Home / Topik / Catatan / Tentang Kumpul Kebo, Andi Hamzah, dan Dinamika Adat Mentawai: Komentar Ringkas

Tentang Kumpul Kebo, Andi Hamzah, dan Dinamika Adat Mentawai: Komentar Ringkas

 

oleh: DARMANTO *

 

Tulisan ini sedianya hanya sekedar komentar pendek di ‘timeline’ Facebook teman yang memuat berita polemik antara Andi Hamzah dan Kortanius Sabeleake, ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Mentawai tentang kumpul kebo di Mentawai (Lihat: okezone.com). Ternyata beberapa gagasan di komentar pendek tersebut berkembang dan meluas menjadi catatan, yang menurut saya juga sebenarnya masih pendek, untuk memahami pernikahan/ perkawinan di Mentawai berikut ini. Silahkan menikmati.

 

****

 

Sebelum kita mengatakan ada/ tidak ada kumpul kebo di Mentawai, mari kita periksa dulu definisi dan kategori ‘kumpul kebo’ atau ‘menikah’ yang digunakan, untuk merujuk ikatan sosial dua orang yang punya komitmen hidup bersama, baik oleh ahli hukum, akademisi, maupun para pengusung wacana ‘adat’. Argumentasi pokok komentar singkat ini adalah: pandangan pertama (kumpul kebo di Mentawai) sangat tidak memadai untuk memahami kompleksitas relasi sosial (hak dan kewajiban dalam hubungan pernikahan/ perkawinan Orang Mentawai). Lebih dari itu, saya juga perlu mengatakan bahwa para pengecam istilah kumpul kebo kurang bisa menunjukkan dimana argumen tersebut tidak tepat, dan potong kompas dengan mengatakan argumen yang sedikit-banyak, menurut saya, menunjukkan gejala kembali ke penyederhanaan istilah ‘adat’.

Kedua argumen, yang merujuk maupun yang menolak kumpul kebo, sangat berpeluang terperangkap dalam posisi oposisi biner. Saya menulis catatan pendek dan tergesa-gesa ini, pertama untuk menunjukkan dimana ketidak-tepatan argumen ‘formal’ tentang kumpul kebo di Mentawai, dengan cara tidak mengajukan artikulasi apa sebenarnya ‘adat’ perkawinan itu sendiri, tetapi justru dengan melihat dinamikanya. Ini menjadi penting, agar tidak mengulangi kasus menyedihkan pak Thamrin Amal Tomagola saat terlibat dalam masalah setelah berkomentar tentang hubungan layaknya suami istri sebelum menikah di dalam masyarakat adat di Kalimantan.

****

 

Di Siberut pernah berlaku, dan di beberapa tempat masih, istilah ‘lalep’ dan ‘rusuk’—meskipun sekarang gejala pembedaan ini barangkali sudah agak kabur dan dalam beberapa hal kurang dibicarakan, namun menurut saya masih relevan untuk pembahasan masalah pernikahan. Lalep merujuk pada pasangan/ keluarga yang telah dinikahkan secara ‘adat’. Adat di sini artinya sudah melalui prosesi ritual pangurei, dengan mekanisme sosial ‘álak toga’. Sementara rusuk adalah istilah yang ditujukan kepada orang yang sudah hidup layaknya suami istri, membina rumah tangga, memiliki anak tetapi belum diresmikan melalui pangurei.

Lalep, bisa dianggap sudah menjadi pernikahan yang ‘penuh’, karena pihak laki-laki maupun perempuan memiliki hak untuk terlibat dalam pemanfaatan sumber daya milik atau terlibat dalam seluruh relasi sosial keluarga besar/ extended family (uma), seperti mendapat jatah daging buruan atau hasil pesta, sekaligus dibebani kewajiban-kewajiban tertentu. Pangurei ini diatur melalui mekanisme sosial dan ritual yang sangat rumit, terutama setelah masing-masing orang tua mempelai memenuhi kewajiban membayar mahar perkawinan dalam negosiasi yang biasanya berlangsung sangat alot.

