Home / General / Orang-Orang Di Seram Utara yang Terpinggirkan

Orang-Orang Di Seram Utara yang Terpinggirkan

oleh: Zulkarnain Sahji

Mahasiswa Pasca Sarjana Antropologi UI

 

Huaulu adalah nama salah satu suku yang hidup di daerah gunung di Pulau Seram bagian utara, tepatnya di “Huaulu”. Wilayah pemerintahan negeri ini masuk dalam kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Huaulu menggantungkan hidupnya di alam, terutama di hutan. Mulai dari kayu bakar untuk masak dalam mengolah konsumsi harian, berburu binatang untuk konsumsi, berburu binatang dan mengambil kayu untuk dijual. Kebiasaan berburu dan mencari kayu bakar di hutan sudah dilakukan secara turun-temurun. Awal tahun 1990-an, Sebagian penduduknya dipindahkan ke pesisir pantai di “Alakamat”[1]. Pemindahan ini dilakukan oleh pemerintah lewat program “pemukiman kembali suku terasing”. Apakah benar mereka suku terasing? Kenapa mereka disebut terasing? Apakah karena mereka masih hidup di gunung? Terasing sering juga dikonotasikan dengan istilah-istilah “primitif”, “terbelakang”, “tertinggal”, belum mengikuti perubahan ala pemerintah dan ala orang-orang “pintar” di lembaga-lembaga akademik. Tapi apakah mereka seperti itu?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini saya melakukan pengamatan dengan tinggal langsung di Huaulu selama beberapa hari[2], tepatnya di rumah Bapak Manue[3] dan Ibu Ripia di kampung Huaulu. Mereka mempunyai dua orang anak, satu laki-laki dan satu lagi perempuan, yang laki-laki namanya “Irwan” dan yang perempuan namanya “Mia”. Bapak Irman Saudara bapak Manue, juga mempunyai seorang anak laki-laki yang biasa disapa “Eko”. Ada kekagetan saya ketika tahu nama anak-anak di Huaulu, karena nama-nama ini menurut saya sangat berbeda dengan bahasa yang mereka pakai. Saya kemudian berasumsi, pemberian nama-nama ini karena terpengaruh oleh nama-nama yang sering muncul dalam sinetron atau film di layar televisi atau terpengaruh oleh orang-orang yang hidup di pesisir yang telah banyak terpengaruh oleh budaya dari luar. Sederhananya saya berkesimpulan mereka telah terpengaruh oleh budaya luar atau dapat di bilang budaya mereka telah terkikis, khususnya dalam penamaan anak.

Ketika saya bertanya ke bapak Irman, kenapa anaknya diberi nama atau disapa “Eko”? ia menjawab, “dong pung nama sebenarnya itu ada, tapi hari-hari katong taku panggel dong deng nama itu, karna itu nama orang tatua, jang sampe katong emosi lai maki dong, itu berarti katong su bardosa par orang tatua”. Maksud dari penyampaiannya, anak-anak mereka di Huaulu itu mempunyai nama yang sebenarnya, yang sesuai dengan bahasa dan budayanya. Nama-nama itu biasanya memakai nama leluhur mereka yang telah meninggal, takutnya ketika nama-nama itu disapa dalam aktifitas harian dan suatu waktu anak itu ada buat salah kemudian orang tuanya emosi lantas mengeluarkan kata-kata yang kotor. Bagi orang tua di Huaulu, kata-kata kotor ketika mereka lontarkan ke anak mereka yang menggunakan nama para leluhur, itu berarti mereka telah berdosa kepada leluhur mereka yang namanya di pakai ke anak yang dicaci. Mendengar jawaban bapak Ir (sapaan akrab bapak Irman), saya semakin kaget. Kaget bercampur kagum atas cara pemberian nama yang dilakukan oleh orang-orang tua di Huaulu. Kesimpulan saya diawal ternyata salah besar. Menjaga nama leluhur, takut berdosa ke leluhur, tidak bisa dilihat hanya soal ketakutan moral, menurut saya ini merupakan upaya untuk menjaga tradisi atau budaya mereka atas gempuran perubahan yang datang dari orang luar.

