ETNOHISTORI

Politik Keseharian Prof. Sajogyo

 

 “Satu ciri khas Sajogyo, pada hemat penulis ialah hampir dalam setiap karya tulis tampil kemuka segi Dinamika Golongan Lemah di Pedesaan itu. Perjuangan hidup dan usaha mereka untuk bertahan hidup bahkan memperbaiki nasibnya dalam segala keterbatasan. Keperihatinan seperti inilah yang mencirikan Sajogyo sebagai seorang cendekiawan dan bukan semata-mata seorang Sarjana. Perikemanusiaan dan Keadilan adalah nilai yang harus ada dalam sanubari seorang cendekiawan.” Demikian Prof. Dr. Ir. Sajogyo dalam pandangan seorang guru besar Prof. Dr. Sediono M. P. Tjondronegoro.

 

Prof. Dr. Ir. Sajogyo dikenal sebagai “Bapak Sosiologi Pedesaan Indonesia” atau “Bapak EkonomiSosiologi Indonesia”. (Mubyarto, 1996). Dia turut meletakkan dasar-dasar studi sosialekonomi pedesaan di Indonesia. Prof. Dr. Ir. Sajogyo tumbuh, meniti dan menjadi pemimpin studi agraria Indonesia, dimulai dari kampus IPB (Pertanian UI di Bogor) hingga menjadi rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1964. Dibesarkan dalam tradisi ilmu sosial yang dikembangkan dari pertanian, Prof. Dr. Ir. Sajogyo menyoal ekologi, pangan, gizi, tanah, yang kesemuanya berada dalam konteks agriculture (pembudidayaan), serta relasi antara natura dan humana.

Ia berperan dalam pendirian lembaga Survei Agro Ekonomi di tahun 1963. Lembaga ini lahir untuk mengimbangi data makro Biro Pusat Statistik (BPS). Penelitiannya membidik data mikro, melihat lapis paling bawah masyarakat pedesaan: petani gurem. Melihat realitas terbawah tampak gambaran pesismisme: kemiskinan dan diferensiasi sosial yang tajam. Ia juga terlibat dalam menggagas kegiatan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga sejak tahun 1973, posyandu, dan taman gizi.

Dari kutipan di atas, imajinasi sosiologis Prof. Dr. Ir. Sajogyo yang menembus lapis struktur terlemah di masyarakat Indonesia itulah yang kemudian mampu melahirkan perspektif dan terobosan dalam khasanah ilmu sosial Indonesia. Ia memiliki sumbangsih mengatasi kemacetan metodologis dalam menilai dan mengukur kemiskinan, satu konsep penting dalam kajian ekonomi dan sosial. Melalui rumusan yang kemudian dikenal dengan “Garis Kemiskinan Sajogyo”, ia mampu menunjukkan keragaman karakteristik masyarakat dan keandalan (reliability) penilaian tentang kemiskinan. Pengukurannya didasarkan pada konsumsi pangan dalam nilai tukar setara beras (desakota). Menurutnya, kelompok miskin adalah mereka rumah tangga yang mengonsumsi pangan “kurang dari nilai tukar 240 kg beras setahun perkepala di pedesaan” atau “369 kg di perkotaan”. Dari penghitungan ini diperoleh angka kecukupan pangan 2.172 kalori orang/hari. Di bawah angka ini dinyatakan miskin. Melalui pengukuran ini dalam telaahnya tahun 1973 ditemukan kondisi kemiskinan di perkotaan lebih parah ketimbang di pedesaan. Pengukuran berdasar kecukupan pangan ini kemudian berkembang dan diadopsi sebagai kebijakan pemerintah dalam rumusan “food basket”.