Orang menikah rusuk, boleh bisa dibilang sepadan dengan istilah modern ‘bertunangan’, dimana pemuda/ pemudi yang saling suka bisa hidup bersama di dalam rumah si bujang yang dibangun dari hasil penggunaan tenaga kerjanya, yang kadang dibantu oleh orang tua-nya. Hubungan ini pasti sudah diketahui oleh keluarga besar (uma). Akan tetapi hubungan tersebut belum memenuhi prasyarat sosial secara penuh. Mereka tidak dibebani kewajiban atau diberi hak secara penuh. Misalnya, si perempuan belum boleh tinggal/ berkunjung ke rumah besar (uma) si laki-laki, begitu juga sebaliknya. Mereka juga tidak mendapat jatah daging buruan yang sama dengan keluarga anggota uma tersebut yang sudah melakukan pangurei. Hal ini dikarenakan, masing-masing orang tua dan uma belum terikat secara sosial melalui ritual pangurei dan alak toga.

Dalam hal ini menikah rusuk bukan berarti tidak boleh atau tidak ‘syah’. Yang jelas, Orang Mentawai sangat egaliter. Mereka sangat menghargai ‘otonomi’ individu. Jika ada pemuda/ pemudi, saling suka, mereka bisa membina hubungan a la rusuk. Kebebasan ini sangat luas diberikan sebagai proses belajar yang mandiri, dimana si pemuda/ pemudi akan menyiapkan kehidupan berkeluarga. Mungkin di sinilah, orang yang kurang memahami relasi sosial Orang Mentawai, cepat pada kesimpulan bahwa terdapat toleransi kumpul kebo. Toleransi untuk membina hubungan ‘rusuk’ tidak ekuivalen dengan toleransi ‘kumpul kebo’.

Ratusan kali mungkin saya mendengar, membaca atau ditanya tentang stereotip tentang toleransi ‘kebebasan ini’. Yang perlu diingat, saya belum pernah menemukan orang yang sudah hidup bersama/ bertunangan ini kemudian tidak melanjutkan hubungan ke pernikahan ‘lalep’. Ada beberapa kasus yang diceritakan kepada saya bahwa ada pemuda/ pemudi yang sudah ‘bertunangan’ kemudian tidak menjadi ‘lalep’, dan biasanya, pembatalan atau kegagalan melanjutkan hubungan ini disertai dengan proses tulou/ denda mendenda yang rumit, dimana besaran denda sangat ditentukan dari diskusi yang panjang untuk mencari tahu siapa dari kedua calon mempelai yang dianggap lebih ‘bersalah’.

Dalam periode kehidupan Silainge (bujang) dan Siokkok (anak gadis), ada transisi dimana wilayah antara komitmen dan kesenangan terjalin dalam hubungan rusuk. Glenn Reeves, antropolog Australia membuat catatan lapangan yang sangat bagus tentang periode antara (something in between), antara tidak-belum-sudah menikah, periode antara lalep–rusuk, bujang-bapak, lajang-ibu (www.mentawai.org). Antara kewajiban sebagai keluarga (lalep/ rusuk) dan kebebasan sebagai individu. Catatan Glenn Reeves menunjukkan dengan jelas bahwa ada wilayah antara kebebasan dan tanggung jawab, baik sebagai individu maupun kolektif dalam setiap hubungan lalep dan rusuk.

Saya kira di semua kebudayaan memiliki istilahnya sendiri-sendiri untuk menandai periode antara ini (pacaran, tunangan, engagement,dll.). Suatu periode yang secara implisit menuntut adanya orientasi ‘tanggung jawab’ kehidupan dewasa, tetapi belum sepenuhnya lepas dari orientasi ‘kebebasan’ kehidupan remaja. Orang Mentawai menyebut periode ini sebagai ‘malainge’, suatu fase yang dianggap, katakanlah paling indah dalam kehidupan. Gambaran dari kehidupan malainge termasuk adalah tidak adanya kelonggaran investasi tenaga kerja untuk kepentingan uma, bebas melakukan perjalanan ke berbagai tempat, membina hubungan–baik serius ataupun tidak dengan sesama lawan jenis, dll.

