ETNOHISTORI

Meretas Jalan dari “Kolonisasi” ke “Indigenisasi” Antropologi Indonesia

 

oleh: Hatib Abdul Kadir

 

TULISAN ini berawal dari kegusaran saya untuk mempertanyakan seperti apa wajah dan karakter antropologi Indonesia? Atau jangan-jangan para antropolog Indonesia tidak mempunyai wajah untuk layak digambarkan karena memang tidak mempunyai karakter? Teori apa yang mampu dihasilkan dalam ranah antropologi Indonesia itu sendiri? Sebelum memenuhi pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya hendak menelusuri genealogi antropologi Barat yang kemudian diserap oleh para antropolog Indonesia.

Karakter perkembangan disiplin antropologi diawali dengan berkembangnya ilmu sosial di Inggris pertengahan abad 19. Munculnya masa pencerahan di Eropa pada abad pertengahan, menempatkan antropologi sebagai bagian dari doktrin ilmu pengetahuan yang menggantikan keberadaan Tuhan sebagai wacana dominan. Masa ini juga dikenal dengan pemenuhan hasrat manusia akan rasa ingin tahu terhadap permasalahan dunia yang demikian besar. Ilmu sosial terilhami oleh kajian-kajian evolusionis a la Charles Robert Darwin, yang dikomparasikan dengan perkembangan pemikiran positivistik yang telah berkembang sebelumnya. Perkembangan antropologi sebagai bagian dari ilmu pengetahuan humaniora berkembang pesat selayaknya ilmu biologi, khususnya ketika ditemukannya teori evolusi. Pandangan progresif antropolog seperti Lewis Henry Morgan; Edward William Lane; Edward Burnett Tylor, tentang masyarakat “primitive“ sangat bermuatan universal dan juga bias pada kepentingan peradaban Barat yang pada waktu itu melihat dirinya lebih mulia dibanding masyarakat lain di luar Eropa. Hingga di awal abad 20, ranah antropologi mulai memperluas kajiannya dengan menjalankan spesialisasi disiplin; variasi metode sampai analisis kebahasaan. Dan yang terpenting antropologi kemudian mulai menduduki tempat penting di universitas sebagai salah satu perangkat ilmu sosial. Antropologi lahir dari penggabungan antara sejarah progresivitas manusia (baca: evolusi sosial) dan data etnografi yang dikumpulkan. Pengumpulan data etnologi pada abad 19 ini lebih menyerupai koleksi database dan materi yang juga dilakukan ahli zoologi, ahli botani, paleontolog dan geolog. (George Milner, 1996: 16-34; Kinga Wysienska & Jacek Szmatka, 2002: 77-96)

Sejarah modernitas ilmu pengetahuan sebenarnya tidak hanya menawarkan narasi besar, dan buku-buku sosial yang mengubah peradaban dunia, namun juga intrik subjektif dan terkadang kekanak-kanakan dari para antropolog besar. Hampir semua antropolog besar pada pertengahan abad 20 di Inggris, belumlah sudi menyebarkan ilmunya di universitas kelas dua seperti Kent University, Sussex University, Brunel University, Hall University, hingga The School of Oriental & African Studies–University of London (SOAS). Salah satu penyebabnya adalah ketatnya “lingkaran setan” persaingan antropolog besar di Inggris yang hanya membesarkan universitas yang sebenarnya “telah besar” namanya, dalam arti kata, antropolog Inggris mulai dari Bronisław Kasper Malinowski, Edward Evan Evans-Pritchard, Max Gluckman, Ernest André Gellner, Maurice Bloch hingga Dame Anne Marilyn Strathern hanya berputar-putar membesarkan pada empat universitas, The London School of Economics & Political Science (LSE), Oxford University, Cambridge University dan Manchester University. Karena itu, perkembangan antropologi awal seperti di Inggris hanya mencakup dua hal, yakni perkembangan siapa yang kali ini memegang birokrasi ketua jurusan, kemudian ia membawa teori apa dan ketika ia tidak cocok lagi di birokrasi jurusan tersebut, maka ia akan pindah ke jurusan yang sama di universitas lain. Dan universitas yang dipilih hanya berkisar pada empat rejim universitas besar yang telah saya sebutkan di atas. Konflik ini terus berlangsung hingga menjelang tahun 1960-an ketika terjadi krisis keilmuan di bidang antropologi. Di tahun 1960-an antropologi dan dunia ilmu sosial pada umumnya mengalami krisis representasi atas semakin kompleks-nya masyarakat, dan jalan yang paling utama dilakukan adalah melakukan pendekatan interdisipliner, baik pada konsep, metode hingga teori, tak terkecuali juga dengan teori antropologi struktural dan linguistik yang mengalami masa keemasan pada waktu itu.

Globalisasi pada akhirnya memberikan narasi yang timpang kepada pertumbuhan antropologi, bahwa antropologi Inggris, Perancis, Jerman, Belanda pusat antropologi, di mana di antara empat negara ini perkembangannya saling mempengaruhi dengan para antropolog di Amerika Serikat, sehingga sering kita dengar sebuah kolega pandangan di antara keduanya yang disebut dengan anglophone anthropology. Pada sisi lain, ada antropologi di wilayah pinggiran yang juga berkembang, dan rata-rata di antaranya berada di wilayah bekas jajahan dari negara-negara pusat antropologi tersebut, seperti Indonesia, Myanmar, India, Sri Lanka, Aljazair, Maroko hingga Afrika Selatan. Karena itulah studi tentang indigenisasi antropologi sangat penting untuk mulai digagas di Indonesia. Indigenisasi adalah agenda dan proyek yang membongkar bias-bias orientalis dan Eurosentris baik di tingkatan institusi, metode penelitian hingga hasil karya etnografi. Ide indigenisasi, bisa jadi bagian dari proyek dekolonisasi terhadap teori-teori barat yang mulai dibedah pada kurun 1970–1980. Syed Farid Alatas menyebutnya sebagai “liberating discourse” di mana indigenisasi mencoba mengurai hegemoni dalam struktur pemikiran dan institusi negara jajahan (Alatas, 1993). Selain itu, indigenisasi juga berangkat dari teori dan gerakan kaum feminis, post-stukturalis, dan pemikir poskolonialis. Sepanjang satu dekade yang saya sebutkan di atas, hampir semua negara-negara kolonial melakukan refleksi ulang terhadap sistem kolonisasi yang tidak dikecam sebagai buruk semata, melainkan mencoba mengurai bagaimana proses terjadinya mekanisme kekuasaan kolonisasi berjalan.

