Home / Topik / Catatan / Selubung Kekuasaan Para Wali Masyarakat: Pengalaman Membaca The Will to Improve (Bagian 1)

Selubung Kekuasaan Para Wali Masyarakat: Pengalaman Membaca The Will to Improve (Bagian 1)

 

oleh: Darmanto *

 

Saya berjumpa pertama kali dengan The Will to Improve: Governmentality, Development, & the Practice of Politics (TWI) dalam bentuk draft, sebelum diterbitkan Duke University Press, 2006. Pengarangnya, Tania Murray Li, seorang antropolog dari Universitas Toronto−Kanada, mengirim ke beberapa kolega di Indonesia untuk mengulas dan membaca serta meminta umpan balik atas karya ini, dan karena satu perkara, saya mendapat bocoran soft file-nya. Alasan terbesar ketertarikan saya terhadap gagasan dan analisa Tania Li dalam TWI tidak terlepas dari keberhasilan buku yang disunting dan diberinya kata pengantar; Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia (2002) dalam membaca dan menganalisa proses sosial yang gencar dan masif terjadi, namun secara sengaja diabaikan oleh ilmuwan sosial, di daerah yang dikategorikan secara sosial sebagai ‘pelosok’ atau ‘dataran tinggi’. Buku tersebut menandai peralihan studi-studi yang lebih memadai dalam menjelaskan keterkaitan antara perebutan makna, marjinalisasi, kekuasaan beserta produksi yang terjadi dan tengah berlangsung di dataran tinggi. Bagi saya secara pribadi, buku tersebut mampu membantu memahami dilema, ambivalensi, transformasi proses sosial serta perubahan masyarakat tatkala bekerja dan tinggal di Pulau Siberut, Kepulauan Mentawai.

(Duke University Press, 2007)
(Duke University Press, 2007)

Membaca TWI pertama kali, saya merasa sangat sulit, terutama jika dimulai dari bab pertama. Dengan merakit kerja-kerja konseptual governmentality-nya Foucault, kontradiksi kapitalisme-nya Marx, dan hegemoni dan praksis politik ala Gramscian, Tania Li berusaha ‘memberi ruang pada silang sengkarut dan tegangan yang dihadirkan oleh pertemuan berbagai tradisi teoritik tersebut’ (hal. 37). Masing-masing pendekatan teoritik itu diajukan untuk menawarkan perangkat analitik yang berlainan dalam mengkaji—sehingga mampu menjelaskan kontradiksi-kontradiksi antara agenda, tujuan, dan praktik—pembangunan serta proses perlawanan terhadapnya. Untuk menghindari kerumitan teori dan analisis yang lebih ketat, saya mengambil jalan memutar dengan membaca dari belakang. Strategi ini justru mempertemukan pengalaman praktis saya dan pengalaman reflektif dengan TWI secara lebih langsung dan mendasar. Perjumpaan tersebut sangat berkesan, terutama ketika saya membuka halaman 325 di edisi Inggris-nya (496 edisi Indonesia). Di situ, Tania menggambarkan pertanyaan sederhana, namun sangat politis dan bermakna, dari masyarakat terhadap setiap orang yang membawa proyek ke desa-desa yang mereka tinggali.

Ketika membaca bagian saat TWI mengisahkan kemunculan pertanyaan rutin penduduk desa ‘mengapa bapak dan ibu ke sini?’ terhadap orang luar yang bersemangat membawa kegiatan, program atau proyek, saya langsung terbayang pengalaman saya di tahun-tahun pertama di Siberut, dimana setiap orang, dengan campuran keingintahuan dan rasa sinisme, bertanya-tanya kepada saya ‘ponia ia alak?’ (apa yang ia cari di sini?) atau yang lebih langsung ‘ponia nu alak’ (apa yang kamu cari di sini?). Dengan naif, saya, seperti halnya orang-orang yang diulas secara kritis oleh TWI, memilih jawaban-jawaban agung dan abstrak serta seakan-akan netral seperti ‘memperbaiki kehidupan masyarakat Mentawai’, ‘membantu melestarikan alam Siberut’, ‘mengurangi resiko dari ancaman kemiskinan absolut’—pendek kata suatu jenis ‘kehendak untuk memperbaiki’. Sekarang, saat merefleksikan kembali pengalaman tersebut, ada nada paradoks dan ambivalensi antara kepercayaan saya dan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Sebelumnya saya yakin orang Siberut, karena hidup dekat dengan alam memiliki pengetahuan untuk mengelolanya dengan cara berkelanjutan. Terdapat pertanyaan besar dalam jawaban saya tersebut: jika masyarakat Siberut memiliki modal sosial, arif terhadap alam, memiliki pemahaman untuk berproduksi secara berkelanjutan, mengapa mereka membutuhkan saya atau orang-orang lain untuk menata kehidupan? Jika orang percaya bahwa masyarakat bisa memampukan dirinya sendiri dan berdaya, untuk apa uang dan teknologi dibawa ke desa melalui proyek-proyek pembangunan oleh orang-orang luar?

