Home / Topik / Catatan / Menyoal Kelangkaan Air di Gunungkidul

Menyoal Kelangkaan Air di Gunungkidul

Catatan oleh: Irsyad Martias *

“Benar-benar Gunungsewu ini seperti taman firdaus! Vegetasinya serba hijau lebat; keindahan alamnya tidak mampu saya lukiskan dengan kata-kata. Hutannya yang berisi segala macam pepohonan dan di mana-mana dan saya jumpai akasia berlatar belakang langit yang biru indah. Ketentraman suci dipercikkan oleh daun-daun pisang, sedang bersama itu tanpa hentinya burung perkutut, deruk, dan ayam alas mengumandangkan musik alaminya. Sambil mengaso tiduran selonjor di rerumputan hijau, saya nikmati keindahan Gunungsewu dan dari kejauhan sana kedengaran jelas bunyi genta sapi-sapi yang digembalakan” —Junghunh—(Daljoeni, 1993 via Darmaningtyas, 2002: 96)

 

Gambar 1. Lukisan lansekap Gunungkidul−Karts Gunungsewu di Rongkop karya Junghunh, 1853.

Judul asli ”Goenoengsewu”. (Sumber: http://kitlv.pictura-dp.nl/)

Junghunh dalam catatannya mengagungkan Gunungsewu karena kemolekan panorama vegetasinya. Namun, seiring waktu, wilayah ini diidentikkan sebagai lahan gersang, kering, dan berbatu serta masyarakatnya hidup dalam kungkungan kemiskinan. Pameo Cedak Watu Adoh Ratu dapat mengilustrasikan bahwa masyarakat karst (pegunungan kapur) Gunungsewu adalah golongan marjinal baik dari sisi lingkungan maupun ekonomi. Anggapan itu terkait dengan situasi hidrologis dan realitas sosial masyarakat wilayah karst Gunungkidul. LeGrand (1973), memaparkan bahwa wilayah karst rentan kekeringan karena medan ini mempunyai karakteristik porositas yang longgar, sehingga air di permukaan melesat cepat ke bawah tanah. Dalam perspektif ekonomi, tingginya angka urbanisasi untuk mengadu nasib sebagai buruh pabrik dan pembantu rumah tangga merupakan ilustrasi kemiskinan dan gagalnya sektor pertanian tegalan dalam memberikan jaminan ekonomi.

 

Foto 1. Lansekap gersang Gunungkidul−Karst Gunungsewu (Dok. Irsyad Martias)

Wacana kelangkaan air di wilayah Gunungkidul bagian Karst Gunungsewu (penulisan selanjutnya GKKG) kian hari semakin akrab di telinga publik. Paling tidak, berita kelangkaan air selalu menjadi pemberitaan media massa. Kala musim kemarau melanda, masyarakat kewalahan dalam mencukupi air untuk kebutuhan memasak, minum, dan mandi serta mengurus ternak. Perihalnya, telaga-telaga yang dahulu menyediakan air sepanjang tahun, kini telah rusak dan tidak bisa dapat dimanfaatkan.[1] Kering di atas namun basah di bawah. Ungkapan ini menggambarkan betapa kontrasnya kondisi hidrologi di permukaan tanah dengan di bawah tanah. Berdasarkan pelacakan jaringan Sungai Bawah Tanah (SBT) yang diawaki MacDonald and Partners (1981—1984) dan dimutakhirkan oleh Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada serta ASC[2], sampai saat ini diketahui bahwa pada kawasan GKKG terdapat dua Jaringan Sungai Bawah Tanah (SBT) yakni SBT Seropan dan Bribin (Adjie dan Sudarmadji, 2008: 9). Diduga bahwa debit di Gua Bribin mencapai 1.500 lt/dt, sedangkan debit air di Gua Seropan 750 lt/dt (Yulianto, 2010: 5).