**

Ibu Ripia bercerita, suatu hari ia dan suaminya membawa burung hasil tangkapan ke Jalan raya untuk dijual, ketika sampai di jalan mereka berpapasan dengan tim gabungan (yang terdiri dari unsur Balai Taman Nasional, Polisi Kehutanan dan anggota TNI) yang sedang melakukan sweeping atas penangkapan burung-burung yang di lindungi. Ada dua jenis burung Hasil tangkapan Bapak Manu yang dilarang untuk ditangkap, yakni burung Kakatua dan burung Kea-kea. Burung-burung ini habitat terbesarnya di Taman Nasional Manusela dan hutan sekitar taman nasional. Terjadilah adu-mulut antara petugas gabungan dengan Ibu Ripia yang membawa burung tersebut. Berikut percakapannya:

Si petugas bertanya: “Ibu mengambil burung Kakatua dan Kea-kea ini dari mana? Ibu tau tidak, burung ini dilindungi dan dilarang pengambilannya dalam kawasan taman nasional oleh pemerintah dan kalau ada yang melanggar, maka akan dikenai sanksi, denda seratus juta rupiah dan ada hukuman penjaranya”.

Ibu Ripia kemudian menjawab: “betul, beta tangkap burung ini dari dalam taman nasional, tapi bapa dong bisa buktikan ka seng kalo burung ini bapa dong punya? Kalo bapa dong bisa buktikan, beta siap bayar denda”..

kemudian ibu Ripia melanjutkan pembicaraannya: “bapa kalo ada “cap Balai Taman Nasional” dalam sayap burung ini berarti burung ini bapa dong punya, tapi kalo seng ada berarti burung ini katong punya”.

Petugas terdiam… ia kemudian melanjutkan: “kalo bapa dong seng bisa buktikan bapa dong jang coba-coba sentuh burung ini, biar beta bangsa parampuang lai, … lebe bae bapa dong pigi cari orang lai bali beta pung burung ini, lai beta mau pulang ka rumah”.

Dari adu mulut antara Ibu Ripia dan Petugas gabungan di atas, kita dapat melihat kemarahan dan rasa kesal dari Ibu Ripia ke petugas yang datang menemuinya. Bagaimana ia tidak marah, burung yang ia bawa merupakan hasil tangkapan suaminya dari hutan yang telah dijaga secara turun temurun oleh leluhur mereka dan sudah dari dulu juga mereka mengambil burung di hutan-hutan tersebut, tapi sampai saat ini burung-burung itu masih tetap ada. Tiba-tiba datang orang baru dengan memakai label pemerintah dan mengaku sebagai pelindung burung di taman nasional kemudian melarang orang yang telah lama menjaga burung-burung tersebut. Orang-orang Huaulu dan sekitarnya mempunyai cara sendiri untuk melestarikan hutan dan segala jenis mahluk hidup yang ada di dalam hutan di sekitar atau di dalam taman nasional tersebut. Kalau memang mereka itu perusak, mungkin saat ini, jenis burung Kakatua dan Kea-kea sudah tidak ada lagi di hutan taman nasional Manusela.

Bukan hanya soal burung, sebagaimana yang telah saya kemukakan di atas, orang-Orang Huaulu dan sekitarnya juga dilarang mengambil kayu di dalam kawasan dan di sekitar kawasan taman nasional, yang itu merupakan hutan-hutan yang dekat dengan perkampungan orang Huaulu. Masyarakat Huaulu dan masyarakat kampung-kampung sekitar mengeluhkan adanya pelarangan mengambil kayu diluar di sekitar kawasan taman nasional Manusela. Pelarangan ini semakin tegas ketika datangnya “Tim Ekspedisi NKRI Koridor Maluku-Maluku Utara[4]” yang menanamkan posnya di Alakamat (kampung orang Huaulu yang ada di pesisir pantai). Kalau pengambilan kayu yang dilakukan oleh masyarakat itu disebut pemerintah sebagai tindakan merusak hutan, lantas bagaimana dengan Izin HPH yang di berikan oleh pemerintah kepada PT.Brata Jaya seluas puluhan ribu hektar yang membabat hutan dan mengambil kayu di Seram Utara dalam jumlah yang banyak?. Sebenarnya masyarakat mulai mengenal kayu sebagai sesuatu yang bisa diuangkan karena diperkenalkan oleh pemerintah lewat pemberian izin kepada perusahaan untuk pengambilan kayu di wilayah tersebut sejak tahun 1980-an.