Indonesia adalah hasil dari proyek dari pemetaan, penemuan dan pendefinisian Barat, selayaknya Afrika, India, Afrika Utara, Timur Tengah, dan Asia Tenggara. Kerja-kerja para indologi, misionaris, dan administratur mendefinisikan Indonesia sebagai masyarakat yang terstruktur secara patriarkhis, religiusitasnya yang sinkretik, orientasi ide yang tidak rasional, percaya takhyul. Gambaran ini tetap direproduksi hingga ketika gelombang antropologi Amerika masuk ke Indonesia, seperti yang dilakukan dalam narasi Clifford James Geertz (1972) ataupun James L. Peacock (1973). Sedangkan pihak “colonizer” menggambarkan posisi dirinya sebagai pihak yang berlawanan dari apa yang dinarasikannya. Narasi Clifford Geertz misalnya, buku-bukunya, seperti Agricultural Involution (1963) dan Peddlers and Princes (1963) sangatlah pesimistis dan buram dalam menggambarkan masyarakat Indonesia dalam bidang pertanian, perdagangan, ekonomi dan komunitas masyarakatnya yang tidak tanggap terhadap perkembangan pasar bebas dan tidak punya semangat kompetitif. Serupa dengan pandangan indolog, etnolog pertengahan abad 19 yang melihat dari kacamata kolonial dengan mengkonstruksi secara esensial Indonesia sebagai sesuatu yang “lain/liyan”. Dalam arti kata, Indonesia adalah apa yang tidak ada di “Barat”, karena stateless; cenderung hidup dengan semangat kolektif daripada individual; dominan hidup di wilayah pedesaan; tidak egaliter; terbelakang secara teknologi mistis, dan penuh takhayul. Reproduksi imaji seperti ini kemudian dibakukan dalam institusi-institusi pemerintahan kolonial hingga masa Orde Baru.

Pemerintah kolonial Hindia-Belanda menginstitusionalkan Etnologi Indonesia, yang tujuannya adalah mengesahkan reproduksi dan redefinisi tentang Indonesia dari sudut pandang stratifikasi sosial, kekerabatan, keluarga dan organisasi sosial ritual religi; kepercayaan; adat dan ceritera rakyat; musik; tarian hingga lukisan. Bentuk reproduksi definisi dan konstruksi terhadap masyarakat ini terus terpetakan hingga masa pemerintahan Orde Baru. Oleh karena itu, dalam tulisan ini, secara garis besar saya akan mensketsakan kolonisasi Antropologi Indonesia berdasarkan dua kerangka periodisasi, yakni periode Kolonial Belanda dengan dominasi strukturalisme-nya (1930-an hingga 1949) dan periode Amerikanisasi antropologi (1980 hingga sekarang). Meskipun hingga kini banyak antropolog Indonesia yang berasal dari lulusan Australia, Jerman, dan India, namun dominasi pengaruh Amerika masih menjadi patron yang kuat.

Alasan utama dari tulisan ini berangkat dari keprihatinan penulis dengan ter-barat-kannya para antropolog Indonesia yang mengacu kepada berbagai teori barat ketika melakukan penelitian dan pembacaan terhadap masyarakat indigen Indonesia itu sendiri. Sehingga tidaklah mengherankan jika kesan tulisan yang disajikan oleh para antropolog lebih mengasingkan dirinya sendiri dari apa yang sedang dituliskannya. Di sisi lain, hal ini mengakibatkan munculnya involusi para antropolog Indonesia sendiri yang tidak mampu menghadirkan sebuah perspektif dan paradigma baru, yang sifatnya alternatif, kecuali hanya menyepakati, menguatkan dan bergelut dengan teori dan pendekatan barat yang dikutipnya tersebut.

 

 

Antropologi Indonesia dalam Sindrom “Kolonialisme”

A] Etnolog Belanda & Bentukan Awal Antropologi Indonesia.

Antropologi di seluruh dunia mempunyai sejarah perjalanannya masing-masing, dan hal tersebut terbentuk melalui sejarah panjang sebuah negara bangsa serta transisi ekonomi politik yang terjadi di dalamnya. Negara Inggris, Perancis, Belanda dan Amerika, sebagai sentrum antropologi, juga mempunyai pengalaman sebagai negara kolonial yang pada akhirnya mengkonstruksi antropologi di negara periferi, seperti India, Vietnam, Aljazair, Mesir dan Indonesia. Studi-studi yang dilakukan oleh negara sentrum antropologi memproduksi metode, konsep, objek-subjek, dengan tema-tema seperti kekerabatan, religi, agrikultural, populasi, menempatkan Indonesia sebagai negara yang dipandang (signified) dan di-liyan-kan (other) hingga pada akhirnya membentuk dan mengkonstruksi seperti apa itu Indonesia (Michel-Rolph Trouillot, 1991: 17-44). Sejak berdirinya antropologi Indonesia baik di dua universitas besar, UI dan UGM, puluhan sarjana dikirim untuk belajar di Belanda kemudian mereproduksi tradisi akademik kolonial, dan ini seperti yang disebutkan oleh Akhil Gupta dan James Ferguson sebagai “colonialization of intellectual production” (Akhil Gupta & James Ferguson, 1997: 43-6) di mana antropolog di wilayah periferi hanya memproduksi dan memperkuat apa yang telah dihasilkan antropolog Barat sebagai sentrumnya, dengan kondisi kesejahteraan dan akses yang tidak lebih baik dari mereka.

Sejarah kolonialisme mempunyai efek penting terhadap evolusi antropologi sebagai disiplin ilmu pengetahuan. Meskipun banyak perdebatan apakah antropolog turut berperan di dalam sistem kolonialisme atau tidak (Talal Asad, 1972: 17-18; Grant Evans, 1993a: 26-7). Pada umumnya, masyarakat awam hanya mengenal Christiaan Snouck Hurgronje, sebagai antropolog terpopuler yang mendukung sistem pemerintahan Hindia-Belanda, namun kolonialisme dengan metode “antropologi” justru dijalankan oleh para misionaris, ahli linguistik, ahli hukum, yang mendisiplinkan dirinya juga sebagai antropolog (Victor T. King, 2005: 26-7). Sebagai misal adalah Anton Willem Nieuwenhuis, seorang pegawai kesehatan pada tahun 1904 yang kemudian mencoba belajar etnologi di Leiden. Ada pula Jan van Baal (1909–1992), seorang antropolog yang juga ahli linguistik dan hukum. Kinerjanya di wilayah Papua terinspirasi oleh Jan Petrus Benjamin de Josselin de Jong, seorang etnolog struktural. Di saat yang sama, Jan van Baal juga seorang pegawai negeri untuk pemerintahan Belanda (1934–1949). Selama 1942–1945 ia menjadi tawanan Jepang. Kembali lagi mengabdi pada Belanda pada tahun 1846–1953, dan selama lima tahun ke depan, hingga 1958, ia menjadi gubernur pemerintahan Hindia-Belanda di Papua. Beberapa para penulis etnolog ini juga tergabung dalam sebuah institut yang berdiri pada tahun 1850, dan hingga kini masih eksis, Koninklijk Instituut vor de Taal; Land en Volkenkunde van Nederlands (KITLV).

