Home / Edisional / Politik Pemekaran Daerah dan Siasat Elit Lokal di Papua

Politik Pemekaran Daerah dan Siasat Elit Lokal di Papua

oleh: I Ngurah Suryawan *

 

Salah satu momen penting selain catatan panjang sejarah kelam kejahatan kemanusian di tanah Papua adalah terbagi-baginya “Bumi Cenderawasih” ini menjadi 1 provinsi baru dan puluhan daerah-daerah baru, yang oleh Indonesia (baca: Jakarta) disebut dengan pemekaran. Sejarah Pemekaran dan Otonomi Khusus (Otsus) Papua dimulai dengan turunnya 2 Undang-Undang (UU) yang sama sekali tidak berjalan yaitu UU Nomor 45 tahun 1999 tentang pemekaran provinsi Papua menjadi tiga provinsi yaitu Provinsi Papua, Papua Tengah dan Papua Barat dan UU Nomor 5 tahun 2000. Setelah gagal dalam memberlakukan kedua UU tersebut dan untuk meredam perjuangan nasionalisme Papua untuk merdeka, Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua (UU Otsus) yang ditandangani Presiden Indonesia ketika itu, Megawati Soekarno Putri dan mulai diberlakukan pada 21 November 2001. Dalam pasal 76 UU Otsus dinyatakan: “Pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa datang.”

 

(dokumentasi: I Ngurah Suryawan)

 

Namun, belum lama pelaksanaan UU Otsus, Pemerintah Indonesia melalui presidennya mengeluarkan Inpres Nomor 1 tahun 2003 untuk memberlakukan kembali UU nomor 45 tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong. Pemekaran terus berlanjut, hingga saat ini di Papua sudah terdapat 36 kabupaten/ kota, tiga kali lipat jumlah kabupaten/kota sebelum reformasi. Proses pemekaran yang massif tersebut tentu melanggar pasal 76 UU Otsus dan menyingkirkan peranan MRP dan DPRP.

Proses Otsus dan pemekaran Papua mencita-citakan otonomi lebih besar bagi komunitas-komunitas Papua dan institusi-institusinya. Gagasan lainnya dari pemekaran Papua dari Freddy Numberi dan JRG. Djopari dalam Pokok-pokok Pikiran tentang Pemekaran Provinsi Papua adalah untuk memudahkan dan memperpendek rentang kendali pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan dan yang terutama adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. (Hommers, 2003: 18) Yang tak kalah pentingnya adalah Otsus dan pemekaran menawarkan bagian yang lebih besar dari pendapatan yang diperoleh dari proyek-proyek penyerapan sumber daya di Papua, termasuk 70% dari industri minyak dan gas dan 80% dari usaha-usaha pertambangan. Selain itu, Otsus melibatkan dana-dana khusus yang menguntungkan komunitas-komunitas pedesaan untuk jangka waktu 20 tahun. (Sumule, 2003; Timmer, 2007: 605)

Namun, otsus dan pemekaran yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk Papua pasca reformasi sangat kental nuansa membelokkan tujuan gerakan-gerakan pembebasan Papua merdeka. Dengan demikian, otsus adalah momen transisi dari pemerintah Indonesia yang mengalami krisis dan otoritasnya sangat lemah. Tekanan dari gerakan pembebasan Papua Merdeka membuat pemerintah Indonesia berkepentingan untuk menancapkan kembali otoritasnya melalui otsus dan pemekaran daerah. Maka konsesi-konsesipun dilakukan agar Papua tetap menjadi bagian dari keutuhan negara Indonesia. (Muridan Satrio Widjojo dkk, 2009)

 

(dokumentasi: I Ngurah Suryawan)

 