Baru-baru ini (sekitar akhir tahun 2013), dinas kehutanan kabupaten Maluku Tengah melakukan sosialisasi tentang penetapan KPHK di wilayah hutan di Huaulu dan beberapa kampung sekitarnya. Belum lagi, sekitar tahun 2010, atas permintaan pemerintah daerah, pemerintah negeri Huaulu, melepaskan lahan seluas ±600 Ha untuk lokasi Transmigrasi Nasional. Selain itu, muncul juga desas-desus akan adanya pelepasan kawasan hutan untuk pertambangan Batubara, Nikel, Emas dan potensi Mineral berupa Minyak di sekitar Huaulu. Ruang tempat hidup orang-orang Huaulu dan sekitarnya semakin menyempit. Di Alakamat, areal sekitar kampung itu telah dibeli oleh PT. Wahana Lestari Investama (salah satu perusahaan Udang di Maluku Tengah), katanya untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Masyarakat Alakamat, Opin dan Bessi bersedia melepaskan lahan tersebut, karena menurut perusahaan, PLTU dapat juga menyuplai listrik untuk konsumsi masyarakat. Entah benar atau tidak, namun yang pasti saat ini, 30 meter dari Alakamat, PT.Wahana Lestari Investama (WLI) telah membangun Balai DIKLAT milik perusahaan.

Secerdas apapun masyarakat Huaulu, kalau ruang hidup mereka terus dihimpit, kemungkinan besar mereka akan kalah di tanahnya sendiri. Pemerintah ketika memberikan izin konsesi ke perusahaan, tidak pernah berpikir tentang manusia dan mahluk hidup lainnya yang telah lama hidup di dalam tanah, air, dan hutan tersebut. Pemerintah tidak berpikir bagaimana kehidupan masyarakat kawasan hutan ke depan? Pemerintah hampir tidak pernah melakukan evaluasi tentang masyarakat di sekitar lokasi pemberian konsesi MIGAS, Tambang, dan lain-lain yang selalu miskin, dan disisi lain perusahaan-perusahaan yang mendapatkan izin konsesi-konsesi tersebut mengumpulkan uang berlipat-lipat banyaknya. Entahlah, pemerintah atau Negara ini lantas ada untuk siapa? Rakyat banyak kah? Atau segelintir orang yang ada di dalam dan di luar negeri. Waktu terus berputar, masyarakat Huaulu dan sekitarnya terus berharap bisa hidup dengan kemerdekaan sejati di atas tanah mereka sendiri.

penulis-kanan-di-tempat-penelitian-seram-utara
Penulis kanan, di tempat penelitian, Seram Utara.

 

Besi: Nostalgia Yang Memilukan

Kami tiba di Bessi sekitar pukul 12.00 WIT, tepat tanggal 25 April 2014. Bessi merupakan salah satu kampung yang belum lama ini (sekitar 3 tahun lebih) dimekarkan menjadi “Negeri Administratif Bessi”, itu menandakan secara admnistratif kampung ini telah lepas dari Negeri Sawai, desa yang sangat terkenal di Seram Utara. Satu jam sebelum masuk ke Negeri Bessi, di pertigaan jalan Lintas Seram dan jalan masuk ke Bessi, kita akan temui rumah yang berjajar dengan model bangunan yang sama, orang-orang di sekitar menyebutnya “Trans-Bessi”. Trans-Bessi merupakan pemukiman baru yang dibangun lewat program Transmigrasi Nasional, menurut tuturan warga, terdapat 350 Kepala Keluarga (KK) yang menempati lokasi tersebut. Transmigran hampir semua berasal dari Pulau Jawa, ada yang datang dari Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Pertama kali saya ke Bessi sekitar tahun 1991, waktu itu saya berusia 6 Tahun. Untuk sampai di Bessi, harus melewati Saka, Jalan Lintas Seram hanya sampai di Saka (Negeri Saleman). Perjalanan dilanjutkan dengan menggunakan transportasi laut “Katinting/Jonson”. Walaupun masih kecil, memori akan perjalanan dan kodisi di kampung Bessi masih segar diingatan. Salah satu hal yang tidak bisa lepas dari ingatan adalah soal banyaknya ikan di pantai di depan kampung, dan ikan-ikan itu sangat bersahabat dengan masyarakat kampung, seakan-akan ia ada untuk masyarakat. Saking jinaknya dengan masyarakat, Ikan-ikan di Bessi kala itu bahkan bisa diambil hanya dengan kail kosong tanpa umpan. Saya ingat betul kakek di Bessi, ketika hendak makan malam, sorenya kakek ke laut untuk mengambil ikan, hanya butuh waktu sekitar dua jam, ia sudah kembali ke rumah dengan membawa ikan yang demikian banyak.