Para etnolog Belanda lebih menekankan penelitian mengenai kekerabatan dan mahar kawin dalam tradisi pernikahan di berbagai wilayah di luar Jawa, seperti etnografi Indonesia bagian timur yang pernah dibuat oleh Henk Schulte Nordholt, Robert Barnes, Adolf Ellegard Jensen. Selain itu, beberapa personal yang cukup penting dalam membidani kelahiran dan memberi warna antropologi di Indonesia adalah Jan Petrus Benjamin de Josselin de Jong yang memperkenalkan ide HRAF (Human Research Area Files) pada beberapa wilayah di Indonesia. Jong adalah ketua jurusan antropologi pada di Leiden, 1935 yang banyak menginspirasi lahirnya etnolog dari kalangan Indonesia generasi pertama untuk melakukan studi area di negaranya sendiri (Hans F. Vermeulen, 1987: 10-15). Narasi etnolog Belanda, khususnya di Leiden, sepanjang tahun 1930–1940 sangat kuat dipengaruhi oleh strukturalisme Perancis (de Josselin de Jong & Hans F. Vermeulen, 1989: 298-311; Michael Prager, 1999: 326-61). Hal ini lebih ditujukan untuk kekompatibilitasan dengan program-program klasifikasi dan kategorisasi pemerintah Hindia-Belanda dalam memudahkan pemetaan terhadap masyarakat jajahannya, yang meminjam istilah Roy Frank Ellen adalah “Divide and Rule” (1976), karena itu tidak heran jika studi yang ditekankan adalah klasifikasi linguistik, kekerabatan dan hukum adat (Koentjaraningrat dan Harsja W. Bachtiar, 1975: 5).

Pada tahun 1920, Leiden membuka jurusan multi disipliner, Indologie (Indonesian Studies) (Victor T. King, 1999: 16-17) untuk mendidik para pegawai Indonesia yang mendapatkan beasiswa. Program ini bagian dari kelanjutan politk etis. Mayoritas memilih untuk mengambil jurusan hukum, dan oleh Josselin De Jong, beberapa muridnya ditekankan untuk mengambil multi jurusan baru ini, dengan alasan untuk mengembangkan pencerahan kultur masyarakat Indonesia sendiri. Di sisi lain ada Cornelis van Vollenhoven, ahli hukum adat (adatrechtstudien) dengan ide terkemukanya adalah mengklasifikasi 19 provinsi di Indonesia berdasarkan hukum adatnya. Ide inilah yang kemudian digunakan sebagai salah satu penguat munculnya kesadaran negara bangsa berdasarkan tanah adat di Nusantara. Namun demikian, di sekitaran tahun 1920-an hampir tidak ada etnolog Indonesia yang mengusung sebuah kesadaran nation state sebagai cikal–bakal Indonesia, melainkan dilakukan oleh sarjanawan dari jurusan Hukum dan Sejarah, seperti Soepomo, Soegondo Djojopuspito (hukum); Muhammad Yamin (sejarawan), bahkan ahli kesusasteraan Poerbatjaraka.

Hingga satu tahun pasca kemerdekaan, ketika Universitas Gadjah Mada (UGM) pertama kali didirikan tahun 1946, studi antropologi dan sosiologi menjadi satu dan pengaruh Belanda masih sangatlah kuat. Di bawah pengajaran Prof. Prijohutomo, seorang philologist, M. M. Djojodigoeno yang juga seorang bekas murid Ter Haar, seorang etnolog hukum di Batavia (Michael Prager, 2005: 190), namun demikian, meskipun studi hukum adat mulai berkurang peminatnya, tidak berlaku hukum bejana di mana peminat Antropologi langsung meningkat. Karena hingga tahun 1950-an (bahkan hingga sekarang) masyarakat pada umumnya masih curiga bahwa studi antropologi terkait erat dengan program-program pemerintah kolonial (Michael Prager, 1999: 326-28). Secara berurutan, pada tahun 1960 hingga 1970-an di UGM muncul generasi antropolog Soedjito Sosrodihardjo dan Masri Singarimbun. Keduanya lulus dari Australia. Antropolog terakhir ini kemudian menjalin hubungan yang kuat dengan berbagai universitas dan pemerintah Belanda.

Oleh karena munculnya berbagai bantuan program penelitian dan beasiswa hingga kini, karakter antropologi Belanda masih kuat di Indonesia, dan beberapa peneliti Belanda mulai mengubah pendekatan strukturalisme-nya ke arah antropologi sejarah (etnografi historis) dengan cakupan periode penelitian yang cukup panjang, seperti yang dilakukan oleh Frans Hüsken, Freek Columbijn dan Ben White. Beberapa antropolog Belanda gelombang terakhir ini juga sangat sadar terhadap berbagai kecaman dari pendekatan poskolonial, a la “Edward Said” tentang perilaku “orientalis” etnolog yang menggambarkan masyarakat Hindia-Belanda hanya pada penekanan masyarakat primitif, tidak dinamis, tidak berperadaban dan dikesankan irasional (Michael Prager, 1999: 349).

 

B] Proyek “Amerikanisasi” Antropologi Indonesia.

Kenyataan bahwa terjadi masivitas warga Belanda yang meninggalkan Indonesia pada tahun 1950-an, Soekarno menasionalisasikan sistem pendidikan Indonesia, dan studi hukum adat dengan pendekatan etnologi Belanda telah memudar (Koentjaraningrat, 1975: 233; Michael Prager, 2005: 191-2), tidak serta merta terjadi dekolonisasi wacana dan pemikiran antropolog Indonesia. Secara operasi metodologis, konsep, teori dan paradigma antropolog Indonesia masih mengidap penelitian berdasarkan sudut pandang “Barat”, sebagai seniornya.

Di sisi lain, terjadi perpindahan objek, pasca Perang Dunia II, para antropolog Amerika Serikat mulai memindahkan konsentrasi penelitian ke Pulau Jawa. Mereka mencoba mengkonstruksi apa itu Jawa dan secara makro adalah pengembangan konsep Indonesia dan Asia Tenggara, baik dari sudut pandang sosial politik, sosial, budaya dan religi. Karena itu, Indonesia pasca kolonial adalah rekonstruksi Amerika Serikat pasca tahun 1955 (Simon Philpott, 2000: 13-16). Indonesia dijadikan ajang “kelinci penelitian” oleh gelombang antropolog Amerika di pada tahun 1950-an, mereka berangkat dari sebuah asumsi dan standar paradigma barat yang dilakukan untuk melihat masyarakat “non–Western” dengan sampling, definisi dan konsep kultur yang telah ditentukan sebelum turun ke lapangan, dan hampir semua peneliti adalah antropolog belia dan belum matang pada waktu itu. Penggambaran karakter kultur dan perubahan sosial ekonomi politik pada satu titik wilayah penelitian, kemudian digeneralisasi sebagai karakter bangsa, hal ini untuk kepentingan Amerika dalam mengetahui seperti apa sebuah negara-negara bangsa di Asia Tenggara pada waktu itu, cenderung komunis-kah? sosialis demokrat? atau kapitalis? (Simon Philpott, 2000: 46-55).

