Home / Topik / Catatan / Membongkar Kebisuan: Jugun Ianfu Indonesia (Catatan Diskusi)

Membongkar Kebisuan: Jugun Ianfu Indonesia (Catatan Diskusi)

 

Serangkaian foto para penyintas kerja paksa seksual masa Jepang karya Jan Banning dan Hilde Janssen dipamerkan pada 26 Maret – 11 April 2011 di Langgeng Art Foundation, Yogyakarta. Institut Sejarah Indonesia (InSI) dan Etnohistori turut berpartisipasi dalam menyelenggarakan diskusi yang bertemakan “Breaking The Silence: Indonesian Jugun Ianfu”. Diskusi berlangsung pada Rabu, 29 Maret 2011, jam 16:15 – 18:45 WIB. Diskusi ini menghadirkan 3 pembicara utama, yakni Alit Ambara (seorang alumnus Seni Rupa di Institut Kesenian Jakarta dan Savanah College, USA yang saat ini aktif di Institut Sejarah Sosial Indonesia), Ita Fatia Nadia (sejarawan dan aktivis kemanusiaan yang pernah aktif di Yayasan Kalyanamitra serta Komisi Nasional Perempuan), serta Hilde Janssen (seorang jurnalis dan antropolog).

 

Pembicara: Hilde Janssen, Ita Fatia Nadia & Alit Ambara

 

Dalam menyoal foto sebagai rekam jejak sejarah, Alit Ambara sebagai pemantik diskusi terlebih dulu menguraikan definisi dan makna potret serta asal-muasal dan perkembangan seni potret. Menurut Alit, potret memiliki bentuk yang sangat kaya dalam khazanah seni rupa, seperti halnya lukisan, foto dan sebagainya. Namun secara universal potret dimaknai sebagai gambaran atau representasi dari individu. Di sinilah potret memiliki kompleksitas makna.

Ia menjelaskan, Cina dan Jepang sebenarnya sudah memulai seni potret lebih awal dibanding peradaban lainnya, namun kemudian potret diklaim sebagai salah satu produk western art. Dalam konteks Sejarah Eropa, Seni Potret diklaim sebagai produk zaman Renaissance di mana self conciousness menjadi begitu penting, hal ini ditopang oleh kemakmuran yang terus meningkat. Tatkala kelas menengah turut bertambah jumlahnya, mereka inilah yang kemudian membutuhkan potret sebagai salah satu media pengejawantahan diri.

Potret berkembang dan terus menerus berubah. Perkembangan seni potret tidak hanya meliputi perkembangan teknik, tetapi juga secara teori. Lebih lanjut, seni potret juga tidak hanya dimaknai sebagai copy dari tampilan fisik seseorang, tetapi kemudian terdapat dualitas di dalamnya, di mana potret juga menampilkan karakteristik dari individu yang dipotret: siapakah mereka? Tentu saja orang-orang yang memproduksi potret adalah orang yang mampu secara finansial, sehingga potret ini kemudian juga memunculkan simbol-simbol lain yang berkorelasi dengan kedudukan seseorang.

Salah satu negara di Eropa yang mempunyai tradisi potret yang sangat kuat adalah Belanda. Ini bisa dilihat dari begitu banyak rekam-jejak yang ada. Seorang ahli potret yang mahsyur di Belanda, di antaranya adalah Jan van Eighty, di mana dia cenderung melihat potret secara mikroskopik. Begitu pula dengan foto-foto para survivor (Jugun Ianfu) hasil jepretan Jan Banning yang menjadi materi diskusi juga sangat mikroskopik – sangat fokus, wajah dan tubuh begitu kentara. Apa yang dilakukan Jan Banning semacam ini telah ada dalam tradisi potret di awal abad 17.

Potret Jan Banning juga menunjukkan bahwa tidak ada relasi lain selain wajah dari tokoh itu sendiri. Tidak ada kaitan lain seperti landscape, properti dan perangkat lain yang menunjukkan identitas tokoh yang dipotret. Strategi ini menggugah keinginan berdialog, menimbulkan empati bagi yang melihatnya, serta keingintahuan mengenai siapa mereka, yakni mereka di balik wajah-wajah yang dipresentasikan itu. Ini sebagai cara awal untuk menarik perhatian publik terkait persoalan-persoalan Jugun Ianfu, yang mereka ini dalam wacana sejarah “ter/di-senyapkan”. Hal lain yang juga penting untuk diperhatikan adalah dualitas dari potret itu sendiri yang muncul karena pengaruh “si seniman”, baik dari pemilihan subjek yang ditampilkan, angle serta patron yang dianut oleh “sang seniman”.

