Home / Topik / Catatan / Membedah Agraria: Pembacaan, Proyeksi & Solusi atas Masalah Petani

Membedah Agraria: Pembacaan, Proyeksi & Solusi atas Masalah Petani

 

oleh: Luqman Zaqiy Jatibenang dan Ibnu Hajar Al-Asqolani *

 

Membaca Masalah Agraria di Masa Lalu

Diskusi (tulisan) ini berawal dari rasa penasaran kami, mengapa pada awal karyanya; Melacak Sejarah Pemikiran Agraria: Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor, Ahmad Nashih Luthfi (2011) melewatkan pembahasan Reforma Agraria di masa Orde Lama[1]. Singkat cerita, setelah di awal ia membahas kebijakan-kebijakan kolonial, Luthfi langsung melompat ke Revolusi Hijau. Agak aneh rasanya kalau niat awalnya membahas kronologi, sebuah peristiwa se-“revolusioner” Reforma Agraria dilewatkan begitu saja.

Setelah membaca lebih lanjut, barulah kami menemukan pembahasan Reforma Agraria. Namun pembahasannya agak berbeda dari dua topik sebelumnya. Reforma Agraria oleh Luthfi tidak dipandang sekedar sebagai bagian dari kronik, melainkan sebuah kajian yang demikian kompleks. Barulah, setelah itu, kami menemukan bahwa apa yang dibahas oleh Luthfi di awal (pemerintah kolonial dan Revolusi Hijau) adalah sebuah latar belakang. Bagian itu memang harus ada, karena tulisan Luthfi adalah sebuah karya ilmiah yang jadi syarat akademis[2].

Mari tinggalkan sejenak pertanyaan yang kami utarakan di awal, dan memulai lagi dengan pertanyaan baru. Mengapa, sebagai latar belakang, kebijakan agraria pemerintah kolonial disandingkan dengan Revolusi Hijau? Apakah “mereka” berdua memiliki kesamaan? Jika iya, dimana, bagaimana, dan seperti kesamaannya?

Kebijakan pemerintah kolonial selama kurang lebih seabad (1808 sampai dengan 1905) dibahas oleh Luthfi secara berurutan. Pembahasan itu mencakup birokrasi modern Daendels, land rent system Thomas Stamford Raffles, depolitisasi birokrasi Godert van der Capellen, cultuurstelsel, domein verklaring, hingga Politik Etis[3]. Di sela-sela pembahasan itu Luthfi bercerita pula tentang Agrarische Wet (Undang-Undang Agraria) tahun 1870, yang memang isinya tidak bisa dilepaskan dari pembahasan agraria Indonesia[4]. Seluruh periode ini merupakan masa-masa dimana pemerintah kolonial menyedot begitu banyak tabungan dari keringat kaum pribumi kecil, meskipun di akhir-akhir penguasaannya ia menyatakan apologi lewat berbagai dalih[5].

Setelah membahas kebijakan pemerintah kolonial, Luthfi mulai menginjak Revolusi Hijau. Revolusi Hijau yang sangat terkenal itu ternyata terjadi di hampir seluruh wilayah Asia (terutama di Asia Tenggara). Itu pula yang mungkin menyebabkannya disebut sebagai “revolusi”, bukan sekedar “transisi” atau “alih teknologi”. Ini sejalan dengan pemaknaan yang dikemukakan oleh Luthfi, mengutip orasi Doktor Honoris Causa Gunawan Wiradi:

“Suatu program dapat disebut sebagai “revolusi” ketika dampak yang ditimbulkannya mengakibatkan perubahan yang mendasar pada masyarakat dan terjadi secara masif. Green Revolution memenuhi syarat-syarat itu. Kondisi pedesaan di Asia Tenggara sangat terasa mengalami perubahan, baik dari segi ekonomi, sosial, politik, maupun budaya setelah Revolusi Hijau dijalankan”.[6]

Benar apa yang dikatakan oleh Gunawan Wiradi. Revolusi Hijau memang “menggoncang” semua elemen kehidupan kaum petani, mulai dari ekonomi, politik, sosial, hingga budaya. Contoh kecilnya adalah musnahnya relasi patron-client (posisi saling menguntungkan dalam rangka saling menjaga keberlangsungan kerja bersama) antara petani kaya dengan para buruh tani. Masuknya alat-alat pertanian modern (yang kala itu hanya bisa dibeli oleh petani kaya) membuat si patron tidak lagi menjaga si client, karena tenaga client sudah tergantikan oleh mesin. Karenanya, kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan patron-client itu, seperti pesta perayaan, pemberian zakat, serta pemberian bonus untuk para buruh tani berkurang sedemikian rupa (jika tidak hilang sama sekali)[7]. Contoh lain adalah fenomena housewife-ization yang terjadi kala itu, dimana kerja-kerja pertanian yang biasanya diampu oleh perempuan dirampas sama sekali oleh mesin[8]. Perempuan-perempuan yang kehilangan pekerjaan mau tidak mau harus menetap di rumah, menjalani posisi yang saat ini lazim disebut sebagai “ibu rumah tangga”.

Setelah kami bercerita tentang dua topik di atas, apa kira-kira benang merah yang bisa ditarik? Kesamaan apa yang bisa disimpulkan setelah membaca rentetan peristiwa di atas? Agar bisa mendapatkan kejelasan, ada baiknya kalau kami bercerita tentang latar belakang masing-masing periode (pemerintahan kolonial dan Revolusi Hijau era Orde Baru).