Perspektif lain adalah dari studi Timmer (2007) yang menunjukkan bagaimana pemekaran sebagai proses “pemecahan kekuasaan” akhirnya mengarah kepada kontestasi para pejabat-pejabat lokal untuk mengakui tuntutan-tuntutan lokal untuk menjadi tuan di atas tanahnya sendiri. Di samping itu peringai elite politik yang haus kekuasaan semakin menjadi-jadi. Bayangan dari otsus dan pemekaran daerah adalah melahirkan posisi-posisi baru untuk pegawai negeri, peluncuran anggaran serta proyek semakin menguatkan keinginan dari pejabat lokal untuk mendukung pemekaran. Akhirnya yang terjadi adalah arena pertarungan untuk memperebutkan arena kekuasaan di kalangan pemerintahan (birokrasi) dan sudah tentunya sumber daya alam yang melibatkan identitas-identitas lokal di tanah Papua.

Sisi lain dari Otsus dan pemekaran menjadikan semakin tumbuh suburnya nasionalisme rakyat Papua. Sisi laten dari nasionalisme Papua adalah pengalaman orang Papua di bawah pemerintah Indonesia—seperti banjir pendatang, marginalisasi ekonomi, dan tindakan brutal oknum militer dan politik kepada rakyat Papua—semakin hadir di depan mata melalui kebijakan Otsus dan pemekaran. (Richard Chauvel, 2008; Paschalis Maria Laksono, 2009)

Nasionalisme dan identitas ke-Papua-an mengalami pergolakan sejarah yang panjang. Papua berada di bawah kekuasaan Belanda ketika menolak memasukkan West New Guinea dalam perundingan kemerdekaan Indonesia pada akhir 1940-an. Pada tahun 1950-an terjadi ketegangan antara pemerintah Belanda dan Indonesia mengenai status West New Guinea. Namun, di tahun 1961 telah dirancang pengibaran bendera Bintang Kejora berdampingan dengan bendera Belanda dan telah ada sebuah lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua yang akan dinyanyikan setelah lagu kebangsaan Belanda. Persiapan kemerdekaan West New Guinea telah dilakukan Belanda dengan memandu sekelompok kecil rakyat terdidik. Oleh para nasionalis Papua, Negara Papua Barat telah ada dan diproklamasikan sejak 1 Desember 1961. Pada Desember 1961, Presiden Soekarno mengeluarkan Tri Komando Rakyat (Trikora) untuk pembebasan Irian Barat. Operasi Mandala, gerakan dari ABRI dilakukan untuk memberikan tekanan pada Belanda.

Dalam ketegangan itu, Amerika Serikat mensponsori perundingan-perundingan antara Indonesia dan Belanda. New York Agreement pada 15 Agustus 1962 memutuskan untuk menyerahkan West New Guinea pada lembaga PBB, UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) dari 1 Oktober 1962 hingga 1 Mei 1963 yang kemudian akan dilanjutkan dengan penyerahan tanggungjawab administratif penuh kepada Indonesia. Sebagai konsesinya, pada Juli-Agustus 1969 Indonesia harus menyelenggarakan suatu Tindakan Pemilihan Bebas, AOFC (Act of Free Choce). Hasilnya adalah Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) pada JuliAgustus 1969, ketika 1020 (atau 1025?) wakil rakyat Papua dari delapan daerah memberikan suara mayoritas mutlak untuk integrasi dengan Indonesia. Hasil Pepera ini mengundang protes banyak kalangan, terutama soal pemilihan perwakilan yang memberikan suara dalam Pepera. Banyak diantaranya bukan orang baik seperti eks narapidana. Namun, meski mengundang protes keras dari para nasionalisme Papua, hasil Pepera tetap diterima oleh PBB.

Kontroversi pelaksanaan Pepera dan “janji” Belanda untuk Papua Merdeka menjadi pondasi gerakan pembebasan bangsa Papua sekaligus benih polemik berkepanjangan antara (nasionalisme) Papua dan (nasionalisme) Indonesia (baca: Jakarta). Oleh karena itulah, melihat sejarah Papua tidak saja dari perspektif “nasionalisme Indonesia” yang mengklaim hak historis pada negeri bekas wilayah Hindia Belanda ini, tapi juga melihat faham-faham nasionalisme Papua yang menolak klaim sejarah Indonesia atas tanah Papua.