Kinerja antropolog Amerika hingga kini sangat berpengaruh di tingkatan disiplin ilmu sarjanawan Indonesia, antropolog Amerika yang melihat personalitas individu (Margaret Mead di Bali, Cora du Bois di Alor), kultur dan perubahan sosial ekonomi (Clifford James Geertz, Hildred Geertz, Robert Jay di Jawa) mendominasi pola pemikiran sarjanawan yang terus direproduksi. Susur galurnya terjadi seiring memudarnya dekolonisasi etnolog Belanda, murid-murid Josselin De Jong, seperti J. Ismael, Koes Hardjono dan J. Ave (pendiri jurusan antropologi di Universitas Indonesia) mulai tergeser oleh nama-nama sarjanawan muda yang datang dari pendidikan di Amerika Serikat. Sarjanawan antropologi yang cemerlang, Koenjaraningrat (1954) didikan dari Yale University dan Harsja W. Bachtiar (1956) didikan Cornell University (Michael Prager, 2005: 195). Keduanya berupaya menggeser antropolog-antropolog tua Belanda dan “menasionalisasikan” antropologi Indonesia dari pengaruh Belanda yang kuat. Karakter tujuan awal dari pengembangan antropologi Indonesia adalah, pertama mengintegrasikan beragamnya multi etnisitas ke dalam kesatuan negara bangsa Indonesia, hal ini cukup penting mengingat sepanjang tahun 1950–1960, Indonesia sebagai negara baru poskolonial terancam dengan berbagai gerakan isu negara federal dan gerakan separatisme di Aceh, Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Maluku.

Pada awal Orde Baru, peran Koentjaraningrat semakin penting tatkala antropologi dibutuhkan sebagai ujung tombak integrasi nasional dan propaganda pembangunan. Di sisi lain, sejumlah siswa antropologi dikirim ke Amerika dengan beasiswa seperti Rockefeller Foundation di tahun 1970-an, seperti generasi Sjafri Sairin dan Parsudi Suparlan, semakin mendekatkan paradigma antropologi Amerika ke Indonesia. Dipisahkannya antara antropologi sebagai wacana (discourse anthropology) dan antropologi sebagai terapan (applied anthropology); bergantinya jurusan antropologi dari fakultas sastra ke fakultas ilmu sosial dan politik atau bergantinya jurusan antropologi ke jurusan antropologi budaya, merupakan salah satu pengaruh kuatnya aliran disiplin dalam perkembangan ilmu pengetahuan antropologi Amerika.

Pasca periode kolonial karakter antropolog di Indonesia, bergelayut di antara sisa-sisa tradisi Indologi Belanda dan pendekatan strukturalisme-nya (Henk Schulte Nordholt, Franciscus Antonius Evert Wouden, Theodoor Gautier Thomas Pigeaud) dengan tradisi wacana antropologi Amerika di tahun 1950-an yang menekankan pada penelitian kultur personal, analisis akulturasi, dan studi perubahan ekonomi dan sosial (Margaret Mead; Ruth Fulton Benedict dan Clifford James Geertz) yang kemudian ditambah dengan agenda kepentingan negara ketika Orde Baru berkuasa. Jadi ada tiga karakter awal dari antropologi Indonesia pasca kolonial. Dan antropolog besar seperti Koentjaraningrat, M. Janus Melalatoa, I Gusti Ngurah Bagus, Eduard Karel Markus Masinambouw, dan Harsja W. Bachtiar adalah contoh generasi yang lahir dan membesarkan pendekatan dua arah, antara Belanda dan Amerika, dan mereka sekaligus hidup sebuah jaman otoriter Orde Baru.

 

Disiplin Antropologi dalam Negara Orde Baru

Hingga kini, masyarakat awam masih memandang bias pada Antropologi Indonesia yang selalu dikaitkan dengan permasalahan tengkorak dan fosil manusia. Ini tak lepas dari peranan dominan dari seorang profesor UGM, Profesor Teuku Jacob, di masanya yang demikian peduli dengan kajian kebudayaan a la antropolog Amerika, Franz Uri Boas. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa secara paradigmatik, antropolog Indonesia sendiri gagal melahirkan tradisi teoritik di tubuhnya sendiri, secara berkelanjutan dan jelas “susur galur” jalur kritiknya, sehingga bukan dianggap sebagai ilmu yang mempelajari tengkorak atau fosil. Ini terlihat dengan tidak adanya dua karakter utama dari dua jurusan antropologi paling mencolok di Indonesia, yakni di Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gadjah Mada (UGM), dua universitas ini tidak menyajikan pemikiran yang secara tajam berbeda, seperti ketika terjadi perdebatan berketurunan antara The London School of Economics & Political Science (LSE) yang digawangi oleh Bronisław Kasper Malinowski dengan pendekatan fungsionalisme-nya dan Oxford University yang digawangi oleh Alfred Reginald Radcliffe-Brown dengan pendekatan struktural fungsional-nya. Di sisi lain pula, jurusan antropologi di universitas-universitas daerah seperti Universitas Sumatera Utara; Universitas Andalas; Universitas Udayana; Universitas Hasanuddin tidak mampu menciptakan paradigma “lain”, seperti counter yang dilakukan oleh Manchester University terhadap dua universitas besar dan dua pemikir besar sebelumnya yang mendominasi dunia antropologi Inggris.

Mayoritas antropolog Indonesia masih belum mempunyai semangat juang secara berkelanjutan dan istiqomah, untuk mengembangkan paradigma secara rapi yang dihasilkan dari koneksitas antara laporan etnografinya dengan pengembangan teori yang akan dibangunnya kelak. Sebagai misal, mengapa Clifford Geertz menjadi demikian berpengaruh? karena ia menghasilkan dua hal di atas, antara manuskrip etnografi (The Religion of Java; Agricultural Involution; Negara: The Theater State; Islam Observed, dll.) dan membangun teori (The Interpretation of Cultures; Local Knowledge; Available Light). Tidak berkembangnya tradisi refleksi ini karena Antropolog Indonesia pada masa Orde Baru lebih mementingkan menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah yang pragmatik. Secara umum, ilmuwan sosial pada Orde Baru tidak lebih dari saudara kembar negara.

Ilmuwan bungkam ketika negara membatasi pada isu-isu sensitif, seperti isu politik nasional, korupsi, kemandirian masyarakat lokal, dan negara melarang para sarjanawan untuk menggunakan pendekatan-pendekatan yang “tidak direstui” oleh pemerintah, seperti paradigma Marxian. Karena itu, ilmuwan sosial kerakyatan, seperti Mubyarto, alih-alih pemikir kiri seperti Arief Budiman tidak mendapatkan tempat selama Orde Baru, karena pemerintah lebih bersahabat dengan ide-ide yang sesuai dengan slot rencana pembangunan seperti yang dikerjakan oleh Koentjaraningrat misalnya (Ariel Heryanto, 2004: 86). Karena itu peran antropolog lebih melingkupi bagaimana memobilisasi antropologi untuk pembangunan karakter nation building, mendukung kebijakan-kebijakan negara, dan menjalankan politik integrasi antara kebudayaan lokal dengan kepentingan negara (unity in diversity) (Daniel Dhakidae, 2003: 330-354).