Terkait foto sebagai rekam jejak masa silam, Alit Ambara mengemukakan bahwa dari sebuah foto bisa ditelusuri tokoh yang ditampilkan serta kondisi sosial, kultural dan politik saat foto itu diambil. Dalam perkembangan berikutnya, dengan menyitir Michael Angelo, Alit mengatakan bahwa dalam konteks sejarah Eropa, bentuk seni potret yang hanya dimaknai sebagai copy diri dianggap sebagai bentuk seni yang rendah.

Meski demikian, medium foto dengan salah satu bentuknya adalah seni potret menjadi begitu penting dan memiliki sejarah yang sangat panjang, karena keberadaannya dibutuhkan oleh sebagian komunitas dalam masyarakat untuk menunjukkan identitas (ke-aku-an). Dalam kaitan seni dan sejarah, antara visual dan teks, “foto” akan menjadi bentuk yang senyap jika hanya dimaknai sebagai copy diri (fisik). Hal demikian juga pada “teks”. Bila ia hanya berhenti pada “sejarah” atau narasi semata, dan tidak dikaitkan dengan konteks maka kegunaannya tidak akan banyak memberikan kontribusi pada kekinian. Foto juga dapat dijadikan alternatif lain untuk memutus kebisuan atau kesenyapan dalam sejarah. Di sinilah ia memiliki arti sebagai media mengartikulasikan sejarah. Ini berbeda dengan penilaian lain bahwa foto adalah barang bukti. Foto bukanlah barang bukti, karena foto bisa dimanipulasi, sehingga kehilangan kemurniannya, terutama setelah 3 dekade terakhir.

Berbeda dengan Alit Ambara, Ita Fatia Nadia sebagai seorang aktivis kemanusiaan lebih banyak mengelaborasi tentang “politik seksualitas”, persoalan identitas, serta bagaimana foto ditempatkan sebagai media recalling memory–recalling of the past, terutama tragedi-tragedi di masa lalu (past violence). Foto adalah sebagai narasi, dengan menyadari bahwa narasi bukan hanya teks – yang turut merekonstruksi memori kolektif. Ini misalnya dijumpai juga di Museum Holocaust – Berlin yang mempresentasikan kekejaman De-Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NAZI) melalui foto. Melalui foto juga terjadi dialog histori yang akan membangun recalling history. Namun, recalling of the past juga tidak hanya dilakukan melalui foto, tetapi bisa juga melalui audio (suara), semisal di Museum Johannesberg, Afrika Selatan. Hal lain adalah, foto juga bisa dijadikan sebagai upaya penggalian identitas.

Lantas bagaimana foto-foto karya Jan Banning serta narasi Hilde Janssen ini mampu membangkitkan “recalling memory”? Menurut Ita, foto-foto karya Jan Banning bisa dijadikan sebagai pra kondisi untuk membangun memori kolektif, khususnya terkait kekerasan seksual. Jadi bukan hanya untuk objek pameran semata. Ita juga melontarkan kritik bahwa foto-foto itu akan lebih tepat jika tidak hanya dijadikan sebagai objek pameran dalam suatu ruang pameran yang “sempit”, sehingga tidak hanya berdiri sebagai foto, tetapi harus ditempatkan dalam ruang yang memiliki konteks dengan foto-foto itu. Dengan begitu ia mampu membangkitkan “suasana” pada saat peristiwa itu terjadi.

klik foto untuk galeri selengkapnya..
klik foto untuk galeri selengkapnya..

Negeri ini perlu ditunjukkan pentingnya pengetahuan sejarah tentang kekerasan seksual perempuan yang dilakukan oleh rezim, bagaimana suatu rezim fasis menghancurkan integritas suatu rezim sebelumnya atau suatu komunitas melalui seksualitas perempuan. Maka tindakan kekerasan seksual selain menghancurkan harkat perempuan, dimaksudkan sebagai sebuah lokus penghancuran suatu nasion. Ada kuasa laki-laki dan kuasa rezim (Negara) yang sedang bekerja bersamaan. Ini seperti yang terjadi di Nanking dan Bosnia-Herzegovina. Begitu pula pada masa penjajahan fasis Jepang di Indonesia, bordil hanya dijadikan sebagai lokus, dan tujuan dasarnya adalah penghancuran nasion (dengan kata lain nasion diasosiasikan dengan rahim perempuan).

Penghancuran seksual perempuan di Indonesia juga diulang oleh militer pada pascakolonial, seperti pada 1965, peristiwa di Timor Leste, peristiwa Poso, Mei ’98, serta kekerasan seksual yang terjadi pada para survivor perempuan GAM. Narasi-narasi ini dihilangkan dan diputus oleh rezim untuk tidak dijadikan sebagai identitas bangsa, misalnya dalam kasus Jugun Ianfu di Indonesia. Pemutusan ini sistematis, dinegosiasikan, baik oleh Pemerintah Jepang, maupun pemerintah Indonesia. Pemerintah, terutama Departemen Sosial, sangat berperan dalam upaya reparasi kehidupan Jugun Ianfu, namun realitasnya pemerintah dengan sedemikian rupa memutus narasi-narasi keberadaan mereka, bahkan funding untuk reparasi kehidupan Jugun Ianfu pun “disunat”.

