society, state and market.”

Jadi, tidak ada masalah dengan sistem kepemilikan pribadi, karena itu subjektif dan diperlukan untuk pertukaran. Di pembahasan lanjutannya, Hegel kemudian memberikan gambaran bahwa fondasi etik-lah yang perlu digunakan ketika pertukaran karena pertukaran melibatkan jejaring yang lebih luas, menggunakan tenaga yang lebih banyak dan melibatkan properti organisasi seperti Negara. Etik yang paling jelas tentu pertukaran harus didasarkan pada “consensual contract”. Catatan yang terpenting lainnya adalah, Hegel menegaskan menguniversalisasikan kontrak akan merusak relasi-relasi yang sifatnya tidak kontraktual (bisa dibaca non−ekonomi). Pandangan Hegel ini bisa dilihat pada gambaran Karl Polanyi di buku klasiknya The Livelihood of Man yang mem-fictitious-kan semua relasi non−kontraktual dan bersifat nature, yakni tenaga kerja, uang dan tanah (saya akan bahas di sub bagian 3 nanti).

Lantas apa masalahnya? Yang menjadi masalah adalah akumulasi kepemilikan pribadi denga cara perampasan terhadap hak-hak yang secara dasar menjadi kepentingan publik di mana publik sebenarnya berhak mengakses ke hak-hak dasar tersebut juga. Ini yang disebut dengan Karl Marx sebagai Primitive Accumulation akumulasi modal selalu melakukan yang namanya dispossession. Kata dispossession ini dalam bahasa Inggris mempunyai makna negatif yang berarti merampas, merusak dan mencerabut. Dengan kata lain, akumulasi modal seringkali melalui proses perampasan asset dan hak-hak individu atau komunitas. Salah satunya adalah dengan caranya privatisasi, misalnya adalah swastanisasi air yang seharusnya menjadi milik bersama tanpa harus dikuasai oleh perseorangan, lantas dijual kembali ke masyarakat. Contoh bagus lainnya tentu adalah tanah yang sudah banyak dibahas di berbagai tulisan di Etnohistori oleh Ahmad Nashih Luthfi. Di sisi lain, kekaburan sistem kapitalisme modern adalah memanfaatkan waktu lebih sebagai hal yang tidak disadari oleh pekerja. Kapitalisasi waktu terhadap pekerja jelas melanggar kontrak konsensual. Dengan demikian, individual wealth accumulation−lah yang kemudian jadi masalah dalam pandangan Karl Heinrich Marx.

Gugatan bahwa kapitalisme tidak bisa terlarang karena ia tidak menggugat hak private property tentunya kita bisa tanyakan lebih lanjut. Jadi, private property tidak jadi masalah, yang jadi masalah adalah accumulation of wealth. Nah pertanyaannya adalah dari mana asal accumulation of wealth? Karl Marx mengatakan bahwa akumulasi kekayaan sebenarnya setara dengan jumlah hutang, dengan kata lain, jumlah kekayaan paralel dengan jumlah hutang. Jadi saya rasa yang jadi masalah, bukan komunisme melarang private property tapi ia lebih menggugat pada accumulation of wealth yang dihasilkan dari memperlebar jumlah hutang, untuk melakukan ekspansi seperti membeli alat produksi atau menambah jumlah pekerja.

Jadi solusi yang ditawarkan adalah kita tidak bisa memberikan daya tawar tinggi kepada orang yang membuat badan usaha atau enterprises, tapi orang yang mengerjakan enterprises tersebutlah yang berhak dihargai. Di sinilah sudut pandang antara kaum liberalis dan Marxis yang berbeda. Bagi kaum Adam Smith-ian yang berharga dan mempunyai nilai adalah pemilik modal, karena ia yang kreatif, dan ia menanggung resiko kebangkrutan. Sedangkan bagi kaum Marxian, yang mempunyai dan menghasilkan nilai atau value bukan pemilik modal, tapi pekerja. Mereka yang mengembangkan nilai. Karena itu tawarannya adalah collective ownership pada enterprises atau perusahaan bukan lagi private ownership yang kemudian menjadi akumulasi kekayaan.

 

2. Objectification of Labor dan Gerakan Kolektif Pekerja

Cita-cita akumulasi modal dari pengusaha jelas dilakukan dengan cara menempatkan labor power sebagai komoditas. Value labor menjadi sama dengan komoditas karena ia diukur berdasarkan ekuivalensinya dengan kebutuhan dasar pakaian dan makanan, perumahan dan transportasi (Capital Volume I, hal. 276−278). Dengan demikian, cita-cita Karl Marx adalah menempatkan value of labor, pada intinya bukan setara dengan komoditas, karena ide, otot, keahlian dan tenaga itu bukan barang.

Coba kita perhatikan perusahaan-perusahaan di Silicon Valley, California: Google, Bing, Facebook dan Yahoo. Bukankah yang kreatif adalah para pekerjanya, bukan pemilik modalnya? Jadi solusinya adalah decision maker dan kepemilikan bersama. Caranya adalah dengan mengubah organisasi produksi. Sebagaimana surat pernah saya sampaikan kepada seorang kawan, saya mengacu pada buku Richard D. Wolff, Democracy at Work: A Cure for Capitalism, pekerja sebagai mayoritas, yang melakukan pekerjaan, seharusnya menjadi board of director itu sendiri. Tidak perlu ada lagi ada sistem private ownership, stock market dan major share holder, atau major share holder yang punya hak dalam memilih board of director, karena pembagian pada aras individu ternyata terbukti gagal dan menambah ketimpangan ekonomi dan krisis kapitalisme, seperti yang sekarang dialami di Amerika Serikat. Keadaan ini sekaligus menjawab ke mana profit diarahkan, bukan ke Chief Executive Officer (CEO), atau director board, melainkan profit produksi dibagi secara komunal dan pekerja juga untuk menentukan sistem usury atau interest dan juga deposito keuntungan.