Di Mentawai, kalau transisi ini dengan mudah dibelokkan menjadi stereotip ‘kumpul kebo’, hal ini harus dilihat dari proses pembentukan identitas dan subjek serta ruang yang disebut sebagai ‘Mentawai’ oleh beragam bidang kekuatan dan kekuasaan pengetahuan dari luar (pejabat kolonial, birokrat, agamawan, aktivis sosial, antropolog, dll.)—semenjak masa kolonial di abad 18 sampai mutakhir (termasuk saya). Bidang kekuasaan itu telah berhasil memproduksi wacana tentang Mentawai, yang memiliki asosiasi kuat dengan hal-hal marjinal. Stereotip kumpul kebo adalah sedikit stigma di antara tumpukan stigma yang, berasal dari fantasi yang menyedihkan dan kemiskinan imajinasi para peneliti, jurnalis, turis, pengusaha, pejabat, birokrat atau bahkan dalam taraf tertentu para ‘aktivis urban’.

Kembali ke topik, transisi dari ‘rusuk’ menuju ‘lalep’ sangat tergantung dari kemampuan masing-masing pihak untuk menyediakan mahar pernikahan/ alak toga (babi, kuali, kelambu parang, sagu, mone, dll.). Proses transisi sangat rumit sehingga untuk melakukan pangurei, sangat tergantung kemampuan suatu uma untuk memobilisasi tenaga kerja untuk membayar mahar tersebut. Bukan hal yang mudah untuk menyediakan babi, parang, kuali, dll. dalam waktu yang singkat. Faktor-faktor lain seperti sejarah hubungan individual antar besan (orang tua mempelai), dan sejarah sosial antar uma si mempelai, sangat mempengaruhi jumlah mahar perkawinan, prosesi yang akan diterapkan, dan waktu pangurei. Variasi geografi dan silsilah masing-masing keluarga juga menentukan metode negosiasi dan jumlah mas kawinnya. Pendek kata, transisi dari hubungan rusuk ke lalep merupakan gabungan dari investasi tenaga kerja dan relasi sosial yang menyejarah.

****

Tentu saja, proses di atas versi yang sangat sederhana, dari kompleksitas prosesi pernikahan di Mentawai. Namun, dari sini kita bisa melihat bahwa istilah kumpul kebo sangat tidak relevan. Kumpul kebo mengandaikan bahwa keputusan hidup dengan cara itu tersebut berlaku di tingkat individu, dimana relasi sosial yang terbentuk hanya terjadi di antara satu orang (laki/ perempuan) dan orang lain (laki/ perempuan). Di Siberut, hubungan apapun yang ada di tingkat individu, selalu tidak terlepas dari relasi sosial yang membentuknya. Meskipun ada otonomi yang kuat bagi individu, seseorang ‘ada’ dan ‘mengada’ karena relasi dengan uma dan uma lainnya. 

Reimar Schefold, antropolog yang bekerja dengan uma Sakuddei di Mongan Tepu, dengan sangat bagus  menulis dilema dan ketegangan antara otonomi individu dan solidaritas kelompok ini, dalam pidato guru besarnya tentang harmoni dan rivalitas. Hubungan pemuda/ pemudi yang personal, baik dari rusuk dan lalep selalu melibatkan ‘relasi sosial’, beserta kewajiban, sangsi, negosiasi, dst. Di sini saya mendapat poin dari apa yang dikatakan Korta Sabeleake. Kalau kumpul kebo diartikan sebagai hidup serumah tanpa ada ikatan pernikahan (lebih tepatnya ikatan sosial dalam hubungan itu), sangat jelas ia tidak relevan, karena hubungan lalep maupun rusuk di Mentawai sangat terikat secara sosial, dan ada mekanisme sosial—tulou/ denda misalnya, bagi yang melanggarnya.