 

Sajogyo di Cibodas−Lembang, 1951

Sajogyo di Cibodas−Lembang, 1951

 

Lebih dari rumusan “Garis Kemiskinan” itu, Prof. Dr. Ir. Sajogyo sebenarnya membantu mengenali bagaimana “krisis agraria” merupakan akar dari kemiskinan. Ia mampu menunjukkan bahwa kemiskinan lebih merupakan “konsekuensi” daripada “kondisi”, atau akibat daripada sebab. Kemiskinan bukanlah “angka” namun “realitas” yang bisa dikenali, dicari sebab-sebabnya dan dipecahkan. Ia menunjukkan bahwa kemiskinan adalah konsekuensi dari berbagai kekuatan yang menyelimuti kehidupan masyarakat (tani). Kemiskinan memiliki sejarah dan dinamika yang berbeda-beda dalam hal proses pembentukan, durabilitas dan bahkan juga reproduksinya. Penyebabnya adalah, pertama, struktur penguasaan tanah yang timpang berakibat pada dominasi satu kelompok atas lainnya, dan peluang mengembangkan nafkah berganda bagi kelompok bawah masyarakat tani terhambat sebab ia tidak memiliki modal dasar yang kuat (tanah). Sektor nonfarm di pedesaan dan sektor informal di perkotaan dengan begitu bukanlah cerita tentang perluasan kesempatan ekonomi, namun justru ketersingkiran peluang berusaha dan bekerja di sektor formal/utama. Kedua, berbagai perubahan baru (mengenai sistem panen) mengakibatkan terlepasnya hubungan bapakanak (patronclient) yang semula berfungsi sebagai pengikat hubungan sosial ekonomi. Ketiga, akibat adanya kebijakan pemerintah yang bias kota dan bias elit. Keempat, tiadanya kemauan politik pemerintah dalam mengorientasikan kebijakan berorientasi golongan bawah masyarakat (tani). Semua gambaran itulah yang menjadi structural limit yang bersifat membatasi ruang gerak masyarakat lapis bawah sehingga mereka terjebak ke dalam lingkaran kemiskinan yang kemudian disebut dengan budaya kemiskinan.

Dalam konteks inilah, maka penting menurutnya orientasi kebijakan dan pembangunan yang mampu membongkar structural limit tersebut. Pertama, pembenahan struktur penguasaan tanah melalui gagasannya tentang Badan Usaha Buruh Tani (BUBT). Ide keberadaan lembaga ini adalah kritik atas keberadaan Koperasi Unit Desa yang menurutnya bersifat topdown dan bias elit desa. BUBT dibayangkan sebagai “kolektifisasi” penguasaan tanah oleh petani gurem, dengan cara mereka yang memiliki kurang dari 0,2 hektar dibeli tanahnya oleh pemerintah. Tanah ini dititipkan oleh negara dan diserahkan pengelolaannya kepada Badan Usaha Buruh Tani (BUBT). Mengenai ide BUBT ini, Prof. Ben White menulis “ketika ditanya mengapa memperkenalkan kembali isu land reform, ia menjelaskan kepada penulis bahwa itu dimaksudkan sebagai proefballon, sebuah percobaan”. (Ben White, 2004). Di sinilah, bersama rekannya Dr. Hc. Ir. Gunawan Wiradi, M. Sc., ia sekaligus turut mengawal gagasan land reform dan Reforma Agraria untuk kembali diwacanakan dan didorong menjadi landasan bagi pembangunan Indonesia. Sementara karibnya, Prof. Dr. Sediono M. P. Tjondronegoro aktif dengan ulasan kritisnya atas kelembagaan desa. Kedua, dari kritik dia yang terkenal atas pelaksanaan kebijakan Revolusi Hijau yang padat modal dan teknologi itu, disimpulkannya hanya akan melahirkan “Modernization without Development”. Alih-alih memeratakan kesejahteraan hingga petani lapis bawah, program itu makin memperkuat polarisasi antara yang miskin dan kaya. Akibatnya, terdapat gelombang tenaga kerja yang tersingkir dari pedesaan. Pada akhir tahun 1980-an ia memikirkan bagaimana seharusnya kelebihan tenaga kerja ini ditampung melalui pembangunan “industri pedesaan”, suatu kebijakan yang benar-benar berorientasi pada subyektifitas masyarakat desa, bukan hanya menempatkan mereka sebagai tenaga kerja murah pedesaan. Pemikiran ini tertuang dalam traktatnya “Delapan Jalur Pemerataan Plus”. Dengan butir “plus” inilah ia membuat alternatif “alur logika” yang menempatkan “kesempatan kerja dan berusaha” sebagai “jalur utama pembuka peluang” kesempatan dan pemenuhan aspek kebutuhan lainnya (kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pendapatan, partisipasi dalam pembangunan, ketersebaran pembangunan, dan keadilan).