Antropolog pada Orde Baru menjadi instrumen kekuasaan, tidak menempatkan dirinya pada oposisi yang relatif otonom, singkatnya, antropolog Indonesia tidak terbuka pada kritik, tidak berbahaya, protagonis di mata pemerintah dan mudah dijinakkan oleh negara. Pada umumnya, ilmuwan sosial memang juga mendukung berbagai teori modernisasi pembangunan yang sebenarnya sama sekali tidak mengakar pada masyarakat Indonesia (Ariel Heryanto, 2004). Seiring puluhan antropolog yang baru pulang studi ke Amerika, Belanda dan studi antropologi di dua universitas besar, UI dan UGM, hadirlah berbagai jurusan antropologi di berbagai belahan daerah, secara berurutan mulai dari Universitas Cendrawasih, Universitas Sam Ratulangie, Universitas Hasanuddin, Universitas Airlangga dan terakhir Universitas Udayana. Kuatnya sistem Orde Baru dalam bidang pendidikan didukung oleh berbagai elemen penting, seperti Depdikbud, Menteri Penerangan, Departemen Perguruan Tinggi, yang menggiring siswa dan staf pengajar untuk setia dengan anjuran dan larangan versi pemerintah. Setiap siswa diharuskan untuk melakukan pengenalan terhadap kebudayaan, yakni melalui program mata kuliah wajib negara, antara lain Ilmu Budaya Dasar; Kewiraan; dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Selanjutnya, studi-studi yang dilakukan oleh para sarjanawan antropologi, seperti penguatan nation building, kebudayaan nasional, kemajuan ekonomi, pancasila, gotong-royong, studi pengembangan kepariwisataan, keluarga berencana, studi proyek transmigrasi, inovasi agrikultural, dan berbagai proyek pemerintah lainnya mendukung terhadap berbagai pembangunan negara. Dan semua mekanisme serta kinerja studi mahasiswa dan sarjanawan terfasilitasi oleh organ-organ Orde Baru yang bekerja dengan baik dan patuh, seperti LIPI (Lembaga Ilmu Pengatahuan Indonesia); BKKBN (Badan Kependudukan & Keluarga Berencana Nasional); Departemen Pariwisata, Departemen Pekerjaan Umum; Departemen Pertanian dan Kehutanan, hingga Departemen Agama (Martin Ramstedt, 2005: 214; Ignas Kleden, 1997: 22). Di sisi lain, berbagai antropolog, sosiolog dan sejarawan yang mengisi slot-slot di institusi kesarjanawan seperti Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS), Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI), dan Asosiasi Prehistori Indonesia (API) yang rata-rata didirikan pada jaman emas Soeharto mendukung dengan berbagai program hegemoni pembangunan Orde Baru (Paschalis Maria Laksono, 2004: 226-235).

Untuk mengkompatibilitaskan dengan tujuan negara, maka hampir semua pendekatan yang umumnya dilakukan adalah struktural fungsional, yang melihat fungsi dan kedudukan sebuah entitas pada struktur yang telah ada dan mapan. Tak heran jika skripsi dan tesis antropologi sepanjang Orde Baru banyak berawalan dengan huruf “P“, Peran, sebagai misal; Peran lembaga perempuan di sebuah wilayah A, Peran bidan di wilayah B dan seterusnya. Operasi kekuasaan Negara Orde Baru memaksakan para sarjanawan sosial untuk bekerja secara instrumental dan pragmatik, dibanding reflektif dan kritis (Vedi Renandi Hadiz & Daniel Dhakidae, 2004: 24). Menyimak tulisan di atas, maka harus diakui sejarah ilmu pengetahuan sosial di Indonesia adalah amalgamasi antara tiga hal, yakni hasil dari proyek indigenisasi teori antropologi “Barat“ (Belanda-Amerika) yang di-amalgamasi-kan dengan kepentingan filosofi pembangunan negara. Pengetahuan (knowledge) sarjanawan antropologi bergandeng erat dengan dengan “kekuasaan negara” (state power) Orde Baru, dan dalam hal ini universitas dan berbagai jurusan ilmu sosial berperan sebagai pemroduksi kekuasaan melakukan konformitas dan akomodasi terhadap berbagai kepentingan negara (Vedi Renandi Hadiz & Daniel Dhakidae, 2004: 2; Heru Nugroho, 2004: 164; Hilmar Farid, 2004: 187).

Pasca reformasi di Indonesia, sebenarnya antropologi mempunyai potensi untuk berkembang sebagai ilmu pengetahuan yang lebih besar. Antropologi dianggap sebagai ilmu pengetahuan yang menarik karena beberapa sebab, seperti melemahnya intervensi negara, sehingga ilmu sejarah sebagai alat dasar konstruksi memori kolektif menjadi hilang kekuatannya. Ketika negara dipandang semakin demokratis, kajian “aman” dan remeh temeh menjadi “seksi dan politis” seperti munculnya Cultural Studies yang berakar pada tradisi neo–Marxian. Babonitas ilmu yang mulai memudar membuat tidak penting lagi siapakah terlebih dahulu menciptakan teori dan menirunya, melainkan siapakah yang mampu mengkonstruksi teori secara komprehensif. Sementara jika kita lihat ilmu antropologi adalah kajian yang nyaris tidak berada di sisi puncak inspirasi ilmu, melainkan turunan dari teori besar yang telah ada. Seperti Edward Burnett Tylor yang mengacu kepada Charles Darwin, Bronisław Kasper Malinowski yang mengacu kepada Freud dan Clifford Geertz yang terinspirasi pada Maximilian Karl Emil Weber dan Talcott Parsons. Karakter ini justru menjadi sebuah kesempatan untuk indigenisasi antropologi Indonesia terinspirasi dari tradisi eklektik antropologi itu sendiri. Wacana antropologi pasca Orde Baru adalah yang sesuai konteks pada saat ini yakni berkaitan dengan isu Hak Asasi Manusia, Civil Society, gugatan terhadap diskriminasi seksualitas dan agama minoritas.

Namun demikian, runtuhnya negara otoritarianisme membuka kran masyarakat untuk mendulang berbagai pelajaran tentang teori-teori yang selama ini dilarang, seperti Marxisme dan juga reproduksi kultural Raymond Williams. Institusi-institusi universitas pun beramai-ramai mereproduksi konsep, pendekatan dan wacana dan teori dari Barat, dibanding menggali berbagai teori yang lebih independen. Ini menjadi sebuah tantangan baru pula, apakah indigenisasi antropologi hanyalah sebuah asap yang menggantung, atau benar-benar dipertimbangkan pada para sarjanawan saat ini.