Istilah kumpul kebo/ menikah tidak resmi yang diatur di gereja, Kantor Urusan Agama (KUA) atau yang saya bayangkan ada dikepala para ahli hukum dan moralis di negeri ini, baru saja dikenalkan selama sekitar setengah abad terakhir di Siberut. Mari kita bandingkan dengan usia kebudayaan Mentawai sendiri di Pulau Siberut yang ditaksir oleh para ahli sudah berumur lebih dari 2.000 tahun. Dan selama itu isu moralitas ‘kumpul kebo atau pasangan ilegal’ tidak pernah terdengar. Namun hal ini bukan berarti menikah resmi tidak relevan. Seiring dengan perubahan sosial, terutama masuknya agama monoteis, Orang Mentawai di Siberut cenderung lebih memilih menikah secara resmi di gereja atau KUA.

Generasi yang lahir setelah dekade 1960-an, hampir seluruhnya menikah secara ‘resmi’. Beberapa teman saya di Siberut mengatakan, menikah secara resmi versi negara atau agama, memudahkan mereka untuk hidup secara sosial, terutama ketika seluruh proses ‘administrasi kehidupan’ Orang Mentawai mulai terintegrasikan dengan birokrasi negara dan agama. Misalnya, seorang pemudi akan kesulitan mendapatkan surat pernikahan dari Gereja Katolik kalau orang tua-nya juga tidak menikah di Gereja Katolik. Kita bisa bayangkan repotnya mengurus akta pernikahan bagi generasi baru, jika orang tua-nya lahir sebelum ‘Pertemuan Tiga Agama’ (1954). Atau orang yang tidak terdaftar sebagai warga negara (ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)) dan memilih salah satu agama di kartu identitasnya, akan dianggap tidak pantas mendapatkan program-program bantuan pembangunan yang disponsori oleh negara atau agama tertentu. Di konteks ini, menikah di gereja atau KUA bisa dilihat sebagai jendela untuk melihat bagaimana Orang Mentawai harus beradaptasi ketika terintegrasikan dengan kekuatan dari luar bernama negara atau agama monoteistik.

Yang paling menarik dari diskursus dinamika ‘menikah’ di Mentawai, adalah adanya kontinyuitas, adaptasi dan perubahan aturan adat saat berhadapan dengan aturan negara. Di sini, saya akan menyodorkan cerita Aman Lauk-lauk Manai dari Buttui. Buttui adalah tempat penelitian saya, terletak secara administratif di dusun Ugai, di Tenggara Siberut. Sejak akhir 1980-an, Aman Lauk-lauk sangat terkenal sebagai orang yang anti-pembangunan, anti-negara, dan anti-agama. Gambarnya banyak menghiasi buku wisata (coffee-table book), dan namanya menjulang di antara para fotografer luar dan dalam negeri. Gaya hidup tradisionalnya menarik banyak turis luar negeri sehingga menyebabkan dalam beberapa aspek, ia disegani karena keberhasilannya mendapat banyak kekayaan dari industri wisata dan sekaligus kegigihannya dalam mempertahankan ‘adat Mentawai’–paling tidak di Lembah Rereiket.

Sampai beberapa tahun lalu, ia menolak konversi kepercayaannya menjadi agama monoteistik (Katolik/ Protestan). Lima tahun yang lalu saya bertemu di sebuah pertemuan di gereja dusun Ugai. Pertemuan itu dihadiri perwakilan uma-uma di Buttui dan Ugai pemilik tanah di Buttui untuk membahas proyek sekolah dari sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Saat itu, dia masih bersuara lantang untuk menjalankan agama tradisional Mentawai, dan menolak aturan gereja, termasuk menikah di altar. Tahun 2012, secara mengejutkan, ia menikah di gereja secara Katolik. Alasan utamanya adalah ia menghadapi kesulitan dengan administrasi sekolah anaknya di sekolah Katolik. Ia juga terpilih menjadi kepada dusun Buttui yang sedang disiapkan untuk menjadi dusun resmi dari pemukiman tradisional (pulaggajat). Awal Desember, saya bertemu lagi saat ia memimpin pembersihan lapangan voli untuk persiapan pesta natal. Secara eksplisit, ia menyatakan sudah menerima kehadiran negara dan menunjukkan surat pernikahannya yang ada tanda tangannya di sudut kanannya. Ia juga bilang, babi dan kerbau sudah ia jual. Sebagai gantinya, ia mau infrastuktur pembangunan (jalan, rumah sakit, gereja, sekolah, dll.). Menurut Orang Ugai, ia rutin pergi ke gereja tiap minggu dan ke kantor desa untuk ‘dinas’ setiap hari Selasa. Ia menyatakan, masa depan anak cucu dan generasinya ada di hubungan dengan negara dan gereja.