Menyusuri setiap bab TWI selanjutnya meluaskan cakrawala dan sudut pandang untuk melihat posisi pekerjaan dan ‘aktivisme’ saya di Siberut sebagai bagian dari, istilah Tania Li pekerjaan ‘trusteeship’ (wali masyarakat) yang melekat secara inheren dalam usaha kehendak untuk memperbaiki. Ternyata, apa yang secara naif saya percaya sebagai ‘kehendak untuk memperbaiki’, ‘niat baik’ atau ‘kemuliaan’ ketika memutuskan bekerja di Siberut, hal itu sarat dengan pelbagai kepentingan, berada dalam tarik ulur bidang kekuasaan yang rumit, berlangsung melalui proses historis tertentu dan, yang lebih penting lagi, melanggengkan kekuasaan tertentu yang bersifat patronase. Melalui TWI, saya memahami keberadaan saya di Siberut tidak lepas dari suatu legitimasi yang diteguhkan oleh klaim atas orang lain. Posisi saya sebagai, katakanlah ‘environmentalis’ atau ‘pekerja pembangunan’ berada di atas landasan bahwa saya seakan tahu bagaimana masyarakat Mentawai harus hidup, hutan harus dikelola, dan bagaimana antara keduanya dilangsungkan. Dan saya pikir, saya tidak sendirian. Di seluruh penjuru tanah air, ada begitu banyak orang yang merasa tahu dan ahli apa yang terbaik dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, merasa memahami masalahnya dan tahu bagaimana cara menyediakan solusinya.

Dari TWI kita tahu, posisi yang saya tempati—dan jutaan orang lain di Indonesia—beserta segenap legitimasinya ternyata bukanlah muncul tiga atau empat dekade terakhir, setelah menjamurnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan aktivis pembangunan di masa orde Baru. Sejak abad 19, Indonesia telah dihuni oleh daftar panjang para wali masyarakat—dimulai dari pejabat kolonial dan misionaris, politisi dan birokrat, lembaga donor, ahli-ahli pertanian dan kesehatan, dan pada waktu yang agak belakangan bermacam aktivis LSM, konsultan pembangunan, social entrepreneur, pendamping masyarakat dan ketua-ketua ‘adat’. Kehendak untuk memperbaiki ini secara historis dan geografis berkembang melalui beragam cara dan taktik tetapi dihadirkan berdasarkan nalar dan landasan etis yang sama yakni; ‘niat, yang diungkapkan oleh satu pihak, untuk mengembangkan kapasitas pihak lain’ (hal. 8). Nalar dan landasan etis ini lazimnya ditransformasikan dan menjadi bagian realita melalui program dan proyek, digunakan dengan berbagai metode, taktik, serta strategi.

 

[Selanjutnya Bagian 2]

 

4 Agustus 2012

 

* Alumnus Biologi−Universitas Gadjah Mada, mahasiswa Master di Universitas Leiden, Negeri Belanda. Konsentrasi pada Politik Lingkungan.

 

 

 

 

 

Baca Juga

Suasana the Irish Hill Homeless Camp

Belajar Kepemimpinan dari “Kepala Suku” Kaum Homeless di Ibukota Balap Dunia

Catatan oleh: Karim * “The best way to find yourself is to lose yourself in ...

0 Tanggapan

  • Hello, guest