Home / Topik / Catatan / Selubung Kekuasaan Para Wali Masyarakat: Pengalaman Membaca The Will to Improve (Bagian 3—Selesai)

Selubung Kekuasaan Para Wali Masyarakat: Pengalaman Membaca The Will to Improve (Bagian 3—Selesai)

 

oleh: Darmanto *

 

(Lanjutan Bagian 1 dan Bagian 2)

MEMBACA The Will To Improve (TWI) berulang kali membantu saya untuk melihat dimana lokasi ‘pekerjaan’ saya selama ini—pekerjaan yang menggencarkan kehidupan lebih baik di Siberut—di antara lautan bidang-bidang kekuasaan yang melingkupinya dan proses sosial yang membentuknya. TWI juga membantu saya untuk lebih peka terhadap kekuatan-kekuatan yang bekerja dalam sejarah Siberut—perusahaan kayu, program pemerintah, dan dinamika internal masyarakatnya. Saya bisa membaca ke dalam dengan lebih kritis bahwa apa yang saya lakukan dengan mempromosikan keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan adalah tidak bebas kepentingan saya sendiri (karir, lapangan kerja, penelitian), kekuasaan negara yang terlibat di dalamnya, wacana global yang memutar aspek diskursifnya, dan yang lebih penting lagi kepentingan masyarakat yang hidup di dalam ruang hidupnya. Ini membentuk membaca tentang kehadiran saya—sebagai bagian dari para wali itu—selalu bersifat ekonomi-politis dan terkait dengan bidang kekuasaan yang lain.

Pertanyaan, ponia nu alak? yang lebih sering dan rutin saya dengar membuat saya menjadi lebih peka tentang selubung kekuasaan yang saya coba sembunyikan di balik jawaban ajaib seperti pelestarian alam atau pengentasan kemiskinan, atau untuk kehidupan orang Mentawai yang lebih baik. Istilah-istilah yang melekat dalam proyek kehendak untuk memperbaiki seperti pemberdayaan, partisipasti, dan pendampingan, misalnya menyiratkan sebuah hubungan kekuasaan. Dengan mengutip Rahnema (hal. 486), TWI menyatakan ‘jika A merasa penting agar B diberdayakan, maka A menganggap tidak hanya bahwa B tidak berdaya, melainkan juga bahwa A memiliki resep rahasia yaitu kekuatan yang harus disalurkan ke B’. Namun, seperti yang sedikit dikeluhkan oleh TWI, di antara beragam perilaku para wali—banyak di antaranya yang juga sadar posisi—sebagai kerangka berpikir mereka yang masih mengabaikan aspek kekuasaan yang melekat di dalamnya. Para wali ini bertebaran di seluruh pelosok tanah air, dan kemungkinan semakin bertambah dengan meluas dan meningkatnya proyek-proyek pembangunan. Tidak semua tidak sadar terhadap proses-proses yang dihadapinya. Hanya saja, sebagian besar masih menganggap bahwa posisi para wali mengabaikan kontradiksi proses sosial yang membentuknya.

Pengabaian terahadap proses produksi yang melingkupinya dan arena kekuasan yang menciptakan ‘masalah masyarakat’ membuat para wali dan rejim kepengaturan di Indonesia mengalami dua kontradiksi utama (hal. 57). Penggencaran proses-proses menjadikan kehidupan/tanah/tenaga kerja/sumber daya menjadi lebih produktif dan efisien dan kehendak untuk memperbaiki kondisi masyarakat, yang justru bagian integral dari bagian proses negatifnya berada dalam titik kontradiksi pertama. Yang kedua, dengan penggunaan istilah teknis, teknologi saintifik, dan bahasa-bahasa ‘kebaikan bersama’ yang bermaksud untuk mengatasi kesenjangan masalah, bukannya mengikis posisi para wali dan masyarakat yang coba diperbaiki kehidupannya, tetapi justru malah mempertegas batas yang menempatkan para cerdik-cendekia dengan masyarakat ‘awam’ yang diasumsikan membutuhkannya.