Saya berkelakar dengannya soal ritual pernikahan. Apakah doa dan ritual yang diikutinya saat menikah di gereja sudah diterapkannya benar? Tanya saya, apakah ia juga tahu membaca al-Kitab? Ia hanya tertawa lebar. Kemudian ia menjelaskan bahwa prinsip dasar menikah di gereja bukan pada ritualnya, tetapi pada pengakuan publik (ia sebut masyarakat dan pejabat). Sekarang ia sudah menikah dan menjadi terhubungkan dengan negara. Ia bukan orang yang menolak pernikahan gereja atau menolak bantuan dinas sosial. Ia menyebut, ia bisa menjadi pioner bagi ‘warganya’ yang belum resmi menikah di gereja karena malu tidak bisa baca-tulis, atau sudah terlanjur menikah secara adat sejak lama dan sudah punya anak cucu. Ia juga menyebut menikah secara resmi akan sangat baik buat masa depan anak-anak dan juga pembangunan dusun Buttui di masa depan. Ini adalah sebuah transformasi yang besar.

Aman Lauk-lauk menggambarkan bahwa menikah secara formal di gereja dianggap suatu yang baik untuk masa depan. Orang yang paling gigih mempertahankan adat akan dengan senang hati mentransformasikan kepercayaan adatnya (rusuk/ lalep) yang diakui sejak bertahun-tahun lalu, menuju pernikahan ‘formal’ a la gereja dan pemerintah. Tentu saja aspek ekonomi-politik Aman Lauk-lauk jauh lebih rumit dan berwarna dari yang saya sampaikan di sini. Tetapi yang bisa dipetik dari kisahnya, menikah secara ‘formal’ di gereja atau KUA dianggap sebagai mekanisme sosial yang lebih menjamin dalam membina relasi sosial di masa depan dengan aktor-aktor lain (gereja, pejabat, aktivis, sekolah, pastor, departemen sosial). Menikah secara rusuk/ lalep tidak cukup baginya untuk diakui sebagai warga negara yang normal. Dengan mengatakan ia menjadi pioner, maka Aman Lauk-lauk hendak mengatakan bahwa menikah gereja menjadi norma, menjadi ‘adat’, yang dianjurkan kepada warga dimana ia menjadi pemimpin dusun, sekaligus afirmasinya kepada aktor-aktor lain di luar yang memberikan pengakuan terhadapnya sebagai warga negara yang normal, yang tidak kolot atau menolak gagasan pembangunan seperti di masa lalu. 

Aman Lauk-lauk tidak sendirian. Di hampir sebagain besar wilayah Siberut, setelah transformasi sosial yang mendalam sepanjang 3–4 dekade terakhir, menyebabkan menikah resmi di gereja lebih dirujuk sebagai standar ‘moral’. Menikah rusuk dan lalep yang secara adat sah, dalam takaran tertentu, dianggap kurang sempurna karena itu menggambarkan bahwa Orang Mentawai belum menjadi bagian warga negara yang ‘utuh’. Ada asosiasi, yang muncul dari kebanyakan Orang Mentawai sendiri—terutama generasi yang lebih muda—bahwa menikah tanpa diresmikan gereja sebagai ciri dari kekolotan dan kebebalan untuk diatur dan menjadi bagian dari warga negara yang ‘normal’. Teman sebaya saya, yang sudah dan akan menikah, selalu menyatakan bahwa untuk apa ada agama atau negara, kalau tidak menikah secara resmi di gereja atau KUA.

