Home / Edisional / Pala, Otsus dan Kerentanan Identitas di Kaimana

Pala, Otsus dan Kerentanan Identitas di Kaimana

 

oleh: Ahmad Nashih Luthfi *

 

Sejarah Migrasi Antar Kepulauan

Sebagai sebuah kawasan, Kaimana sebetulnya tidak mudah dijangkau oleh dunia luar. Lanskap geografisnya sebagai ceruk yang dikelilingi pegunungan membuat Kaimana sampai saat ini hanya bisa dijangkau melalui laut dan udara. Posisi geografis semacam ini menyebabkan Kaimana relatif tertutup dan boleh dikatakan baru membuka diri terhadap dunia luar setelah Indonesia secara agresif mengirimkan “sukarelawan” ke Kaimana (dan tempat-tempat lain di Papua) mulai awal tahun 1960-an sampai awal tahun 1970-an. (Riwanto Tirtosudarmo, 2010: 2). Meskipun demikian bukan berarti Kaimana pra-Indonesia merupakan sebuah terra incognita.

Sebelum datangnya Orang Eropa, menurut Leonard Andaya migrasi intensif antara kepulauan Papua adalah dengan kepulauan Maluku. Hubungan antara Papua dan Maluku telah berlangsung sejak lama, antara 10 ribu sampai 15 ribu tahun. Adanya hubungan ini bisa dibuktikan dari penggunaan bahasa-bahasa di Halmahera dan Morotai yang mirip dengan bahasa-bahasa yang dipakai di Papua. Begitu juga sebaliknya, mobilitas penduduk antara Maluku dan Papua juga terlihat dari penggunaan bahasa “non-Austronesian” di pulau-pulau seperti Timor, Alor dan Pantar. Perdagangan antar pulau mulai didominasi oleh “pedagang komoditas-komoditas khusus” untuk rempah-rempah, “kayu aroma wangi” yang diduga sudah mulai pada 2000 tahun yang lalu.

Migrasi penduduk pada masa pra-kolonial sangat erat kaitannya dengan perdagangan, seperti dikatakan Upton (2009), sebelum diaspora hadir bersama dengan kolonialisme, teritori lokal dibentuk dan ditransformasikan selama beberapa puluh abad oleh perdagangan antar pulau. Penduduk Melanesia melakukan migrasi lokal dari lembah ke lembah atau dari pulau ke pulau. Pedagang dari luar Papua membentuk pemukiman di berbagai tempat untuk menjalankan perdagangannya.

Dengan demikian komposisi demografis Kaimana sangat erat kaitannya dengan sejarah migrasi yang telah terbentuk lama. Orang-orang dari Kesultanan Tidore telah melakukan kontak dengan Papua, terutama dengan penduduk yang bermukim di Kepala Burung, termasuk Kaimana. Kontak dengan Kesultanan Tidore ini turut menjelaskan pula keberadaan penguasa-penguasa lokal di Kaimana, keberadaan Kerajaan Islam Namatota dan Kerajaan Islam Komisi serta jejuluk dalam struktur kekuasaan di level kampung Kaimana (Mayor, Kapitan, Jejau, dan Sangaji). Kehadiran agama Islam sebelum datangnya Orang Eropa dan agama Kristen, menjadi bukti telah berlangsungnya proses pertemuan antar budaya penduduk setempat, yaitu mereka yang lebih dahulu tinggal di Kaimana dengan para pendatang yang datang kemudian.

Dalam konteks Otonomi Khusus saat ini, identitas ke-Islam-an masyarakat Kaimana menguat kembali. Posisinya yang sub-ordinat selama ini di hadapan identitas ke-Papua-an yang identik dengan Kristen dan Katolik, berupaya dipulihkan dengan berbagai strategi, di antaranya dengan cara merumuskan dirinya secara fleksibel yaitu memadukan ke-Islam-an dan ke-Papua-an, serta mengkontestasikan identitas budayanya dengan Muslim pendatang dan Kristen Papua dalam arena politik identitas. Dalam arena politik, pembedaan identitas semacam ini mengemuka, meski dalam ranah keseharian identitas ini hanya bermakna penanda obyektif. (Cahyo Pamungkas, 2008).

Membuka sejarah hubungan antar kepulauan di Nusantara yang diperantarai melalui komoditas rempah inilah yang menarik untuk dibuka kembali dalam kunjungan singkat saya dan tim di Kaimana, 24 September hingga 1 Oktober 2011 lalu.