 

Professor Sajogyo dan sahabat-sahabat di BAPPENAS, 1996

Professor Sajogyo dan sahabat-sahabat di BAPPENAS, 1996

 

Dari segi teoretis dan metodologis, sumbangsih Prof. Dr. Ir. Sajogyo dapat dipetakan sebagai berikut. Pertama, pengukuhan otoritas dalam disiplin akademis itu hanya mungkin bila mengombinasikan beragam disiplin ilmu, mengingat kompleksitas realitas sosial yang tak dapat dibaca bila hanya dengan satu disiplin ilmu. Jawabannya tidaklah semata-mata dapat diatasi dengan sikap eklektik, tapi lebih dari itu adalah suatu kemampuan komprehensif (holistic), dalam arti keterkaitan antara satu aspek dengan lainnya. Isu lebih dikedepankan untuk didekati dari segala arah ketimbang menonjolkan disiplin ilmu. Dengan tegas ia menyatakan “Jika Anda ingin mengerti perekonomian negeri kami, kajilah kebudayaan dan sistem politik kami; jika ingin memahami kebudayaan dan sistem politik kami, kajilah perekonomian kami”.

Kedua, mengotak-kotakkan pemikiran Prof. Dr. Ir. Sajogyo ke dalam slot-slot paradigma sosiologi klasik dan kontemporer bisa jadi keliru. Sebab ia tidak berangkat dari perspektif ilmu Barat, lebih dari itu adalah menjadikan ilmu relevan dan sedekat mungkin pada realitas. Pada titik ini, yang diperlukan bukan sofistikasi teori akan tetapi pada imajinasi yang berfungsi sebagai busur mengarahkan kemana anak panah dibidikkan. Hal semacam ini disebut Prof. Dr. W. F. Wertheim dalam Elite Perceptions and the Masses (1984) sebagai imajinasi sosiologis. Ini penting artinya untuk menentukan apakah realitas tertentu menjadi terlihat atau tak terlihat (ignorance). Di sinilah Prof. Dr. Ir. Sajogyo melakukan “pribumisasi” atau “Indonesianisasi” ilmu sosial di Indonesia.

Ketiga, rangkaian akumulatif dari empiristudipolicy. Karya-karya Prof. Dr. Ir. Sajogyo berpijak pada kekuatan empiris. Ia lebih sering melakukan falsifikasi teori dengan mengajukan data-data empiris daripada memverifikasinya, dengan tujuan menunjukkan lapis masyarakat yang sering dilupakan tersebut. Tidak berhenti pada academic exercise, karya-karya ia selalu memberi semangat kesadaran (dengan demikian perubahan). Pertanyaan khas sampaimana mencerminkan hal itu. Sebagai contoh, dalam menguji tesis maupun disertasi di IPB, salah satu pertanyaan wajib adalah sampaimana pemikiran peneliti guna memecahkan persoalan (preskriptif) setelah didapatkan uraian-uraiannya (deskriptifanalitis). Genre sampaimana perspektif kritis Prof. Dr. Ir. Sajogyo mampu menghindarkan dari jebakan pragmatisme ideologi developmentalisme Orde Baru (misalnya).

Dalam melakukan studi dan rumusan kebijakan itu dilakukan secara partisipatoris, atau sering dirumuskannya dengan Kaji Tindak Partisipatif (KTP), Indonesianisasi dari kata Participatory Action Research (PAR). Pendekatan ini melibatkan penuh lapis terbawah masyarakat, tidak menempatkannya sebagai obyek atau sasaran studi dan kebijakan namun pelaku. Maka proyek pemberdayaan disadarinya benar sebagai praktek kekuasaan, yang menjadi niscaya dari laku ilmuwan. Posisi ilmu sosial dengan kemampuan “organic” semacam ini dinamainya sebagai “Sosiologi Terapan”, sebagaimana ditulis dalam pidato purna bhakti-nya pada tahun 1991.