Dua puluh tiga tahun kemudian, saya kembali lagi ke Bessi, saat ini statusnya tidak lagi kampung, tetapi Negeri Administratif. Dua puluh tiga tahun tentu waktu yang cukup lama bagi saya, tapi sangat pendek jika menghitung seluruh babakan sejarah sejak kampung ini ada hingga saat ini. Kami sudah tidak lagi menggunakan ketinting atau johnson, mesin dengan perahu kecil, untuk sampai ke Bessi, karena saat ini jalan untuk transportasi darat sudah ada. Kami menggunaan Motor. Jalan masuk ke Bessi dari pertigaan jalan lintas Seram (Jalan Lintas dari Kota Masohi-Kota Bula) masih menggunakan sirtu atau belum diaspal. Dari pertigaan, menurut masyarakat jaraknya 5 Km sampai di Bessi. Panas cukup terik selama dalam perjalanan masuk ke kampung karena hutan di sekitar jalan, kayunya sudah ditebang untuk lokasi transmigrasi dan untuk pelebaran jalan. Tepat di Alakamat (Kampung Huaulu di Pantai), di dekat pantai terdapat pula pertigaan, belok kiri ke Bessi, samping kanan jalan kampung Alakamat, belok ke Kanan kita akan sampai di kampung Opin, ke kanan lagi sekitar 500 meter dari Opin terdapat perusahaan udang, PT.Wahana Lestari Investama, khususnya tempat pengolahan udang dan pengangkutan untuk di ekspor ke luar.

Ketika di pertigaan antara alakamat, Opin dan Bessi, saya bertemu dengan salah satu Bibi. Saya sempat kaget melihat tangan kiri dan kanannya terdapat luka-luka yang mulai mengering. Sampai di rumahnya dia bercerita kalau tangannya penuh dengan luka karena ia mengkonsumsi ikan yang sudah diawetkan dengan menggunakan es. Ketika saya tanya kenapa makan ikan tersebut, ia bilang kalau ikan di Bessi sekarang ini sudah susah, jadi rata-rata kalau mau makan ikan kebanyakan harus beli dari orang yang menjual ikan di kampung. Ikan-ikan itu kebanyakan dibawa dari Wahai dan Masohi. Saya tanya kenapa bisa? bukannya di sini ikan dulu waktu saya datang sangat banyak, bahkan untuk mendapat ikan tersebut tidak perlu melaut ke lautan luas, hanya di pesisir pantai sudah makan ikan?. Ia menjawab, ikan di Bessi sudah susah, kebanyakan warga Bessi sudah tidak lagi melaut karena ikan sudah jauh dan warga kebanyakan sudah tidak melaut lagi. Saat ini, Laki-laki di Bessi, umunya kerja di perusahaan udang atau mengambil kayu di hutan untuk dijual. Sejak perusahaan ada warga Bessi sangat tergantung ke perusahaan, bukan hanya soal pekerjaan mereka, tapi juga soal listrik untuk kehidupan sehari-hari.

Di Bessi dan sekitarnya, Listrik dari PT.PLN belum masuk. Agak ironis memang, sejak tahun 1994, pemerintah sudah mengizinkan perusahaan udang masuk ke daerah itu, perusahaan logging masuk untuk mengambil kayu-kayu dalam jumlah yang sangat besar, namun pemerintah dan perusahaan tidak menghiraukan kebutuhan mendasar warga, misalnya seperti listrik. Energi listrik berasal dari mesin genset yang memiliki kapasitas yang dapat mengaliri listrik ke semua rumah-rumah warga. Mesin genset dan stok minyak setiap tahun disuplai oleh Perusahaan. Hal ini merupakan bagian dari kompensasi atas lahan yang digunakan oleh perusahaan ke masyarakat. Listrik di negeri Bessi berfungsi dari pukul 17.30 – 06.00 WIT.