 

Gambar 2. Skema Jaringan Sungai Bawah Tanah

(Sumber: http://www.esi.utexas.edu/outreach/caves/karst.php)

Potensi air yang terpendam tersebut menurut para ahli mampu mencukupi kebutuhan air untuk 1.000.000 jiwa dengan asumsi 100 liter/hari (Haryono dan Yuwono, 2005: 1). Untuk mengentaskan kesulitan air masyarakat GKKG, maka Jaringan SBT Bribin dan Baron direkayasa menjadi Proyek Pengembangan Air Baku. Mega proyek yang menggelontorkan kas negara triliunan rupiah ini masing-masing dimulai pada tahun 2001—2006 Gua Bribin dan 1998—1999 Gua Seropan (Sumayku, 2005: 9). Program canggih ini juga melibatkan lembaga riset-teknologi asing yakni Karlrusche Institute of Technology (KIT) Jerman untuk meng-install turbin bawah tanah yang jaraknya mencapai puluhan meter di dasar gua, dan Japan International Cooperation Agency (JICA) berperan dalam pemasangan jaringan pipa primer. Pihak yang berwewenang dalam operasionalisasi jaringan sungai bawah tanah Seropan adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Dharma Tirta. Sejatinya, rekayasa teknologi yang sedemikian canggih tersebut diharapkan mampu mencukupi kebutuhan air masyarakat karst Gunungsewu. Akan tetapi, bukan manfaat yang didapat tetapi masalah krisis air makin mencuat.

Sejak fasilitas ini beroperasi, masih terdapat warga yang kesulitan untuk mengakses PDAM. Mahal untuk berlangganan dan mahal untuk membayar tarif bulanan merupakan halangan utama. Untuk menyalurkan air dari reservoir ke rumah dibutuhkan uang pangkal Rp 1.800.000. Sejumlah uang tersebut diperuntukkan untuk pengadaan pipa paralon dan pasang meteran. Tarif yang dipatok PDAM adalah 36.000/10 meter kubik. Dengan demikian, dalam satu tahun bagi rumah tangga yang bersedia berlangganan PDAM harus menghabiskan ± Rp 420.000. Menyuplik kabar terbaru, sekarang masih ada 400.000 jiwa terancam bencana kelangkaan air pada musim kemarau (Suharjono, Linakung, dan Sodik: 2013). Ringkas kata, pengelolaan PDAM yang menggolongkan air sebagai komoditas justru menciptakan ketimpangan akses air. Dengan demikian, persoalan kelangkaan air bukan hanya dipandang dari sisi ada atau tidaknya sumber air yang layak pakai, melainkan dapatkah air tersebut diakses oleh segala lapisan masyarakat?

 

Wacana Privatisasi Air  

Konferensi Dublin (1992) adalah respon masyarakat internasional terhadap krisis air global. Dari pertemuan yang dipromotori oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut, melahirkan paradigma baru tentang pemanfaatan air. Air tidak lagi dipandang sebagai zat pemberian alam ataupun Tuhan, ia adalah benda niaga (komoditas). Volume air, pajak, biaya perawatan, dan distribusi merupakan variabel penentu harga (tarif) (Treffner et al., 2010: 280).

Pada medio 1990-an, melalui World Bank penyelenggaraan air berbayar merambah tanpa ampun di negara-negara dunia ketiga. Indonesia, Filipina, Thailand dan Vietnam adalah negara-negara di regional Asia Tenggara yang menjadi implementasi proyek (Prasad, 1998). Menurut Hayek dan Friedman via Edellman dan Haugerud (2010: 19), proyek humanitarian di atas ibarat serigala berbulu domba, karena ia merupakan kepanjangan tangan para kapitalisme yang mempunyai misi mencari keuntungan di negara-negara berpenduduk miskin.

 

Rezim Air di Indonesia & Kelangkaan Air di Gunungkidul−Karst Gunungsewu

Menurut Mollinga (2008), ketersediaan dan kesinambungan sumber daya air sangat dipengaruhi rezim poltik yang menguasai kedaulatan wilayah tertentu. Dalam konteks negara Indonesia, ancaman ketersediaan air baku mulai mencuat pada akhir masa rezim Orde Baru. Muara permasalahan tersebut dipicu oleh politik pembangunan. Pembalakan hutan, polusi industri, dan lonjakan populasi memperparah keadaan sumber-sumber air (MacAndrews, 1994: 373).

