Home / Topik / Esai / Anak-Anak Orde Baru dan Indonesia Sekarang

Anak-Anak Orde Baru dan Indonesia Sekarang

oleh: Aria Wiratma Yudhistira *

 

Saya pernah iseng-iseng bertanya kepada sejumlah teman dengan latar belakang dan asal daerah yang berbeda-beda, yang lahir, tumbuh, dan memperoleh pendidikan ketika pemerintahan Orde Baru masih berkuasa. Merekalah anak-anak Orde Baru. Pertanyaan saya sederhana: apa cita-cita mereka sewaktu kecil? Rata-rata jawaban mereka serupa yakni berkisar pada tiga profesi: menjadi tentara, dokter, atau insinyur.

Saya tidak memiliki data kuantitatif tentang apa saja cita-cita anak-anak di masa Orde Baru, namun dari pengamatan saya di sejumlah majalah anak-anak dan koran umum yang memiliki rubrik kanak-kanak yang terbit pada periode itu, ketiga profesi tersebut merupakan cita-cita yang umum ditulis dalam kolom biodata anak-anak.

Pertanyaannya, mengapa ketiga profesi tersebut yang dipilih sebagai cita-cita? Apakah tidak ada profesi lain yang bisa dipilih? Apa yang mengkonstruksi mereka supaya memilih bercita-cita seperti itu? Lalu siapa yang menentukan cita-cita mereka tersebut? Kalaupun ada cita-cita lain di luar ketiga profesi tersebut, biasanya bukan menyebutkan nama profesi melainkan hal yang umum, seperti ingin menjadi anak yang soleh; berbakti pada orang tua; atau berguna bagi nusa, bangsa, dan agama.

Penulisan cita-cita yang seragam oleh anak-anak Orde Baru tersebut tidak lepas dari kondisi sosial pada waktu itu. Orde Baru dengan Suharto sebagai simbol kekuasaannya, mempersepsikan diri sebagai kebalikan dari pemerintahan Sukarno yang mereka sebut “Orde Lama”. Penyebutan Orde (yang) Baru merupakan keinginan untuk mengontraskan diri dengan Orde (yang) Lama. “Yang lama” dipandang sebagai keadaan kacau akibat konflik politik dan ideologi, revolusi yang tak kunjung usai, serta keadaan ekonomi yang buruk yang tidak membawa kemakmuran. Sementara “yang baru” menampilkan diri sebagai pembawa perubahan yang ingin membawa bangsa Indonesia kepada kemakmuran ekonomi dan kemajuan teknologi sesuai dengan cita-cita Proklamasi 1945. Bagi Orde Baru bukan saatnya lagi “Politik sebagai panglima”, melainkan “Ekonomi yang jadi panglima” untuk membangun Indonesia.

Seperti dikatakan antropolog Saya Sasaki Shiraishi (2001: 2), Indonesia pada masa Orde Baru dibayangkan seperti jalinan keluarga besar. Di sana ada “bapak”, “ibu,” dan “anak”, dengan Suharto sebagai “bapak tertinggi” (supreme father) dan lambang otoritas di Indonesia. Dengan slogan pembangunan yang ditempelkan pada pemerintahannya, Suharto menampilkan dirinya sebagai “Bapak Pembangunan”. Dari bapak pembangunan lahirlah anak-anak pembangunan, yakni mereka yang berasal dari keluarga kelas menengah perkotaan yang memiliki akses pada informasi dan pendidikan sebagai buah dari program pembangunan yang dijalankan pemerintah (Yudhistira, 2010: 51).

Tidak semua anak di Indonesia pada waktu itu bisa merasakan kue pembangunan karena karena ketimpangan distribusi hasil pembangunan. Pembangunan yang dilakukan terutama sekali berada di daerah perkotaan, yang dalam kenyataannya sangat terpusat di Jakarta dan sekitarnya, sehingga orang-orang yang karena kedekatannya dengan poros kekuasaan politik yang beruntung mendapatkan berkah pembangunan itu. Kendati demikian, seluruh anak Indonesia tetap diidealisasikan sesuai dengan jargon pemerintah. Anak-anak secara ideologis didefinisikan menjadi harapan untuk dapat melanjutkan nilai-nilai perjuangan yang melandasi Orde Baru, sehingga perlu dikontrol, dibina, dan diselamatkan (Yudhistira, 2010: 69).