Kecenderungan para wali untuk memakmurkan kehidupan orang lain dengan cara menetapkan dan merumuskan masalah, lalu mencari solusi teknis terhadap akibat ‘penggencaran kapitalisme’, sangat berpeluang mereduksi masalah mendasar dan bersifat politis menjadi masalah praktis. Misalnya begini, setelah dikeluarkan dari hutan, dimukimkan ulang oleh kekuasaan negara—atas nama kehidupan lebih baik dan menghindarkan keterasingan—,masyarakat Mentawai oleh para wali/ahli berpikir bahwa mereka harus diberi bekal; keterampilan hidup dalam memanfaatkan hasil hutan non-kayu atau bercocok tanaman komersial yang tidak merambah hutan, dan dididik melalui pelatihan-pelatihan untuk mengefektifkan lahan sempitnya. Jadinya, masalah perampasan hutan/tanah akan diberi solusi praktis dan teknis: pemukiman dan pertanian non-kayu dan pelatihan pertanian. Saya menjumpai diri saya sendiri bersama lautan konsultan pembangunan, aktivis LSM, ilmuwan universitas dan para wali lain menterjemahkan dan membelokkan persoalan politik mengenai lahan, lapangan kerja, atau akses terhadap sumber daya menjadi masalah teknis seperti ‘disiplin masyarakat yang kurang’, ‘kapasitas yang rendah’, ‘komunikasi yang belum terbangun’.

Seperti yang sering saya jumpai di Mentawai, para wali terkesan mengesampingkan kesenjangan ekonomi-politik dan memusatkan perhatian pada persoalan kapabilitas dan kapasitas masyarakat, dan mengabaikan praktik-praktik pemiskinannya. Upaya pemakmuran dan kehendak untuk memperbaiki, sebagian besar, secara sengaja tidak mau menyentuh akar paling dasar dari persoalan yakni ketimpangan akses terhadap sarana produksi penting—yang terjadi seiring dengan proses produksi kapitalis. Hal ini bukanlah sekadar gejala pengabaian semata dari usaha kehendak untuk memperbaiki, tetapi sisi keping mata uang yang sama, yang melekat pada prosesnya karena kelompok yang paling bersemangat untuk memperbaiki kehidupan orang lain biasanya adalah orang-orang yang diuntungkan dari ketimpangan akses tersebut. Seperti yang ditunjukkan oleh studi tentang program peternakan di Lesotho, James Ferguson (1990) menggambarkan ahli-ahli pembangunan, yang merasa tahu apa yang baik dan buruk bagi masyarakat, sebagai mesin anti-politik untuk melanggengkan kepentingan mereka sendiri.

Kelanggengan posisi para wali ini sangat bergantung pada hirarki yang memisahkan mereka dengan masyarakat yang kapasitasnya hendak dikembangkan dan perilakunya yang ingin diperbaiki. Implikasi seriusnya, pemisahan ini menjadikan para wali lebih banyak memikirkan teknologi untuk mengatur dan mendisiplinkan perilaku rakyat. Dalam aspek konservasi hutan yang saya kenal dengan baik lika-likunya, para perencana proyek dan birokrat, bersamaan dengan aktivis LSM merasa memiliki wewenang untuk merumuskan hubungan yang ideal antara hutan, tanah dan kehidupan rumah tangga—tanpa mengutak-atik proses penutupan akses mereka terhadap kawasan hutan oleh negara. Para aktivis gerakan adat yang saya ajak diskusi juga sepertinya telah memiliki rumusan pasti tentang bagaimana tanah harus dipelihara, sementara ketika bertemu dengan pejuang anti-kemiskinan, mereka berpendapat masyarakat harus bertani secara organik. Saya, meskipun pada awalnya kurang bisa memahami, akhirnya benar-benar mengerti kenapa Tania Murray Li sampai pada kesimpulan bahwa alih-alih membebaskan rakyat dari masalah dan mendapat kehidupan lebih baik, praktik-praktik kehendak memperbaiki para wali membatasi peluang untuk rakyat sebagai aktor politik yang memiliki daya sosial yang kuat. Dengan peran para wali, kontradiksi-kontradiksi dan ketimpangan yang mencolok di masyarakat coba diredam melalui solusi teknis dan programatik dengan fokus pada pembinaan dan pendisiplinan perilakunya. Jadi, perilaku masyarakat-lah yang harus disesuaikan dengan kontradiksi dan ketimpangan—bukan sebaliknya.