Usulan Richard Wolff ini bukan mengada-ada karena kalau kita perhatikan, meningkatnya ketimpangan klas disebabkan oleh individual kapitalis yang memainkan modal fiktif, dalam bahasa David Harvey di bukunya The Limits to Capital sebagai “fictitious capital” (Harvey, 267-9) di mana surat surat hutang, CDO, Securities, bonds, collateral, justru diputar sebagai modal di pasar finansial. David Harvey, masih di The Limits to Capital menyebutnya sebagai “financial oligarchy” (halaman 287), yakni sistem sirkulasi kredit melalui bunga peminjaman dihasilkan dari koalisi antara industri, perbankan dan institusi keuangan.

Fictitious Capital adalah distorsi tingkat tertinggi dari sistem kredit, dan saya agak ragu jika dikatakan bahwa kemudian ketimpangan antara kaya dan Miskin di Indonesia lebih tinggi dibanding Amerika Serikat, jika argumentasinya hanya menggunakan alasan oligarkis. Seberapa besar modal riil dalam kekayaan menghasilkan kekuasaan politik (wealth begetting power a la Lockean System) dibanding proliferasi sistem kredit dalam pasar finansial yang mencerabut dirinya dari bentuk organisasi perusahaan itu sendiri dan kekuatan politik riil di Amerika Serikat? Fictitious Capital ini sangat tumbuh subur tentunya pada dua hal, pertama karena kebijakan deregulasi (rincian selanjutnya bisa disimak di buku Joseph Eugene Stiglitz di The Price of Inequalities[2]) dan tentunya dalam tahapan Credit Based Expansion (dalam gambaran The Limits to the Capital[3]) David Harvey mensinyalir kuantitasnya jauh meningkat dan memberi jarak dengan monetary basis atau uang kertas dalam ekonomi riil sebagai nilai tukar. Bahkan di halaman selanjutnya, fictitious capital itu bertabrakan dengan fungsi uang sebagai pengukur nilai karena uang fiktif tidak lagi merepresentasikan apa yang disebut Marx sebagai the Social Necessary Labor Time (SNLT). Modal fiktif lepas dari standar emas sebagai nilai universal, tentu saja ini sudah terjadi sejak 1970-an awal sejak neoliberalisme diterapkan. Dan yang tak kalah penting adalah over−akumulasinya bisa menyebabkan devaluasi mata uang riil dan menyebabkan inflasi, dan tentu saja mendevaluasi komoditas pula. Fictitious Capital seharusnya tidak terjadi di Amerika Serikat jika demokrasi terjadi di ruang-ruang kerja perusahaan. Karl Heinrich Marx sendiri di Capital Volume III agak sketchy[4] dalam menggambarkan konsep “fictitious capital” karena di zaman ia hidup, sistem perputaran modal ekonomi riil tidak serumit dan se-ekspansif di zaman sektor finansial sekarang (bandingkan Karl Marx, Capital Volume III, halaman 573-4).

Profit atau yang disebut oleh Karl Marx sebagai “surplus” bukan sesuatu yang haram, selama ia tidak terkonsentrasikan pada satu orang lantas di sini surplus value dimiliki secara bersama. Karena pekerjalah yang menciptakan surplus value itu sendiri. Hak-nya ada di situ, persis seperti warga Negara yang mendapatkan hak demokrasinya. Karl Marx juga tidak menolak modernisme karena ia percaya pada model filsafat Hegelian yang selalu dialektis[5]. Di sisi lain, Richard Wolff menawarkan kepemilikan kolektif, bukan kepemilikan individual. Kepemilikan kolektif ini menekan apa yang disebut oleh Karl Marx “coercive law of competition; di mana sifat kompetensi yang  bersifat individu sangat membahayakan. Tapi perlu kita tengok di Capital Volume I, halaman 432, di situ Karl Marx melihat bahwa labor process bukan sebagai sesuatu yang negatif, melainkan “potentially creative, only under capitalism it is getting negative”. Karena sistem “nilai lebih” yang digunakan dalam mode kapitalisme pada esensinya hanya tiga saja: meningkatkan jumlah jam kerja, menambah mesin produksi atau mengurani upah pekerja.

Mengubah organisasi produksi. Ini inti yang ditawarkan oleh Richard D. Wolff. Konkritnya Wolff menawarkan begini, misalnya. Hari Senin sampai Kamis orang bekerja, lantas hari Jumat, semua karyawan berhak menentukan apa yang diproduksi, bagaimana dan ke mana produksi dan distribusi harus diarahkan. Dan yang terpenting adalah ke mana arah keuntungan hendak dialokasikan. Yang dipentingkan dalam kapitalisme adalah produksi dengan mekanisme pendisiplinan pekerja, sedangkan dalam pandangan Karl Marx, sebagaimana yang ditegaskan oleh Terry Eagleton pula, bahwa tujuan dari bekerja adalah bermain dan persis seperti proses metabolisme tubuh yang sifatnya natural, bukan ditekan melalui reproduksi yang massif. Ada kalimat yang saya suka dari Capital Volume I di halaman 284 “A spider conducts operations which resemble those of the weaver, and a bee would put many a human architect to shame by construction of its honeycomb cells. But what distinguishes the worst architect from the best of bees is that the architect builds the cell in his mind before he construct it in waxDi sinilah titik yang membedakan manusia & pekerja dengan binatang, serta yang membedakan labor dengan slave. Sekaligus membuat posisi pekerja itu aneh, harus bekerja dulu kemudian dapat upah.