Namun sebaliknya, saya menemukan fakta yang menarik bahwa di seluruh tempat di Siberut yang pernah saya kunjungi, tidak ada satu pun pernikahan formal yang tidak didahului/ diikuti oleh menikah rusuk, lalep dan ritual pangurei. Di sini terlihat adanya dua petunjuk. Pertama, dalam konteks terhubung dengan hubungan hukum adat dan formal pernikahan, tidak ada kontradiksi sosial bagi Orang Mentawai untuk menjadi warga negara Indonesia, melalui aturan pernikahan formal atau aturan adat. Kedua, rujukan hukum dipilih sesuai dengan rujukan identitas dan subjek, terlihat dari pilihan menikah gereja sebagai cara pengakuan menjadi warga negara Indonesia yang normal, dan menikah adat melalui pangurei sebagai pengakuan sebagai Orang Mentawai secara penuh. Untuk menjadi bagian dari keluarga yang ‘utuh’ melalui pernikahan formal—gereja maupun KUA—dan menjadi bagian dari Mentawai yang ‘utuh’, kedua mempelai dan uma-nya harus mengadakan ritual pangurei dan pernikahan formal sekaligus. Di sini terdapat beragam cara secara sosial untuk menjadikan hubungan laki-perempuan dalam keluarga menjadi peristiwa yang diakui secara sosial—sebuah esensi dari pernikahan!

Kembali ke polemik kumpul kebo di atas, jelas pertanyaan biner ada-tidak sangat tidak relevan. Pertama, istilah kumpul kebo ketika diterapkan/ digunakan untuk melihat kepengaturan hubungan laki-laki dan perempuan dalam konteks masyarakat Mentawai sangat bias hukum ‘formal’, yang sangat dipengaruhi oleh hukum dan kekuatan agama monoteistik. Namun di sisi lain, kita juga perlu juga ditunjukkan bahwa istilah ‘adat’ tentang menikah itu sendiri dinamis, dalam merespon jaman. Dulu menikah rusuk dan lalep cukup bagi mempelai, tetapi sekarang tidak lagi. Yang menarik, menikah secara formal juga tidak lengkap secara adat tanpa pangurei dan lazimnya melalui dalam kadar berbeda-beda prosesi menikah rusuk dan lalep. Saya kira, di sini apa yang dikatakan oleh teman saya, Kortanius sebagai ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Mentawai, tentang aturan adat, harus diletakkan dalam pemahaman yang jauh lebih historis. Adat Mentawai tentang pernikahan, yang merujuk pada pernikahan formal dan larangan untuk ‘kumpul kebo’, harus diletakkan dalam konteks transformatifnya.

Karena istilah kumpul kebo tidak begitu relevan dengan dinamika sosial Orang Mentawai, maka respon atas pernyataan Andi Hamzah juga seharusnya tidak diarahkan kepada pembuktian ada-tidaknya kumpul kebo itu. Pernikahan lalep dan rusuk bisa saja masuk dalam kategori kumpul kebo dalam hukum formal. Sementara kebanyakan orang yang tidak mendapat pemahaman yang lebih mendalam hubungan sosial dalam ‘lalep’ dan ‘rusuk’, akan dengan mudahnya mengatakan bahwa ‘tuh kan buktinya, Orang Mentawai hidup serumah, punya anak-cucu tanpa surat nikah resmi dari negara’. Di sini, argumentasi yang harus dibangun adalah penjelasan yang lebih awal, definitif dan operasional, tentang kumpul kebo—yang sekali lagi, menurut saya tidak relevan dalam melihat dinamika pernikahan Orang Mentawai.