Jadi, listrik di Bessi dipasok sendiri oleh masyarakat. Tanah dan hutan dikeruk habis, lantas uangnya lari kemana? Bukannya negara di beri wewenang untuk mengelola hal-hal tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat? Kemakmuran hanyalah pepesan kosong dari pemerintah ketika mereka bicara soal investasi untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

Perusahaan & Konflik Antar Negeri

potongan-kayu-dari-perusahaan-kayu-yang-melakukan-deforestasi
Potongan-potongan kayu gelondong dari perusahaan

Bukan hanya soal jalan yang buruk masuk ke Bessi, bukan hanya soal Listrik, bukan hanya soal Ikan yang sudah menjauh dari pantai di Bessi, tapi juga soal koflik antar Negeri yang terjadi ketika masuknya perusahaan dan program transmigrasi. Ketika perusahaan udang menginjakan kaki di Seram Utara, konflik tapal batas pun muncul antara Sawai (saat konflik Bessi merupakan salah satu petuanan dari Sawai) dengan Huaulu. Konflik juga terjadi antara Sawai dengan Wahai diatas lahan tempat perusahaan beroperasi. Begitupun ketika program transmigrasi masuk di Bessi, konflik terjadi antara Bessi dengan Negeri Induknya Sawai, dan Bessi dengan Huaulu.

Alam yang subur sudah memanjakan rakyat di Pulau Seram sejak dahulu kala. Tanah yang luas bagi ukuran warga di Seram tidak pernah diukur sebagai sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Bagi orang Seram, jangankan tanah, makanan pun dapat dibagi dengan saudara jika ia membutuhkan. Tanah, Air, hutan, bukanlah hal yang terpisah dengan kedirian manusianya, namun sebuah konsep yang menyatu. Entitas orang Maluku adalah kesatuan manusia dengan alam. Ketika alam rusak, baik itu hutan, tanah dan air, maka rusak juga kedirian orang Maluku. Namun hari ini kita diperlihatkan sebuah fenomena yang mengingkari konsep tersebut. Kenapa mereka mengingkari? persoalannya sangat sederhana, hanya soal uang yang didatangkan dari luar dan dibagikan sedikit ke masyarakat. Orang Maluku dibuat bertengkar hanya soal uang kecil, yang sebenarnya dihasilkan juga dari tanah mereka sendiri. Uang yang banyak yang dihasilkan dari tanah yang sakral dibawa keluar oleh manusia yang tidak mempunyai hubungan dengan “Pulau Ibu[6]” ini. Ketika tanah dapat dinilai dengan uang yang besar, maka konsep hidup “orang basudara” pun terlupakan begitu saja. Padahal konsep ini telah terbangun ratusan tahun oleh para leluhur dan telah menjadi budaya bagi masyarakat di Maluku.

Pemerintah adalah perantara yang meng-absahkan kehadiran orang luar dengan segala izin yang diterbitkan tanpa berpikir tentang Rakyat yang telah lama hidup dan menjaga pulau tersebut. Rakyat hanya berusaha untuk menerima kedatangan mereka tanpa bersuara, mereka disenangi dengan uang ucapan terimakasih, uang siri pinang, uang ketuk pintu, kompensasi, dan istilah-istilah lainnya. Pemerintah dan terimakasih merupakan kata kunci penghancuran pulau dan perusak hubungan orang-orang di dalamnya.

Pekerja Yang Malang

Paleng sadiki, setiap hari tu ada karyawan yang pingsan di tampa pengolahan udang”, tutur salah satu buruh perempuan di PT. WLI, yang juga merupakan orang negeri Bessi. Di Bessi, kita akan menjumpai banyak pekerja di perusahaan udang (PT. WLI). Perusahaan ini sudah di rintis masuk ke Seram Utara sejak tahun 1994. Hampir 20 tahun perusahaan beroperasi, namun nasib baik tidak kunjung datang ke masyarakat, malah sebaliknya. Beberapa pekerja perempuan di perusahaan tersebut bercerita, saat ini di tempat pengolahan udang di Opin, sistem keamanan bagi pekerja sangat lemah. Padahal, pekerja di tempat pengolahan udang sebagian besar adalah perempuan.