Apa yang melatarbelakangi berbagai kebijakan pemerintah kolonial sudah jelas: keuntungan yang melimpah buat orang-orang Belanda. Posisi petani kecil pribumi saat itu (dari periode Herman Willem Daendels hingga domein verklaring) hanya menjadi “sapi perah”, yang kesempatannya untuk memperoleh kemakmuran sama sekali ditutup. Mempertahankan orang miskin untuk tetap jadi miskin adalah tugas pemerintah kolonial, karena jika tidak, maka kesempatan mereka untuk punya tanah demikian luas serta buruh murah yang melimpah—baik untuk digunakan sendiri maupun disewakan ke swasta—tidak akan ada lagi. Inilah yang tergambar dengan jelas pada cultuurstelsel hingga Agrarische Wet. Gagasan Politik Etis yang semula dilakukan untuk “balas budi”,—yang mewujud dalam bentuk pendidikan, pelatihan, serta akomodasi terhadap usaha-usaha kecil—pada akhirnya cuma basa-basi, karena hanya menguntungkan kaum kelas atas. Justru yang terakhir ini akibatnya juga buruk: yang kaya punya kesempatan untuk makin kaya, yang miskin tetap miskin seperti biasa. Jurang yang dalam pun terbentuk, dan kehidupan kaum petani kecil pribumi semakin teralienasi.

Menginjak ke Revolusi Hijau. Revolusi Hijau, sebagaimana ia disebut sebagai “revolusi”, merupakan buah dari kecamuk berbagai kepentingan. Luthfi menerangkan latar belakangnya dengan cukup sederhana, lewat sub-bab berjudul “Malthusian, Perang Dingin, dan Modernisme”[9]. Sebagaimana diuraikan pada judul, latar belakang Revolusi Hijau adalah tiga hal tersebut.

Teori Thomas Robert Malthus (1766-1836) merupakan landasan ilmiah untuk menjalankan Revolusi Hijau. Teori ini, sebagaimana terumus dengan nama Malthus Theory, menyebutkan bahwa peningkatan produksi pangan mengikuti deret aritmetik (1, 2, 3, 4,…) dan pertumbuhan penduduk mengikuti deret geometrik (1, 2, 4, 8,…)[10]. Dugaan ini menimbulkan kegelisahan bagi negara-negara maju, karena mengindikasikan terjadinya krisis pangan di kemudian hari. Oleh karena itu, peningkatan produksi pangan secara masif harus dilakukan. Dan, cara satu-satunya (menurut mereka) yang dapat dilakukan adalah lewat penggunaan teknologi.

Kemenangan Amerika Serikat pada Perang Dingin membuat mereka leluasa untuk “mengatur dunia” tanpa hambatan “ideologi komunis”. Segeralah wacana Reforma Agraria yang begitu dominan sebelum dan selama Perang Dingin surut dan digantikan oleh Revolusi Hijau. Kebetulan yang tidak biasa tentunya, mengingat Revolusi Hijau begitu mengemuka pasca pembantaian Partai Komunis Indonesia (PKI) 1965 dan lengser-nya Dr. Ir. Soekarno. Amerika Serikat tentu tidak diam saat itu. Lewat berbagai yayasan pendanaan—Rockefeller Foundation, World Bank, dan Ford Foundation—dan lembaga riset yang dibiayainya—International Rice Research Institute (IRRI)—terus berupaya menciptakan teknologi dan melakukan penetrasi modal besar-besaran. Mereka bilang semua ini bakal “meningkatkan produktivitas masyarakat, dan akhirnya sejahtera dengan sendirinya”. Namun, yang terjadi adalah sebaliknya. Teknologi yang diciptakan hanya bisa diakses oleh petani kaya. Dampaknya, sama halnya dengan ketika kebijakan Politik Etis, yang kaya makin kaya, yang miskin tetap miskin.

Terakhir, gagasan (atau paham) modernisme. Gagasan inilah yang diturunkan menjadi apa yang kita sebut “pembangunan” pada masa Orde baru. Pembangunan ini sejalan dengan industrialisasi (manufaktur) yang beriringan dengan perbaikan struktur-struktur pendukung (jalan, jembatan, dan sebagainya). Di saat yang sama, perusahaan-perusahaan raksasa milik asing sudah diberi “karpet merah” oleh pemerintah untuk melenggang mewah masuk ke negeri ini. Semakin banyak perusahaan raksasa berdiri, maka semakin “modern”-lah negeri ini.

Sayangnya, gagasan ini tidak beriringan dengan peningkatan kesejahteraan petani. Di saat industrialisasi begitu marak, pertanian hanya dianggap sebagai “sektor pendukung” bagi industri manufaktur. Akibatnya, selagi manufaktur berkembang, kesejahteraan para petani (kecil) tidak turut naik. Secara sederhana, tugas petani saat itu hanya “memberi makanan murah”, supaya “manufaktur bisa berkembang pesat[11].

Sekarang, barulah kami mencoba menarik benang merah dari rentetan cerita di atas. Kesamaan yang tampak dari kebijakan pemerintah kolonial dan Revolusi Hijau antara lain, Pertama, para petani dibuat tercerabut dari faktor produksinya, yakni tanah. Ini menyebabkan para petani teralienasi dari kegiatan produksi mereka sendiri. Pada masa kolonial, berbagai kebijakan dibuat untuk menjauhkan petani dari tanah. Banyak petani dijadikan buruh atau dipaksa menanam komoditas menguntungkan. Penjualan tanah dianjurkan di sana-sini, yang tidak mau jual terkena pajak tinggi. Meskipun caranya agak sedikit memutar, Revolusi Hijau memiliki tujuan sama. Lewat pemusnahan kaum yang dicap “komunis”, agenda Reforma Agraria surut dengan sendirinya. Petani kecil dibungkam sedemikian rupa lewat represi. Akhirnya, mereka tidak (mau) ingat lagi kalau mereka sebenarnya berhak punya faktor produksi lebih.