Ita juga menyampaikan bahwa foto-foto yang dipamerkan harus permanen, bisa dikunjungi sewaktu-waktu, dan dijadikan media pendidikan bagi para siswa (media ‘pembangkit’ memori kolektif). Hingga saat ini belum ada museum di Indonesia yang mampu menghadirkan dan membangkitkan “memori kolektif” sebagai alternatif untuk membangun identitas bangsa, yang ada adalah diorama atau museum yang menghadirkan narasi resmi negara. Dengan kata lain, foto-foto itu harus ditempatkan dalam ruang permanen yang bisa diakses publik disertai dengan media lain misalnya melalui film bukan hanya foto dan teks, sehingga mampu menghadirkan tidak hanya teks (narasi), tetapi juga membangun “konteks”. Hal yang tidak kalah penting adalah, pewacanaan identitas nasion ini hendaknya dilakukan melalui cara yang dapat dipahami publik, misalnya anak-anak, dengan menghadirkan realitas masa lalu secara lebih humanis, baik “terang”, maupun “gelap”, misalnya dengan menjelaskan secara politis dan logis di mana mereka merasa malu telah melakukan suatu kesalahan di masa lampau. Foto sebagai salah satu media recalling of the past yang dibawa ke ruang publik akan menjadi salah satu media alternatif dari wacana-wacana formal yang ada.

Sementara itu, Hilde Janssen lebih banyak menguraikan pengalamannya dalam mewawancarai para penyintas (survivor) selama dua tahun, yakni Juni 2007 hingga Juli 2009. Banyak di antara mereka yang masih menaruh curiga padanya ketika diwawancarai. Mereka menceritakan kisahnya secara terbata-bata, karena tidak ingin mengingat peristiwa kekerasan yang pernah mereka alami, namun sekaligus tidak bisa melupakannya. Para perempuan ini  mungkin akan selamanya menanggung beban, aib – ‘aib tanpa dosa’.

Dalam penjelasannya, sistem Jugun Ianfu dengan dibangunnya bordil dan pengawasan bordil-bordil di daerah kekuasaan fasis Jepang, bertujuan praktis untuk menyalurkan kebutuhan biologis para tentara Jepang serta untuk menghindari penyakit kelamin. Namun, ini bukan berarti tidak ada perlawanan. Para perempuan dan juga sebagian tentara Jepang ada juga yang melakukan perlawanan terhadap sistem Jugun Ianfu dengan saling berkolaborasi melakukan “trik dan intrik”, seolah-olah mereka telah melakukan hubungan seksual. Dan hal yang sangat esensial dari uraian Hilde adalah Jugun Ianfu merupakan sistem perbudakan seksual yang gagal, karena realitasnya setelah adanya sistem ini, masih ada dan muncul sistem perbudakan seksual “liar”.

Dari uraian-uraian yang telah disampaikan para diskusan, kiranya patut diberi catatan, bahwa foto sarat imajinasi dan multi-tafsir. Unsur intervensi “seniman” (fotografer) begitu pekat di dalamnya. Bagaimana jika foto-foto Jan Banning itu juga memotret para survivor (Jugun Ianfu) dalam keadaan tersenyum dan melambaikan tangan, tentu akan menghadirkan arti lain dalam sejarah Jugun Ianfu. Oleh karena itu, kita patut kritis dan berhati-hati. Hal ini pun dikemukakan di awal diskusi oleh Alit Ambara, bahwa foto tidak semata-mata bisa dijadikan bukti sebagai media rekam jejak masa lampau dan jika hendak dijadikan sebagai sumber historiografi diperlukan metode dan metodologi yang canggih agar sedapat mungkin mendekati kebenaran atau jika hendak dijadikan sebagai historiografi itu sendiri, penikmat sejarah-lah yang harus bersikap kritis. (Widya F. & Anna Mariana; koleksi foto: Ahmad Nashih Luthfi, 9 April 2011)

 

Rekaman Suara Diskusi:

 

 

 

_____

Tulisan Terkait:

Pragmatisme Kekuasaan & Kegagalan Sistem Jugun Ianfu: Wawancara dengan Hilde Janssen

"Tak Ada Rotan, Akar pun Jadi" (Kisah Gedung Inspektorat Sukabumi)

 

 

 

 

 

 

 

Baca Juga

Suasana the Irish Hill Homeless Camp

Belajar Kepemimpinan dari “Kepala Suku” Kaum Homeless di Ibukota Balap Dunia

Catatan oleh: Karim * “The best way to find yourself is to lose yourself in ...

0 Tanggapan

  • Hello, guest