Setiap anak Indonesia berarti harus menerima estafet kelangsungan program pembangunan, meneruskan semangat juang ’45 yang telah melahirkan tokoh-tokoh Orde Baru, termasuk Suharto. Perilaku anak-anak perlu diatur supaya sesuai dengan moral Pancasila, dasar negara yang menjadi sumber tata nilai dan norma utama dalam berbangsa. Bagi yang melanggar kebijakan pemerintah bisa dianggap anti−Pancasila yang artinya berlaku subversif menentang negara, yang dampaknya sangat besar bukan hanya bagi pelaku, tapi juga bagi seluruh keluarganya. Nilai-nilai Pancasila diajarkan kepada seluruh anak Indonesia melalui pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Dalam pelajaran tersebut, setiap murid dituntut untuk berlaku yang baik dan benar menurut norma pemerintah Orde Baru.

Di tangan para pejabat Orde Baru yang kebanyakan merupakan anggota angkatan 1945, pembangunan dikatakan sebagai bentuk lain dari perjuangan bersenjata. Pembangunan adalah kelanjutan dari perjuangan merebut kemerdekaan, sehingga nilai-nilai kejuangan itu perlu dilestarikan dalam mengisi kemerdekaan. Seperti kata Suharto dalam otobiografinya: “… agar dapat menjadi landasan, kekuatan dan daya dorong bagi perjuangan bangsa kita selanjutnya. Yakni perjuangan mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia tidak sampai putus di tengah jalan karena kehilangan kekuatan dan semangat, kehilangan elan pembangunan. Nilai-nilai kejuangan dan elan itu tetap penting dalam tahun-tahun pembangunan di hadapan bangsa kita. Sebab tahun-tahun itu nanti akan penuh dengan ujian dan tantangan berat, terutama karena berbagai perkembangan ekonomi yang tidak menguntungkan pembangunan kita” (Soeharto, 1989: 559).

Pembangunan adalah mantra bagi Orde Baru, sehingga semua kegiatan mesti disesuaikan dengan mantra tersebut. Itulah sebabnya, cita-cita anak-anak Indonesia pada masa Orde Baru terbatas hanya pada tiga profesi tersebut. Pertama, menjadi tentara, terutama Angkatan Darat (AD), karena merekalah yang berhasil menyelamatkan negara ini dari pengaruh komunisme dan menjaga stabilitas keamanan, sehingga negara bisa membangun dan meraih kenikmatan ekonomi. Kedua, menjadi insinyur supaya bisa meneruskan dan meningkatkan pembangunan yang telah dicanangkan pemerintah. Ketiga, menjadi dokter agar masyarakat Indonesia senantiasa sehat sehingga pembangunan tidak terhambat.

Cita-cita anak-anak Indonesia pada masa Orde Baru dengan demikian bukan pilihan dirinya sendiri, melainkan konstruksi orangtua dan guru di sekolah, sebagai representasi negara di unit terkecil. Ronny Agustinus (2012) mengatakan, dirinya punya banyak cita-cita “rahasia” sewaktu kecil, seperti ingin menjadi wartawan atau detektif. Tetapi saat ditanya guru untuk mengisi buku kenangan sekolah, cita-citanya yang resmi adalah menjadi insinyur. Ronny sekarang bekerja sebagai penulis lepas dan pemimpin redaksi penerbit “Marjin Kiri”. Sewaktu kelas dua SMA pada 1996, seorang guru saya tertawa dan mengatakan, “tidak mungkin!” ketika saya menuliskan cita-cita ingin menjadi presiden.

Inilah kebudayaan yang dibangun pada masa Orde Baru yang menjadi arena anak-anak Orde Baru tumbuh. Kebudayaan seperti kata Clifford James Geertz (1973: 12) bersifat publik karena ada interaksi manusia yang kemudian menghasilkan struktur pemaknaan yang dirajut secara historis dari waktu ke waktu, dan pada akhirnya menjebak manusia untuk terus-menerus berada di dalamnya (1973: 5). Dengan perspektif tersebut, kebudayaan bukan pembawaan dari lahir, melainkan hasil kreasi manusia yang menghasilkan cara berpikir, sikap, dan karya. Kebudayaan, menurut Edward Wadie Saïd (1995), lahir dari proses sejarah dan dari tradisi yang berlangsung lama.