Salah satu obat pengawet udang adalah amoniak, pekerja hampir tiap hari ada yang pingsan yang disebabkan oleh amoniak. Ketika kami menemui para pekerja di Bessi, kami melihat tangan-tangan mereka penuh dengan luka. Menurut mereka, ketika di dalam gudang tempat pengolahan, bagian pematah kepala udang, mereka hanya diberi satu sarung tangan untuk satu tangan, dan sarung tersebut bisa tembus oleh air yang sudah tercampur dengan bahan kimia. Ada yang juga menuturkan amoniak yang pecah ketika dibuka membuat ketahanan tubuh mereka melemah karena para karyawan hanya diberikan masker standar. Ketika melihat tahu bentuk maskernya, perkiraan saya masker tersebut biasanya dipakai untuk pengunjung di Rumah Sakit, yang harganya kalau di apotik di Jakarta hanya Rp.1000,-. Selain itu, para karyawan harus mencari obat sendiri untuk mengobati luka-luka tersebut, karena susah mencari obat, kadang mereka hanya menggunakan pengobatan alami. Sering petugas klinik perusahaan menyampaikan kalau obat di klinik habis, dan alasan lainnya, yang pada intinya tidak ada obat yang di dapat oleh pekerja di Klinik Perusahaan.

Pekerjaan yang sulit, perlindungan pekerja yang buruk, tidak berarti mereka dihargai dengan upah yang layak. Sebulan kadang para karyawan harus berhutang karena upahnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kondisi buruk ini tidak kemudian membuat mereka jera. Kenapa demikian? Karena pemerintah telah membuat hidup perempuan di Bessi hanya bergantung ke perusahaan. Ketergantungan perempuan bekerja di perusahaan bagi pemerintah ini merupakan suatu keberhasilan karena telah mengurangi angka pengangguran di kampung. Hal ini juga menjadi alasan pemerintah memberikan izin seluas-luasnya untuk memasukan investasi besar ke Pulau Seram. Namun, ketika melihat penghidupan mereka yang bekerja di perusahaan bukan mengurangi pengangguran yang pemerintah lakukan tetapi yang pemerintah lakukan adalah menambah daftar penyakit bagi warga di pesisir Seram Utara.

Perusahaan ini semakin kuat posisinya, karena beberapa minggu setelah Karel Ralahalu melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Maluku, ia langsung menempati posisi presiden direktur di perusahaan udang tersebut. Dari jejak rekam perusahaan dapat kita lihat bahwa elit pemerintah dan perusahaan selalu mempunyai kedekatan. Positi politik menjadi daya tawar yang kuat untuk masuk di perusahaan ketika individu tidak lagi berkuasa. Sementara masyarakat sendiri tentunya selalu menjadi orang yang dipinggirkan.

Tulisan ini merupakan potongan catatan perjalanan saya (bersama beberapa teman) ke Seram Utara dari tanggal 22 April 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2014. Tulisan ini telah diedit oleh saya terakhir pada tanggal 11 Desember 2016 dan pernah diedit juga oleh Khatib Abdul Kadir.

[1] Baca selengkapnya dalam : Buku “Orang-Orang Kalah”, hasil penelitian Pak Roem Topatimasang.dkk di kepulauan Maluku.

[2] Kami tinggal di Huaulu dari tanggal 22-24 April 2014.

[3] “Manue” bukan nama yang sebenarnya, dan semua nama orang kampung dalam tulisan ini juga bukan nama yang sebenarnya, atau disamarkan. Hal ini Penulis lakukan, karena ketika tulisan ini dikirim ke Etnohistori, saya belum meminta izin ke orang-orang kampung yang namanya disebut dalam tulisan ini, sehingga menurut saya tidak etis kalau nama mereka dicantumkan.

[4] Menurut masyarakat, Tim Ekspedisi NKRI ini datang ke Seram Utara sekitar Bulan Maret 2014 dan berencana balik dari Seram Utara Bulan Juni 2014. Tim ekspedisi terdiri dari unsur TNI, Mahasiswa, Peneliti dan ada juga perwakilan dari Bank Arta Graha.

[5] Sebutan lain untuk pulau Seram, orang Maluku basa menyebutnya “Nusa Ina” atau “Pulau Ibu”.

Baca Juga

Berebut Keuntungan dari “Sumber Daya Alam” di Kalimantan Timur

Andika Nur P.* Menyoal tentang Peraturan Gubernur yang diperbaharui oleh Ganjar Pranowo, tulisan ini membahas ...

0 Tanggapan

  • Hello, guest