Keempat, dalam konteks perubahan sosial, kebijakan yang hendak diorientasikan memerlukan kerjasama antar institusi baik sektor publik, kesukarelawanan, dan privat. Bukan dimaksudkan pengetahuan diletakkan secara subordinatif di bawah kepentingan kebijakan (negara dan swasta), justru dengan pengetahuan yang otoritatif akan mampu memandu kedua sektor itu. Kegiatan ilmiah Prof. Dr. Ir Sajogyo yang diajarkan dan contohkan senantiasa melibatkan ketiga ranah ini, mencoba memahami peluang dan keterbatasannya dalam interaksi “kolaborasi kritis”. Beberapa hal inilah yang memungkinkan Prof. Dr. Ir. Sajogyo menjadi pelopor studi agraria Indonesia.

"Ngaji bareng Sajogyo" di Malabar 22 Bogor, 2007

Prof. Dr. Ir Sajogyo secara terus menerus mengembangkan dan menyebarkan karya tulisnya, mendidik, mendampingi, dan menginspirasi para ilmuwanpenelitiaktivis terutama yang bergerak di bidang pedesaan dan keagrariaan. Sejak menjadi dosen dan perintis di Jurusan SosialEkonomi Pertanian IPB, rektor IPB, mengajar di Akademi Gizi hingga menjadi Ketua Pergizi Pangan selama dua periode, hingga mendirikan lembaga swadaya masyarakat dan pusat studi atau penelitian, ia tidak henti-hentinya menekankan pentingnya memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat pedesaan yang merupakan mayoritas dari warganegara Indonesia. Nasib warganegara ini seringkali diabaikan dalam skenario pembangunan yang berorientasi pertumbuhan dan makro. Ia juga selalu mengingatkan peran negara yang menurutnya haruslah berfungsi sebagai pelayan (provider) dan pengurus bagi terjaminnya keadilan sosial, pelindung (protector) dari kekuatan luar maupun dalam negeri yang dapat meminggirkan posisi rakyat sebagai warganegara yang sudah menjadi haknya mendapat perlindungan. Negara harus juga menjadi kekuatan pembebas (liberator). Penyelenggaraan pemerintah, pilihan-pilihan program dan kebijakannya sudah semestinya berfungsi mengemansipasi rakyatnya, bukan semakin membuat rakyatnya tergantung (dependent), atau malah terpasung kebebasannya. Program-program karitatif semacam Bantuan langsung Tunai (BLT) misalnya, sama sekali bukanlah peran negara yang tepat. Ia hanya dapat dibenarkan dalam kondisi darurat (bencana) atau dilakukan oleh perseorangan, dan bukan oleh negara.

Tuntutan alam ideal (atas negara itu) tidak lantas menjadikannya ilmuwan pemarah, frustasi, lebih-lebih panglosian, namun mereproduksi dalam wujud ajakandoronganteladan agar terus berbuat sesuatu yang terbaik: dari diri sendiri, hal-hal kecil dan keseharian. Politik keseharian inilah yang menjadi “sikaplaku” Prof. Dr. Ir. Sajogyo. Politik yang tidak menggunaan kendaraan partai, lembaga, organisasi atau jabatan, namun ide-ide dan laku di dalam wadah bernama “manusia”. Ia menjadi penjaga imajinasi kita semua. [ ]

Godean, 04072011
Ahmad Nashih Luthfi

 

 

 


 

 

5 Tanggapan

    • Hello, guest
    • sangat inspiratif, prof seperti ini yang dibutuhkan negara ini untuk perbaikan ekonomi masyarakat yang terpinggirkan oleh program pembangunan, slamat jalan prof. semua bakti dan karya mu akan dikenang oleh anak negeri ini..

    • Jihad ilmu adalah jihadnya para nabi dan orang orang yang benar (shiddiqin), Istiqomah, tak mempedulikan uang, komplimen dan publisitas. Selamat jalan pak Sajogyo. Semoga Allah SWT menempatkan aewah bapak dg kasih sayangNya yang abadi. Amin yrab

    • Pada tanggal 10 November 2011 besok, Prof. Sajogyo akan menerima penghargaan Habibie Award. Anugerah tersebut menjadi pemantik keteladanan atas apa yang telah beliau rintis dan amanatkan.

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    2014 • ETNOHISTORI • ISSN: 2303-3762

          Kontak Edisi Sekarang
     
    Terima kasih, Pesan Anda telah terkirim ke redaksi@etnohistori.org