Kedua, adanya usaha untuk memecah keberpihakan berbagai elemen masyarakat. Pada masa kolonial, birokratisasi elit priyayi membuat mereka berpihak kepada pemerintah Hindia-Belanda. Kebijakan-kebijakan yang diberlakukan menyamankan kaum kaya, meskipun menyusahkan kaum melarat. Pola yang sama dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Penekanan pada produksi pertanian (bukan pada kesejahteraan), membuat pemodal besar makin nyaman, dan para buruh tani serta petani kecil tetap sengsara.

Ketiga, adanya dukungan terhadap penetrasi modal besar-besaran perusahaan swasta asing. Inilah yang menyebabkan tak henti-hentinya sumber daya alam dihisap oleh individu-individu serakah. Pada masa kolonial, adanya istilah domein theory (pemilikan mutlak oleh negara), tanah erfpacht/ eerfelickte pacht (sewa tanah tahunan), eigendom (tanah sebagai properti), jelas menyamankan perusahaan perkebunan asing. Berlomba-lombalah orang-orang asing menanamkan modalnya di Hindia-Belanda. Sedangkan pada masa Orde Baru, impor bibit dan alat-alat pertanian modern untuk Revolusi Hijau melibatkan modal besar perusahaan asing. Perusahaan besar seperti Phillips American Fertilizer and Chemical Co. dan DuPont, mendapatkan keuntungan ekstra besar dari adanya Revolusi Hijau[12]. Standard Oil Company milik John Davidson Rockefeller juga sangat beruntung, karena bisa menguasai sumber daya minyak, yang seharusnya diolah untuk hajat hidup orang banyak.

Tiga kesamaan inilah yang dapat kami tarik dari “perjalanan sejarah yang terputus sesaat” itu. Apabila dieksplorasi lebih dalam, mungkin akan diperoleh kesimpulan-kesimpulan lain. Biar demikian, kami rasa inilah yang menjadi cikal bakal kondisi serta pelanggaran hak-hak petani saat ini. Dari uraian ini kita bisa menyimpulkan bahwa persoalan agraria bukanlah persoalan sederhana. Persoalan ini melibatkan berbagai aspek yang menyangkut hak-hak dasar rakyat Indonesia.

 

Keberpihakan “Ekonomi Pancasila” a la Mubyarto pada Petani

Setelah Indonesia merdeka, perekonomian adalah salah satu hal yang wajib dipikirkan oleh kaum intelektual serta para pendiri bangsa Indonesia. Ini disebabkan segala yang menyangkut kebutuhan serta hajat hidup rakyat berkaitan erat dengan perekonomian. Ada beberapa aliran yang harus dipilih—jika pada akhirnya tidak memutuskan untuk merumuskan sendiri—sebagai dasar sistem ekonomi Indonesia. Aliran atau rumusan ekonomi yang diputuskan sangatlah penting, karena menjadi basis segala kebijakan terkait kebutuhan rakyat banyak. Untuk diskusi ini, kami memilih Ekonomi Pancasila a la Mubyarto, sebagai basis tema sekaligus pernyataan sikap, untuk membedah dan mencari solusi atas masalah agraria.

Gagasan “Ekonomi Pancasila” sebagaimana digagas oleh Mubyarto[13] sebenarnya sederhana: kesejahteraan semua orang adalah tujuan utama. Gagasan ini disusun dengan melihat konteks (historis, geografis, maupun sosio-kultural) suatu bangsa. Ekonomi ini, sebagaimana dinyatakan Tarli Nugroho (2010) disebut juga sebagai “Ekonomi Rakyat” (people’s economy)[14].

Prinsip utama ekonomi ini adalah hubungan dialektik antara sektor inti dengan sektor pendukung melalui surplus. Sektor inti dalam hal ini adalah pertanian, yang merupakan penyedia kebutuhan paling pokok buat manusia. Ketika para petani mengalami surplus, mereka akan menyetornya ke sektor pendukung, dalam hal ini manufaktur. Surplus yang dialami manufaktur disetor ke sektor jasa, dan seterusnya. Dengan demikian, masyarakat dari lapis paling bawah akan sejahtera.

 

 

Namun persepsi yang berkembang adalah sebaliknya. Pertanian sering dianggap sebagai pendukung sektor-sektor lanjutan. Harga beras, misalnya, ditekan sedemikian rupa, sehingga para buruh mudah dalam memenuhi kebutuhan. Karena kebutuhannya mudah dipenuhi, pabrik bisa membayarnya murah. Jika buruh murah, maka pabrik bisa menambah jumlah buruh. Akhirnya produksi menjadi lebih banyak, dan perekonomian bertumbuh. Tindakan seperti ini memang membuat ekonomi tumbuh, namun tidak berbanding lurus dengan pemerataan kesejahteraan.