 

Refleksi: Proyek “Indigenisasi” Antropologi Indonesia

Teori di Indonesia lahir dari negara-negara kolonial dan bersifat Euro–Amerikasentris. Ilmu sosial barat telah melakukan distorsi dalam menarasikan aktivitas wilayah jajahan yang sifatnya dikotomistik. Di sini saya menawarkan tiga alasan mengapa kita patut mengawasi mode perkembangan teori general/universalis (Grand Theory) sebagai narasi-narasi besar yang diciptakan oleh “Barat”. Pertama, Grand Theory memainkan peran kolusif dalam kebudayaan lokal. Melalui wacana bahasa, ekonomi dan politik, menghasilkan legitimasi dan dominasi dalam membangun wacana bipolar seperti Barat–Timur; Dunia pertama-dunia ketiga; rasional–takhayul dan seterusnya. Bangunan teori yang seragam menjadi sarana kemudahan dalam membangun komunikasi antar lingkaran antropologi pusat-pinggiran yang bias nilai lokalitas. Selama ini para sarjanawan Barat selalu menjadi generator untuk melahirkan konsep-konsep dan teori universalnya, sedangkan masyarakat nonBarat adalah semacam “counterpart” bagian yang dilihat sebagai penyedia materi-materi empirik untuk mengesahkan teori tersebut (Syed Farid Alatas, 1993; 2005).

Kedua, dikotomisasi konsep dan mekanisme kerja dalam Grand Narrative yang dikandung ilmu-ilmu Anglo-Amerika juga ditujukan untuk membaca wilayah non–western yang kompleks dan tidak familiar bagi mereka. Teori-teori grand narrative diinfiltrasikan; dimodifikasi; ditransformasikan; dan diadaptasikan sehingga menghasilkan mode kategorisasi dan dikotomisasi. Kategorisasi merupakan mode tujuan untuk menciptakan dan mengontrol formasi wacana yang ada dalam masyarakat. Mode kategorisasi tersebut dalam bentuk seperti klasifikasi; registrasi; selektivitas, penyortiran, hingga pensistematisan. Kategorisasi menghasilkan nilai-nilai dikotomisasi yang tersistematis ke dalam bentuk stereotipe, seperti ungkapan: “Timur adalah orang-orang yang fatalis, Barat adalah agen rasionalitas” menurut Max Weber; “Status sosial di timur diakui karena keturunannya, di barat, status sosial dicapai melalui prestasi dan usaha” menurut Talcott Parsons; “Timur berkarakter kekanak-kanakkan, sedangkan barat sangat berkarakter dewasa” menurut John Stuart Mill. Great tradition untuk Barat dan little tradition untuk timur menurut Redfield, dan masih banyak lagi mode kategorisasi ini yang dioperasikan oleh Cornelis van Vollenhoven, hingga Clifford Geertz. Mode dikotomisasi ini juga menciptakan backward dan uncivilized untuk timur serta advanced dan civilized untuk barat. Masyarakat akan menganggap bahwa barat adalah tipe ideal yang menempati ranking tinggi dalam mode dikotomisasi. Tipe ideal ini disampaikan oleh barat melalui struktur logika yang rapi dan ilmiah.

Ketiga, Natives tak hanya sebagai objek. Kajian barat melihat bahwa mitos; dongeng; kepercayaan dianggap sebagai bentuk ketidaksadaran kolektif masyarakat timur (Collectivity Unconsciousness). Tampaknya ada sebuah rasionalitas tersendiri dari timur yang gagal untuk dtangkap oleh bangunan grand narrative barat. Tulisan etnografi tak hanya sekedar dilihat sebagai eksotisme yang perlu dirawat dengan baik, namun eksotisme tersebut didayagunakan dan diaktifkan ke dalam suatu gerak dinamis kehidupan modern. Karena penemuan sekaligus penggambaran desa dalam etnografi mendorong keberadaan desa dari yang sebelumnya lifeless; timeless; voiceless dan forceless diarahkan ke sesuai dengan gerak sentuhan “Barat” agar mempunyai suara dan berpotensi, namun tetap dalam kerangka penjinakkan dan pengontrolan barat. Istilah yang ditekankan oleh Edward Wadie Said adalah to press the orient into service unchanging oriental passivity into militant modern life. Kerja, karya dan praktik antropolog Indonesia nyaris tidak mendapat pertimbangan penting dalam perputaran akademik antropologi dunia yang memang masih menekankan pertimbangan teori pada Amerika dan Eropa Barat sebagai pusatnya, dan perkembangan antropologi Indonesia masih berada di wilayah pinggiran (James Clifford, 1997: 219-20; Eyal Ben-Ari & Jan van Bremen, 2005: 9-12). Karena itu hal yang patut dilakukan oleh insan antropologi Indonesia adalah pengindigenisasian antropologi di negeri sendiri atau “meng-Indonesia-kan antropologi”, yang pada akhir tujuannya adalah bukan saja menjadikan antropologi menjadi tuan rumah di negeri sendiri, melainkan juga bagian dari aktivitas sosial yang signifikan bagi masyarakat. Ide ini berawal dari pembongkaran terhadap kuasa paradigma yang dilakukan oleh kaum postrukturalis. Indigenisasi yang saya maksud mengacu sebagaimana dalam pemikiran Syed Farid Alatas berikut:

‘Indigenization’ is a category that subsumes the works of various authors from wide variety disciplines in the social sciences, most of which are concerned with the task of liberation from academic colonialism, the problem of the irrelevance of the EuroAmerican social sciences and the resulting need to create the conditions under which alternative discourses in non–Western societies may emerge… (Syed Farid Alatas, 2005: 232)

 

Indigenisasi adalah sebuah proyek yang mencoba melakukan semacam “dekolonisasi” terhadap ketergantungan kerangka teori dan metode “Barat” dan mengkoreksi ulang berbagai wacana teoritikal yang telah berkembang luas di kalangan antropolog lokal. Karena itu adalah kabar baik, bahwa perkembangan antropologi mulai lebih kompleks, seiring dengan munculnya “area studies“. Di mana terdapat kesadaran antropolog Indonesia yang mulai marak melakukan penelitian berdasarkan masyarakat di mana ia berasal atau bertempat tinggal. Studi ini disebut juga dengan “anthropological self study” yang merujuk pada studi pada kultur sendiri. Pendekatan ini telah diabaikan oleh antropolog selama lebih dari 70 tahun (Vineeta Sinha, 2005: 150-1).