Pemisahan antara para wali dan masyarakat sangat bersandar pada aspek tekniknya dan bukan aspek politik. Ketika garis pembatasan ini dibongkar dan posisi para wali ditantang, maka para perencana pembangunan/birokrat/LSM membelokkan dengan mengusulkan program atau proyek ‘yang lebih baik’. Dengan cara ini: mereka selalu menegaskan kembali otoritas pengetahuan mereka. Niat baik, kehendak mulia tanpa kesadaran atas bidang-bidang kekuasaan dan proses historis yang membentuknya hanya akan berakhir dengan kegagalan. Hal ini terjadi karena para wali, seperti yang berulang kali ditunjukkan secara cermat dalam TWI, selalu ingin campur tangan dan terlibat untuk mengatur perilaku dan tindakan rakyat, gatal untuk tidak membiarkan proses sosial berlangsung alamiah, dan di saat yang sama mereka mengabaikan kontradiksi proses sosial yang melandasinya beserta sumber ketimpangan politik ekonomi, yang justru dibiarkan berlangsung dan dianggap berjalan ‘secara alamiah’.

TWI, dengan beragam kontribusi teoritik dan praktis-nya, tidak hanya membantu memahami posisi para wali yang saya jalani, tetapi seperti dinyatakan oleh pengantar penterjemah, akan membantu ilmuwan dan pembelajar ilmu-ilmu sosial—khususnya lagi antropologi—untuk mencari peran kritisnya bagi pemahaman khalayak atas proses sosial yang tengah berlangsung di Indonesia. Bersama dengan pengalaman saya bekerja di Siberut selama 7 tahun, buku ini adalah salah satu buku yang menginspirasi saya untuk belajar antropologi sebagai salah satu cara untuk mencari cara pandang yang lebih segar dan perangkat analitik yang memadai dalam menghadapi proses perubahan yang centang-perentang dan penuh kontradiksi yang dihasilkan oleh proses pembangunan serta produksi kapitalis yang sedang gencar berlangsung di daerah pedalaman (terutama luar Jawa). Peran ilmuwan sosial sangat penting, bukan karena ia tidak terlibat dalam arena praksis pembangunan (Watson, 2012), tetapi dalam membantu diagnosa praktik pembangunan dari luar dengan mempertanyakan cara berpikir, batas-batas intervensi yang dilakukan dan efek pembalikan tak terduga dari rencana tersebut.

Bagi orang yang baru belajar etnografi, melalui kasus Sulawesi Tengah dalam TWI ini saya mendapat inspirasi bahwa keunikan suatu tempat sebagai tempat penelitian antropologi bukan terletak pada kekhasan tradisi, keunikan asal usul, dan sejarah internal yang relatif otonom, tetapi justru pada kenyataan bahwa wilayah tersebut dibentuk oleh konstelasi relasi-relasi yang saling bertaut pada konjungtur sosial tertentu. Jadi, apa bisa menyatakan bahwa apa yang disebut kekhasan pulau Siberut, misalnya bukanlah pada karakter unik tato masyarakatnya, pola tari-tariannya, tetapi justru relasi-relasi yang membentuk keunikan-keunikan tersebut. Ini secara jitu ditunjukkan dari cara Tania Li menggunakan Sulawesi Tengah sebagai wilayah etnografis yang unik, bukan karena lokasi geografisnya yang terpencil di dataran tinggi, tetapi justru dari kolase sejarah, beragam proyek kolonial dan pemerintah Orde Baru, hilir mudik usaha aktivis LSM, pejabat dan pengusaha ke daerah tersebut. Dengan memberikan definisi tempat etnografi sebagai arena konstelasi dan relasi, maka buku ini berusaha untuk menggunakan perangkat metodologi dan analitik yang bersifat eklektik. Karena realitas berisi rangkaian peristiwa yang paradoks, ambivalen, saling bertabrakan, hal ini memungkinkan reportoar konseptual yang digunakan Tania Li untuk menjelaskan serta memahami proses sosial bersifat tidak tunggal.