Berpijak dari permasalahan di atas, Asian Development Bank menyuntikkan pinjaman modal senilai US$ 150 Milyar untuk membangun projek hidrolik dan restrukturisasi aspek manajerial yang meliputi; (1) peningkatan kapabilitas finansial tingkat propinsi dan pemerintah lokal, peningkatan sumber daya manusia serta pengembangan organisasi, (2) peningkatan kapabilitas dalam rencana implementasi proyek, pengelolaan dan perawatan lingkungan (ADB, 2000: 1). Selain konsekuensi pengembalian pinjaman uang, pemerintah juga berkewajiban mengamandemen Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1974 (Undang-Undang yang mengatur tata kelola bangunan hidrolik seperti irigasi dan drainase, Undang-Undang RI Tahun 1974 merupakan piranti pendukung Undang-Undang Pokok Agraria 1960) dan diganti dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2004 (Al’ Avgani, 2006: 3). Di dalam Undang-Undang RI Tahun 2004 pasal 26 ayat 7, air digolongkan sebagai komoditas (disebut Hak Guna Usaha Air). Di samping itu, di dalam Undang-Undang RI pasal 9 menyuratkan bahwa negara membuka pintu selebar-lebarnya terhadap lembaga non pemerintah (perseorangan maupun korporat) untuk menyelenggarakan jasa air kepada publik.

Tidak lama setelah Undang-Undang di atas disahkan, di perkotaan besar Indonesia berdiri perusahaan-perusahaan penyedian air, baik yang dikelola pemerintah dan pihak swasta asing maupun lokal.[3] Dapat saya simpulkan UU tersebut adalah tonggak berdirinya praktek komersialisasi di Indonesia. Sangat Ironis, dengan kedok teknologi tepat guna, komersialisasi air diterapkan di pedesaan karst yang masyarakatnya rentan kemiskinan dan kekeringan (Baiping et al., 2006: 1; Darmaningtyas, 2002: 420). Melalui pemanfaatan Jaringan Sungai Bawah Tanah Serapan, PDAM setempat mendistribusikan ke wilayah yang terbatas. Keterbatasan tersebut bukan disebabkan oleh permasalahan teknologi maupun minimnya kuantitas air, persoalannya adalah distribusi air tersebut hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang bersedia atau mampu membayar.

Dalam konteks masyarakat pedesaan GKKG maldistribusi air merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari lagi. Bagi rumah tangga yang berlangganan PDAM, tentunya konsumsi air tidak menjadi persoalan. Di sisi lain, mereka yang tidak terdaftar sebagai pengguna PDAM, air adalah barang langka terlebih lagi ketika musim kemarau. Oleh sebab itu, dalam situasi tersebut, tidak heran apabila kita menjumpai orang-orang tua dan muda, baik laki-laki maupun perempuan yang rela mengembara puluhan kilometer, melalui medan terjal seperti lembah−perbukitan hanya untuk menggayung beberapa liter air dari telaga dan mata air. Adapula yang pasrah menanti bantuan dari pihak luar. Antrian manusia di sumber air dan lalu-lalang bala bantuan truk tangki adalah peristiwa yang lumrah ditemui di wilayah ini (Haryono dan Yuwono, 2005: 2). Dalam konteks kekinian, patut saya asumsikan bahwa stratifikasi ekonomi alasan yang melatarbelakangi terjadinya ketimpangan akses PDAM, dan patut pula saya utarakan bahwa problematika air di wilayah ini merupakan kelangkaan air secara ekonomis, seperti yang ditegaskan oleh Mole dan Molingga (2003: 531). Dengan kata lain, ia bukanlah semata-mata nasib alam;

Economic scarcity is the impossibility to cater to one of the above water needs or uses because of the incapacity to commit human resources (e.g. labor and time needed to procure water from very distant wells) or financial resources (e.g. payment for water) to access water.