Kulminasi dari agenda indigenisasi adalah munculnya paradigma, sendiri seperti awal munculnya pendekatan feminisme, meskipun beberapa kritik menunjukan bahwa melakukan penelitian pada budaya sendiri beresiko pada cultural blindness, emosional, tapi lagi-lagi ini adalah prasangka dan konstruksi “Barat” yang memang suka menengok budaya lain. Kelebihannya “anthropological self study” adalah pada tingkat pemahaman bahasa dan kompetensi sosial yang lebih kuat. Srinivias menyebut fenomena ini sebagai native anthropologists. Ketika ia melakukan studi tentang kastanya sendiri di India (Mysore Narasimhachar Srinivas, 1996). Memang penting untuk memproduksi pengetahuan sendiri, karna hal ini seharusnya menghasilkan sebuah konfigurasi yang solid dari antropolog lokal dan kritik berbobot terhadap kuasa wacana Barat dan mendekonstruksi wilayah penelitian yang telah dikaji sebelummya oleh peneliti Barat yang cenderung melihat beberapa suku bangsa dengan kacamata reduksionis, esensialis, fixed (tidak berubah) daripada serangkaian panggung dinamika sejarah yang selalu bergerak. Narasi masyarakat lokal, tidak seperti yang digambarkan oleh rata-rata Antropolog yang memotret dengan narasi tebal, namun terkesan mati dan statis, dalam kenyataannya masyarakat selalu berubah dan cenderung untuk lebih terbuka (Abdullah, 1999).

Hampir semua antropolog yang pulang dari studinya melakukan penelitian pada wilayah/rumahnya sendiri, dan menurut saya ini adalah sebuah kabar baik. Mengingat, antropolog Eropa kini juga mulai menekankan studi pada wilayah mereka sendiri, dibanding harus “overseas” ke ranah-ranah yang dianggapnya asing, seperti yang pernah dilakukan antropolog generasi pertama. Namun demikian, permasalahan dengan antropologi Indonesia adalah indigenisasi seperti apa yang hendak ditanamkan? tentunya adalah yang sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia, padahal karakter masyarakat Indonesia sangat beraneka ragam. Memunculkan indigenisasi ilmu yang independen dari tangan kuasa Negara memang belum ada dalam sejarah Indonesia. Di beberapa negara Asia Tenggara, indigenisasi ilmu pengetahuan pada karakter kultur masyarakat yang cenderung seragam mudah untuk dilakukan oleh para antropolog. Ini seperti yang terjadi pada perkembangan antropologi di negara-negara komunis seperti Vietnam, Laos dan Korea Utara, di mana paradigma Marxis mudah diterapkan, mengingat ideologi komunis “klik” dengan sistem pemerintahan yang ada dan kultur masyarakat yang memang cenderung tidak beragam (Grant Evans, 2005: 45-50).

Meski munculnya indigenisasi sendiri tidak terlepas dari perkembangan kolonialisme di negara-negara IndoCina yang sukses menggambarkan dan mengkategorisasikan seperti apa seharusnya masyarakat tradisional negara jajahan. Indigenisasi terkadang mudah terjebak ke bentuk gerakan supra nasional, karena terbangun dari hasil-hasil etnografi yang disetujui oleh negara, mengingat antropolog bekerja di bawah sistem negara yang otoriter. Karena itu yang terpenting pada negara demokrasi seperti Indonesia adalah melahirkan penciptaan paradigma baru yang tidak ditentukan oleh totaliterianisme negara dan bijak dalam menyikapi ide-ide “Barat” (Maurice Godelier, 1995: 144). Bijak dalam artian bahwa indigenisasi teori bukan berarti penolakan total terhadap teori “Barat”, melainkan pencarian alternatif pemikiran antropologi, mengingat kurangnya originalitas pada antropolog pinggiran, khususnya pada penciptaan konsep, metodologi dan epistemologi yang dimodifikasi, dielaborasikan secara semantik dan dikodifikasi ulang sehingga sepada akhirnya menghasilkan sistem pemikiran antropologi “nonBarat” (Syed Farid Alatas, 2005: 234).

Membahas tentang indigenisasi antropologi menjadi tantangan tersendiri karena pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul adalah seperti apa antropologi yang indigen tersebut? Bagaimana mencari akar-akar antropologi yang ada di Indonesia itu sendiri, dan bagaimana mengartikulasikannya dalam metode, konsep, teori hingga dalam bentuk epistemologi baru? Bagaimana menjaga agar indigenisasi agar punya tingkat otonomi secara ideologis dari dari keterjebakan politik supranasionalis seperti antropolog di Vietnam, Kamboja, atau para sejarawan seperti Slamet Muljana, Nugroho Notosusanto dan M. Yamin? Dan bagaimana agar indigenisasi antropologi tidak terjebak dalam sifat chauvinistic, xenophobic, parochial, dan eksklusif. Dan pertanyaan yang tidak cepat untuk dijawab adalah apakah memang kita mempunyai susur galur cara berpikir Indonesia? Dan apakah ada tradisi Indonesia yang bisa digali dengan “cangkul” pemikiran antropolog Indonesia sendiri yang tidak tergantung dengan teori Barat? Inilah agenda yang belum terselesaikan. Belajar dari masa Orde Baru pula, bagaimana indigenisasi antropologi tidak menciptakan model “applied anthropology” yang tidak hanya membebek kepada kepentingan negara, tapi secara inovatif mampu menjadi agen transformatif untuk perubahan masyarakat yang lebih baik. Antropolog mampu menjadi “broker” untuk penyelesaian persoalan-persoalan masyarakat, seperti kemiskinan, diskriminasi, dan kekerasan. Ini juga sekaligus tantangan bagi universitas untuk tidak hanya menjadi mercu suar ideologis dan agen produksi teori yang abstrak dan berat.

Proliferasi print capitalism telah memungkinkan setiap antropolog Indonesia sekarang tidak hanya mengakses naskah-naskah Josselin De Jong atau Margaret Mead, tapi telah mampu mengakses translasi buku-buku Pierre Bourdieu, Paul-Michel Foucault, Roland Gérard Barthes, hingga Jacques Derrida. Batas-batas ilmu menjadi kabur karena, antropolog menggunakan metode sosiologi, sejarah menggunakan metodologi antropologi, atau sosiologi yang menggunakan metode antropologi. Semuanya berkelindan. Kompleksitas sistem paradigma ini semakin berwarna dengan bervariasinya sentrum antropolog Indonesia yang pada saat ini tidak hanya menempatkan Belanda sebagai pusat akademik yang terbaik, melainkan ratusan sarjana sosial telah diluluskan dari Inggris, Amerika dan terakhir adalah Australia (Daniel Dhakidae, 1993).