Terjadi perdebatan pada penggunaan istilah “Ekonomi Pancasila”. Awalnya, istilah ini digagas oleh Emil Salim, meskipun orang yang jauh mengembangkannya adalah Mubyarto[15]. Perbedaan dari Ekonomi Pancasila kedua ekonom ini adalah pada level konseptual. Emil Salim, meskipun menggunakan istilah tersebut, namun tetap mendasarkan pijakannya pada neo-klasik. Ia masih berpegang teguh bahwa ilmu ekonomi bersifat universal. Jika ada kesalahan—masih ada yang tidak sejahtera—bukan disebabkan oleh kesalahan pada level teori, melainkan praktek.

Sedangkan Mubyarto berkata lain. Ia menggagas “Ekonomi Pancasila” untuk mengritik kebijakan Orde Baru saat itu. Ia memandang, apa yang digagas Emil Salim cuma pendasaran buat kebijakan-kebijakan Orde Baru. Jika Emil hanya menyediakan gagasan mengenai praktek, Mubyarto mencoba merombak teorinya secara keseluruhan. Jika Emil memandang ilmu ekonomi sebagai ilmu yang mandiri, Mubyarto memandangnya sebagai bagian dari ilmu sosial. Mubyarto sudah lepas sepenuhnya dari teori ekonomi konvensional, dan mengembangkan pemahamannya dengan sungguh-sungguh melalui metode trans-disipliner[16] yang digagasnya[17].

Ekonomi Pancasila a la Mubyarto sejalan dengan perekonomian yang dikembangkan Mohammad Hatta, dimana pertanian ditempatkan sebagai basis perekonomian nasional. Kebijakan beras murah—yang ketika itu menjadi hasil utama petani—tidak baik jika diterapkan terus-menerus, meskipun pada saat itu petani masih jadi mayoritas (sekitar 60%) dan beras murah juga menguntungkan petani (sebagai net-consumer). Jika harga beras tidak dipandang dalam fungsi insentif (melainkan hanya pemenuh kebutuhan di tingkat mikro), maka petani dengan demikian sudah terhempas dari bangunan perekonomian makro[18]. Negasi petani dari perekonomian makro inilah yang dengan pasti akan menghalangi pemerataan kesejahteraan.

Relevansi Ekonomi Pancasila Mubyarto dalam permasalahan agraria saat ini masih tampak, dengan adanya kenyataan bahwa masih banyak petani kecil yang tercerabut dari faktor produksinya. Relasi petani dengan tanah yang digarapnya, dalam persinggungannya dengan kepentingan negara dan pemodal besar, diakomodasi oleh pemikiran Mubyarto. Akomodasi ini terwujud dalam bentuk perlindungan terhadap beragam hasil tani yang dipanen petani. Akan tetapi, perwujudan pemikiran Mubyarto di level kebijakan justru semakin menyurut. Petani tidak pernah “didaulat” untuk menjadi basis perekonomian nasional. Akibatnya, petani selalu kalah. Apabila kemudian sektor pertanian lesu, dan akhirnya semua meninggalkannya, maka apa yang digali Mubyarto selama bertahun-tahun cuma jadi peninggalan belaka.

 

Haluan Ekonomi, Reforma Agraria, dan Kelimbungan Pasca–Reformasi

Seyogyanya Reforma Agraria menjadi agenda utama, baik oleh negara terlebih organisasi petani maupun kelompok masyarakat yang concern dengan persoalan agraria. Namun, mengapa gerakan agraria kontemporer lebih bersifat reaksioner dan seolah hanya berkutat di wilayah advokasi?

Kecenderungan ini kami lihat sebagai hasil dari pergolakan ekonomi-politik yang terjalin di masa Soekarno-Hatta dan Orde Baru (Orba). Singkatnya, kebijakan terkait agraria di masa Soekarno-Hatta adalah thesis, anti-thesis-nya adalah apa yang terjadi di masa Orba.

Akhirnya, apa yang ada kita lihat dalam wacana agraria saat ini tak lain dari sintesis yang dihasilkan proses dialektis dalam perjalanan agraria di dua rezim sebelumnya. Kesimpulan itu kami dapat setelah mengamati bagaimana persoalan agraria dipandang di dua rezim tersebut. pengamatan itu kami rangkum secara singkat dalam tulisan berikut.

Meskipun baru saja lahir dari vagina proklamasi, negara ini sudah punya haluan ke arah mana ekonominya akan berlayar. Haluan itu dimaklumatkan ketika RI baru berumur enam bulan, tepatnya pada Februari 1946. Dalam pidatonya, Bung Hatta memaparkan gagasan yang ia beri judul “Ekonomi Indonesia di Masa Depan”[19]. Inti dari gagasan itu, Indonesia sebagai negara agraris harus menjadikan pertanian sebagai landasan pembangunan. Hal yang pertama-tama harus dikerjakan adalah pembenahan atas masalah agraria, utamanya tanah. Prinsip dasar yang dijadikan pegangan cuma satu: tanah sebagai hak rakyat harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Dan kebijakan yang diambil seterusnya pun mengacu pada tujuan tersebut.

Maklumat Bung Hatta itu ditindaklanjuti dengan kebijakan nyata. Tak sampai satu tahun berselang, pemerintah melakukan land reform, sekalipun dalam skala kecil dan wilayah terbatas. Tindakan tersebut diawali UU No. 13/1946. Isi UU tersebut adalah penghapusan hak-hak istimewa yang dimiliki para elite desa di desa-desa “perdikan” di daerah Banyumas[20]. Dua tahun berselang, melalui UU No. 13/1948, pemerintah menghapuskan hak-hak konversi dari perusahaan tebu di Yogya dan Solo, sekaligus mengembalikan tanahnya pada petani tuna-kisma. Kebijakan demi kebijakan berlanjut sampai lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960. Singkatnya, kebijakan yang diambil pada masa Soekarno-Hatta tak lain dari upaya mengoptimalkan sektor agraria sebagai landasan perekonomian Indonesia.