 

Ketika Air Tidak Mengalir ke Tempat si Miskin

Cerita kelangkaan air ini ringkasan dari sub-bab tesis penulis “Ketika Air Tidak Mengalir ke Tempat si Miskin” (Martias, 2013). Adalah Padukuhan Klepu, Desa Karangasem, Kecamatan Ponjong Gunungkidul tempat yang dipilih penulis untuk mengamati aksesibilitas air PDAM. Pada proses penulisan berlangsung, saya mencatat 50 dari 83 keluarga yang belum memiliki akses PDAM. Mereka adalah golongan anggota masyarakat rentan: janda tua, petani berlahan kecil, dan buruh tani yang selalu terkena imbas kekeringan pada musim kemarau.

Siang bolong di bawah terik matahari janda Minah menenteng dua jirigen air, kurang lebih masing-masing berbobot 5 kilogram. Tarikan nafasnya terdengar begitu dalam dan susah. Terkadang ia duduk istirahat untuk meredakan pegal-pegal di tangan dan di kakinya serta mengusap keringat yang membasahi kerut dahi. Maklum, ia sedang berjalan menuju rumah dari Luweng Jomblang[4], dan kediamannya masih setengah jalan, jika langkahnya konsisten maka ia tiba di rumahnya dalam waktu dua jam ke depan. “Musim kemarau atau mongso katigo adalah waktunya rekoso, ini adalah persoalan hidup atau mati”, kata mBok Minah. Mungkin pernyataannya terlalu berlebihan, tapi itulah keluh-kesahnya dalam mengusahakan kebutuhan air domestik. Bukan hanya mBok Minah, para kaum perempuan yang mayoritas bertanggungjawab dalam kegiatan itu mengeluhkan jarak Luweng Jomblang dari Dukuh Klepu. Dibutuhkan waktu 1,5 jam untuk menempuh jarak 5 kilometer. Apabila ditambah dengan aktivitas cuci pakaian dan pecah-belah serta membawa bekal air ke rumah, maka dalam satu kali perjalanan dapat menghabiskan waktu empat jam.

Foto 2. Luweng Jomblang (Dok: Irsyad Martias)

Menurut Pak Karyo, ketika musim kemarau panjang (mongso katigo ndowo), rata-rata persediaan air/ hari di rumah hanya 30 liter (tiga gentong). Ketersedian bak tampung air pun hanya mampu memenuhi kebutuhan konsumsi air selama dua atau tiga minggu setelah musim penghujan berhenti, padahal di wilayah ini durasi musim kemarau dapat mencapai lima bulan (Haryono dan Yuwono, 2005: 1). Sedangkan Pak Suradi, salah satu masyarakat lainnya yang saya wawancarai, mengatakan bahwa apabila tidak ada hasil tani yang dapat dipasarkan, dan tidak mendapat peluang kerja: buruh bangunan atau buruh pabrik, maka hewan ternak pun harus dijual untuk mencukupi kebutuan air domestik. Pak Suradi mengistilahkan “kambing minum kambing atau orang minum kambing”.

Sekitar empat−lima tahun yang lalu, mereka masih mendapatkan pertolongan. Hampir setiap hari truk-truk air berseliweran di sekitar Desa Karangasem. Tapi kini tidak, menurut Pak Samiyo, dropping air secara besar-besaran terakhir kali diterima pada tahun 1998/1999 persis menjelang pemilu, ketika itu partai-partai rajin mengisi tandon air warga. Setelah Pemilihan Umum (Pemilu) usai dan PDAM sudah diresmikan, bantuan dari partai politik (parpol) apalagi pemerintah tidak pernah membanjiri Desa Karangasem.

Titik cerah jaminan air sempat menyosong pada tahun ketiga reformasi. Pada tahun 2002, instalasi hidrolik modern dibangun di Klepu. Supply air dikirim dari Sumber Ponjong melalui pipa-pipa besi ke reservoir umum. Kehadiran teknologi yang diintroduksi Dinas Kimpraswil (Pemukiman & Prasarana Wilayah) disambut riang gembira warga Klepu. Meski harus antri, namun dari segi jarak dan biaya sumber air itu sangat terjangkau. Warga cukup membayar iuran sebesar Rp 250/ pikul. Celakanya, dua tahun kemudian fasilitas itu dinon-aktifkan. Sontak warga Klepu berang dengan keputusan tersebut. Pamong Desa Karangasem pun dituntut untuk menjelaskan duduk permasalahannya. Kemarahan warga mereda setelah Kepala Desa menjelaskan bahwa kelak dibangun saluran rumah PDAM, sehingga warga tidak repot mengantri air.