Pembahasan Aditjondro (2000: 89) mengelompokkan tiga faham kebangsaan di tanah Papua. Pertama, faham kebangsaan suku (ethno nationalism) yang merupakan tertua di tanah Papua yang masih relevan hingga kini. Kedua, faham-faham kebangsaan yang dianut oleh orang-orang Papua yang ingin mempertaruhkan masa depan mereka dalam suatu kesatuan dengan Indonesia, yang bervariasi dalam bentuk negara unitarisme versus federalisme yang mereka inginkan. Ketiga, adalah faham-faham kebangsaan yang ingin melihat wilayah tanah Papua menjadi suatu negara merdeka.

Nasionalisme Papua (ke-Papua-an) sebagai sebuah identitas politik dipupuk oleh pengalaman pada masa kolonial dan dikonstruksi sebagai antitesis dari ke-Indonesia-an. Chauvel (2005) mengungkapkan ada empat faktor penting yang membentuk nasionalisme ke-Papua-an tersebut. Pertama, sebagian Papua berbagi kekecewaan sejarah dimana tanah airnya diintegrasikan dengan Indonesia. Kedua, elite Papua merasakan sebuah persaingan dengan pejabat-pejabat Indonesia yang telah mendominasi pemerintahan sejak periode Beanda. Ketiga, pembangunan ekonomi dan pemerintahan di Papua melanjutkan sense of difference (perasaan berbeda). Keempat, banyaknya pendatang dari luar Papua yang memperbesar perasaan bahwa orang Papua dimarginalisasi.

Sentimen nasionalisme bangsa Papua semakin diperkuat dengan rentetan panjang ingatan penderitaan rakyat Papua dalam tragedi kekerasan kemanusiaan di bawah otoritas pemerintah Indonesia dengan aksi brutal tentara. Ingatan penderitaan bangsa Papua itulah yang kemudian menjadi ingatan kolektif penderitaan yang diwariskan turun-temurun kepada generasi bangsa Papua selanjutnya. Ingatan penderitaan itulah yang disebut dengan memoria passionis dengan mengambil istilah dari seorang teolog Johan Baptist Metz. Memoria passionis mengacu pada kenangan akan trauma akibat marginalisasi sosial dan ekonomis secara umum, pengingkaran terhadap harga diri yang sering dilakukan, dan kadang-kadang teror secara terbuka. (Giay, 2000: 9; Timmer, 2007: 603)

Dari memoria passionis, bangsa Papua melangkah menuju masa kebangkitan Papua yang sering disebut dengan Papuan Spring pada tahun 19992000. Masa ini adalah momen dimana bangsa Papua dengan terbuka mengekspresikan kemerdekaannya yang dilarang hingga tahun 1998. Presiden Indonesia ketika itu, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memberikan kebebasan kepada bangsa Papua untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora berdampingan dengan bendera Merah Putih, mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua, dan para pemimpin Papua dibebaskan untuk membentuk organisasi pembebasan tanah Papua yang mempunyai dukungan luas. Bahkan Gus Dur mendukung penuh dan memberikan bantuan dana dalam pertemuan besar MUBES (Musyawarah Besar) pada Februari 2000 dengan hasil pembentukan PDP (Presidium Dewan Papua) dengan pimpinan Theys Eluay dan Tom Beanal. Kongres Papua juga dilangsungkan pada MeiJuni 2000 dengan agenda politik menuntut kemerdekaan untuk tanah Papua. Namun, masa Papuan Spring terhenti ketika tuntutan kemerdekaan bangsa Papua disampaikan ke Jakarta oleh 100 pemimpin Papua (Tim 100) kepada Presiden Habibie ditindaklanjuti dengan serangan militer dan PDP dinyatakan ilegal. Akhir Papuan Spring adalah terbunuhnya Ketua Presidium PDP Theys Eluay oleh Kopassus pada tahun 2001.