Masa kanak-kanak adalah bagian paling penting dalam kehidupan setiap manusia yang memengaruhi kebudayaan yang dirajutnya. Pada periode tersebut, setiap individu memperoleh pengaruh secara intensif dari sistem pengetahuan berupa nilai, norma, atau aturan dari lingkungannya. Anak-anak sering dianggap sebagai wadah kosong yang mesti diisi dengan pengetahuan oleh orang tua atau negara lewat institusi pendidikan, sekolah, maupun adat istiadat. Philippe Ariès (1962: 26) mengatakan, gagasan mengenai masa kanak-kanak berkembang sejalan dengan gagasan mengenai ketergantungan, sehingga seseorang baru bisa dikatakan dewasa jika mampu melepaskan dari ketergantungannya.

Dalam perspektif ini, Indonesia masa Orde Baru merupakan masa ketika keadaan yang tenang, tertib, dan aman menjadi persoalan yang amat penting untuk terus dipelihara. Hal ini juga dilakukan oleh pemerintah Hindia−Belanda dengan sistem rust en orde, ketenangan dan ketertiban. Keadaan tersebut dipelihara dengan alasan demi menjaga kelangsungan pembangunan. Namun dapat pula dipahami bahwa situasi yang tertib, aman, serta terkendali juga menjadi prasyarat untuk mempertahankan kekuasaan dari ancaman yang bakal mengganggunya. Rezim Orde Baru sangat menyadari hal ini, terutama karena proses kelahirannya yang penuh darah dan air mata. Darah dan air mata yang dimaksud adalah pembunuhan enam jenderal Angkatan Darat pada peristiwa 1 Oktober 1965, serta pembantaian simpatisan dan pengikut Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dituduh menjadi dalang peristiwa tersebut. Kenangan atas peristiwa tersebut memberikan perasaan khawatir kepada pemerintah Orde Baru bahwa peristiwa itu juga bisa kembali terjadi.

Itu sebabnya, pada masa Orde Baru jarang didengar kata “revolusi” sebagai wacana di masyarakat. Itu berbeda pada masa Sukarno yang menjadi kata yang biasa diucapkan sehari-hari. Bagi pemerintah Orde Baru, “revolusi” identik dengan keadaan yang kacau, sehingga sewaktu-waktu dapat mengancam dirinya. Seperti dikatakan Brian May (1978: 92), Indonesia dilahirkan setelah penculikan; dilahirkan kembali dalam kudeta; dan dibaptis dengan darah pembantaian. Penculikan yang dimaksud adalah peristiwa Rengasdengklok 16 Agustus 1945; kudeta adalah peristiwa pembunuhan enam jenderal; dan pembantaian adalah pembunuhan massal kepada orang-orang yang dianggap PKI. Keadaan semacam itulah yang menakutkan penguasa Orde Baru, sebab revolusi yang mengarah pada perubahan politik akan mengundang kekerasan dan “banjir darah”. Alhasil dengan pandangan seperti itu konsep stabilitas Orde Baru memperoleh pembenaran (Shiraishi, 2001: 50). James T. Siegel menyebutkan ketakutan Orde Baru terhadap revolusi, diterjemahkan kepada kata “komunis” dan “kriminal” (Siegel, 2000: 6). Itulah sebabnya, setiap kali menghadapi individu atau kelompok yang ditengarai akan menimbulkan kerisauan sosial, dengan serta merta dicap sebagai “komunis” atau “kriminal”.

Dengan dalih pembangunan, Suharto bersama mesin politiknya, yakni Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), birokrasi, dan Golongan Karya (Golkar) atau yang kerap disingkat menjadi “ABG” terus menekan kekuatan politik masyarakat. Daya kritis mahasiswa dibungkam melalui kebijakan yang disebut sebagai normalisasi, membuat jadi normal. Kritik yang artinya mengecam kebijakan pemerintah pun diembel-embeli dengan kata “membangun”, sehingga kita mengenal istilah “kritik yang konstruktif”. Kritik yang membangun maksudnya isi kritik langsung pada masalah, tapi tidak disampaikan secara kasar yang bisa menyakitkan dan bisa diterima oleh orang yang dikritik, dan memberikan alternatif.