Pada tataran teknis dan mikro, hampir di setiap mata kuliah antropologi untuk pemula atau pengantar antropologi tidak mengenalkan perkembangan indigenisasi antropologi Indonesia, melainkan melaporkan proses teori global antropologi di belahan bumi yang lain, yang tidak bersentuhan dengan Indonesia. Pengajar juga gagal menjelaskan bagaimana proses terjadinya diseminasi dan indigenisasi teori yang dilakukan oleh Koenjaraningrat yang terinspirasi dari George Peter Murdock dan Clyde Cluckhohn, Heddy Shri Ahimsa-Putra yang dianggap sebagai penyambung lidah strukturalisme Claude Lévi-Strauss di Indonesia, atau Irwan Abdullah sebagai “Weber-nya Indonesia”. Tertanamnya indigenisasi teori “Barat” menyebabkan antropolog seperti Koentjaraningrat mampu menggambarkan pohon teori barat dari Franz Boas hingga Edmund Ronald Leach, atau Achmad Fedyani Saifuddin yang me-mimikri antropolog Alan Barnard, dalam membuat pohon teori dari Montesquieu, Auguste Comte hingga Paul M. Rabinow, tapi tak ada satupun yang telah membahas bagaimana perkembangan antropologi Indonesia dan pemikirnya dari generasi J. Ave hingga Iwan Meulia Pirous misalnya, hal ini membuat para mahasiswa hanya tahu siapa Bronisław Kasper Malinowski, Alfred Reginald Radcliffe-Brown, Claude Lévi-Strauss, hingga Arjun Appadurai nun jauh di sana, tapi tidak paham siapa itu pengusung antropologi di Universitas Udayana, Bali; siapa itu Phl. Tobing? Siapa Arnold A. P.? Siapa Prof. Mattulada, Prof. Jacob W. Ajawaila, atau Prof. Usman Pelly? —yang sesungguhnya mereka semua adalah antropolog besar untuk Indonesia.

 

Kesimpulan

Sebagai negara poskolonial, posisi antropologi berada di pinggiran, di mana selama beratus tahun masyarakatnya digambarkan, diklasifikasikan dan didefinisikan oleh antropolog Barat yang berada pada sentrum pemikiran ilmu sosial. Karena itu sangat penting membangun proyek terhadap pembongkaran sentralisasi antropologi yang didasarkan pada wacana, hasil penelitian dan paradigma tanpa pencangkokkan mentah-mentah dari teori Barat itu sendiri. Dengan demikian, membangun wacana kebudayaan Indonesia dari kacamata antropolog Indonesia itu sendiri adalah proyek baru yang mustinya diterapkan sebagai bagian dari pembangunan karakter ilmu pengetahuan yang bersifat membumi. Adalah penting untuk menemukan karakter antropologi Indonesia yang bukan meminjam muka antropolog Inggris, Perancis, ataupun Amerika Serikat. Antropologi Indonesia seharusnya mempunyai wajah sendiri yang berbeda dengan kreasi pendekatan evolusionisme sosial a la antropologi Inggris, atau antropologi filsafat a la Perancis, atau antropologi struktural fungsional a la Amerika Serikat.

Meski demikian, dalam kenyataannya reproduksi intelektual yang sifatnya kolonialis masih terus berjalan seiring dengan para sarjanawan yang pulang berguru di negara-negara Eropa, Amerika dan Australia. Hal ini mengakibatkan adanya involusi pemikiran antropolog Indonesia, di mana tidak terjadi proses penciptaan paradigma apapun semenjak antropologi Indonesia masih di bawah bayang-bayang Jan van Baal, Cornelis van Vollenhoven hingga Josselin de Jong. Ini menunjukkan bahwa meski ide dekolonisasi besar-besaran telah dilakukan selama lebih dari 60 tahun, namun itu sama sekali tidak terjadi pada wacana dan pemikiran antropolog Indonesia yang masih sangatlah silau dengan Bronisław Kasper Malinowski, Pierre Bourdieu, Talal Asad, Arjun Appadurai dan lain-lain dari Barat, karena lebih keren, lebih pintar, lebih patut untuk dikutip dibanding hasil penelitian lapangan dan teori dari para antropolog Indonesia itu sendiri. Di sisi institusionalisasi, pola perubahannya juga tidak jauh berbeda, karena pemikiran antropologi hanya mengubah pengaruh dari Belanda, ke Amerika dan belakangan adalah Australia yang sebenarnya tidak mempunyai tradisi penciptaan paradigma yang jelas dan kokoh.

Semenjak masa Orde Baru, Antropolog Indonesia juga memilih untuk lebih sibuk menjadi kepanjangan tangan pemerintah dan meng-apropriasi segala kebijakan negara dibanding menjadi lembaga kritis yang peka terhadap keinginan dan keluhan masyarakat. Inilah yang menjadikan antropologi kemudian lebih ilmu pragmatis demi menjadi kaki tangan negara otoriter layaknya pada masa kolonial. Kini, kerja dan karya antropologi pasca Orde Baru kali ini diharapkan mampu menjadi tuan di rumah sendiri dan juga menjadi bagian dari aktivitas sosial yang tidak semata menggambarkan, melainkan juga membela dan memberdayakan masyarakatnya. Karena itu, indigenisasi antropologi adalah sebuah agenda dan proyek yang belum terselesaikan dan mungkin belum dimulai di Indonesia.

Salam anget. [HAK]

 

14 Februari 2011

 

 

 

4 Tanggapan

    • Hello, guest
    • Iya tulisannya Mas Negro bagus banget meski panjang, capek bacanya. Dulu aku inget ketemu sebentar di UGM ngobrol habis diskusi soal gerakan kedaulatan politik pada masyarakat bawah di Indonesia Timur. Keren banget

    • Gro, ini bagus banget. PROST! Aku sepakat dan mendukung usaha mengindonesiakan antropologi. Kita kerjain sama-sama ya. Semangat perubahan ini aku gak dapetin sama sekali waktu belajar di Udayana, semua pasif dan hanya beberapa orang aja yang bertanggung jawab sama perkembangan keilmuan dan daya kritis mahasiwa. Tulisanmu berharga sekali untuk bantu buka mata dan liat bagaimana sebenarnya potensi posisi ilmu ini untuk perubahan Indonesia. Semoga nanti ilmu terapan yang aku dapet di oz dan hasil refleksi kritisku sendiri atas gerakan anak muda kelas menengah kita bisa ikut berkontribusi.

    • Niat yang baik, diawali dengan usaha yang baik. bukunya mas Lutfi dkk (pemikiran agraria mazhab Bulaksumur) saya pikir sudah memulainya. di antro sudah ada?
      Saya rasa temen2 di sini juga perlu mempunyai ‘dana sendiri’ untuk menjauhkan dari kepentingan luar. … siiip

    • Saat ini kita selalu dikaji oleh barat dan teori kita dimentahkan oleh barat pula…!! pertanyaan yang menarik adalah kenapa kita selalu dipinggirkan..? proyek2 penelitian kita selalu dibiayai oleh barat yang tidak bebas nilai, so beranikah kita melahirkan teori tanpa didanai oleh barat…!!

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    2014 • ETNOHISTORI • ISSN: 2303-3762

          Kontak Edisi Sekarang
     
    Terima kasih, Pesan Anda telah terkirim ke redaksi@etnohistori.org