Memang pada masa ini agenda Reforma Agraria baru dikenakan untuk tanah-tanah pedesaan yang dikuasai secara feodal. Tanah-tanah bekas partikelir yang telah direbut kembali oleh militer pasca pembatalan Konferensi Meja Bundar (KMB), yang luasnya minta ampun, belum diotak-atik[21]. Belum ada penjelasan mengapa itu bisa terjadi. Namun, Gunawan Wiradi berasumsi, pemerintah (Soekarno) menghindari benturan dengan pihak militer. Pasalnya, perkara agraria begitu lekat dengan PKI, dan PKI bisa dibilang musuh bebuyutan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI)[22].

Belum beberapa lama UUPA disahkan, kondisi sosial-ekonomi-politik Indonesia digegerkan dengan peristiwa G30S. Rezim pemerintahan berganti. PKI divonis bertanggung jawab atas pembantaian para Jenderal. Soekarno, yang dikenal seiman dengan PKI, disingkirkan. Soeharto munggah.

Agenda awal yang dilancarkan rezim Orba adalah pemusnahan PKI sampai ke akar-akarnya. Juga de-Soekarno-isasi. Akibatnya, wacana Reforma Agraria yang sebelumnya jadi agenda politik PKI di desa-desa (basis massa mereka) diberangus. UUPA yang dianggap produk Soekarno (juga sejalan dengan agenda PKI) di-peti es-kan[23]. Pokoknya jangan ada yang bicara Reforma Agraria, apalagi land reform.

Meski demikian, bukan berarti pertanian ditinggalkan dalam pembangunan. Hanya saja, kedudukannya berbalik. Kalau di masa Soekarno-Hatta pertanian jadi basis perekonomian, maka pada rezim Orba ia cuma jadi faktor pendukung untuk masuk ke gerbang Industrialisasi. Pertanian masih dijadikan sumber pendapatan terbesar, tapi agenda Reforma Agraria ditinggalkan. Alasannya: buat apa repot-repot mengurusi Reforma Agraria kalau produksi beras dalam jumlah besar sudah bisa didapat.

Akibat dari sikap itu adalah kerapuhan ekonomi. Swasembada pangan tercapai, tapi timbul ketimpangan dalam kepemilikan dan peruntukan lahan yang berujung pada konflik. Perekonomian tidak lagi bertumpu pada rakyat, melainkan “Betting on the strong”, hanya bertumpu pada modal kuat: mengharapkan hutang luar negeri dan investasi asing. Faktor-faktor itu berjalin-kelindan mengantarkan perekonomian Indonesia pada keterpurukan.

Melalui pembacaan sekilas atas kebijakan terkait agraria di masa Soekarno-Hatta dan Orba, kami mencoba menelaah bagaimana Reforma Agraria dipersepsikan oleh gerakan agraria dan bagaimana persepsi itu mempengaruhi tuntutan mereka.

Di masa Soekarno-Hatta, basis ekonomi bertumpu pada agraria, maka Reforma Agraria adalah agenda pertama untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata. Masyarakat tani, dengan demikian, sadar dan didorong untuk sadar akan haknya atas tanah. Gerakan yang mereka lakukan didasari tujuan yang mengakar: kedaulatan atas tanah. Titik. Perkara besarnya produksi hasil pertanian, termasuk sistem pertanian modern dengan teknologi super canggih yang bisa meningkatkan jumlah produksi itu, dikejar setelah tujuan utama tercapai.

Pemahaman mendasar akan isu agraria itu direfleksikan oleh organisasi-organisasi tani lewat tuntutan-tuntutan mereka. Kita bisa lihat Barisan Tani Indonesia (BTI), Gerakan Tani Indonesia (GTI), dan organisasi petani lainnya di masa Soekarno-Hatta. Agenda politik mereka jelas dan lebih rapi. Land reform menjadi salah satu tuntutan mereka, di samping mekanisme Reforma Agraria yang lain. Dengan begitu, tindakan mereka tak melulu reaksioner. Selain itu, mekanisme yang mereka tempuh dalam mewujudkan agenda politik lebih banyak melalui jalur struktural.

Di masa Soeharto, haluan ekonomi berbalik 180 derajat. Agraria cuma dijadikan penopang agar bisa masuk ke gerbang industrialisasi. De-Soekarno-isasi dan gagasan anti-PKI dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga wacana Reforma Agraria jadi cerita hantu yang tabu. Yang ditanamkan dalam kepala petani, tak lain dari peningkatan hasil pertanian. Dengan begitu, ilusi kesejahteraan bagi petani tak lebih dari persoalan “berapa ton yang dihasilkan tahun ini, agar ekonomi Indonesia siap lepas landas.”

Semua itu ditopang dengan pengenalan teknologi dan sistem pertanian modern kepada petani, tanpa menyediakan akses pengetahuan akan hal itu. Akibatnya, Reforma Agraria terlupa pertanian pun semakin bergantung pada kekuatan modal besar (perusahaan pupuk, pemerintah sebagai penyedia air irigasi, sampai investor di biang pertanian). Bisa dibilang, seluruh kebijakan agraria di masa Orba adalah ilusi kesejahteraan yang berhasil menyelimuti petani.