Pada masa Orde Baru, kekuasaan dipersonalisasikan pada sosok Suharto, sehingga kritik terhadap kebijakan pemerintah dianggap sebagai hinaan kepada kepala negara. Negara menjadi otoriter karena kekuasaan tersentralisasi pada satu orang dan sekelompok elite. Kehidupan sosial hanya dilihat sebagai hitam-putih, antara yang baik dan benar yang tentunya sesuai dengan selera penguasa, karena penguasalah yang memiliki otoritas atas masyarakat. Lihat saja mata pelajaran PMP, meski bukan pelajaran eksakta, tapi sejatinya seperti pelajaran ilmu pasti karena jawabannya antara benar atau salah. Kondisi inilah yang membentuk karakter anak-anak Orde Baru di dalam sistem politik yang anti–politik.

Pada masa Orde Baru, karakter politis yang disematkan kepada golongan muda menghilang seiring makin terdepolitisasinya kehidupan masyarakat. Istilah pemuda yang pada zaman revolusi kemerdekaan sangat kental dengan nuansa politik menghilang. Kegiatan politik kaum muda pada masa Orde Baru pun terbatas hanya pada kalangan pelajar di universitas yang disebut mahasiswa. Namun aktivitas politik mereka pun diputus melalui kebijakan normalisasi kehidupan kampus pada 1978. Anak muda, baik lelaki maupun perempuan, kemudian didefinisikan ulang dari istilah pemuda yang berkonotasi politik dan revolusioner menjadi remaja atau ABG (Anak Baru Gede) yang apolitis.[1]

Remaja digambarkan sebagai sebagai kumpulan orang yang belum matang, cenderung bergerombol, kadangkala mengenakan seragam sekolah, tidak disiplin, gampang naik darah, liar, dan yang terutama menjadi bagian yang tidak penting. Dengan begitu, perlu diatur, didisiplinkan, serta dituntun oleh para orang tua (Shiraishi, 2001: 237). James Siegel (1986: 224) mengatakan, istilah remaja pada masa Orde Baru bukan merupakan terminologi keluarga, melainkan hasil dari upaya depolitisasi yang dilakukan oleh rezim Orde Baru untuk membungkam aktivitas politik anak-anak muda. Remaja adalah anak-anak muda yang memiliki kesamaan selera, aspirasi, dan gaya hidup yang ingin selalu berubah yang umumnya mengikuti perkembangan di luar negeri, terutama di Barat (Siegel, 1986: 203−231).

Brent Adam Luvaas, dalam disertasinya tentang gerakan Indie di Indonesia, “Generation DIY: Youth, Class, and the Culture of Indie Production in Digital−Age Indonesia” (University of California, 2009) menyebut remaja lahir dari hubungan antara kepentingan pemerintah dan dunia usaha, yakni kebutuhan negara dan kebutuhan pasar (2009: 62). Ini merupakan percampuran antara kebijakan pemerintah dan motivasi kapitalis melalui pendidikan publik dan media. Namun, katanya, yang paling signifikan adalah merupakan produk dari praktik sosial sehari-hari kaum muda yang mengalaminya.

 

Sebuah Ekspektasi

Ketika berobat di sebuah klinik 24 jam, pada hari pertama Idul Fitri 2007, dokter jaga bertanya apa pekerjaan saya. Setelah diberi tahu bahwa profesi saya wartawan, dia mengatakan, “enaknya menjadi wartawan. Sekarang jadi dokter banyak saingannya, tidak seperti dulu.”

Dunia sudah berubah? Profesi dokter yang dahulu memiliki gengsi tinggi, karena hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mengejar gelar tersebut, sekarang sudah menurun pamornya. Demikian pula dengan tentara yang peran politiknya tidak sebesar pada periode Orde Baru, meskipun pengaruhnya masih sama besar. Peluang masyarakat sipil menjadi pejabat negara atau politisi pun semakin terbuka pasca−Reformasi 1998. Anak-anak pasca−Orde Baru memiliki peluang dan pilihan yang lebih luas ketimbang anak-anak dari generasi sebelumnya.

Dalam setiap kurun waktu akan lahir suatu kelompok baru yang memiliki sikap hidup dan peranan sendiri yang merupakan wujud dari adanya suatu bentuk kesadaran akan peran serta identitasnya di dalam sejarah, sehingga membentuk bingkai penglihatan terhadap lingkungan dan alam sekitarnya (Abdullah, 1994: 5). Dalam bahasa Karl Mannheim, posisi sosial dalam proses sejarahlah yang membuat mereka memiliki cara berpikir dan bertindak yang khas, sehingga membentuk cara merasa yang khas pula (dalam Dhakidae, 1980: 6).