Cita-cita Karl Marx tentunya adalah dengan menekan waktu kerja yang disepakati bersama. Karena keuntungan dari kapitalisme modern adalah melalui mekanisme jumlah jam kerja dan mesin produksi. Dua alat ini mengaburkan sistem eksploitasi layaknya pada zaman feodalisme atau kolonial. Meski resiko yang tidak dihitung oleh Richard Wolff adalah bagaimana mekanisme memulai negosiasi antara majikan dan pekerja jika sistem kapitalistik sudah berjalan. Di samping itu, jika kita perhatikan Karl Marx di Das Kapital, ia tidak menganjurkan perjuangan klas, hanya Vladimir Ilyich Lenin yang menafsirkan hal tersebut.

Bring democracy into the companies, mengusulkan sistem kekuasaan bukan lagi dipegang oleh majikan yang menyerupai raja karena semua pekerja memiliki keputusan. Memang benar, bahwa kapitalisme tumbuh menjadi sangat rumit karena kemasifannya, ia tidak hanya ditemui di dalam sistem pabrik, tapi juga ada di manapun, namun ide awal bermula dari sebuah yang konkrit dan sederhana dahulu. Persis ketika kapitalisme tumbuh di desa-desa kecil di perbukitan Inggris pada pertengahan abad 19. Ide Richard Wolff ini beda dengan Schumacherian, karena bayangan Ernst Friedrich Schumacher pada “Small is Beautiful” adalah kehidupan kapitalisme dalam bentuk molekul yang kecil-kecil dengan kepemilikan pribadi —yang lagi-lagi justru mirip kembali ke awal terjadinya kapitalisme di Inggris dulu. David Harvey sering berargumen bahwa gerak kapitalisme sendiri seperti molekul yang selalu berpindah dari satu ruang ke ruang lainnya, dari satu Negara ke Negara lainnya. Pergerakan molekul layaknya sebuah pergerakan modal yang dipindahkan bahkan dalam satu kota ke kota lainnya dalam satu Negara. Di sinilah David Harvey berpendapat bahwa akumulasi modal menciptakan sebuah lanskap geografi. Ketika modal berpindah maka sebuah lanskap ruang akan berubah, baik itu dalam bentuk perpindahan penduduk, jumlah populasi yang meningkat hingga munculnya gedung-gedung bertingkat dan jalan layang. Demikian pula akumulasi modal yang mengubah lanskap keruangan akan mengubah pola dominasi dan relasi. Jadi union pekerja seharusnya mempunyai daya tawar terhadap molekul-molekul yang bergerak ini. Kritik terhadap pendapat Richard Wolff bahwa gerakan bring democracy to the companies bersifat seperti molekul, tidak tepat, karena ini menyikapi dari sifat gerakan kapitalisme yang juga bersifat partikularis pula sebenarnya.

Sanggahan saya yang paling penting adalah saya tidak sepakat jika pandangan Richard D. Wolff ini dikatakan sangat parsial dan tidak membahas ke jantung permasalahan kapitalisme? Mari kita periksa Capital Volume I di bab 10 dan 11, kritik Karl Marx terhadap Adam Smith. Salah satu dari sekian perbedaan pandangan keduanya adalah: bagi Adam Smith capital itu tersirkulasi dalam arus distribusi antarpedagang, periksa narasi Adam Smith di The Wealth of Nations, soal perkembangan produser, pedagang, distributor beserta konsumen yang saling bergantung satu sama lain[6]. Kritik Karl Marx di halaman 273 mengatakan bahwa Adam Smith mengabaikan hulu atau pangkal sirkuit produksi dan sirkulasi yang sebenarnya yakni di pabrik, kalau di Negara non−Eropa, di kawasan pertanian dan perkebunan. Karena dari sanalah awal mula produksi komoditas dan kapitalisme dimulai, bukan dari para pedagang (merchant) seperti dalam gambaran Adam Smith melainkan dari ranah hulu atau produksi. Di sinilah kemudian Richard Wolff melihat pada pangkal dari kapitalisme yakni di aras produksi, bukan di ranah distribusinya.

Lantas ada dua pertanyaan. Jika demokrasi diletakkan di tingkatan perusahaan, tentu majikan akan dengan mudah membatalkan semua kontrak kerja terhadap buruh yang berani mengambil ide tersebut. Tapi pertanyaannya, mengapa perusahaan-perusahaan di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang & Bekasi (Jabodetabek) sampai sekarang tidak dipindahkan dengan mudah saja ke tempat-tempat lain yang tenaga kerjanya jauh lebih murah ketika Ir. Joko Widodo−Ir. Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi−Ahok) menaikkan Upah Minimum Regional (UMR)? The distribution of income problems tidak akan terjadi pada perusahaan-perusahaan karena pengusaha sadar buruh itu punya daya tawar besar. Kasusnya tentu berbeda misalnya pada dua produk perusahaan pakaian Amerika Serikat, GAP dan Abercrombie & Fitch yang memindahkan pabriknya ke Bangladesh dengan alasan biaya tenaga kerja, karena perpindahan pabrik tidak dibarengi dengan pemecatan masif. Pertanyaan kedua, mengapa pengusaha tidak mengubah saja pekerja dengan constant capital misalnya tenaga robot dan teknologi pengganti manusia? Lantas selesai persoalan. Ternyata tidak semudah itu, karena ada labor power yang tidak bisa digantikan oleh tenaga manusia dalam bentuk keahlian, produktivitas, kreativitas, dan ide, yang semakin penting peranannya seiring dengan kualias pekerja berlatar-belakang pendidikan semakin tinggi. Inilah yang membuat mesin produksi tidak dapat menggantikan tenaga manusia dan pekerja manusia selalu punya daya tawar dan tidak selalu terobjektivasi sebagai agensi yang pasif layaknya robot.