Walhasil, ketika Orba tumbang, wacana Reforma Agraria limbung. Ilusi selama 36 tahun terlanjur diimani, sementara pencapaian sesaat di masa Soekarno-Hatta sudah terbenam dalam ingatan. Kebingungannya, ibarat makan sambil udud. Yang satu penting yang lain tak kalah diinginkan. Mana mau dipilih: antara advokasi yang sekian lama tertahan pada masa Orba, atau agenda Reforma Agraria. Ada juga yang mencoba memilih keduanya, tapi susah untuk dibilang berhasil. Sebab, ekonomi “rumah terbuka” yang dibuka seterbuka-terbukanya pada masa Orba terlanjur bikin Indonesia jadi sangat menggairahkan pemodal.

Agraria masih tetap seksi, tapi sebatas alat akumulasi kapital ke kantong sekelompok elit saja. Terkait ini, dalam sebuah presentasi berjudul “Korporasi dan Penguasaan Ruang di Indonesia” Chalid Muhammad, mantan direktur eksekutif WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) dan Ketua Institut Hijau Indonesia (IHI), menyajikan petikan data menarik; Pertama, menurut Majalah Forbes, 40 Orang Indonesia terkaya memiliki aset sebesar 71 miliar US$. Sebagian  besar dari mereka adalah pengusaha industri kapitalis yang bergerak di bidang pengerukan sumber daya alam, seperti perkebunan kelapa sawit, pertambangan, HPH dan HTI.

Kedua, menurut Joyo Winoto, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), 56% aset (properti, tanah, dan perkebunan) dikuasai hanya oleh 0,2% penduduk Indonesia; Ketiga, secara sektoral, ada 301 perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan 262 unit perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) menguasai 42 juta hektar hutan. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menyebut 35% daratan Indonesia, diizinkan untuk dibongkar oleh industri pertambangan; Sawit Watch menyatakan hingga Juni 2010, pemerintah telah menyerahkan 9,4 juta hektar tanah dan akan mencapai 26,7 juta hektar tahun 2020 kepada 30 grup besar yang mengontrol 600 perusahaan. Dari data ini dan ditunjang dengan berbagai kebijakan pro-kapital, Chalid lalu tiba pada kesimpulan yang sangat tajam: “Negara tiada lain kecuali pelayan sempurna [jongos] korporasi.”[24]

Gerakan agraria yang kurus kering dan baru mulai bangun dari tidur panjang pun harus melawan musuh yang sudah kepalang besar dan gemuk pada masa Orba.

 

Reforma Agraria: Cita-Cita kah?

Persoalan agraria adalah persoalan klasik di Indonesia, yang tak kunjung menapaki jalan keluar. Bukan karena sulit tentunya, bukan pula karena tidak pada masanya. Melainkan, karena semua orang malas membahasnya. Pejabat negara dan kaum intelektual, yang seharusnya berusaha menjadi pendukung, justru berpihak entah ke mana. Lambat laun, kebuntuan ini menyebabkan petani semakin tergerus, menuju keniscayaan akan “kemusnahan” mereka.

Pernyataan kami di atas tergerak oleh diskusi yang dilontarkan Gunawan Wiradi (2009), mengenai apa-apa yang menjadi alasan para penolak Reforma Agraria[25]. Gunawan Wiradi melihat, setidaknya ada empat alasan umum yang menjadi alasan terhadap penolakan tersebut. Pertama, luas tanah tidak bertambah, sedangkan jumlah penduduk terus bertumbuh. Ini menyebabkan kebijakan “bagi-bagi tanah” tidak relevan, karena tanahnya tidak cukup. Kedua, melalui teknologi, sumber-sumber makanan bisa diperoleh tidak melalui tanah. Oleh karena itu, tanah sudah “tidak penting” lagi untuk isi perut. Ketiga, untuk menjadi sejahtera, yang penting bukan memiliki faktor produksi, melainkan kenaikan pendapatan (earning not owning). Keempat, Reforma Agraria merupakan program yang berat untuk dilaksanakan, karena biayanya besar, pemerintah pelaksana harus kuat, organisasi harus rapi, serta kesanggupan untuk menghadapi gejolak yang sewaktu-waktu bisa terjadi.

Alasan-alasan yang logis tentunya, jika melihat kondisi Indonesia saat ini. Biar demikian, kami tidak sepakat. Akan tetapi, sebelum menolak, ada baiknya kalau kami uraikan ihwal Reforma Agraria itu seperti apa.

Gunawan Wiradi menyatakan bahwa pengertian Reforma Agraria tidak bisa dilepaskan dari istilah agrarian transition dan agrarian transformation. Adanya pendampingan dua istilah ini disebabkan oleh kerancuan yang ditimbulkan dari penyamaan istilah Reforma Agraria dengan “reformasi”, “revolusi”, bahkan “evolusi”. Padahal, makna semua istilah itu tidak sama. Reformasi merujuk pada pembaruan fungsi—tidak termasuk pembaruan struktur—institusi-institusi sosial yang bobrok. Revolusi bisa dimaknai sebagai perombakan seluruh nilai-nilai dasar dari tata sosial. Sedangkan evolusi, diidentikkan Gunawan Wiradi dengan istilah reformism, yang merupakan suatu rekayasa sosial untuk mempertahankan status quo, dengan kedok pembaruan[26]. Lantas termasuk di wilayah manakah Reforma Agraria?