Menurut saya, buku semacam TWI ini adalah bagian dari usaha ‘politik’ akademisi untuk melakukan apa yang disebut sebagai Nader (1972) sebagai ‘study up’. Buku ini satu rangkaian kerja etnografi yang tidak diniatkan untuk mengulik sisi keunikan masyarakat, tetapi lebih pada membongkar proyek kepengaturan dan menunjukkan keterbatasan-keterbatasan kekuasaan yang ada di atas (kelas penguasa, negara, LSM, lembaga donor, kelas dominan karena kulit) yang sangat kuat peranannya dalam mengubah, mengatur, mendisiplinkan masyarakat. Secara ringkas, tiga rentetan unit analisa yang saling berkait dengan kepengaturan yang bisa dilacak dan dianalisa: program, praktik dan efek (Li, 2007). Kombinasi analisis atas arena akan membantu peneliti sosial untuk lebih tajam dalam menunjukkan intervensi kepengaturan—genealoginya, diagnosa dan preskripsinya, batas-batasnya dan dampaknya. Buku ini dapat memandu pembaca untuk merumuskan pertanyaan bagaimana sebuah program/proyek dijalankan? Bagaimana ia mengubah, menjadi bagian, dan bersinggungan dengan realita? Bagaimana ketidakstabilan, kerentanan, dan kontradiksinya? Dan bagaimana setiap kegagalannya selalu membutuhkan intervensi baru lagi dari si pemerintah?

Sebagai arena yang bersifat teknis praktik membawa implikasi pada penyelidikan tentang bagaimana ‘cara menjalani kehidupan yang berbeda, meski tidak selalu, dengan praktik yang telah ada’ yang diusulkan oleh para ahli atau para wali. Melalui penelusuran praktik pengaturan, terutama di bab 4, TWI mengilustrasikan dengan cermat bagaimana sebuah program harus mengalami kompromi, akomodasi, dan perlawanan dari masyarakat yang berusaha untuk diubahnya. Relasi praktik yang dicanangkan dalam skema intervensi dengan praktik yang telah ada selalu menyediakan ketegangan antara ‘rencana dan hasil’. Studi etnografi akan berkontribusi besar dalam melihat bagaimana praktik terbentuk dan dinamika-nya. Apa yang dilakukan masyarakat/komunitas ketika terhubungkan dengan program dari luar? Apa fungsi setiap aktor dalam praktik: sebagai pelaksana atau target? Bagaimana praktik diterjemahkan oleh subjek berbeda-beda? Sementara efek selalu berada dalam dunia antara langsung dan tidak langsung, sesuai rencana atau berlawanan dengan rencana serta melekat pada waktu dan ruang. Etnografi secara khusus memiliki keunggulan dalam melihat konjungtur sosial yang diakibatkan oleh sebuah program dan praktik. Bagaimana program dan batas-batasnya? Apa ruang lingkup intervensi teknis? Bagaimana proses-proses sosial dan a-sosial—perdagangan global, harga komoditi, media masa, konsumsi dan hasrat, banjir dan kekeringan, kecelakaan dan penyakit—memberi efek dan diberi efek sebuah program?