Negara dan Bantuan pada Pasar

Tawaran Richard D. Wolff yang baru dan keluar dari patokan sejarah Sosialisme a la Rusia yang ternyata mempunyai sistem mode produksi kapitalistik. Model komunisme klasik seperti yang pernah dilakukan oleh Uni Soviet dan Rusia dengan menasionalisasikan semua private property, yang berpotensi untuk dijadikan akumulasi kekayaan, di bawah tangan Negara. Tapi solusi yang dilakukan oleh Rusia di tahun 1917 sebenarnya persis yang dilakukan oleh Franklin Delano Roosevelt soal kepemilikan sosial yang dikembalikan ke swasta, dan semua tender rencana pembangunan diberikan kembali ke pasar. Kedua yang dilakukan adalah menekan pasar dengan cara mengontrol produksi. Tapi uniknya, model produksi dalam enterprises dan dalam companies mirip model sistem pabrik sekarang, di mana pekerja tidak mempunyai decision makers. Ini beda dengan tawaran Richard Wolff. Jadi penekanan Richard Wolff adalah pada “organisasi produksi” bukan apakah Negara kembali ke sosialisme atau liberalisme, karena ide keduanya ini terbukti gagal. Sosialisme Soviet ambruk, dan krisis kapitalisme di Amerika Serikat sekarang sudah terjadi lebih dari 5 tahun lebih dan lebih parah dibanding tahun 1930. Pandangan yang diajukan Richard Wolff juga memberikan semacam “coping mechanism” atau mekanisme mengatasi sifat liberalisme yang destruktif dan berakhir collapse akibat karakternya sendiri.

Yang jadi permasalahan kapitalisme pada saat ini sebenarnya bukan hanya seperti yang dikatakan Farabi Fakih, salah satu pegiat Etnohistori, yang dulu berpendapat bahwa musuh kapitalisme adalah sumber daya alam yang semakin terbatas, seperti minyak. Saya rasa sekarang pendapat ini mudah dipatahkan. Karena telah banyak ilmuwan yang telah menemukan energi alternatif untuk pengganti minyak bumi dalam 10 hingga 40 tahun ke depan. Dua permasalahan kapitalisme krusial saat ini adalah terciptanya krisis lingkungan atau ekologi dan kapitalisme sendiri menciptakan inequalities atau ketimpangan yang semakin tinggi dalam tubuhnya. Di sinilah kemudian, terdapat celah-celah yang bisa menjadi solusi perbaikan ekonomi tanpa mengobati kapitalisme dengan sistem pasar bebas. Terbukti bahwa sistem pasar bebas adalah mitos, karena ia tidak pernah terjadi jika tidak dibantu oleh kebijakan-kebijakan suntikan dari pemerintah dan juga bantuan komunalisme bersama oleh masyarakat dalam bentuk membayar pajak rame-rame ketika Negara menjalankan sistem austerity.

Kecenderungan yang paling kuat sekarang memang mengarah ke sosialisme di mana Negara memegang kendali dalam menyembuhkan gerak pasar. Jika kita perhatikan, banyak Negara-Negara yang mulai mengganyang pengusaha dengan mengatakan “Austerity is the disaster”. Sistem bailed out ke bank adalah perbuatan tercela karena tidak mempunyai trickle down yang terbukti. Perancis misalnya, mulai menaikkan sistem pajak terhadap pengusaha, karena pajak yang tinggi kepada pengusaha adalah langkah jitu untuk menaikkan subsidi di bidang-bidang publik seperti kesehatan dan pendidikan. Austerity sebenarnya menunjukkan pula bahwa krisis kapitalisme bukan diobati dengan semakin dibukanya pasar, melainkan kolektivisme masyarakat-lah yang memberikan ramuannya. Rakyat secara ramai-ramai membayar pajak yang dinaikkan dan rakyat yang membayar semua biaya subsidi yang dikurangi. Kebijakan yang disebut austerity dibayar oleh kolektivisme warga. Di titik inilah saya dapat mengklaim bahwa “The most awesome of Marxism is this theory can be applied not in the socialist country, but in the most advance capitalist society”.

“Selfregulating market” adalah mitos karena pasar tidak bisa berjalan sendiri. Mengotonomikan pasar justru mengacu pada fasisme kapitalisme. Dengan kata lain pasar bebas justru mengandung nilai utopis seperti dikatakan Frank Furedi, seorang sosiolog Marxis: “Capitalism is a wonderful idea. It is a really brilliant idea. Free trade, free market, individualism, individual self−development. Sounds really brilliant. In theory capitalism is a wonderful idea. The only trouble is they don’t work in practice”. Pendapat Furedi bukan tanpa alasan, karena hampir semua sistem kapitalisme besar mempunyai teori “ketergantungan” terhadap bantuan Negara, alih-alih di saat krisis.