Agrarian transition dapat dimaknai sebagai transisi agraris. Istilah ini tentu tidak terlalu sulit untuk dibayangkan. Lain halnya dengan agrarian transformation. Seperti apakah transformasi itu? Apakah sama dengan transisi? Jika transisi bisa dimaknai sebagai perpindahan tata-cara atau perubahan, maka transformasi tidak sesederhana itu. Transisi adalah bagian dari transformasi. Dalam menjelaskan transformasi, Gunawan Wiradi memaparkan penjelasan John Harriss (1982):

Jadi agrarian transformation dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan keseluruhan sistem hubungan sosial ekonomi pertanian secara nasional, yang secara khusus mengacu kepada perubahan dari suatu struktur yang bersifat “agraris tradisional” menjadi suatu struktur hubungan dimana pertanian tidak lagi bersifat eksklusif melainkan terintegrasi ke dalam pilar-pilar ekonomi lainnya, lebih produktif, dan kesejahteraan meningkat[27].

Dari sini kita bisa melihat bahwa agrarian transformation telah menjadi satu frase utuh dengan makna yang mandiri. Agrarian transition sendiri adalah proses yang terjadi pada masing-masing bagian struktur ketika terjadi agrarian transformation. Agenda Reforma Agraria dapat dikatakan memiliki makna sama dengan agrarian transformation.

Akan tetapi, apa yang membedakan transformasi agraria dengan revolusi (seandainya dibubuhi “agraria”)? Kita bisa membayangkan perbedaan ini seperti pada Reforma Agraria yang berusaha dilakukan di Orde Lama, dan Revolusi Hijau yang “sukses” di Orde Baru. Revolusi Hijau saat itu merubah semua bentuk tata nilai yang dipegang masyarakat. Sedangkan Reforma Agraria, tidak berusaha merombak semuanya, melainkan hanya relasi-relasi dan sebagian struktur, dengan tujuan mengintegrasikan pertanian ke perekonomian nasional.

Setelah mengerti Reforma Agraria itu tepatnya seperti apa, barulah kami bisa melontarkan argumen menanggapi penolakan di awal. Penolakan yang diajukan oleh orang yang tidak setuju dengan Reforma Agraria bisa tampak mengada-ada, jika dipikir masak-masak. Pertama, argumen yang menyatakan Reforma Agraria akhirnya tidak mungkin dilakukan karena kelebihan penduduk, adalah simplifikasi masalah. Sebagaimana kami jelaskan di atas, Reforma Agraria tidak hanya menyangkut bagi-bagi tanah. Ia adalah transformasi struktur dalam rangka memperbaiki relasi. Peniadaan negasi atas petani adalah tujuannya, bukan sekadar bagaimana caranya setiap orang punya tanah. Lagipula, ada banyak model Reforma Agraria, bahkan untuk konteks Indonesia yang serba kompleks, bisa dibikin sendiri[28].

Kedua, meskipun sumber makanan sudah bisa dibuat dari faktor produksi non tanah, selama manusia belum bebas dari bahan makanan yang berasal dari bumi, maka Reforma Agraria tetap menjadi penting[29]. Lagipula, penolakan ini adalah bentuk simplifikasi juga. Agraria disederhanakan sebagai masalah pangan semata, padahal pada dasarnya Agraria adalah masalah yang lebih mendasar, yaitu keadilan.

Ketiga, bahwa masalah Agraria adalah semata-mata “pemilikan” atas tanah, sangatlah naif. “Pemilikan” berbeda dengan “penguasaan”. Pemilikan adalah penguasaan formal, sedangkan penguasaan di sini merupakan penguasaan efektif. Tujuan adanya penguasaan faktor produksi antara lain agar semua petani tidak jadi buruh ketika tanahnya dikuasai[30].

Keempat, istilah earning not owning, menegaskan bahwa petani memang didorong buat jadi buruh. Pertanyaannya, jika petani memang tidak perlu menguasai tanah, ketika mereka tidak menguasai, siapa yang menguasainya? Kemungkinannya ada dua, pertama, dikuasai negara, kedua, dikuasai oleh segelintir orang. Penguasa terakhir inilah, sebagaimana dinyatakan Gunawan Wiradi, yang bakal menimbulkan kerawanan sosial. Dalam praktik, apa yang diperoleh buruh dari kerjanya tidak mungkin sebanding dengan pemilik faktor produksi[31].

Penolakan-penolakan itu, menurut kami, tampak seperti kemalasan. Para pejabat malas kehilangan kuasanya, intelektual malas kehilangan posisinya, dan para pemodal besar malas kehilangan dompetnya. Kemalasan inilah yang menyebabkan petani terus tergusur, tanpa tahu bagaimana masa depan mereka. Kita bisa melihat, misalnya, aksi-aksi petani yang melakukan advokasi menanggapi perampasan lahannya. Aksi mereka mungkin tampak kompak. Tapi kenyataannya, apakah mungkin mereka menang? Lha wong bagaimana perusahaan yang mereka gugat bisa diizinkan berdiri di lahan mereka saja sudah jadi pertanyaan.

Reforma Agraria di Indonesia tidak pernah “basi” buat jadi kajian, mengingat prakteknya belum pernah benar-benar dilakukan. Karena belum pernah itulah, tantangannya semakin sulit, karena perubahan sudah terjadi di sana-sini. Kajian-kajian oleh para “begawan” lama pun belum tentu relevan jika melihat konteks kekinian, karena siapa tahu kondisi saat mereka melakukan penggalian jauh berbeda dengan saat ini. Inilah yang menjadi tugas kita sebagai orang yang peduli. Setidaknya kita bisa mengangkat wacana itu kembali, untuk mendorong penggalian yang lebih dalam lagi. Jika sudah tidak ada lagi yang peduli, saat itulah, Reforma Agraria sekedar menjadi “cita-cita” belaka. [ ]

 

5 November 2013

 

* Divisi Riset—Badan Penerbitan Pers Mahasiswa (BPPM) Balairung, Universitas Gadjah Mada.