Pemberlakuan Otsus dan pemekaran daerah yang hampir tiga kali lipat dari sebelumnya menjadikan tanah Papua terfragmentasi dalam lokalitas-lokalitas kekuasaan daerah-daerah baru hasil pemekaran. Bukan hanya itu, konflik-konflik yang terjadi di daerah-daerah pemekaran akibat pertarungan memperebutkan sumber-sumber daya alam, perebutan sumber-sumber ekonomi lain, akses dan kekuasaan politik lokal dan sudah tentu adalah ketegangan antara berbagai etnisitas dan agama di tanah. Yang tidak kalah pentingnya adalah ketegangan (kekalahan) orang lokal Papua dengan para migran yang sering disebut sebagai salah pemantik marginalisasi orang lokal Papua di tanahnya sendiri. Salah satu daerah pemekaran yang akan menjadi lokasi penelitian studi ini adalah Kota Teminabuan yang merupakan ibukota Kabupaten Sorong Selatan di Provinsi Papua Barat. Kabupaten Sorong Selatan merupakan pemekaran dari Kabupaten Sorong. Kabupaten Sorong Selatan terdiri dari 14 Distrik yang meliputi 210 Kampung dan 3 Kelurahan.

Timmer (2007) memulai untuk membuka perspektif berbeda dari studi yang bersifat oposisional yang melawankan antara “Jakarta” dan “resistensi Papua” terutama untuk kasus pelanggaran hak-hak asasi manusia. Dalam perspektif oposisional ini, seolah resistensi Papua tunggal, seragam, dan berada dalam satu kesatuan identitas etnis. Keseragaman resistensi dan etnisitas inilah yang dianggap menggerakan kesadaran nasionalisme di tanah Papua. Padahal, di tanah Papua terdapat lebih dari 250 kelompok etnis dan bahasa. Kondisi yang terjadi adalah polarisasi identitas ke-Papua-an kedalam bentuk persaingan-persaingan dan konflik-konflik lokal dalam bentuk perebutan tetesan sumber daya, akses ekonomi politik, pertikaian etnisitas dan kepentingan wilayah. Bahkan Chauvel (2005 dalam Timmer, 2007) berani menyebutkan bahwa kebijakan otsus dan pemekaran hanya akan menjadikan perebutan kedudukan dengan mempertontonkan kepentingan-kepentingan wilayah dan kesukuan secara politis.

Fragmentasi yang terjadi pada daerah-daerah pemekaran itulah yang menimbulkan ketegangan-ketegangan pada komunitas etnis lokal di tanah Papua. Mereka berebut janji kekuasaan politis dan keuntungan ekonomis yang dibayangkan melalui pemekaran daerah. Kondisi ini berpengaruh sangat besar dalam pembentukan konfigurasi politik para elite lokal di daerah pemekaran. Relasi-relasi dan konsesi antara elite politik, industri sumber daya, kepentingan etnis dan daerah dikontestasikan dalam pembentukan identitas ke-Papua-an. Para rakyat (elite lokal) di tanah Papua dengan sangat cerdik memainkan otsus dan pemekaran untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Dalam bahasa Timmer (2007: 625), “kekacauan” yang terjadi di tanah Papua bukanlah sekedar kondisi yang diciptakan oleh “Jakarta” atau penelataran terhadap apa yang terjadi di tanah Papua. Kondisi yang terjadi di tanah Papua ini mengundang kesempatan bagi orang-orang di Papua bagaimana seharusnya memainkan sistem. (© INS, Mei 2011)

 

 

* I Ngurah Suryawan, Peneliti Pergolakan Identitas dan Siasat Rakyat di Papua Barat.

11 Mei 2011

 

Edisional Etnohistori & Papua

 

 

 

Baca Juga

Mediasosial

Publik Islam dalam Ruang Digital: Kontinuitas dan Transformasi Narasi Islam, Negara dan Kebangsaan di Indonesia

oleh: Imam Ardhianto* Artikel ini akan memaparkan sejarah internet di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan ...

3 Tanggapan

  • Hello, guest