Seperti yang ditunjukkan melalui kasus Forum Petani Merdeka (FPM) yang menduduki Dongi-Dongi di kawasan konservasi Taman Nasional Lore LinduSulawesi Tengah (bab 5), di antara silang sengkarut kepengaturan, antara program dan efek dalam kepengaturan tidak selalu bersifat linear. Justru dari keruwetan kepengaturan dan keterbatasan dalam mewujudkan janjinya, terdapat peluang bagi rakyat untuk menyusun agenda politiknya. Agenda politik rakyat tersebut lebih mampu menantang proses-proses penjinakan dalam proses kepengaturan yang dikalkulasikan secara rapi para wali. Berbeda dengan agenda politik para wali yang lebih memperhatikan solusi teknis dan programatik dalam menghadapi problem kemiskinan dan kekurangan lahan, rakyat biasanya lebih mengusung agenda ekonomi-politik yang bersifat langsung dengan mengokupasi lahan-lahan milik publik. Setidaknya, dari versi petani sendiri, agenda yang mereka usung inilah cara yang paling menjawab masalah ketimpangan akses yang telah mereka derita—suatu implikasi suatu sistem yang telah menyingkirkan mereka. Saya percaya bahwa usaha-usaha untuk menangkap pesan dan agenda politik masyarakat pedesaan/yang tersingkir dari akses terhadap sarana produksi, yang telah lama berada dalam bingkai kepengaturan yang berada adalah tugas penting yang menunggu para pembelajar baru antropologi—atau ilmuwan sosial lainnya—sebagai cara berkontribusi untuk terbentuknya solidaritas menuju keadilan sosial. [ ]

 

4 Agustus 2012

 

* Alumnus Biologi−Universitas Gadjah Mada, mahasiswa Master di Universitas Leiden, Negeri Belanda. Konsentrasi pada Politik Lingkungan. 

 

_  _  _  _  _  _  _  _  _

Daftar Pustaka:

 Breman, Jan. 1997. Menjinakkan Sang Kuli: Politik Kolonial Pada Awal Abad Ke-20. Jakarta: Grafiti Press.
Cribb, Robert. 1993. Development Policy in the Early 20th Century. Dalam Jan-Paul Dirkse, Frans Hüsken dan Mario Rutten (eds.).
............Development and Social Welfare: Indonesia’s Experiences under the New Order. Leiden: KITLV Press. Hal. 225-245.
Dobbin, Christine. 2006. Gejolak Ekonomi, Kebangkitan Islam dan Gerakan Padri. Jakarta: Komunitas Bambu.
Dhakidae, Daniel. 2003. Cendekiawan dan Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Ferguson. James. 1990. The Anti-Politics Machine: ‘Development’, Depoliticization, and Bureaucratic Power in Lesotho.
............Minneapolis: University of Michigan Press.
Li, Tania Murray. (ed.) 2002. Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor.
Li, Tania Murray. 2007. Governmentality. Antropologica, 49: 1-5.
Li, Tania Murray. 2012. The Will to Improve: Perencanaan, Kekuasaan dan Pembangunan di Indonesia. Tangerang Selatan: Marjin Kiri.
Marx, Karl. 2007. Kapital: Sebuah Kritik Ekonomi-Politik. Buku I. Jakarta: Hasta Mitra.
Mitchell, Timothy. 2002. Rule of Experts: Egypt, Techno-Politics, Modernity. Berkeley: University of California Press.
Nader, Laura. 1972. Up the AnthropologistPerspectives Gained from Studying Up. Dalam: Dell H. Hymes (ed.). Reinventing Anthropology.
.............New York: Pantheon Books. Hal. 284-311.
Vandergeest, Peter & Nancy Lee Peluso. 2001. Genealogies of the Political Forest and Customary Rights in Indonesia, Malaysia, and Thailand.
.............The Journal of Asian Studies
60 (3): 761–812.
Watson, C. W. 2012. Anthropology: Essential element for successful development. The Jakarta Post (26/5/2012)

 

 

 

[ C a t a t a n ]

 

 

 

 

 

Baca Juga

Suasana the Irish Hill Homeless Camp

Belajar Kepemimpinan dari “Kepala Suku” Kaum Homeless di Ibukota Balap Dunia

Catatan oleh: Karim * “The best way to find yourself is to lose yourself in ...

3 Tanggapan

  • Hello, guest