 

 

Kerentanan Identitas

(1) Kesukuan. Di Kaimana terdapat delapan suku yang diakui sebagai suku asli, yakni Irarutu, Mairasi, Kamberau, Madewana, Koiwai, Kuri, Pasai, dan Myere. Proses identifikasi suku cukup berliku. Salah satu isu penting masalah adat adalah batas tanah. Dewan Adat Papua (DAP) Kaimana yang terbentuk pasca otonomi Papua pada tahun 2009 merasa penting mengidentifikasi batas-batas wilayah adat antara delapan suku yang ada. Batas wilayah adat dianggap sebagai masalah utama di Kaimana. Sejak lama masalah ini disadari, namun hingga sekarang belum terdapat program DAP Kaimana maupun pemerintah kabupaten menyelesaikannya. Masalah batas wilayah adat ini muncul ke permukaan ketika ada pembangunan pemerintah melalui pendanaan Otonomi Khusus (Otsus) maupun Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (APBD) dan kegiatan ekonomi swasta yang semakin meluas. Lahan-lahan strategis di sekitar kota Kaimana untuk tujuan tersebut terkena imbasnya. Seperti yang terjadi pada lahan di Distrik Yamor yang digunakan untuk komplek pemerintah distrik (kecamatan). Lahan ini diklaim oleh Suku Koiway dan beberapa suku lain. Mereka menuntut ganti rugi atas lahan. Pemerintah menyadari bahwa konflik muncul karena belum jelasnya masalah tenurial tatkala alih fungsi, sehingga berujung pada soal distribusi uang ganti rugi. Pemetaan batas wilayah adat menjadi sangat penting.

Dinamika kesukuan juga mulai muncul melalui representasi keanggotaan adat. Satu pertikaian terjadi disebabkan seorang perwakilan adat di DAP menganggap satu kelompok suku merupakan bagian dari suku lainnya, sehingga keberadaannya telah terwakili. Protes suku yang merasa dinegasikan berlangsung dengan difasilitasi oleh DAP. Dalam forum itu, suku yang dirugikan menjelaskan asal-usulnya melalui cerita sejarah yang panjang. Dihadiri oleh tetua-tetua suku lainnya, kisahnya dianggap masuk akal dan diterima. Tetua suku yang teledor sebab melupakan keberadaannya diwajibkan membayar denda. Perdamaian terwujud melalui upacara pembayaran denda dan arak-arakan menuju kediaman raja Namatota guna dilaksanakan ritual penyembelihan ayam. Kerajaan Namatota yang semula samar-samar keberadaannya, dengan begitu menjadi direvitalisasi.

(2) Pala. Waktu kami dan tim berdiskusi dengan beberapa pengurus kampung yang sengaja kami undang, isu yang muncul dan mendapat perhatian serius adalah masalah komoditas unggulan penduduk: rempah pala. Ada dua jenis pala yang dikenal oleh penduduk Kaimana, pala negeri yaitu pala yang berbentuk bulat dan tidak diperjual-belikan, dan pala Banda yang berbentuk lonjong dan dapat ditemukan di toko-toko atau tengkulak. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi melalui komoditas unggulan, pala inilah yang mereka anggap mampu menjadi titik masuk untuk melakukannya. Komoditas ini ditanam oleh hampir semua penduduk kampung di Kaimana, terutama mereka yang ada di pulau. Perannya sangat strategis dalam ekonomi rumah tangga. Bukan agama dan etnisitas yang bisa membuat hangat obrolan kami saat itu, namun rempah pala, sebab menurut mereka di sinilah dominasi bekerja secara nyata dalam ekonomi kepulauan mereka.

Produksi dan perdagangan pala melalui serangkaian tahap. Pala dipanen dari penduduk (tahap 1), dibeli dengan harga 150 ribu/kg basah (sementara mace: bunga pala bisa sampai 200 ribu) oleh buruh pedagang yang masuk ke kampung-kampung. Penduduk menyebut mereka sebagai “buruh orang Cina” (tahap 2). Lalu biji-biji itu disetor ke pengepul yang memiliki toko di kota Kabupaten Kaimana atau Kabupaten Fak-Fak (tahap 3). Oleh pengepul pala dikapalkan ke Surabaya (tahap 4).  Sesampai di Surabaya harga pala bisa empat kali lipat dari harga penduduk kampung. Setiba di Surabaya, mereka sudah tidak tahu lagi ke mana pala dikapalkan. Tentu saja, pala diekspor ke Uni Eropa terutama Belanda dan Perancis, selain juga Amerika.

Transportasi menjadi penting. Untuk daerah kepulauan, siapa yang menguasai transportasi ia menguasai ekonomi penduduk. Bahan-bahan bangunan, kebutuhan pangan beras, juga perdagangan pala antar kepulauan dilabuhkan di kota-kota besar. Pelabuhan di Kaimana tidak hanya dikenang dengan pemandangannya yang ritmis akan matahari tenggelam, hingga memopulerkan lagu “Senja di Kaimana”. Otonomi Khusus yang diterima saat ini, jika disejajarkan dengan dekolonisasi dalam praktik sejarah Indonesia yang memberi kesempatan penduduk Papua membangun sejarahnya sendiri, membuka harapan mereka untuk mandiri secara ekonomi. Lautan dari pelabuhan itulah yang akan mengantarkannya. Kemandirian itu mereka bayangkan seperti ini: pemerintah daerah menyediakan sarana transportasi dan bukan pedagang etnis Tionghoa yang ada selama ini dengan harganya yang mahal; serta memotong rantai komoditas agar lebih pendek sehingga harga bisa mereka kendalikan. Mereka membayangkan pengelolaan ekonomi pala ini bertitik-berangkat dari pemanenan yang diorganisir melalui koperasi. Entah dari mana kosa kata ini muncul. Otonomi Khusus tentu bukan nasionalisasi (Papuanisasi), sebab dalam kasus pala dan sejarah migrasi, etnisitas Kaimana sudah liat, interaksi kepulauan dan etnisitas sudah tua usianya. Jika tidak dikelola secara ekstra, sangat mengkhwatirkan kontestasi ekonomi dan politik yang terjadi.