Di saat krisis, David Harvey juga percaya bahwa Negara mempunyai peran dalam mencegah munculnya excessive fictitious capitals, dengan cara menciptakan jenis-jenis pekerjaan manufaktur. David Harvey tampak tergiring ke pendekatan Keynesian sepertinya (The Limits to Capital, hal. 315). Tapi lagi-lagi Negara mempunyai peranan ambigu karena institusi inilah yang menciptakan modal (create interest−bearing capital) melalui hutang kepada pihak swasta (hal. 323). Kapitalisme tidak digerakkan sendiri oleh enterprenerur atau saudagar, melainkan ia adalah bagian dari kebijakan politik melalui sistem pajak dan penciptaan kredit. Lagi-lagi, kita kembali ke pandangan a la Marxis yang melihat bahwa kapitalisme itu justru diciptakan oleh Negara, bukan semata dari pengusaha. Contoh sejarah telah banyak, mulai dari sejak Revolusi Perancis, pembangunan rel kereta api di California zaman Gilda, hingga program ekonomi New Deal Franklin Delano Roosevelt, hingga krisis ekonomi di bawah pemerintahan Barack Obama, adalah kasus-kasus yang paling gamblang di mana peran Negara bukan lagi sekedar sebagai satpam yang menjaga lalu lintas perdagangan, melainkan juga lembaga yang menciptakan hutang dan menjaga arus modal.

3. Fictitious Commodities[7] dan Tercabutnya Ekonomi dari Organisasi Sosial

Jika Negara mempunyai peranan penting, maka salah satu solusi terhadap krisis kapitalisme, kita bisa kembali menengok Karl Paul Polanyi dan para pengikut tradisi ini. Dalam perdebatan antropologi ekonomi, Polanyi dikenal pembawa gerbang “ekonomi substantif” yang berasumsi bahwa pasar tertanam dalam organisasi sosial masyarakat, politik dan agama. Saya melihat bahwa belakangan ini model Polanyian mampu menawarkan bagaimana melihat krisis kapitalisme bukan dari sistem logika ekonomi semata tapi dari kacamata ekologi politik, feminisme, dan yang terpenting adalah critical governance studies dan poskolonialisme, alasannya karena ekonomi tidak berdiri sendiri melainkan ia terhubungkan dengan kebijakan-kebijakan politik, hukum dan budaya tentunya. Meski jika kita membaca tulisan-tulisan Polanyi, ia seperti menggiring ke ranah “romantisme” masa lalu di mana relasi ekonomi layaknya resiprositas pada masyarakat primitif yang bersifat equal.

Kedua karena krisis finansial ekonomi bersifat multi−faceted, ia punya banyak wajah sebagaimana gambaran-gambaran depresi dalam buku Karl Polanyi The Great Transformation, yang menyebabkan disintegrasi komunitas, merusak sistem jaringan sosial dalam komunitas, sistem livelihood dan efek-efek buruk terhadap kebudayaan dan alam mengingat ekonomi tertanam dalam institusi kebudayaan, moral dan norma etika[8]. Dengan demikian krisis yang besar pada saat ini di mana bukan hanya krisis ekonomi finansial, tapi juga merambat ke krisis sosial seperti meningkatnya slums, ketimpangan ekonomi, pengangguran, bencana alam akibat pemanasan global[9]. Dan yang tak kalah penting adalah krisis terhadap kritik kapitalisme itu sendiri secara paradigmatik.

Sedangkan disembedded market ditandai dengan komersialisasi Fictitious Commodities (elemen yang paling terlihat tentunya tiga hal: tanah, buruh dan terciptanya monetisasi) yang dibangun melalui penegasian terhadap terhadap kondisi relasi sosial. Pasar bergerak di luar kondisi-kondisi sosial dan politik. Dalam kenyataannya, di beberapa etnografi di Indonesia, pasar itu tertanam dalam kekerabatan dan struktur sosial, norma dan etika, struktur keagamaan, kepemimpinan tradisional. Nanti saya akan berikan contoh di paragraf bawah soal bukti etnografinya. Kaum ekonom klasik melihat bahwa semua relasi-relasi sosial bisa dijual dan dikomersialisasikan. Sosiolog ekonom Viviana A. Zelizer misalnya dalam The Purchase of Intimacy (2005) dan esai-esainya terbaru di Economic Lives: How Culture Shapes the Economy (2010) 
melihat relasi-relasi sosial hingga pada tingkatan keintiman individual telah diukur dengan monetisasi yang dianggap ekuivalen, misalnya emosi, cinta, harga hari tua, hingga harga anak dalam asuransi di kota-kota besar di Amerika Serikat. Di titik inilah, relasi ekonomi dalam studi Zelizer di Chicago yang sangat individualis, tidak dapat disamakan dengan di relasi sosial dan ekonomi pada masyarakat Sumba−Nusa Tenggara Timur, Maluku, Soroako−Sulawesi, maupun Minangkabau.

Setidaknya ada tiga laporan etnografi yang menarik soal perubahan masyarakat Indonesia ke arah monetisasi di medio tahun 1970−1980-an. Pertama laporan Webb Keane perihal uang di Sumba−Nusa Tenggara Timur dalam bukunya Signs of Recognition: Powers and Hazards of Representation in an Indonesian Society dan satu bab tentang uang di Christian Moderns: Freedom and Fetish in the Mission Encounter (The Anthropology of Christianity). Webb Keane menunjukkan bahwa uang kertas merupakan alat tukar yang baru muncul di tahun 1975-an di Sumba. Uang bersifat sangat sekuler karena alat tukarnya terlepas dari ikatan-ikatan pertukaran barang yang selama ini juga tertanam dalam ritual. Strategi yang dilakukan oleh Masyarakat Sumba adalah justru melibatkan uang ke dalam aktivitas ritual yang di dalamnya ada transaksi ekonomi. Webb Keane kemudian bergerak ke arah semiotik Charles Sanders Peirce yang melihat uang sebagai objek nilai tukar yang ditandakan mempunyai ekuvalensi dengan barang-barang dalam ritual. Kesimpulannya, masyarakat Sumba menarik uang ke ranah nature-nya media konvensi sosial dan bukan sebagai alat produksi.