Sesuai janji pada tahun 2005 konstruksi PDAM SBT Seropan yang meliputi reservoir, jaringan pipa primer, dan kantor pengelola telah diselesaikan. Sosialisasi tata-cara pemanfaatan air disampaikan di Balai Desa Karangasem. Pak Tomo tidak menyangka syarat untuk berlangganan air sungguh mahal. Pada saat itu, dibutuhkan uang pendaftaran Rp 700.000. Jumlah tersebut termasuk pipa paralon 12 meter dan satu unit meteran. Sementara itu, harga air dipatok 1.700/ meter kubik. Pak Tomo dan tetangganya merasa tidak mampu untuk menyediakan sejumlah uang tersebut. Lantas, mereka memutuskan tidak berlangganan PDAM.

Pengakuan yang berbeda dituturkan Pak Tris, “Lebih enak berlangganan PDAM, tak itung-itung, jatuh-jatuhnya lebih murah daripada beli air”. Alasan tersebut turut diiyakan oleh Pak Nur yang duduk di sebelahnya. Menanggapi terjadinya ketimpangan akses air PDAM, orang-orang kaya tidak ambil pusing. Menurut mereka orang-orang yang tidak ingin belangganan PDAM merupakan orang-orang pemalas. Pak Tris menegaskan, Rp 700.000 tidaklah mahal kalau mereka (orang miskin) lebih giat berusaha. Kondisi tersebut sejalan dengan pandangan Hans Antlöv (2003), bahwa modernitas adalah kata kunci untuk menjelaskan transformasi masyarakat desa komunal ke arah individualistik. Untuk menjadi mampu dan modern sebuah rumah tangga harus menegakkan kemandirian ekonomi. Implikasinya ialah, hubungan antara si kaya dan miskin menjadi beku dan kaku. Dalam urusan air jual-beli antar rumah tangga miskin dan kaya kerap diselimuti saling curiga.

Pak Tus, mengaku ia menjadi enggan ngempil (pinjam) air karena semakin hari tetangganya sangat perhitungan dalam menghitung jumlah volume air yang disadapnya. Di lain pihak, para pemilik saluran air juga merasa awas terhadap orang miskin yang sering ngempil air karena mereka suka kelewatan. Akhirnya, secara sepihak para pemilik saluran air mematok satu jirigen (10 liter) air seharga Rp 4.000—Rp 5.000. Pak Tus mengakui harga tersebut cukup memberatkan dirinya yang hanya bekerja sebagai buruh tani. Kekerabatan tidak menjamin para penduduk memperoleh kemudahan untuk meminta air kepada sanak-saudaranya. Pak Heri berkisah, walaupun ia kakak-beradik dengan Pak Didi, untuk urusan nyelang (pinjam) air, beliau harus membayar sebesar Rp 4.500—Rp 5.000/jirigen. “Yah nyelang air itu sama saja dengan nyelang uang, harus diganti”, ujar Pak Heri.

Perlawanan petani-petani miskin terhadap kesenjangan akses air juga ditumpahkan melalui menyabotase fasilitas PDAM dengan cara melubangi jaringan pipa. Ironisnya, pipa tersebut melintang tegalan mereka sendiri. Berkali-kali pipa diperbaiki, berkali-kali pula fasilitas itu disabotase. Kejadian itu berlangsung di Kampung Ngroyo. Pak Muji menegaskan bahwa sabotase dan penyadapan air tersebut merupakan bentuk kekecewaan karena pihak PDAM tidak merealisasikan perjanjian yang telah disepakati. Pada saat tahap pembangunan, pihak PDAM menyatakan kesediaannya akan memberikan kompensasi berupa biaya pemasangan gratis bagi orang-orang yang merelakan tegalannya dilalui pipa primer. James C. Scott (2000: xxiii), berpendapat pencurian dan sabotase merupakan perlawanan sehari-hari kalangan orang-orang marjinal terhadap pihak-pihak yang mencoba menyerobot ruang-ruang subsistensinya.