Dengan perspektif tersebut, muncul pertanyaan: apa sebetulnya yang ada di dalam kepala dan menjadi sikap anak-anak Orde Baru saat ini? Mereka telah menjadi dewasa dan banyak yang telah memiliki anak. Bagaimana mereka mengatasi persoalan di masa lalu, zaman ketika dirinya tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang otoriter? Apa yang mereka lihat dari masa lalunya itu? Bagaimana mereka menempatkan dirinya di tengah suasana zaman yang terus berubah dan berlari kencang saat ini? Apakah mereka sekarang berada dalam situasi yang ambigu atau liminalitas dalam konsep Victor Witter Turner, antara suasana budaya otoritarian Orde Baru dan Reformasi?

Jika satu periode generasi sama dengan 25 tahun, maka anak-anak Orde Baru yang lahir antara 1967 hingga 1990, saat ini justru sedang berada di usia emas antara 25 tahun sampai 50 tahun. Jumlahnya pun besar, berdasarkan Sensus Penduduk 2010 mencapai 90,21 juta jiwa atau 38 persen dari total penduduk sebanyak 237,64 juta jiwa. Sekaranglah periode mereka untuk menentukan arah jalannya Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara. Menurut saya, pertanyaan-pertanyaan di atas menarik untuk dicari jawabannya. Atau barangkali memang tidak perlu dicari, karena jawabannya sudah terwakili oleh maraknya spanduk bergambar Suharto tersenyum yang berkata: “Piye kabare? Uenak jamanku to…” [ ]

2 Mei 2013

 

* Penulis Buku Dilarang Gondrong! Praktik Kekuasaan Orde Baru terhadap Anak Muda Awal 1970-an (Marjin Kiri, 2010). Sekarang bekerja di lembaga riset Katadata.


Referensi

—Abdullah, Taufik. 1974. “Pengantar: Pemuda dan Perubahan sosial”, dalam Taufik Abdullah (ed.),  Pemuda dan Perubahan Sosial, Jakarta: LP3ES.
—Agustinus, Ronny, “Ketika Makan Rendang Menjadi Cita-Cita”, Majalah Loka, 24 September 2012. http://loka-majalah.com/archives/1337, diakses 25 April 2013.
—Ariès, Philippe. 1962. Centuries of Childhood: A Social History of Family Life, New York: Alfred A. Knopf.
—Dhakidae, Daniel. 1980. “Generasi, Karakter, dan Perubahan Sosial-Politik”, Prisma No. 2.
—Geertz, Clifford James. 1973. The Interpretation of Cultures, New York: Basic Books Inc. Publishers.
—Luvaas, Brent Adam. 2009. “Generation DIY: Youth, Class, and the Culture of Indie Production in Digital−Age Indonesia”, Disertasi, Universitas California.
—May, Brian. 1978. The Indonesian Tragedy, Singapore: Graham Brash.
—Saïd, Edward Wadie. 1995. Kebudayaan dan Kekuasaan: Membongkar Mitos Hegemoni Barat, Bandung: Penerbit Mizan.
—Shiraishi, Saya Sasaki. 2001. Pahlawan-Pahlawan Belia, Keluarga Indonesia dalam Politik, terjemahan Tim Jakarta Jakarta, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
—Siegel, James T. 1986. Solo in the New Order: Language and Hierarchy in an Indonesia City, New Jersey: Princeton University Press.
—Siegel, James T. 2000. Penjahat Gaya (Orde) Baru: eksplorasi politik dan kejahatan, terjemahan Noor Cholis, Yogyakarta: LKiS.
—Soeharto. 1989. Soeharto: pikiran, ucapan, dan tindakan saya: otobiografi, seperti dipaparkan kepada Gufran Dwipayana dan Ramadhan Karta Hadimadja, Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada.
—Yudhistira, Aria Wiratma. 2010. Dilarang Gondrong! Praktik Kekuasaan Orde Baru terhadap Anak Muda Awal 1970-an, Tangerang: Marjin Kiri.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baca Juga

tugu-jogja

Bagaimana Rasanya Takut?

Prima Sulistya Wardhani* 21 AGUSTUS 2014. Kami sedang mengobrol di teras asrama mahasiswa Halmahera Tengah ...

5 Tanggapan

  • Hello, guest