Kedua dan ketiga adalah Michael R. Dove, dalam The Banana Tree at the Gate: The History of Marginal Peoples and Global Markets in Borneo dan Franz & Keebet von Benda-Beckmann dalam Social Security Between Past and Future: Ambonese Networks of Care and Support. Kesimpulan saya dari tiga buku etnografi ini adalah proses monetisasi di Indonesia ternyata baru terjadi pada tahun 1970−1980-an. Ini cukup mengejutkan. Proses monetisasi terjadi di pangkal produksi yang berkaitan dengan tanaman dan tanah. Di kasus Michael Dove, Negara memberi contoh melalui efektivitas penanaman lada dan karet, dengan kata lain Negara menjadi agen produk pengetahuan yang mengajari masyarakat untuk mendapatkan keuntungan cepat tapi singkat, yakni uang, dengan cara efektivitas penanaman tanaman “sekuler” semacam lada dan karet. Efeknya, masyarakat melupakan tanaman-tanaman yang berkaitan dengan organisasi sosial dan ritual yang juga mempunyai daya tahan pangan secara berkelanjutan, semacam semacam ketela, jagung dan ubi. Monetisasi berjalan paralel dengan munculnya kelangkaan pangan, sebuah fenomena yang jarang terjadi di masyarakat non-pertanian sawah. Kedua, dalam gambaran Benda Beckmann, ketika harga cengkeh meledak di pasaran dunia pada tahun 1975−1985, konflik antara orang Maluku dengan Migran Buton meningkat karena cengkeh yang sebelumnya bukan lagi komoditas berharga menjadi tanaman rebutan. Permasalahan menjadi rumit, karena konsep kepemilikan tanah di Maluku adalah komunal (tanah adat) sedangkan konsep kepemilikan pohon bersifat individu. Siapapun bisa memiliki dan menyewakan pohon. Semenjak mengenal uang melalui hasil ekspor dan penjualan, ketegangan-ketegangan antar etnis, karena orang Maluku mengklaim bagi hasil lebih tinggi terhadap uang yang didapat dari penjualan cengkeh masyarakat Buton−Sulawesi.

Tiga narasi etnografi tentang uang, tanah dan pekerja di atas menunjukkan bahwa ketegangan dari Fictitious Commodities muncul sebagai akibat dari pemisahan ekonomi dengan mode organisasi sosial politik dan keagamannya. Lantas apa tawarannya? Salah satu solusinya adalah mengembalikan sistem marketisasi untuk melekat pada organisasi sosial politik dan keagamaannya. Tentu saja di titik pangkalnya, yakni di ranah produksi, baik itu di ranah pertanian maupun pabrik. Neo−Polanyian semacam Nancy Fraser di bukunya Mapping The Radical Imagination: Between Redistribution and Recognition (2003) dan Can Societies be Commodities all the way down (2012) adalah intelektual yang getol untuk menawarkan untuk mediasi antara Marketisasi/Monetisasi versus Perlindungan Sosial yang harusnya tidak ditempatkan secara berlawanan layaknya dikotomi ideologisasi perang dingin tahun 1980-an, namun menjembatani keduanya. Nancy Fraser mencoba membawakan solusi terhadap krisis kapitalisme sekarang ini melalui model emansipasi sebagai jalan ketiga (triple movement) dari dominasi marketisasi dan social protections. Saya menyematkan Nancy Fraser sebagai “quasi Polanyian”, karena ia mengkritik separo pemikiran Karl Polanyi, dan menambahkan dengan pendekatan feminisme. Bagi Nancy Fraser, pola pasar yang dicerabut dari organisasi sosialnya, dan diserahkan pada mode supply & demand dan mode self−regulating market a la abad 19 di Inggris justru menimbulkan resistensi sosial karena banyak kerugian yang terjadi akibat komersialisasi dan marketisasi pada tiga hal utama: rusaknya ikatan sosial, hancurnya ekologi dan krisis finansial.

Meskipun Polanyi bukan Marxian. Kesamaan Karl Paul Polanyi dengan Karl Heinrich Marx adalah melihat fictitious commodities adalah unsur yang menyebabkan krisis ekonomi, karena krisis kapitalisme adalah karena memisahkan unsur-unsur sosial dari pasar. Jika kita perhatikan, hampir semua resistensi terhadap desakan pasar adalah bukan menentang kapitalisme itu sendiri tapi lebih untuk tidak menuntut agar pasar tidak mencerabut kondisi-kondisi sosial yang ada. Jadi tuntutan-tuntutan lebih kepada proteksi sosial seperti livelihood dan ikatan-ikatan komunitas dari daya terkam marketisasi. Perbedaannya dengan Karl Marx, Karl Polanyi percaya dengan pemerintah seperti Negara persemakmuran dalam mengontrol gurita marketisasi atau disembedded market yang belakangan ini dipromosikan oleh neoliberalisme. Di titik inilah, kita baru sadar, mengapa orang-orang sosialis di Indonesia sangat dekat dengan pasar, mengingat mereka mempunyai kepercayaan yang kuat bahwa Negara adalah satu organisasi sosial politik yang mampu melindungi kehidupan sosial masyarakat dari serbuan pasar yang tidak terkendali seperti supply uang yang tidak terkendali melebihi standar emas seperti sekarang ini. Sedangkan dalam pandangan garis Marxian “kiri jauh” kaum neo−Polanyian mempunyai pandangan ganda, karena ternyata Negara sendiri adalah organisasi sosial politik yang justru memproduksi elit borjuis dan konsentrasi modal pada the few yang kaya. Negara sendiri yang menciptakan pasar, sehingga kaum Marxis menuduh orang-orang sosialis bertanggung-jawab terhadap terciptanya liberalisme. “Proteksi sosial” yang diciptakan oleh Negara kadang bersifat ambivalen, karena Negara yang mempunyai wewenang di dalam menciptakan proteksi sosial juga menanamkan dominasi tehadap masyarakat. Karena itu konflik antara marketisasi dan proteksi sosial harus dimediasi oleh emansipasi. Konsep ini bersifat otonomi dalam masyarakat yang seperti model-model gelembung otonomi yang sifatnya lebih partisipatoris dibanding birokratis. Tujuannya adalah disembedding the deregulation of market. Bukankah kita mempunyai model gerakan direct democracy, sovereignty, yang demikian banyak di masyarakat? Ada koperasi, ada sistem gotong royong, arisan, bahkan jual beli cengkeh di zaman Orde Baru yang menggurita dengan Koperasi Unit Desa (KUD), ada banyak relasi pertukaran yang di luar kuasa Negara, Benda Beckmann menyebutnya sebagai off−state transactions.