****

Saya tertarik untuk melihat bahwa polemik kumpul kebo menjadi jendela untuk melihat transformasi subjek dan identitas Mentawai ketika berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang lain, yang membawa norma, aturan, dan hukum sekaligus konsekuensinya, dimana ada kebutuhan juga untuk melakukan adaptasi, strategi, dan sikap serta tindakan yang berbeda bagi Orang Mentawai. Debat endemik tentang kumpul kebo/ menikah di kalangan masyarakat adat itu sendiri sering tidak menggambarkan dinamika masyarakat Mentawai tersebut, tetapi lebih merefleksikan kekuatan-kekuatan yang membawa perangkat moralitas, yang bekerja di balik argumen para ahli hukum formal dan kaum agamawan, atau pihak-pihak lain yang terlibat dalam perdebatan ini. Dengan demikian, kita lebih banyak meletakkan diskusi ini pada ranah ‘moralitas’, dari pada ranah ‘sosiologis-nya’ atau realitas empiriknya, kalau dua pembedaan ini secara sengaja bisa dipakai.

Saya memahami bahwa ucapan Andi Hamzah sangat melukai perasaan Orang Mentawai—saya sendiripun merasa stereotip ini sangat kasar dan sangat tidak pantas. Saya juga mendukung usaha teman-teman aktivis untuk membuat petisi atau meminta klarifikasi. Namun ini menurut saya hanya langkah awal. Menurut hemat saya, satu stereotip yang keliru tentang adat tertentu tidak bisa hanya dihapus oleh petisi, atau hukuman adat kepada pelaku yang membuat stereotip tersebut. Hukuman adat barangkali bisa jadi pengontrol bagi orang yang memiliki otoritas dalam membuat diskursus tertentu tentang masyarakat adat (kumpul kebo misalnya) untuk lebih hati-hati dan bekerja keras sebelum menjadikan kepakaran dan ilmu pengetahuannya milik publik, dan memiliki implikasi sosial yang kuat. Namun, seperti yang saya lihat dari kasus pak Thamrin Amal Tomagola, proses seperti itu juga lebih berpeluang hanya menggambarkan posisi dan kekuatan elit-elit politik adat dan bagaimana mereka menggunakannya secara sepihak, dan tidak memberi nilai tambah bagi publik untuk memahami apa yang sedang terjadi dengan transformasi adat yang dirasakan, dialami, dan dipahami sehari-hari oleh masyarakat itu sendiri.

Saya yakin sekali bukan hanya Andi Hamzah saja yang menyimpan stereotip tentang Orang Mentawai yang mentolerir kumpul kebo. Setiap ketemu orang, saya selalu menderita sakit kepala karena miskinnya imajinasi publik atas Orang Mentawai. Hanya saja posisi politik Andi Hamzah dan bidang-bidang kekuatan yang menjadikan dia sebagai ‘ahli’ dan sekaligus kedangkalan, kurangnya kerja keras, kecerobohan (atau lebih tepatnya, kebebalan?) dalam memahami dinamika masyarakat Mentawai-lah yang membuat kesimpulan yang mengundang polemik. Menuntut Andi Hamzah adalah satu hal penting. Usaha yang lebih besar, seharusnya dialihkan lebih dari sekedar seruan moralitas dan politik, tetapi lebih diarahkan guna membantu publik dalam memahami secara mendalam serta hati-hati tentang dilema, ambiguitas, dan dinamika masyarakat adat itu sendiri. [ ]

 

1 April 2013

 

* Penulis buku Berebut Hutan Siberut. Orang Mentawai, Kekuasaan dan Politik Ekologi (dengan Abidah B. Setyowati, 2012); alumnus Biologi−Universitas Gadjah Mada, 
....saat ini sedang melanjutkan sekolah di Universitas Leiden, Negeri Belanda
.

 

Sumber Foto: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Mentawai_village.jpg

 

 

 

C a t a t a n

 

 

Baca Juga

Suasana the Irish Hill Homeless Camp

Belajar Kepemimpinan dari “Kepala Suku” Kaum Homeless di Ibukota Balap Dunia

Catatan oleh: Karim * “The best way to find yourself is to lose yourself in ...

Tanggapan

  • Hello, guest