C A T A T A N

 


[1] Ahmad Nashih Luthfi. 2011. Melacak Sejarah Pemikiran Agraria: Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor. Yogyakarta: Pustaka Ifada.

[2] Karya Luthfi (Melacak Sejarah Pemikiran Agraria: Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor) merupakan tesis untuk Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, yang diselesaikannya
 
___pada tahun 2009, kemudian diterbitkan dalam bentuk buku.

[3] Lihat uraian komplit untuk pembahasan ini dalam Ahmad Nashih Luthfi, op. cit., hal: 28-52.

[4] Uraian singkat mengenai Agrarische Wet bisa dilihat di: Ahmad Nashih Luthfi, dkk. 2010. Kronik Agraria Indonesia. Memperluas Imajinasi Lintas Zaman, Sektor dan Aktor.

___Yogyakarta: STPN Press, Sajogyo Institute, Institut Sejarah Sosial Indonesia. hal: 6.

[5] Lihat: Ahmad Nashih Luthfi, op. cit., hal: 45-47.

[6] Ibid., hal: 54.

[7] Ibid., hal: 78.

[8] Ibid., hal: 74-75.

[9] Ibid., hal: 55.

[10] Ibid.

[11] Lihat, misal: Tarli Nugroho, Mubyarto dan Ilmu Ekonomi yang Membumi, dalam Endriatmo Soetarto (ed.). 2010. Pemikiran Agraria Bulaksumur: Telaah Awal atas Pemikiran

____Sartono Kartodirdjo, Masri Singarimbun, dan Mubyarto. Yogyakarta: STPN Press-Sajogyo Institute. hal: 199-209.

[12] Ahmad Nashih Luthfi, op. cit., hal: 82.

[13] Tarli Nugroho, op. cit., hal: 300.

[14] Ibid., hal. 301.

[15] Ibid., hal: 275-280.

[16] Trans-disipliner adalah gagasan yang dikembangkan Mubyarto sebagai dasar metodologi pengkajian Ilmu Ekonomi. Trans-disipliner berbeda dengan mono-disipliner atau
 
____multi-disipliner. Jika pada mono-disipliner ilmuwan hanya menguasai satu bidang keilmuan, dan multi-disipliner beberapa ilmuwan dari berbagai bidang bekerjasama untuk
 
____meneliti satu fenomena, maka trans-disipliner adalah tindakan seorang ilmuwan yang berusaha menguasai berbagai disiplin, dan menggunakan semuanya untuk mengkaji
 
____suatu fenomena. Ihwal trans-disipliner lihat: Tarli Nugroho, op. cit., hal: 237-247.

[17] Ibid., hal. 241.

[18] Ibid., hal. 208.

[19] Lihat Gunawan Wiradi, dalam “Politik Pertanian/Agraria Indonesia dari Masa ke Masa”. 2005 (tidak diterbitkan).

[20] Ibid. hal: 3.

[21] Salah satu poin dalam perjanjian KMB tanah pertikelir harus diizinkan di Indonesia. Namun pada 1957 perjanjian itu dibatalkan sepihak oleh Indonesia, tanah pertikelir pun
 
____direbut kembali dan “diamankan” militer.

[22] Wacana agraria, terutama land reform, memang menjadi agenda politik andalan bagi PKI. Sementara TNI dan PKI terlibat perseteruan sengit yang tak cukup dijelaskan secara
 
____rinci dalam tulisan ini. Pun tulisan ini tak berniat membahas itu.

[23] Gunawan Wiradi, op. cit. hal: 11.

[24] Lihat: Anto Sangaji, “Kapitalisme dan Produksi Ruang”, terarsip di: http://indoprogress.com/kapitalisme-dan-produksi-ruang/

[25] Gunawan Wiradi. 2009. Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir. Yogyakarta: KPA, Sajogyo Institute, AKATIGA. hal: 50.

[26] Ibid., hal: 23-25.

[27] Ibid., hal: 27.

[28] Ibid., hal: 51.

[29] Ibid.

[30] Ibid.

[31] Ibid., hal: 52.

 

 

Baca Juga

Suasana the Irish Hill Homeless Camp

Belajar Kepemimpinan dari “Kepala Suku” Kaum Homeless di Ibukota Balap Dunia

Catatan oleh: Karim * “The best way to find yourself is to lose yourself in ...

2 Tanggapan

  • Hello, guest
  • Salam kenal!
    Saya sangat tertarik dengan tulisan ini, tentu saja Petani sebagai penduduk mayoritas di Indonesia seharusnya bisa menjadi andalan dalam upaya mencapai kedaulatan pangan. dalam hal ini kedaulatan pangan bukan ketahanan pangan. Namun berbagai persoalan termasuk salah satu yang paling pokok yaitu monopoli atas tanah dan sumber agraria mengakibatkan petani kehilangan akses atas faktor produksinya sehingga yang terjadi adalah petani hanya menjadi budak miskin yang akan selalu dimanfaatkan pemilik modal dalam upaya mengakumulasi modalnya. jadi sebaiknya adalah pelaksanaan reforma agraria sejati bukan ecek-ecek..bukan juga model revolusi hijau yang diagung-agungkan orde baru yang menjadi penyebab kehilangan petani atas faktor produksinya..