Sekali lagi, saya tidak memandang pasar adalah negatif, dan Karl Marx juga tidak mengatakan demikian, selama ia tidak dikuasai oleh individu. Dalam kacamata antropologi, pasar justru lahir bersama masyarakat. Jika kita telusuri dari buku-buku klasik macam sistem perdagangan Kula dalam studi Bronisław Kasper Malinowski, Argonauts of the Western Pacific, atau The Stone Age Economics-nya Marshall David Sahlins, hingga The Gift: The Form and Reason for Exchange in Archaic Societiesnya Marcel Mauss, jelas sekali digambarkan bahwa pasar, kredit dan piutang merupakan elemen terpenting dari masyarakat karena ekonomi juga melekat dalam organisasi sosial dan politik keseharian. Sedangkan model marketisasi yang baru adalah menuntut otonomi gerak ekonomi yang lebih didasarkan pada akumulasi individu dan logika-logika efisiensi pasar. Bahkan dalam catatan sejarawan Marxis, Edward Palmer Thompson munculnya perdagangan bebas itu bertujuan memisahkan (semacam sekularisasi agama dari ruang publik) antara ekonomi dengan kehidupan sosial masyarakat. Jadi jika pasar itu disekularisasikan, dia jelas bias pada sejarah kemunculan kapitalisme di Inggris. Dame Ann Marilyn Strathern dalam esai-esainya juga melihat sistem kekerabatan di Papua juga mempunyai argumen yang sama karena baginya pola pandang yang memisahkan ekonomi dari struktur kekerabatan jelas pandangan bias Barat dari kaum ekonom klasik.

Pertanyaan Slavoj Žižek sekaligus menguatkan pendapat-pendapat ekonom politik macam Karl Polanyi maupun sejarawan ekonom Marxist Jerman, Heide Gerstenberger yang melihat bahwa pasar dan Negara modern muncul secara bergandengan. Tapi apa yang terjadi di Afrika Selatan akibat bergandengnya dua unsur ini? Meningkatnya daerah kumuh, pengangguran yang tinggi di kawasan-kawasan perkotaan. Isu-isu ras dan klas semakin berkelindan, dan Mandela sendiri semakin terkejut dengan banyaknya orang-orang kulit hitam yang miskin semasa pemerintahannya. Gerak pasar memisahkan dirinya dari kenyataan dan struktur sosial masyarakat yang ada. Polanyi menyadarkan bahwa tujuan dari manusia bukanlah kompetisi mendapatkan uang sebanyak mungkin, tapi ada hal-hal yang lebih ultimate dari uang yang sebenarnya hanyalah perantara dari tujuan-tujuan akhir manusia: bahagia, bermartabat, serta punya waktu luang untuk bermain dan beristirahat. [ ]

28 Desember 2013

 

 * hakadir@ucsc.edu

 

 