Masalah pemenuhan pangan dan produksi lokal mestinya menjadi perhatian yang seringkali luput dalam wacana Otonomi Khusus. Kebutuhan pangan penduduk Kaimana tidak dapat dipenuhi dari kepulauan melainkan dikapalkan dari Jawa, terlebih tatkala mereka secara berangsur-angsur berpaling dari makanan lokal. Mulanya penduduk mengkonsumsi umbi-umbian seperti keladi, singkong, ubi jalar, juga pisang dan sagu. “Saya ingin merasakan sagu lagi. Juga anak cucu nanti biar merasakan enaknya sagu”, ujar bapak tua menjelaskan sambil menahan isak. Ia mulai menanam kembali sagu di pojok-pojok pekarangannya. Bagi generasi tua, tanaman sagu mensuplai bahan pangan dasar selain bernilai sebagai pembatas tanah adat. Tanaman keras lain untuk penanda adalah jambu, pala, dan cempedak. Sebelum tahun 1970-an, di pekarangan penduduk masih dijumpai pala negeri, kopi, kakao, dan cengkeh, hingga akhirnya pala Banda menyingkirkan tanaman-tanaman itu. Kini, pala Banda lah yang menjadi produk unggulan mereka.

Pemerintah Fak-Fak masih memperlakukan pala secara istimewa, sebagaimana penduduk berharap terhadap komoditas untuk kedaulatan ekonominya. Pala menjadi logo resmi Fak-Fak, tertempel sebagai emblem pada baju pegawai negeri-nya yang coklat krem itu. Saat berdiskusi, tim sempat kesulitan menggambarkan buah pala, lalu seorang pegawai muda berseragam menunjukkan gambar di bahu-nya dengan penuh semangat, “Ini, Mas!”, seakan-akan pada pala itulah tersimpan identitas dan kedaulatannya.

Kaimana yang dimekarkan pada 2002 dari Fak-Fak mengganti logo daerahnya dengan burung Rajawali, burung yang diyakini sebagai nenek moyang suku Mairasi yang dominan di sana. Pemerintah dalam perda-nya menegaskan makna logo itu, “keperkasaan, kesetiakawanan, gesit, tangkas, lincah, pemberani, pantang menyerah, berpandangan jauh ke depan, mempunyai daya jelajah yang luas serta melambangkan Legenda Burung Garuda di Kabupaten Kaimana”. Rantaian kata yang serasa formalistik dan tidak terejawentah dari segenap identitas Kaimana; tidak sedekat buah pala.

Pala merekam interaksi Kaimana yang berlokasi di pesisir, semacam serambi dari kepala burung kepulauan Papua menuju Ternate-Tidore. Dalam sejarahnya, Kerajaan Namatota dan Komisi yang ada di Kaimana menjadi vassal dari Tidore. Belakangan, baru masuk agama Kristen dan Katolik. Proses interaksi agama, institusi kekuasaan, dan adat, melahirkan pemahaman yang diistilahkan dengan “satu tungku tiga batu”. Filosofi ini mengungkap eksisnya tiga agama itu dalam sejarah Kaiman, meski kini menjadi penanda yang dikontestasikan. Komposisi Islam-Kristen dan kesukuan turut dipertimbangkan dalam formasi bupati dan wakilnya. Istilah itu juga berarti manunggalnya tiga kepemimpinan: agama, adat, dan kampung yang diikuti hingga kini, namun mulai tampak pergeserannya tatkala semakin menguatnya otoritas-otoritas itu dalam dinamika kontemporer: Otonomi Khusus, pembangunan, dan investasi.

Sepanjang sejarah bisa mencatat, rempah selalu politis, politik ekonomi tepatnya. Pala Kaimana dan aspek ekonomi yang melingkupinya mengkhawatirkan saya akan meletupnya isu identitas dalam bentuk ekstrimnya. Semoga Otonomi Khusus dan dinamika politik lokal tidak menggelincirkan kesempatan itu ke dalam kerentanan isu identitas dan keaslian. [ ]

 

14 Desember 2012

 

* Editor Etnohistori, Pengajar & Peneliti Studi Agraria.

―Ilustrasi gambar oleh Windi Wahyuningtyas.

 


Studi Indonesia Timur yang Terlupakan

 

 

 

 

Baca Juga

Mediasosial

Publik Islam dalam Ruang Digital: Kontinuitas dan Transformasi Narasi Islam, Negara dan Kebangsaan di Indonesia

oleh: Imam Ardhianto* Artikel ini akan memaparkan sejarah internet di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan ...

0 Tanggapan

  • Hello, guest