Kesempatan warga miskin dalam mengakses air PDAM semakin tertutup sejalan dengan kenaikan biaya pemasangan dan harga air. Sekarang biaya pemasangan mencapai Rp 1.800.000, sedangkan harga air dipaket dengan tarif 36.000/ 10 meter kubik perbulan. Suara miring diutarakan Pak Yanto dalam menanggapi persoalan tersebut, “Itulah bedanya zaman alamiah dengan zaman ilmiah, dahulu semuanya yang ada di sini bisa kita nikmati, mau air tinggal ambil. Sekarang air saja harus membeli dengan harga yang mahal, tidak ada yang gratis”. Mengenai harga air juga dikeluhkan para pelanggan air karena pada saat musim penghujan mereka harus membayar jumlah yang sama, padahal penggunaan air tidak sedemikan banyaknya. Setetes pun air yang mengucur, maka uang yang harus disetor tetap Rp 36.000.

Fenomena PDAM masuk desa terkait dengan regulasi Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang wewenang Pemerintahan Daerah dalam mengelola sumber daya alam termasuk air. Bertaut dengan aturan tersebut, ditetapkan pula Undang-Undang Nomor 7/2004 yang secara lugas mengizinkan badan usaha pemerintah daerah, swasta nasional maupun asing untuk memperdagangkan air selayaknya ia menjadi property rights (Rifai, 2010: 15). Pada hakikatnya, tidak ada alasan PDAM untuk membebankan seluruh ongkos operasional kepada masyarakat karena lembaga ini tidak dikenai pajak pendapatan dan biaya pengolahan air bisa dikatakan nol, H2o tetaplah H2o (Hanafi, 2011: 70). Pengelolaan air berorientasi pendekatan permintaan (demand approach) yang menempatkan air sebagai komoditas dengan tarif progresif, dan masyarakat diposisikan menjadi konsumen merupakan kegagalan negara dalam melayani kebutuhan dasar masyarakat (Bakker, 2000: 13; Shiva 2002: 35). [ ]

18 Maret 2014

* Pengajar Antropologi di Universitas Brawijaya.

Referensi:

—Adjie, Tjahyono Nugroho dan Sudarmadji. 2008. Hidrological Properties of Bribin Underground River System. Makalah dipresentasikan dalam
______seminar Integrated Water Resource Management. Oktober 2008.
—Al' Afgani, M. V. 2006. “Constitutional Court’s Review and the Future of Water Law in Indonesia”. Law Environment and Development Journal Vol 1(2): 1−18.
—Antlöv, Hans. 2003. Negara dalam Desa: Patronase Kepemimpinan Lokal. Yogyakarta: Lappera Pustaka.
—Asian Development Bank. 2000. Project Completion Report on The Central Java dan D. I. Yogyakarta Urban Development (Sector) Project  
_____(Loan No. 1198−INO) in Indonesia. Pelaporan Bulan Maret 2000.
—Baiping, Zhang et al., 2006. “Combating the Fragile Karst Environment in Guizhou, China”. Royal Swedish Academy of Sciences Vol. 35 (2): 94−96.
_____http://www.jstor.org/stable/4315694. Diakses: 01/08/2012.
—Bakker J. B. 2000. “Privatizing Water, Producing Scarcity: The Yorkshire Drought of 1995”. Economic Geography, Vol. 76 (1): 4−27.
_____http://www.jstor.org/stable/144538. Diakses: 20/10/2011.
—Darmaningtyas. 2002. Pulung Gantung: Menyikap Tragedi Bunuh Diri di Gunung Kidul. Yogyakarta: Salwa Press.
—Edelman, Marc dan Haugerud, Angelique. 2010. “Introduction”. Dalam Marc Edelamman dan Angelique Haugerud (peny.) The Anthropology 
_____of Development and Globalization: From Classical Political Economy to Contemporary Neoliberalism. Oxford: Blackwell Publisher. 1−73.
—Haryono, Eko dan Yuwono, J. S. E. 2005. “Kekurangan Air di Lumbung Air: Refleksi dari Kawasan Karst Gunungsewu”. Dalam Pengantar 
_____Geomorfologi & Hidrologi Karst. Yogyakarta: Kelompok Studi Karst Fakultas Geografi UGM. 1−7.
—Hanafi, Imam. 2011. Kebijakan Air Bersih: Optimalisasi Berbasis Pemodelan. Malang: UB Press.
—LeGrand, H. E. 1973. Hydrological and Ecological Problems of Karst. Science, Vol. 179 (4076): 859−864.
_____http://www.jstor.org/stable/1735326. Diakses: 01/08/2012.
—MacAndrews, Colin. 1994. “Politics of the Environment in Indonesia”. Asian Survey Vol. 34 (4): 369−380.
_____http://www.jstor.org/stable/2645144. Diakses: 20/10/2011.
—Mole, Francois dan Mollingga, Peter. 2003. “Water poverty Indicators: Conceptual Problems and Policy Issues”. Water Policy Vol 5: 529−532.
—Mollinga, Peter. 2008. “Water, politics and development: Framing a political sociology of water resources management”. Water Alternatives Vol. 1(1): 7−23.
—Prasad, Nared. 2008. Social Policies and Private Sector Participationin Water Supply. Basingstone: Macmillan.
—Public Citizen. 2003. Water Privatization Fiascos: Broken Promises and Social Turmoil. Dilaporkan Maret 2003.
—Rifai, Anam. 2010. “Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya air di Indonesia”. Dalam Saiful Arif (peny.) Bisnis Air: Komodifikasi, Privatisasi, dan 
_____Eksploitasi. Malang: Averroes Press.
—Scott, James C. 2000. Senjatanya Orang-Orang Kalah. Jakarta: Yayasan Obor.
—Shiva, Vandana. 2002. Water Wars: Privatisasi, Profit, dan Polusi. Yogyakarta: Insist Press.
—Suharjono, Linakung, dan Sodik. 2013. Awas Bencana Kekeringan Mengancam - 400.000 Warga Gunungkidul Mulai Kekurangan Air. Koran Sindo Online.
_____http://www.koran-sindo.com/node/327254 Diakses: 04/03/2013.
—Sumayku, Reynold. 2005. “Air dalam Perut Bumi”. Majalah National Geographic Indonesia, Desember 2005. 1−4.
—Treffner, Jens et al., 2010. “A−Z Glossary”. Dalam Kai Wegerich dan Jeroen Warner (peny.) Politics of The Water. London dan New York: Routledge. 215- 322.
—Water Dialogue. 2009. Indonesia Contextual Analysis in Water Supply and Sanitation Sector. Bandung: Water Dialogue Indonesia.
—Yulianto, Bagus. 2010. Gua Seropan: Bahan Referensi Pekerja Integrated Water Resources Management. Yogyakarta: Tidak dipublikasikan.


Footnotes:

[1] Lihat berita “260 Telaga di Gunung Kidul Kering Kerontang” dalam: Sinar Harapan, 03 Agustus 2004.
[2] MacDonald and Partners adalah kelompok susur gua asal Inggris, sedangkan Acintyacunyata Speleological Club (ASC) organisasi susur gua
___yang bermarkas di Daerah Istimewa Yogyakarta.
[3] Lihat laporan Public Citizen ”Water For All” Maret 2003 dan Indonesian Water Dialog mengenai investasi korporat asing dan lokal dalam peyediaan air bersih
___untuk publik di Indonesia antara lain; Jakarta (Suez&Thames), Medan (Degrémont), Semarang (Degrémont), Banjarmasin (Adhi Karya).
[4] Luweng bahasa Jawa yang berarti gua vertikal.

[ C A T A T A N ]

Baca Juga

Suasana the Irish Hill Homeless Camp

Belajar Kepemimpinan dari “Kepala Suku” Kaum Homeless di Ibukota Balap Dunia

Catatan oleh: Karim * “The best way to find yourself is to lose yourself in ...

Tanggapan

  • Hello, guest