Footnotes

[1] Tesis Perry R. Anderson akan semakin terlihat simplistis dalam melihat dikotomistik penguasa vis a vis rakyat, jika kita mengacu pada sistem 
.....kekuasaan di Kerajaan di Asia Tenggara. Gagalnya “Negara Kerajaan” menciptakan dirinya sendiri sebagai Negara modern seperti di Perancis 
.....misalnya, karena banyaknya pegawai menengah (officials) yang menjadi middlemen dalam melakukan penipuan terhadap informasi pajak, 
.....survey tanah, jumlah penduduk dan benih. Jadi, konstelasi klas di bagian tengah yang menyebabkan sistem the Crown tidak dapat bekerja 
.....secara rasional dan maksimal dalam mengambil keuntungan dari masyarakat kebanyakan, jumlah benih dan juga budak. Kesimpulan ini saya 
.....renungkan setelah membaca dua jilid buku sejarahnya Victor B. Lieberman, Strange Parallels: Southeast Asia in Global Context, c. 800−1830 
.....dan James C. Scott, The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia.
[2] Sifat oligarki di Indonesia tidak sampai menggerus kondisi klas menengah yang terus meningkat. Jika oligarki sebagaimana disampaikan Gde 
.....Dwitya bahwa 1:630.000 pertanyaannya, mengapa jumlah klas menengah Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun? Bandingkan 
.....dengan jumlah klas menengah yang terus berkurang di Amerika Serikat dalam 20 tahun terakhir ini, bahkan Stiglitz menyebutnya sampai 
.....93% naik ke 1% di kalangan para bankers. Salah satu mekanisme yang meningkatkan kemiskinan adalah sistem ekonomi “rent seeking 
.....economy” dengan korporasi yang memonopoli perdagangan dan menyerot semua perputaran uang di kisaran masyarakat level menengah 
.....dan bawah dibanding membagi pie chart kapitalisme ke bawah. Di dalam korporasi kita bisa kita lihat rasio CEO di Amerika Serikat yang 
.....sangat tinggi dibanding para pekerja. Buku etnografi Karen Zouwen Ho, Liquidated: An Ethnography of Wall Street, menjelaskan hal ini, 
.....karena CEO yang memegang shareholder terbesar dan bertanggung jawab terhadap semua merger di perusahaan.
[3] Soal tabrakan jarak yang semakin menjauh antara sistem finansial dan monetary basis ini periksa dalam evolusi sistem kredit yang 
.....digambarkan oleh Harvey di The Limits to Capital halaman 292−310. Harvey menggambarkan transformasi siklis ekonomi dalam lima 
.....tahap: Stagnation, recovery, credit based expansion, speculative fever, crash.
[4] Karl Heinrich Marx memang tidak selalu benar, karena ia luput menganalisis pemanasan global yang muncul akibat kapitalisme yang massif, 
.....ia tidak melihat munculnya dunia internet dan finansial, dan ia menurunnya upah pekerja karena keuntungan dan terus menerus munculnya. 
.....Di sisi lain, harus diakui, analisis Karl Marx terhadap dunia finansial amatlah terbatas. Tapi kita harus tetap ingat pula bahwa Marx mempunyai 
.....konsep-konsep yang immanent dalam mengkritik kapitalisme seperti fethisism of commodities ataupun accumulation by dispossesstion, dan 
.....masih banyak yang lainnya.
[5] Negara adalah organisasi yang paling penting dalam menentukan kebijakan, a la Polanyi maupun Stiglitz ini, karena Negara adalah organisasi 
.....sosial politik paling luas yang dimiliki dalam dua ratus peradaban manusia belakangan ini. Setidaknya Negara masih punya peranan penting 
.....dalam mencegah tindakan bailed out yang ujung-ujungnya oleh bank uang tersebut dilarikan ke sektor finansial dibanding pada penciptaan 
.....lapangan kerja secara luas. Tapi jika kita percaya pada dialektika Hegelian, kapitalisme dan Negara bukan sebuah bentuk final dalam organisasi 
.....kemanusiaan tentunya. Negara, dalam bentuknya akan mengalami perbaikan secara terus menerus.
[6] Pendekatan Adam Smith inilah yang kenapa sangat cocok untuk perkembangan pola pikir teori di Amerika Serikat, yang bernama Struktural 
.....Fungsional. Layaknya anggota tubuh atau mesin kendaraan, jika satu rusak, maka sistem lainnya akan rusak. Sistem ekonomi, antara prices, 
.....revenue, interest, fluctuation saling mendukung satu sama lain persis struktural fungsional. Karena itu, bagi penganut sistem sistem struktural 
.....fungsional, sangatlah alergi terhadap kata-kata semacam revolusi atau perlawanan, pemberontakan, karena akan merusak sistem lainnya. 
.....Sistem inilah yang dituduhkan Slavoj Žižek kepada Nelson Mandela, karena tidak akan merusak struktur fungsional ekonomi politik di Afrika 
.....Selatan yang sudah berjalan.
[7] Selain tanah, uang dan pekerja, Bob Jessop mengembangkan ide tentang pengetahuan sebagai komoditas fiktif di tulisan 
.....Knowledge as a Fictitious Commodity: Insights and Limits of a Polanyian Perspective”. Contoh paling jelas tentu hutang siswa (student loans) 
.....yang semakin meninggi karena menuntut ilmu, khususnya di Negara bagian macam California, Georgia dan Arizona. Jessop sangat dipengaruhi 
.....oleh Karl Polanyi pula. Tapi saya tidak akan membahas pandangan Jessop tersebut di tulisan ini agar tidak berkepanjangan.
[8] Waktu mengambil kuliah Antropologi Ekonomi di bangku S1, UGM, saya diperkenalkan dengan berbagai perdebatan antara kaum formalis yang 
.....sangat dekat dengan ide-ide ekonomi neo−klasik. Mereka memandang bahwa pelaku ekonomi mempunyai rasionalitas dalam memaksimalkan 
.....keuntungan individunya. Argumen-argumen ini terbukti dalam naskah klasik etnografi yang menurut saya salah satu naskah terbaik pernah saya 
.....baca, Raymond William Firth, Malay Fishermen: Their Peasant Economy (1946) dan sebuah naskah etnografi tentang petani dari Samuel L. Popkin, 
.....The Rational Peasant: The Political Economy of Peasant Society. Naskah etnografi ini mengkritik buku James C. Scott, The Moral Economy of the 
.....Peasant yang terbit dua tahun sebelumnya, 1977.
[9] Ada satu penemuan yang menarik di buku tipisnya David Harvey, A Brief History of Neoliberalism (2007), ia mengungkapkan bahwa setiap kota 
.....yang menjalankan kebijakan ekonomi neoliberal berakhir dengan meningkatnya kriminalitas di kota tersebut, misalnya Mexico, Puerto Rico, 
.....Lusaka hingga Baltimore. Salah satunya adalah akibat dari meningkatnya ketimpangan ekonomi.

Baca Juga

Suasana the Irish Hill Homeless Camp

Belajar Kepemimpinan dari “Kepala Suku” Kaum Homeless di Ibukota Balap Dunia

Catatan oleh: Karim * “The best way to find yourself is to lose yourself in ...

Tanggapan

  • Hello, guest